Surat edaran Kemensos menyampaikan daftar indikasi lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) tahun anggaran 2011 kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan konfirmasi. Surat ini menjelaskan kriteria penetapan lokasi dan besaran alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011.

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B.1148 /KMK/D.VII/VI/2010 Jakarta, 14 Juni 2010
Perihal : Penyampaian Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri
T.A. 2011
Lampiran : (1) satu berkas
Kepada Yth.:
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Bappeda Propinsi
4. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia
Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2011, maka dengan ini kami sampaikan daftar Indikasi
Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri T.A. 2011 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri.
Konfirmasi dari daerah diharapkan dapat segera disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Kemenko Kesra
selaku Ketua Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri, dengan tembusan kepada Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris
Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM/Bappenas, Direktur
Penanggulangan Kemiskinan/Bappenas serta Kementerian pengelola masing-masing program, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2010.

2. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Selaku Ketua Kelompok Kerja Pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri
SUJANA ROYAT
Tembusan Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K
4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab PNPM Perdesaan
5. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku penanggung jawab PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah, PNPM Infrastruktur Perdesaan
6. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM, Bappenas
7. Deputi Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian PDT selaku penanggung jawab PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

3. Penjelasan
Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011
1. Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran (T.A.) 2011
dilakukan melalui proses konsultasi dan koordinasi yang intensif diantara Kementerian/Lembaga, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten,Kota) dibawah
koordinasi Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
2. Pokja Pengendali PNPM Mandiri selanjutnya menyampaikan Ancar-ancar/Indikatif Lokasi dan Alokasi BLM PNPM
Mandiri T.A. 2011 untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan
lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri. Melalui konsultasi tersebut diharapkan Ketetapan Daftar Lokasi dan Alokasi
BLM PNPM Mandiri T.A. 2011 dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak.
3. Terdapat 5 (lima) program utama yang termasuk dalam Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011
tersebut, yaitu: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK)), PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan PNPM
Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM).
Program PPIP akan menjadi salah satu program pendukung bersifat sektoral di lokasi-lokasi PNPM Mandiri
Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM) dan juga di lokasi program utama PNPM Mandiri lainnya.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, maka terdapat dua program utama PNPM Mandiri
yang memerlukan DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, yaitu:
PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.
1 of 8

4. Daerah diperkenankan menambah alokasi DDUB untuk kedua program tersebut ataupun untuk program-program
lainnya sesuai kemampuan dan kemauan daerah.
5. Data jumlah dan nama-nama kecamatan penerima BLM PNPM Mandiri mengacu kepada hasil pendataan dari
Departemen Dalam Negeri. Data tersebut telah disinkronisasikan pula dengan data Potensi Desa (Podes) tahun
2008 sehingga jumlah dan nama-nama kecamatan menjadi lebih sesuai dan lengkap.
6. BLM untuk masing-masing kecamatan ditetapkan besarannya berdasarkan: tingkat kemiskinan dan jumlah
penduduk di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, serta kemampuan keuangan daerah. Data yang
dipergunakan untuk menilai proporsi BLM untuk setiap kecamatan secara nasional adalah:
a. Hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) tahun 2008 yang menjadi dasar penentuan tingkat kemiskinan
setiap kecamatan/desa/kelurahan
b. Data Potensi Desa (Podes) tahun 2008 sebagai dasar penilaian kepadatan penduduk suatu wilayah.
c. Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka
Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun
Anggaran 2011 (atau PMK IFKD 2011).
Komposisi BLM APBN dan DDUB (BLM APBD) untuk kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah dan
sedang adalah 80% dari sumber APBN dan 20% dari DDUB (APBD).
Sedangkan kabupaten/kota dengan kategori IFKD tinggi dan sangat tinggi adalah 70% dari sumber APBN dan
30% dari sumber DDUB (APBD).
7. Penyelenggaraan PNPM Mandiri T.A. 2011 melibatkan program-program sektoral yang secara bertahap akan
tergabung di dalam wadah PNPM Mandiri.
2 of 8

