Dokumen tersebut membahas implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia, termasuk latar belakang, amanat Undang-Undang, transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan rencana kerja program Jaminan Kesehatan.

1. 1
IMPLEMENTASI SJSN
Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan
Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Jakarta, 12 Desember 2011

2. Latar belakang SJSN
• SJSN merupakan upaya memberikan jaminan
terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap
peserta dan/atau anggota keluarganya (JK, JKK, JKm, JP,
dan JHT)
• UU SJSN dimaksudkan untuk mensinkronisasikan
penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang
dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat
menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta
memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap
pesertanya.
2

3. Amanat UU SJSN
• Pasal 6: Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk
Dewan Jaminan Sosial Nasional
• DJSN terdiri dari 5 orang unsur Pemerintah, 6 orang unsur
Pakar dan Tokoh, 2 orang unsur Organisiai Pemberi Kerja, dan
2 orang unsur Organisasi Pekerja
• Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52: BPJS harus dibentuk
dengan Undang-Undang
• UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Tranformasi ke-4 BUMN
(PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Asabri, dan PT. Taspen) menjadi
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
3

4. Tupoksi DJSN
• Fungsinya: merumuskan kebijakan umum
dan sinkronisasi penyelenggaraan program
jaminan sosial
• Tugasnya: melakukan kajian; mengusulkan
kebijakan investasi; dan mengusulkan
anggaran PBI
• Kewenangan: melakukan monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan program jamsos
4

5. Transformasi BPJS
PT. Askes
•JK
PT. Jamsostek
•JK, JKm, JKK, JHT
PT. Asabri
•Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata RI
PT. Taspen
•Program tabungan hari
tua dan pensiun
5
BPJS Kesehatan
• JK
BPJS Ketenagakerjaan
• JKK
• JKm
• JHT
• JP

6. Amanat UU BPJS
• Regulasi (8 PP, 7 Perpres, 1 Keppres)
• Peraturan Pelaksana BPJS
• Fungsi DJSN
6

7. Regulasi UU BPJS: PP
7
No. Pasal Subtansi PP
1. Pasal 17 Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran
tentang pendaftaran kepesertaan program jamsos
2. Pasal 19
Ayat (5)
Besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program Jamkes
(yaitu PP tentang JKK, JHT, Jkm, JP)
3. Pasal 41
Ayat (3)
Ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset BPJS
4. Pasal 43
Ayat (3)
Ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan
Sosial
5. Pasal 45 Ketentuan tentang presentase dana operasional BPJS
6. Pasal 51
Ayat (4)
Tata cara hubungan antar lembaga bagi BPJS
7. Pasal 53 Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewas
dan Direksi BPJS
8. Pasal 66 Tata cara pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS
Ketenagakerjaan

8. Regulasi UU BPJS: PerPres
8
No. Pasal Subtansi PerPres
1. Pasal 15
ayat (1) dan (3)
Pentahapan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial bagi
Pemberi Kerja dan pekerjanya
2. Pasal 19
ayat (5)
Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jamkes
3. Pasal 31 Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan dan Direksi
BPJS
4. Pasal 36
Ayat (5)
Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota Dewas
dan Direksi pergantian antar waktu
5. Pasal 37
Ayat (3)
Ketentuan tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan
program Jamsos
6. Pasal 44
Ayat (8)
Ketentuan tentang gaji/upah dan manfaat tambahan
lainnya serta insentif bagi anggota Dewas dan Direksi
7. Pasal 57
Huruf c
Pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/POLRI

9. Regulasi UU BPJS: Keppres
9
No. Pasal Subtansi Keppres
1. Pasal 28 Keanggotaan Panitia Seleksi Anggota Dwas dan Direksi
BPJS

10. UU BPJS: Fungsi DJSN
No. Pasal Amanat
1. Pasal 12 butir b Menerima hasil monev penyelenggaraan program Jamsos dari BPJS
2. Pasal 13 butir k Menerima tembusan laporan BPJS ttg pelaksanaan setiap program
termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan kepada Presiden
3. Pasal 22 butir d Menerima tembusan laporan Dewas ttg pengawasan
penyelenggaraan jamsos kepada Presiden
4. Pasal 33 ayat 2 Mengajukan usulan pejabat sementara Direksi dan Dewas BPJS
5. Pasal 36 ayat 4 Mengajukan usulan anggota pengganti antar waktu Direksi dan
Dewas BPJS
6. Pasal 37 • Menerima tembusan laporan BPJS ttg pengelolaan program dan
keuangan tahunan kepada Presiden
• Memberi konsultasi kepada BPJS tentang bentuk dan isi laporan
pengelolaan program
7. Pasal 38 ayat 2 Menerima tembusan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas Direksi dan Dewas kepada Presiden
8. Pasal 39 Melakukan pengawasan eksternal BPJS
10

11. Progres SJSN
11
Peraturan yang sudah ada
1. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
2. Peraturan Presiden No. 110/M Tahun 2008 tentang Keanggotaan Dewan
Jaminan Sosial Nasional
3. Peraturan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat No.
36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DJSN

12. drafting Per-UU-an SJSN
12
Per-UU-an Progres
RPP PBI
(2010)
Ketentuan mengenai sasaran program, pendataan, pendaftaran,
pembiayaan
RPerPres JK
(2010-2011)
Ketentuan mengenai pentahapan Kepesertaan, pelayanan
kesehatan dan urun biaya, Fasilitas Kesehatan, jenis pelayanan
yang tidak dijamin, dan iuran Jaminan Kesehatan
RPP JKK (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
RPP JP (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran JaminanJaminan Pensiun
RPP JKm (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Kematian
RPP JHT (2011) Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Hari Tua
RPerPres “Pendaftaran
Kepesertaan”
(2011-2012)
Ketentuan mengenai pentahapan dan pendaftaran kepesertaan
program jaminan sosial
RPP Pengelolaan Dana
Jaminan Sosial (2012)
Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan
Dana Jaminan Sosial, Cadangan Tehnis sesuai dengan standar
praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum

13. RENCANA KERJA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
1. Telah disusun RoadMap Jaminan Kesehatan
2. RoadMap Jaminan Kesehatan sudah dibahas di
Menko Kesra dan sudah disampaikan kepada Bapak
Wakil Presiden
3. Kordinasi K/L dan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan untuk menyempurnakan dan
mengimplementasikan RoadMap Jaminan
Kesehatan sesuai dengan UU BPJS
13

14. Fokus Kegiatan
1. Bersama Kementerian /Lembaga terkait dan BPJS
Ketenagakerjaan menyusun Road Map Non Kesehatan
2. Bersama Kementerian/Lembaga terkait dan BPJS
Kesehatan mengimplementasikan RoadMap Jaminan
Kesehatan , sesuai UU BPJS
3. Menyempurnakan RPP PBI dan Perpres Jaminan
Kesehatan sesuai dengan UU BPJS
4. Menyempurnakan dan Menyampaikan rancangan draft
RPP JKK, JHT, JP dan JKM ke Menko Kesra
5. Mengusulkan Kebijakan Investasi
6. Mengusulkan Anggaran PBI
7. Merumuskan RPP Cadangan Tehnis
8. Merumuskan Peraturan pelaksanaan UU BPJS
14

15. TERIMA KASIH
15