Disampaikan oleh Direktur Penataan bangunan dan Lingkungan Kementerian PU pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Gambaran Umum
PNPM Mandiri Perkotaan 2011
Oleh :
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Hotel Bidakara, 9-10 Februari 2011
Oleh:
Dirjen Cipta Karya

2. Latar Belakang Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
1) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai salah satu upaya untuk
membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah
dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
2) Melalui P2KP-1 sampai P2KP-3 (1999-2006) telah terbentuk
6.168 BKM yang merupakan kelembagaan masyarakat terbuka,
representatif dan mengakar.
3) Dalam rangka sinergisasi upaya penanggulangan kemiskinan
pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia membuat kebijakan
untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) sebagai Program Payung (umbrella policy)
untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan
masyarakat, yang dimulai dengan P2KP dengan PPK.

3. Tujuan Program PNPMM Perkotaan
1. Meningkatnya perubahan perilaku dan sikap
masyarakat yang lebih peduli, kebersamaan dan
gotong royong dalam memperbaiki kualitas
lingkungan permukiman di perkotaan dan
kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan
dasar (lingkungan permukiman, sosial dan
ekonomi) sesuai IPM-MDG, bagi warga miskin
perkotaan dengan membangun kemandirian
masyarakat.
3. Pewujudan good governance dan membangun
sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat
& pelaku pembangunan kelompok peduli untuk
mencapai Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainability Development)
3

4. Komponen Program
a. Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat & Penguatan Pemda
 Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x)
 Fasilitasi Masyarakat di lokasi “graduated” BKMs (terima BLM > 3x)
 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
a. Komponen 2 : Stimulan BLM
 Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya
penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastruktur
 Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi,
promosi, pengembangan kapasitas menuju channelling program
a. Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
 Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring & evaluasi, SIM, dll;
a. Component 4 : Contingency Activities
 Disaster Risk Reduction (DDR) untuk wilayah yang dibiayai oleh WorldBank dan
Livelihood Development untuk wilayah yang dibiayai oleh IDB
4

5. Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 - 2014
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
No Pembelajaran Kemandirian Keberlanjutan Exit Strategy
(2007-2009) (2010-2012) (2013-2014) (2015-..)
Sasaran
1 Penyiapan Penguatan Handling Over BKM menjadi asset
Kelembagaan Kelembagaan BKM pembinaan BKM oleh Pemda
Masyarakat (BKM) Pemda
2 Penyusunan Integrasi perencanaan Proses musrenbang Pelembagaan
perencanaan masyarakat dengan berbasis perencanaan musrenbang secara
masyarakat (PJM mekanisme masyarakat partisipatif
Pronangkis) Musrenbang
3 Peran Pemda dalam DDUB, monitoring dan Alih kelola PNPM ke Pemda sebagai
DDUB dan monitoring penguatan aparat Pemda termasuk executing agency
PNPMM Pemda melalui pengelolaan faskel PNPMM
pelatihan-pelatihan
Input/Tools
1 BLM setiap tahun Channeling program Pemberian program – DAK Kemiskinan,
sektoral, CSR dan KUR program sektor oleh Program Sektoral dan
serta BLM Capacity Pusat dan DAK Program Pemda
Building dan koordinasi Kemiskinan
chaneling program

6. Pelaksanaan PNPMM 2011
 DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM
Perkotaan (sesuai dengan PMK 168/2009);
 Kriteria kelurahan/desa miskin di perkotaan adalah kelurahan/desa
dengan penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM;
 Desa/Kelurahan di wilayah perkotaan yang telah menerima BLM
selama 3 tahun namun tingkat kemiskinannya masih tinggi (≥ 25%)
akan mendapat alokasi BLM sesuai dengan tingkat kemiskinannya
(tidak di phase out);
 Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20%
dan maksimal 30%;
Untuk kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah dan sedang maka
proporsi DDUB sebesar 20%, dan untuk kabupaten/kota dengan
kategori IFKD tinggi dan sangat tinggi maka proporsi DDUB sebesar
30%. Kategori IFKD disesuaikan dengan PMK 61/2010;

7. Pelaksanaan PNPMM 2011 Lanjutan
 Bagi kabupaten/kota yang terkena Bencana Alam dengan status
bencana nasional dibebaskan dari kewajiban penyediaan DDUB
pada tahun terjadinya bencana tersebut;
 Kabupaten/kota yang tidak menyediakan DDUB selama 3 tahun
berturut-turut dikenakan sanksi tidak akan mendapatkan PNPM
Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan;
 Kabupaten/kota yang tidak menyediakan DDUB pada tahun
berjalan dikenakan sanksi tidak akan menerima program-program
PNPM sektoral pada tahun berikutnya;
 Sanksi dapat dicabut dan diberikan PNPM Mandiri pada tahun
berikutnya apabila ada permintaan resmi dari Pemkab/Pemkot
dengan disertai komitmen penyediaan DDUB yang ditujukan
kepada Ketua TNP2K dan tembusan kepada Menkokesra,
Mendagri, Menteri PU, dan Menteri PDT.