5. Kecamatan dengan tingkat kemandirian cukup baik akan menjadi sasaran wilayah dari program-program sektoral
tersebut. Diantara program tersebut adalah: PPIP, PNPM Generasi, PNPM Kelautan dan Perikanan, PNPM
Pariwisata, PNPM Perumahan dan Permukiman, Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat), Sanimas (Sanitasi Oleh Masyarakat), Neighborhood Development (ND), dan program-program pada
Kluster ke-3 (pemberdayaan usaha mikro dan kecil).
8. Cakupan lokasi yang menerima alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011 bertambah jumlahnya dibandingkan dengan
cakupan lokasi yang menerima alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2010.
Pada TA 2010 PNPM Mandiri menyediakan BLM untuk 6.321 kecamatan, sedangkan pada T.A. 2011 PNPM
Mandiri melayani 6.623 kecamatan. Penambahan jumlah kecamatan penerima BLM PNPM Mandiri sebanyak 302
kecamatan tersebut berasal dari akumulasi (total) dari kenaikan jumlah kecamatan dan penurunan jumlah
kecamatan dari seluruh program dengan rincian sebagai berikut:
a. Kenaikan jumlah kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan dari 4.805 kecamatan pada T.A. 2010 menjadi 5.018
kecamatan pada T.A. 2011 atau kenaikan sejumlah 213 kecamatan yang terjadi akibat menampung kecamatan
pemekaran, dan juga menampung sebagian besar kecamatan (178) wilayah PNPM Daerah Tertinggal dan
Khusus (P2DTK) yang tidak lagi akan mendapat BLM dari P2DTK. Selain itu sebanyak 1.574 kecamatan PNPM
Mandiri Perdesaan akan menjadi lokasi penguatan karena sudah pernah mendapat BLM tiga tahun berturut-turut
dan tingkat kemandiriannya dianggap sudah cukup baik. Kecamatan yang menjadi lokasi penguatan tersebut
akan menerima pendampingan (TA=Technical Assistance) dari PNPM Mandiri Perdesaan.
b. Penambahan jumlah kecamatan yang mendapat BLM dari PNPM Mandiri Perkotaan dari semula 885 kecamatan
pada tahun 2010 menjadi 1.153 kecamatan pada tahun 2011 sehingga terjadi kenaikan 268 kecamatan. Selain
menampung sebagian kecamatan (8) wilayah PNPM Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang tidak lagi
akan mendapat BLM di tingkat kecamatan dari P2DTK, sebanyak 707 kecamatan yang mendapat BLM T.A
2010, tidak akan lagi menerima BLM reguler dari PNPM Mandiri Perkotaan T.A 2011 karena telah menerima 3
(tiga) kali BLM PNPM Mandiri Perkotaan, namun akan diberikan BLM Koordinasi dan pendampingan
3 of 8

6. (TA=Technical Assistance) dari PNPM Mandiri Perkotaan dan nantinya akan menerima program-program non
reguler/sektoral.
c. Sedangkan jumlah lokasi kecamatan PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM) dan PNPM Mandiri
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada tahun 2011 tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu:
RIS-PNPM dengan cakupan 215 kecamatan, PISEW dengan cakupan 237 kecamatan.
d. Khusus PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang pada tahun 2010 mencakup 186 kecamatan, maka
seluruh kecamatan tersebut pada tahun 2011 tidak lagi mendapat BLM dari P2DTK namun tetap menyediakan
BLM Kabupaten. Mengingat sisa dana P2DTK pada tahun 2011 tidak cukup untuk menyediakan BLM Kabupaten
untuk seluruh lokasi P2DTK 2010, maka alokasi BLM Kabupaten hanya disediakan untuk 7 (tujuh) kabupaten
saja yang diseleksi menurut kriteria:
i) Merupakan kabupaten perbatasan
ii) Kabupaten yang proses perencanaan, pelaksanaan, penyerapan dan dukungan pemerintah daerahnya
dinilai baik, dan
iii) Kabupaten yang sinergi perencanaan P2DTK dan Musrenbang telah berjalan dengan baik.
Mengingat seluruh kecamatan P2DTK merupakan kecamatan miskin dan tertinggal maka 186 kecamatan yang
sebelumnya ditangani P2DTK akan ditangani oleh PNPM Perdesaan (178 kecamatan) dan PNPM Perkotaan (8
kecamatan).
9. Penghitungan jumlah alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan mengikuti formula
berikut:
4 of 8

