Dokumen tersebut membahas tentang zona labuh kapal di Pelabuhan Internasional Tanjung Perak Surabaya. Terdapat penjelasan mengenai regulasi yang mengatur alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal. Juga ditampilkan peta alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran. Dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait pengaturan kapal-kapal di Alur Pelayaran Barat

1. ZONA LABUH KAPAL DI PELABUHAN
INTERNASIONAL TANJUNG PERAK SURABAYA
FGD DPC INSA CABANG SURABAYA
KANTOR KESYAHBANDARAN
UTAMA TANJUNG PERAK
SURABAYA
Presented by Yuliansyah,ST.,MT.,M.Mar.E

2. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Juncto PP Nomor
22 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas
Perairan Wajib Pandu;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Kepada
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 455 Tahun 2016 tentang Penetapan Alur
Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan
Kepentingannya Di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS);
9. Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
10.Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya Nomor :
HK.207/01/15/SYB-Tpr-18 tanggal 26 Januari 2018 tentang Sistem Operasional Dan
Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Di Wilayah Perairan Wajib
Pandu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dan Pelabuhan Gresik.
A

3. 10. Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
11. Permenhub Nomor : PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran Di Laut sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut
Dan Bangunan Dan/atau Instalasi Di Perairan;
12. Permenhub Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran
Utama;
13. Permenhub Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama;
14. Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan
Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah dirubah dengan Permenhub Nomor PM 135 Tahun 2015;
15. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Perhubungan RI Dengan PT. Pelindo III (Persero) Nomor :
HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan HK.0501/75/P.III-2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Penyediaan dan
Pelayanan Jasa Penggunaan APBS;
16. Keputusan Syahbandar Utama Tg. Perak Surabaya Nomor : HK.207/02/14/SBY.TPr-15 tanggal 04
November 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Berlayar Alur Pelayaran
Barat Surabaya (APBS);
17. Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tg. Perak Surabaya Nomor :
HK.208/03/17/OP.TPr-15 tanggal 05 November 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Dan
Pengawasan Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 783 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tg.
Perak Dan Sekitarnya Terintegrasi Provinsi Jawa Timur;
19. Surat Edaran Syahbandar Utama Tg. Perak Surabaya Nomor : UM.003/11/18/SYB.TPr-15 tanggal 25
Mei 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemanduan Di Alur Pelayaran Barat Surabaya
(APBS).

4.  Perairan Pelabuhan Tg. Perak merupakan Perairan wajib pandu Kelas I yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah dengan batasan Perairan meliputi :
Perairan pelayaran antara garis bujur 112º-38’-00’’T, pada garis lintang 06º-46’-40’’S menuju
perairan pelabuhan Tanjung Perak melalui Alur Pelayaran Barat, sampai garis bujur 112º-59’-
00’’T dan garis lintang 07º-24’-55’’ S pada Alur Pelayaran Timur.
 Sarat kapal maksimal yang ditetapkan :
a) untuk masuk Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) melalui Pilot Boarding Ground (PBG)
adalah -13 mLWS dengan panjang alur-pelayaran 24 Nautical Mile (NM);
b) untuk alur lama/percabangan adalah 8,4 mLWS dengan panjang alur-pelayaran 4,2 Nautical
Mile (NM) melaui Buoy No.3 dan No.4.
 Terdapat Vessel Traffic System (VTS) yang dapat digunakan sebagai sistem informasi lalu lintas
kapal saat berlayar di alur-pelayaran.
 Sistem rute yang ditetapkan adalah rute 2 (dua) arah (two ways routes) dengan lebar alur-
pelayaran 150 meter
B

5. KAPAL
PERSYARATAN
KEAMANAN
PERSYARATAN
KESELAMATAN
REGULASI /
KETENTUAN YANG
MENGATUR
- ALUR-PELAYARAN DILAUT
- SISTEM RUTE
- TATA CARA BERLALU LINTAS
- DAERAH LABUH KAPAL SESUAI
DENGAN KEPENTINGANNYA

