1. Dokumen tersebut membahas gambaran sumber daya migas di Kabupaten Natuna, termasuk sejarah, perusahaan yang beroperasi, lapangan yang ada, serta rencana pengembangan ke depan.
2. Kabupaten Natuna merupakan daerah penghasil migas sejak 1960-an, dengan cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik.
3. Beberapa perusahaan migas seperti ConocoPhillips dan Premier Oil telah melakukan eksploitasi di beberapa lapangan
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Bahan Koordinator Perumahan Bappenas - Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integ...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas konsep penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui DAK Integrasi, yang mencakup pembangunan perumahan baru, perbaikan setempat, peremajaan, dan relokasi. Penanganan harus menyeluruh dan terintegrasi untuk aspek perumahan, air minum, sanitasi, infrastruktur, sosial ekonomi, dan tata ruang. Contoh kasus penanganan kumuh di Semanggi, Surakarta menggunakan pendekatan
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031muhfidzilla
Dokumen tersebut berisi rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten Karawang yang terdiri dari jalan kolektor primer sepanjang 290.478 meter dan jalan lokal primer sepanjang 621.837 meter. Jaringan jalan tersebut akan menghubungkan beberapa kecamatan di kabupaten Karawang.
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Bahan Koordinator Perumahan Bappenas - Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integ...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas konsep penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui DAK Integrasi, yang mencakup pembangunan perumahan baru, perbaikan setempat, peremajaan, dan relokasi. Penanganan harus menyeluruh dan terintegrasi untuk aspek perumahan, air minum, sanitasi, infrastruktur, sosial ekonomi, dan tata ruang. Contoh kasus penanganan kumuh di Semanggi, Surakarta menggunakan pendekatan
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031muhfidzilla
Dokumen tersebut berisi rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten Karawang yang terdiri dari jalan kolektor primer sepanjang 290.478 meter dan jalan lokal primer sepanjang 621.837 meter. Jaringan jalan tersebut akan menghubungkan beberapa kecamatan di kabupaten Karawang.
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000Penataan Ruang
Rencana ini mengatur penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan strategi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, berdaya guna, dan memperhatikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Ditetapkan arahan untuk pengelolaan kawasan lindung, budidaya, perkotaan, desa, serta pengembangan kota dan infrastruktur wilayah.
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Obie Donk Ach
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dokumen menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana, ruang lingkup wilayah dan kegiatan, serta kebijakan-kebijakan terkait dari RTRW Kabupaten Bekasi yang menjadi acuan penyusunan rencana.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan pengubahan definisi istilah, penambahan tahapan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, serta penyesuaian struktur kelembagaan dalam pelaksanaannya.
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas perencanaan drainase pada ruas jalan Simpang Busur-Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian adalah mengetahui debit air dan merencanakan dimensi saluran drainase untuk kala ulang 25 tahun. Hasilnya menunjukkan debit air yang harus dialirkan dan dimensi saluran drainase yang direncanakan."
Kajian Komersial dan Keuangan Proyek Infrastruktur Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang proyek-proyek infrastruktur, termasuk pihak-pihak yang terlibat, tujuan masing-masing pihak, penjelasan mengenai pembiayaan proyek, analisis kelayakan keuangan proyek, dan perbedaan antara evaluasi ekonomi dan evaluasi kelayakan keuangan."
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.
SEMESTER 5. ini propteknya studio perencanaan wilstud regionalisasi Kendal Raya
proptek tu isinya "gimana caranya kita bakal nyari data dan ngerjain tugas ini" gitu
memuat hal-hal teknis deh, ttg desain survey istilahnya
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di bawah lapisan tanah selama jutaan tahun. Proses ekplorasi dan penambangan dilakukan untuk memperoleh minyak mentah, yang kemudian diolah menjadi berbagai produk melalui proses seperti destilasi dan cracking menggunakan katalis. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara.