7.  PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah Penduduk
Wilayah Kategori Kemiskinan Alokasi BLM (Rp)
(jiwa)
tidak miskin 1.000.000.000
< 40.000 sedang 1.500.000.000
miskin 3.000.000.000
tidak miskin 1.250.000.000
JAWA BALI 40.000 - 60.000 sedang 2.000.000.000
miskin 3.000.000.000
tidak miskin 1.500.000.000
> 60.000 sedang 2.500.000.000
miskin 3.000.000.000
tidak miskin 750.000.000
< 7.500 sedang 1.000.000.000
miskin 1.750.000.000
tidak miskin 1.000.000.000
7.500 - 15.000 sedang 1.250.000.000
LUAR JAWA miskin 3.000.000.000
BALI tidak miskin 1.250.000.000
15.000 - 25.000 sedang 2.000.000.000
miskin 3.000.000.000
tidak miskin 1.500.000.000
> 25.000 sedang 2.250.000.000
miskin 3.000.000.000
5 of 8

8.  PNPM Mandiri Perkotaan
Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan terbagi dalam dua kategori, yakni lokasi lama dan lokasi baru. Untuk lokasi lama
akan memperoleh BLM yang lebih rendah dibandingkan lokasi baru, dengan tetap mempertimbangkan presentase
kemiskinan.
A. Wilayah Jawa-Bali
Kategori Jumlah Penduduk
Kategori Lokasi Kelurahan/Desa
(Jiwa)
< 3000 3000-10000 > 10000
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran
BLM dengan KK miskin >10% dan Lokasi yang 125jt 200jt 300jt
telah melaksanakan 3 kali putaran BLM dengan
%-tase miskin masih >25%
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran Jumlah KK miskin < 50 KK, BLM = 50jt
BLM dengan %-tase KK miskin <10% Jumlah KK miskin > 50 KK, BLM = 100jt
Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran
BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM 50 juta/kelurahan
Koordinasi)
6 of 8

9. B. Wilayah Luar Jawa-Bali
Kategori Jumlah Penduduk
Kategori Lokasi Kelurahan/Desa
(Jiwa)
< 1500 1500-7500 > 7500
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran
BLM dengan KK miskin >10% dan Lokasi yang 125jt 200jt 300jt
telah melaksanakan 3 kali putaran BLM dengan
%-tase miskin masih >25%
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran Jumlah KK miskin < 50 KK, BLM = 50jt
BLM dengan %-tase KK miskin <10% Jumlah KK miskin > 50 KK, BLM = 100jt
Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran
BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM 50 juta/kelurahan
Koordinasi)
10. Perhitungan DDUB PNPM Perkotaan dari sumber APBD adalah berdasarkan alokasi BLM murni dan tidak
termasuk BLM koordinasi.
11. Untuk kabupaten/kota yang masih belum menyediakan kebutuhan DDUB selama 3 tahun anggaran di dalam APBD
masing-masing, akan dipertimbangkan untuk tidak lagi mendapat PNPM Mandiri tahun 2011. Sehubungan dengan
hal tersebut diharapkan kabupaten/kota dapat menyelesaikan/menyediakan DDUB di dalam APBD sesuai
7 of 8

10. kebutuhan tahun anggaran 2007 s/d 2010 agar PNPM Mandiri dapat dilanjutkan di daerah masing-masing tahun
2011 dengan menyampaikan surat komitmen untuk melunasi DDUB kepada TNP2K paling lambat 31 Agustus
2010.
12. Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten/Kota
mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan inisiatif masing-masing dengan PNPM Mandiri
sehingga bisa saling mendukung agar upaya penanggulangan kemiskinan di suatu lokasi dapat diturunkan lebih
cepat secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Daerah juga dianjurkan untuk mulai
mereplikasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing sebagai langkah awal upaya Pemerintah Daerah
melanjutkan PNPM Mandiri.
8 of 8