6. ALUR PELAYARAN
Lebar Alur = 150 Meter
Panjang Alur = 39,65 NM (melalui MPMT)
Panjang Alur Existing = 4,2 NM (melalui Buoy No.3 s.d No.4)
WILAYAH KERJA PELABUHAN
( TG. PERAK )
WILAYAH KERJA PELABUHAN
( GRESIK )
C

7. Pilot Boarding Ground sebagai tempat pandu
naik/turun ke/dari kapal yang dipandu
( 06-51’-12” LS // 112-45’-12” BT )
STASIUN PANDU KR. JAMUANG
( 06-56’-35” LS // 112-43’-42” BT )
Jarak ± 4,5 NM

8. Zona Labuh D (Gresik)
Zona Labuh B dan C
(Karang Jamuang)
Zona Labuh A, E dan F
(Tanjung Perak)
(Sesuai : KP. 455 Tahun 2016)

9. NO SBNP NO DSI POSISI
1 MPMT 3338 6° 37' 00.00" S / 112° 39' 30.00" E
2 No.1 3340 6° 46' 29.80" S / 112° 44' 23.21" E
3 No.3 3360 6° 49' 29.87" S / 112° 44' 34.19" E
4 No.2 3341 6° 51' 25.77" S / 112° 44' 51.38" E
5 No.5 3343 6° 51' 42.80" S / 112° 44' 33.70" E
6 No.7 3370 6° 52' 27.90" S / 112° 44' 44.48" E
7 No.4 3380 6° 53' 20.00" S / 112° 44' 11.00" E
8 No.9 3390 6° 54' 08.50" S / 112° 43' 46.00" E
9 No.6 3393 6° 55' 06.19" S / 112° 43' 35.58" E
10 No.8 3401 6° 56' 31.51" S / 112° 43' 05.19" E
11 No.11 3450 6° 57' 44.64" S / 112° 42' 26.89" E
12 No.10 3440 6° 57' 48.72" S / 112° 42' 40.30" E
13 No.12 3441 6° 58' 05.80" S / 112° 42' 33.40" E
14 No.13 3451 6° 58' 23.00" S / 112° 42' 10.00" E
15 No.14 3480 7° 00' 15.00" S / 112° 41' 00.00" E
16 No.15 3481 7° 00' 49.26" S / 112° 40' 27.55" E
17 No.17 3500 7° 02' 08.00" S / 112° 39' 47.00" E
18 No.16 3511 7° 03' 57.30" S / 112° 39' 45.30" E
19 No.19 3491 7° 04' 54.30" S / 112° 39' 21.15" E
20 No.18 3511.1 7° 06' 30.59" S / 112° 39' 37.90" E
21 No.20 3520 7° 07' 36.88" S / 112° 39' 37.39" E
22 No.22 3540 7° 11' 03.30" S / 112° 41' 49.18" E
23 No.24 3570 7° 11' 27.60" S / 112° 42' 50.10" E
24 No.26 3660 7° 11' 28.35" S / 112° 43' 47.95" E
25 Kamal 3661 7° 11' 04.00" S / 112° 43' 40.00" E
26 Pelsu Pisang 3550 7° 11' 00.00" S / 112° 41' 09.00" E
SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
(S B N P)

10. ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA
D

11. ZONA LABUHEXISTING

12. ZONALABUH EXISTING APBS

13. PENAMBAHAN ZONA LABUH PADA APBS

14. PENAMBAHAN ZONA LABUH PERBAIKAN KAPAL
DAN ZONA KAPAL MATI

15. PENAMBAHAN ZONA LABUH PADA APBS

16. PENAMBAHAN LOKASISEA TRIAL

17. Dari penyampaian ini, kesimpulan yang dapat
disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Perak dalam
melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran selalu bersinergi dan melakukan koordinasi
dengan instansi lain yang terkait;
2. Diharapkan dalam penyampaian ini bisa
mendapatkan masukan dan saran berkaitan dengan
SOP pengaturan kapal-kapal di APBS;
A