Dokumen ini membahas pengembangan lapangan migas Marlim di Brasil oleh perusahaan Petrobas. Lapangan ini terletak 110 km di lepas pantai Rio de Janeiro dan terdiri dari formasi pasir oligosin dengan porositas 30%. Metode produksi menggunakan sistem pilot dan pohon produksi berjumlah 102 lubang dengan 55 lubang injeksi, menghasilkan 68360 m3 minyak per hari selama 20 tahun.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000Penataan Ruang
Rencana ini mengatur penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan strategi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, berdaya guna, dan memperhatikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Ditetapkan arahan untuk pengelolaan kawasan lindung, budidaya, perkotaan, desa, serta pengembangan kota dan infrastruktur wilayah.
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Obie Donk Ach
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dokumen menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana, ruang lingkup wilayah dan kegiatan, serta kebijakan-kebijakan terkait dari RTRW Kabupaten Bekasi yang menjadi acuan penyusunan rencana.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan pengubahan definisi istilah, penambahan tahapan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, serta penyesuaian struktur kelembagaan dalam pelaksanaannya.
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Dokumen tersebut membahas perencanaan drainase pada ruas jalan Simpang Busur-Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian adalah mengetahui debit air dan merencanakan dimensi saluran drainase untuk kala ulang 25 tahun. Hasilnya menunjukkan debit air yang harus dialirkan dan dimensi saluran drainase yang direncanakan."
Kajian Komersial dan Keuangan Proyek Infrastruktur Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang proyek-proyek infrastruktur, termasuk pihak-pihak yang terlibat, tujuan masing-masing pihak, penjelasan mengenai pembiayaan proyek, analisis kelayakan keuangan proyek, dan perbedaan antara evaluasi ekonomi dan evaluasi kelayakan keuangan."
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.
SEMESTER 5. ini propteknya studio perencanaan wilstud regionalisasi Kendal Raya
proptek tu isinya "gimana caranya kita bakal nyari data dan ngerjain tugas ini" gitu
memuat hal-hal teknis deh, ttg desain survey istilahnya
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di bawah lapisan tanah selama jutaan tahun. Proses ekplorasi dan penambangan dilakukan untuk memperoleh minyak mentah, yang kemudian diolah menjadi berbagai produk melalui proses seperti destilasi dan cracking menggunakan katalis. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara.
Dokumen ini membahas pengembangan lapangan migas Marlim di Brasil oleh perusahaan Petrobas. Lapangan ini terletak 110 km di lepas pantai Rio de Janeiro dan terdiri dari formasi pasir oligosin dengan porositas 30%. Metode produksi menggunakan sistem pilot dan pohon produksi berjumlah 102 lubang dengan 55 lubang injeksi, menghasilkan 68360 m3 minyak per hari selama 20 tahun.
The International Gas Union (IGU) represents 95% of the global gas market. It is a non-profit organization established in 1931 to promote technical and economic progress in the gas industry. The IGU holds the World Gas Conference every 3 years and oversees committee work involving over 800 gas industry experts. It aims to minimize environmental impact and promote efficient gas utilization, research, and transparent communication. The IGU provides benefits like networking, promotion, and information to its 74 Charter and 35 Associate members. It is hosted by Statoil in Oslo and creates forums for networking, knowledge sharing, and dialogue on gas issues.
Kegiatan hulu migas meliputi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas, dimulai dari studi geologi, pengumpulan data seismik dan geofisika, evaluasi, perencanaan dan pemboran eksplorasi untuk menentukan potensi cadangan baru.
Dokumen tersebut membahas latar belakang kegiatan pemasangan pipa gas oleh PT PGN di Medan yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan pada pipa lama dan mempersiapkan permintaan pelanggan di masa depan, serta landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan tersebut."
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021CIkumparan
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan presiden tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang menjelaskan alokasi anggaran untuk berbagai proyek prioritas strategis dan major project pemerintah pada tahun 2022 di berbagai sektor seperti industri, pariwisata, energi, infrastruktur, dan lainnya dengan total alokasi anggaran mencapai ratusan triliun rupiah.
Dokumen tersebut membahas mengenai konsolidasi tanah yang bertujuan untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi lebih tertib dan teratur serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan untuk pengembangan wilayah, peremajaan kota, dan optimalisasi tanah pertanian.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kapasitas inventarisasi gas rumah kaca (GRK) pembangkit tenaga listrik di Indonesia, mencakup pengenalan perubahan iklim, upaya pengendalian perubahan iklim secara internasional dan nasional, serta prinsip dasar inventarisasi GRK.