8. Sumber Data Penduduk yang Digunakan
 Sumber data dasar untuk lokasi & alokasi BLM adalah
Kecamatan/Kelurahan Perkotaan mengacu pada data
PODES 2008 untuk jumlah penduduk (total,
perempuan-laki-laki & KK).
 Sumber data untuk menentukan %-tase keluarga miskin
digunakan data mikro PPLS 2008 untuk Rumah Tangga
Miskin (RTS).
 Untuk daerah pemekaran yang tidak ada datanya di
Podes 2008, data masih menggunakan data induk atau
sumber data dari daerah.

9. Dasar Penetapan DDUB 2011
 Dasar penetapan DDUB mengacu pada PMK No.168
Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan
Kemiskinan
 Dasar penetapan porsi DDUB mengacu pada PMK No.
61 Tahun 2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan
Daerah
 Besaran DDUB 20% untuk Kab/Kota dengan IFKD
Rendah dan Sedang dan 30% untuk Kab/Kota dengan
IFKD Tinggi dan Sangat Tinggi

10. Dasar Penetapan Jumlah Dana BLM
A. Wilayah Jawa-Bali
Kategori Jumlah Penduduk
Kelurahan/Desa
Kategori Lokasi (jiwa)
<3000 3000-10000 >10000
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali
putaran BLM dengan KK Miskin >10% dan
Lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran 125 jt 200 jt 300 jt
BLM dengan %-tase miskin masih > 25%
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt
putaran BLM dengan %-tase KK miskin <10% Jumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt
Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran
BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM 50 Juta/Kelurahan
Koordinasi)
10

11. B. Wilayah Luar Jawa-Bali
Kategori Jumlah Penduduk
Kelurahan/Desa
Kategori Lokasi (jiwa)
<1500 1500-7500 >7500
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali
putaran BLM dengan KK Miskin >10% dan
Lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran 125 jt 200 jt 300 jt
BLM dengan %-tase miskin masih > 25%
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt
putaran BLM dengan %-tase KK miskin <10% Jumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt
Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran
BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM 50 Juta/Kelurahan
Koordinasi)
11

12. Lokasi dan Alokasi PNPM-MP 2011
A. Data Nasional
Jumlah Lokasi
Nama Program
Prov Kab/Kota Kec Kel
PNPM-MP 2011 33 268 1.153 10.948
B. Data untuk Wilayah Yang Dibiayai Melalui IDB
Jumlah Lokasi
Nama Program
Prov Kab/Kota Kec Kel
PNPM-MP 2011 14 111 569 4.811
12

13. Capaian Pelaksanaan PNPMM Perkotaan s/d 2010
Capaian Hasil
No Komponen
Nasional Wil - I
1 BKM Terbentuk 10.948 4.811
2 Anggota BKM
 Anggota Laki-laki 77.360 48.066
 Anggota Perempuan 41.656 18.544
3 KSM Terbentuk 131.253
 KSM Ekonomi 39.831 24.870
 KSM Lingkungan 145.419 97.950
 KSM Sosial 25.456 8.433
4 Anggota KSM
 Anggota Laki-laki 419.512 151.919
 Anggota Perempuan 216.112 68.254

14. Capaian Pelaksanaan PNPMM Perkotaan s/d 2010
Capaian Hasil
No Komponen
Nasional Wil - I
5 Lokasi Penguatan 9.351 1.902
6 Fasilitator Terlatih 6.498 2.790
7 Relawan Terlatih 273,700 770.404
 Relawan Laki-laki 433.611 224.066
 Relawan Perempuan 265.827 157.880
8 Pemandu Nasional
 Unsur Konsultan 254 107
 Unsur Aparat Pemda 329 155

15. STATUS PENYEDIAAN DDUB
STATUS REALISASI DDUB TA 2010
DDUB JUMLAH KAB/KOTA
LOKASI
TIDAK
PAGU REALISASI KEKURANGAN KURANG CUKUP TOTAL
MENYEDIAKAN
NASIONAL 312.970.000 169.443.000 123.289.000 53 92 123 268
STATUS KOMITMEN DDUB TA 2010
STATUS DDUB
JUMLAH
PAGU DDUB NILAI
LOKASI KOTA/ BELUM
2011 KOMITMEN TANPA TOTAL
KAB CUKUP KURANG ADA
NILAI MASUK
KOMITMEN
NASIONAL 268 196.218 98.948 105 5 40 150 118

16. Harapan dan Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
1. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan
PNPMM Perkotaan di masing-masing wilayah yang diwujudkan dalam bentuk
DDUB (Sesuai amanat PMK No 168 Tahun 2009)
2. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberlanjutan kelembagaan
BKM yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan program-program daerah
mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi dan monitoring.
3. Munculnya integrasi antara program sektoral/dinas dengan perencanaan
yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat melalui forum
musrenbang. Secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan
diharapkan integrasi ini mulai dibangun.
4. Pembelajaran siklus pemberdayaan masyarakat dalam PNPMM Perkotaan
diadopsi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Replikasi Program.
Replikasi dapat dilakukan untuk program reguler (membangun kelembagaan
di lokasi baru) maupun program advance (mengembangkan kelembagaan
yang ada melalui channeling/kemitraan)

17. D P R E E PK R A U U
E A T M N E E JA N M M
D EK
IR TOR T JEN ER L C AK R
A D A IPT A YA
Terima
Kasih