Surat pemberitahuan perubahan pejabat/pegawai yang berwenang menandatangani faktur pajak dari suatu PKP kepada KPP, memberitahukan pergantian pejabat/pegawai lama dengan pejabat/pegawai baru beserta contoh tanda tangannya mulai tanggal tertentu.
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi mengalami dispute dan dinamika tersendiri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Selain di kenakan PPh final pasal 4 Ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi juga dapat dikenakan pemotongan PPh tidak final, PPh pasal 23.
Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah “usaha jasa konstruksi”. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya “jasa konstruksi” tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2).
Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda. Perbedaan tersebut ada pada ada atau tidak nya Sertifikasi Badan Usaha pada Wajib pajak meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi mengalami dispute dan dinamika tersendiri. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Selain di kenakan PPh final pasal 4 Ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi juga dapat dikenakan pemotongan PPh tidak final, PPh pasal 23.
Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh frase kata yang digunakan adalah “usaha jasa konstruksi”. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, frase yang digunakan hanya “jasa konstruksi” tanpa didahului kata ‘usaha’ seperti di Pasal 4 ayat (2).
Perbedaan kedua frase kata dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa subjek pajak yang dimaksud kedua pasal itu juga berbeda. Perbedaan tersebut ada pada ada atau tidak nya Sertifikasi Badan Usaha pada Wajib pajak meskipun jasa yang dimaksudkan nyaris sama, yaitu jasa konstruksi.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
NPPKP merupakan Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak.
SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan
Similar to Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak (20)
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah ini ialah asli hasil karya anak bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak pada bidang pemulsaan dan intelijensia dunia maya, perusahaan ini memiliki banyak keunggulan. Kalaupun keunggulan itu ialah sama, maka apakah kita harus lebih memilih produk-produk luar negeri?. Jangan ragu, untuk ikut berbisnis melalui jalur hebat ini, ini bukanlah penipuan
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
Internet bukan hanya sebuah trend, namun sebagai sandaran-sandaran suatu pekerjaan. DJP telah menyediakan berbagai sarana untuk para Wajib Pajak Yang Melapor, Menghitung, dan Membayar Pajak-pajaknya ke Kas Negara. Termasuk ketika Wajib Pajak mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
UU Tax Amnesty Indonesia
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
BANYAK ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAIL,....
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
1. Kepada Yth.
Kepala KPP
J1
di
Dengan ini, saya :
Nama
Jabatan
Nama PKP
NPWP
memberitahukan perubahan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk
menandatangani Faktur Pajak, yaitu :
Pejabat/Pegawai Lama
Nama
NPWP
Jabatan
s.d. tanggal
Contoh tanda tangan:
Pejabat/ Pegawai Baru
Nama
NPWP
Jabatan
Mulai tanggal
Contoh tanda tangan:
Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Meterai
Catatan: Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang
sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk penunjukan
pejabat/pegawai baru yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak.
LAMPIRAN VB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 14 /PJ/2012
TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang
Menandatangani Faktur Pajak
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A. UAD RAHMANY 0 .
95411111981121001