Rencana kegiatan ini meliputi pengembangan gas alam di Blok Matindok, termasuk pembangunan fasilitas produksi gas, pipa transmisi, kilang LNG, dan pelabuhan. Lokasi kegiatan sesuai dengan tata ruang Kabupaten Banggai kecuali jalur pipa yang melewati kawasan lindung. Kegiatan akan berlangsung selama 20 tahun dan mencakup tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, hingga pasca operasi.
Dokumen ini membahas berbagai isu strategis dan permasalahan di Kota Batam terkait infrastruktur, kependudukan, ekonomi, lahan, dan lingkungan. Isu-isu yang diangkat antara lain kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan, masalah banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lahan. Dokumen ini juga menyarankan berbagai upaya dan program untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut.
Paparan Kepala Bappeda Kepri Kuliah MPKD 45 UGMJulianto Wibowo
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk profil daerah, visi dan misi pembangunan, program-program unggulan seperti pembangunan kawasan Batam-Bintan-Karimun dan Natuna-Anambas-Lingga, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Permen ESDM No 52 2018 ttg Perubahan Perizinan Migas.pdftamihakim
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai perizinan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Perubahan tersebut meliputi penghapusan persyaratan untuk izin niaga BBM serta perpanjangan jangka waktu izin niaga BBM.
Dokumen ini membahas gambaran umum pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. Terdapat informasi mengenai administrasi wilayah, kebijakan tata ruang, sistem transportasi, dan penggunaan lahan di kecamatan Tanjung Priok. Kebijakan tata ruang bertujuan mengurangi lingkungan buruk, meningkatkan drainase, dan mengatasi kemacetan lalu lintas di sekitar pelabuhan. Sebagian besar lahan digunakan untuk perumahan.
FGD ASPEK LEGAL, TEKNIS, DAN PASAR.
PETA PELUANG INVESTASI
PROYEK STRATEGIS
YANG SIAP DITAWARKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA.
PROYEK MANUFAKTUR
TIMAH
Dokumen tersebut membahas upaya pengelolaan lingkungan hidup selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi pemasangan pipa gas di Kota Medan. Terdapat delapan aspek yang dikelola meliputi keresahan masyarakat, kualitas udara, kebisingan, gangguan lalu lintas, kualitas air, limbah B3, kerusakan flora, dan kesempatan kerja. Pengawasan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
The document discusses the SULE Indonesia Foundation and its Young Entrepreneurial Program. The program selects 20-30 young Indonesian entrepreneurs to receive 3 weeks of training and experience at various Korean businesses. The training includes classroom instruction, company visits, and on-site work experience. Several participating Korean companies are outlined that represent sectors like manufacturing, food/coffee, logistics, and more. The foundation hopes to continue developing economic and cultural exchanges between Indonesia and Korea through future programs and franchise expansion.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
This document proposes renovations to the Jakarta Airport using interactive digital displays and systems from PT. Wahana Teknologi Indonesia and T1 Systems Inc. The proposal includes basic airport systems like media facades, information kiosks and flight information displays. It also includes special systems like a farewell photo zone, digital aquarium and transparent LCD showcase. All content will be managed through a control system and CMS to provide an integrated experience for airport visitors. References are provided showing T1 Systems' experience providing digital signage solutions for airports and other major projects globally.
Strategi dan kebijakan membangun daya saing perikanan Kabupaten Natuna perlu mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah tersebut namun belum dieksploitasi secara optimal. Kebijakan perlu meningkatkan kapasitas nelayan skala kecil dan mengembangkan industri hilir perikanan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan Natuna.
2. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Sejarah Kabupaten Natuna Sebagai Daerah
Penghasil Migas :
Kegiatan ekplorasi dan Ekploitasi Migas di Wilayah Kabupaten
Natuna telah beroperasai sejak tahun1960an
Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (LN
Tahun 1999 Nomor 181, TLN Tahun 1999 Nomor 3902)
Berita Acara Peninjauan Lapangan dan penelitian data titik
koordinat lokasi platform Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai
Kabupaten Natuna tgl 26 Oktober Tahun 2001 (Dasar Surat
Perintah Tugas Menteri Dalam Negeri No 1403/OTDA/2001 tgl 23
Oktober 2001 Tentang Peninjauan Penetapan Platform Migas di
Wilayah Kabupaten Natuna
Surat Bupati Natuna No. 541-2/EKON/973/2001 tgl 19 Oktober
2001 Tentang Permintaan Kepada Mendagri Mengenai Tinjauan
Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Natuna
Kabupaten Natuna ditetapkan sebagai Daerah Penghasil Migas
pada tahun 2001
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2008 Tentang
Penetapan Kabupaten Natuna sebagai Daerah Penghasil
Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi
3. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
108° E
104° E
PETA INFORMASI MIGAS
PROVINSI KEPRI
U
SKALA :
0
100
200 Km
KETERANGAN :
Tobong Block
CONOCOPHILIPS (TOBONG)
Natuna Sea Block A
PREMIERE OIL NATUNA SEA
South Natuna Sea Block B
4° N
CONOCOPHILIPS (NATUNA)
Cumi-Cumi Block
ENI
Nila Block
Kabupaten Natuna
CONOCOPHILIPS (NILA)
MALAYSIA
Northwest Natuna Block
GENTING OIL & GAS
Natuna D Alpha Block
EXXONMOBIL OIL
South Sokang Block
LAUT NATUNA
REPSOL YPF
Northeast Natuna Block
TITAN
Kakap Block
SINGAPURA
PROVINSI RIAU
Kabupaten
Kepulauan Riau
Kabupaten Kota
Karimun Batam Kota
Tanjungpinang
0° N
Kabupaten
Lingga
STAR ENERGY (KAKAP)
Sumur Pengeboran
Batas Negara Indonesia
PROVINSI
KALIMANTAN
BARAT
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Sumber : Divisi Bagi Hasil Forum Komunikasi
Daerah Penghasil Migas, Maret 2006
4. POTENSI GAS NATUNA DAN DAERAH-DAERAH LAIN
DI INDONESIA
Terbukti = 94.78 TCF
Potensial = 87.73 TCF
Total
= 182.50 TCF
5.
6. Natuna Overview
NOTHERN
AQUIFER
SOUTHERN
AQUIFER
SERASAN
AQUIFER
NATUNA
FIELD
Aquifer
“D” Alpha
1. Lapangan Natuna “D”
Alpha (Struktur AL)
ditemukan tahun 1973,
merupakan cadangan gas
terbesar di Asia Pasifik.
2. Cadangan gas di tempat
220 trilyun kaki kubik
dengan kandungan CO2
yang sangat tinggi (71%)
sehingga Cadangan gas
hidrokarbon terambil 46
trilyun kaki kubik.
3. Pembuangan CO2
merupakan tantangan
teknologi, biaya,
operasional, dan
lingkungan.
5
7. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA
Perusahaan Minyak dan Gas Bumi
NO
1.
NAMA PERUSAHAAN
Conoco Phillips Indonesia Inc
ALAMAT
Ratu Prabu Building
TELEPON
(021) 7854 1890
FAKSIMILI
(021) 7854 1899
Jl. T.B. Simatupang Kav.18
Lapangan
(Produksi)
Belida
Belanak
Jakarta 12560
Kerisi
Sembilang
Belut
2.
Premier Oil
Jakarta Stock Excange Building Tower 1 10th Floor
(021) 515 1800
(021) 515 1900
Anoa
(021) 5290 6070
(021) 5290 5950
Kerapu
(021) 5795 6688
(021) 5795 5588
Udang
(021) 526 2611
(021) 526 2622
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
3.
Star Energy (Kakap) Ltd
Wisma Mulia 50th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto No.42 Jakarta 12940
4.
PT Pertalahan Arnebatara Natuna
Sudirman Plaza Indofood Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav.76-78
Jakarta
5.
Lundin Oil & Gas BV
Plaza Great River 8th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-2 No.1
(021) 526 2644
Jakarta
6.
West Natuna Exploration Ltd
Wisma GKBI Building 37th Floor
(021) 573 1135
(021) 573 1614
(021) 527 3828
(021) 527 3827
(021) 515 2245
(021) 515 2246
(021) 521 1220
(021) 521 1292
Jl. Jendral Sudirman No.28
Jakarta
7.
Genting Oil Natuna PTE Ltd
Plaza Bapindo Citybank Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav.54-55
Jakarta
8.
Titan Resources (Natuna) Indonesia
Artha Graha Building 16th
Ltd
Sudirman Central Bussines District Lot 25
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
9.
Sanyen Oil & Gas Pte Ltd
Plaza Bapindo Citybank Tower
Jl. Jendral Sudirman Kav.54-55
Jakarta
8. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
PERENCANAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI
Sampai saat ini perusahaan migas yang telah
melakukan eksploitasi (produksi) di wilayah
Kabupaten Natuna adalah :
1. Conoco Phillips Indonesia Inc.
2. Premier Oil
3. Star Energy
4. PT. Pertalahan Arnebatara Natuna
9. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
KOORDINAT SUMUR PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
DI LEPAS PANTAI KABUPATEN NATUNA
NO
1.
KOORDINAT
NAMA PLATFORM
LU
LAPANGAN BELIDA
a.
Platform DPPA
04
o
08
'
15 "
b.
Platform WHPB
04
o
08
'
42,75 "
c.
Platform INTAN
04
o
07
'
57 "
105 o
Platform PBSJ
04
o
00
'
38,34 "
3.
LAPANGAN HANG TUAH
04
o
08
'
4.
LAPANGAN KAKAP
05
o
01
Platform KGPLT
04
o
04
o
2.
5.
105 o
06
'
105
0
'
07
'
105 o
03
'
55,58
"
58,51 "
105 o
23
'
54,50
"
'
28,10 "
105 o
05
'
02,90
"
59 '
39,96 "
106 o
02
'
3,38
"
'
45,00 "
106 o
28 '
1,00
"
o
30 "
18,36
"
Sumber data
-
4"
LAPANGAN SEMBILANG
LAPANGAN UDANG
Platform UDANG
6.
KETERANGAN
BT
Berita Acara Peninjauan Lapangan
dan Penelitian Data Titik Koordinat
Lokasi Platform Minyak dan Gas
Bumi di Lepas pantai Kabupaten
Natuna tahun 2001
Sumber data
02
-
LAPANGAN KERISI
a.
Platform Kerisi WHP-K
04
o
19 '
40,184 "
106 o
19 '
37,792 "
b.
Platform Kerisi CPP
04
o
19 '
41,612 "
106 o
19 '
39,935 "
c.
Platform HIU subsea manifold
04
o
22 '
07,378 "
106
o
22 '
24,678 "
d.
Platform Kerisi PBLM
04
o
19 '
53,008 "
106
o
19 '
39,955 "
e.
Platform Belanak PLEM
04
o
10 '
05,867 "
106 o
13 '
33,633 "
Permendagri No. 27 Tahun 2008
tentang Penetapan Kabupaten
Natuna sebagai Daerah Penghasil
Minyak Bumi dari Lapangan Udang
dan Lapangan Kerisi
10. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
1.
2.
3.
4.
Rencana pengembangan kegiatan eksplorasi sampai saat ini :
Premier Oil pada akhir tahun 2010 s/d tahun 2011 akan
melaksanakan “Wild Cat” (pengeboran uji coba) di Blok Tuna
dengan “Base Camp” di Ranai.
Genting Oil Natuna telah melakukan survey sesmic 3D di Blok
Ande-ande Lumut ( Northwest Natuna Blok) tahun 2005
Lundin Petroleum pada tahun 2011 akan melaksanakan kegiatan
survey seismic di Blok South Sokang Laut Natuna Timur.
Blok Natuna D Alpha sampai saat ini Pemerintah belum menunjuk
perusahaan (KKKS)
11. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Perencanaan Pemerintah Kabupaten Natuna
Langkah –langkah yang harus segera dilaksanakan adalah :
1.Membentuk tim khusus guna mempersiapkan langkah-langkah
strategis untuk Pengembangan Blok Migas di wilayah Kabupaten Natuna.
2.Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar dapat
mempertimbangkan bagi perushaan Migas untuk membangun Base di
Natuna
3.Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi
di Bidang Perencanaan Usaha Huli maupun Usaha Hilir Migas.
4.Melakukan Kerjasama dengan badan Diklat Bidang Migas untuk
mempersiapkan Sumber daya Manusia yang dapat bekerja di Perushaan
Migas yang melakukan kegiatan Migas di Wilayah Kabupaten Natuna.
12. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Prospek Partisipasi Interest
Pengalihan hak partisipasi (participating interest) diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi, Pasal 33.
Dalam aturan itu dinyatakan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat
mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankan sebagian atau seluruh
hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain. Hal ini
setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan
Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas
Dalam hal pengalihan, penyerahan dan pemindahtanganan sebagian atau
seluruh hak dan kewajiban KKKS kepada perusahaan non afiliasi atau kepada
perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri ESDM
dapat meminta KKKS untuk menawarkan lebih dulu kepada perusahaan
nasional
Pembukaan (disclose) data dalam rangka pengalihan, penyerahan dan
pemindahtangan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban KKKS kepada
pihak lain, wajib mendapat izin Menteri ESDM melalui BP Migas.
Kontraktor migas juga tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan
kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain, yang bukan afiliasinya
dalam jangka waktu 3 tahun pertama masa eksplorasi.
13. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Prosedur PI
KKKS mengajukan permohonan pengalihan interest kepada MESDM c.q.
Ditjen Migas
Ditjen Migas akan mengundang KKKS untuk melakukan presentasi
tentang rencana dan tujuan pengalihan interest dan MESDM c.q. Ditjen
Migas dapat meminta KKKS untuk menawarkan terlebih dahulu kepada
Perusahaan Nasional (BUMN, BUMD, KOPERASI, USAHA KECIL) dalam
proses Pengalihan nterest (pembukaan data)
Apabila Perusahaan Nasional berminat dan memenuhi syarat dalam alih
interest, Ditjen Migas akan mengeluarkan surat Persetujuan Pengalihan
(sebagian/semua) Interest atas Blok yang ditawarkan kepada KKKS dan
BPMIGAS
Apabila setelah ditawarkan kepada Perusahaan Nasional dan tidak
adapeminat dan/atau tidak memenuhi syarat, KKKS dapat menawarkan
kepada Perusahaan non-nasional. MESDM c.q. Ditjen Migas akan
mengeluarkan surat Persetujuan atas pengalihan (sebagian/semua)
interest blok tersebut kepada KKKS dan BPMIGAS
Dalam setiap pemberian persetujuan Pengalihan Interest, MESDM c.q.
Ditjen Migas dapat meminta Pertimbangan dari BPMIGAS
14. Peta Konsesi Minyak Bumi dan Gas Alam di Kabupaten Natuna dan
Kabupaten Anambas
15. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Salah satu Blok yg prospektif untuk PI di Natuna yg sudah
ditawari pada Kab Natuna
Blok Ande-ande Lumut AWE
Work expected to be
completed by year end to
enable FID and potential sell
down early in 2013
Subsurface Characteristics
Estimated 76 million barrels
recoverable oil (26% recovery
factor)
Oil column: up to 36 metres
Oil characteristics
− 14.2O API gravity; and
− 30 centipoise viscosity
16. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Peluang Natuna untuk PI
pemerintah daerah, sesuai per undangan menyangkut
perimbangan keuangan pusat dan daerah, UU No 33 Tahun 2004,
akan mendapatkan dana bagi hasil (DBH) migas. Besarnya adalah
15 persen untuk bagi hasil dari pengusahaan minyak dan 30
persen untuk bagi hasil dari pengusahaan gas. Daerah, juga
Natuna berdasar Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004
tentang Kegiatan Hulu Migas, juga dapat memperoleh hak
partisipasi (participating interest / PI ) se besar 10 persen dari
penawaran yang harus dilakukan kontraktor migas yang ber
operasi setelah rencana pengembangan yang pertama akan
diproduksikan men dapatkan persetujuan.
Melalui hak partisipasi itulah peran dan keikutsertaan
Kabupaten Natuna dalam mengelola migas yang ada di
wilayahnya diharapkan dapat terakomodasi. Keikutsertaan
BUMD sebagai wakil dari daerah yang memegang 10 per sen hak
partisipasi dalam pengelolaan migas di Blok Migas yang berada
di wi layah Kabupaten Natuna menjadi salah satu bentuk
penerapan aturan tentang hak partisipasi itu.