Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2004. Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan di Kutai Kartanegara pada 2005 dan di Sulawesi Utara pada 2005. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemilihan gubernur Kalimantan Timur secara langsung pada 2008 dan 2013.

1. 1
Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
terjadi perubahan yang mendasar dalam tata kelola
pemerintahan kita. Sistem pemerintahan sentralistik
yang semua berpusat di Jakarta, berubah menjadi
otonomi daerah dengan Sejak bergulirnya era
reformasi 1998 dan ditetapkannya pengalihan
sebagian besar kewenangan pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Demikian pula dengan sistem
Pemilu, khususnya pemilihan Presiden dan Kepala
Daerah (Gubernur maupun Bupati dan Walikota);
berubah dari semata kewenangan anggota legislatif
menjadi pemilihan langsung dengan melibatkan
seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih di setiap
level pemerintahan. Hal ini mendorong kegairahan
berpolitik di setiap sudut negeri ini, karena setiap
warga negara yang mempunyai hak pilih memiliki hak
suara yang sama dalam menentukan para
pemimpinnya.
Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara
langsung pertama kali dilakukan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, 1 Juni 2005. Dalam
Pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
Kutai Kartanegara ini, ada 3 pasangan Cabub-
Cawabup yang ikut bertarung, yaitu Syaukani HR-
Samsuri Aspar, Aji Sofyan Alex-M. Irkham, dan M.
Tajuddin Noor-Abdul Djebar Bukran, yang
dimenangkan dengan telat oleh pasangan Syaukani
HR dan Samsuri Aspar, dengan perolehan suara
60,85%. Sedangkan dua pasangan kontestan lainnya
masing-masing memperoleh suara: Aji Sofyan Alex-M.
Irkham 33,85%, dan pasangan M. Tajuddin Noor-
Abdul Djebar Bukran 5,30%.
Sementara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur secara langsung pertama kali dilakukan di
Propinsi Sulawesi Utara, 20 Juni 2005. Berbarengan
dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini,
di saat bersamaan di Kabupaten Minahasa Utara,
Minahasa Selatan, dan Kota Tomohon juga dilakukan
pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota. Pemilihan Gubernur dan Wakil

2. 2
Gubernur Sulawesi Utara ini diikuti oleh 5 pasangan
kontestan Cagub dan Cawagub. Kelima pasangan
tersebut sesuai dengan nomor urutnya adalah:
Hengky Baramuli-DP Togas (Partai Demokrat/PKS), AJ
Sondakh-Aryanti Baramuli (Partai Golkar), Ferry
Tinggogoy-Hamdi Paputungan (gabungan partai),
Sinyo Harry Sarundayang-Freddy Sualang (PDI-P), dan
Wenny Warouw-Marhany Pua (Partai Damai
Sejahtera). Jumlah pemilih yang terdaftar di KPU
Sulawesi Utara sekitar 1.522.857 pemilih, yang
tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Sulawesi
Utara, dan memilih di 3.570 Tempat Pemungutan
Suara (TPS).
Satu hal yang diingatkan oleh Ketua Panwas (Panitia
Pengawas) Pilkada Sulut, Philep Pantouw bahwa
jangan sampai aparat pemerintah di kabupaten dan
kota mengintervensi proses dan jalannya pemilihan
dan penghitungan suara. Karena menurutnya, selama
masa kampanye terjadi banyak pelanggaran yang
justru dilakukan oleh para kepala daerah. Panwas
mencatat empat kepala daerah terlibat aktif dalam
kampanye pasangan Gubernur-Wakil Gubernur AJ
Sondak-Aryanti Baramuli. Keempat kepala daerah itu
berasal dari Minahasa Induk, Bolaang Mongondow,
Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaud.
Untuk di Kalimantan Timur sendiri, pemilihan
Gubernur-Wakil Gubernur secara langsung pertama
kali dilakukan di tahun 2008, tepatnya 26 Mei 2008.
Ada 4 kontestan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mengikuti pertarungan ini. Keempat
pasangan tersebut adalah: 1. Awang Faroek Ishak-
Farid Wadjdy, 2. Nusyirwan Ismail-Heru Bambang, 3.
Achmad Amins-Hadi Mulyadi, dan 4. Yusuf SK-Luther
Kombong. Pilkada langsung Gubernur Kalimantan
Timur pertama kali ini menetapkan jumlah pemilih
sekitar 2.255.000 pemilih dari total jumlah penduduk
Kalimantan Timur sekitar 2.700.000 jiwa, yang
tersebar di 13 kabupaten dan kota dan mereka
menggunakan hak pilihnya di 6.566 TPS. Anggaran
yang harus digulirkan oleh KPU untuk membiayai
Pilgub ini mencapai Rp. 350 miliar lebih. Penyebab
mahalnya penyelenggaraan Pilgub ini antara lain,
karena pemilihan gubernur berlangsung dua putaran.
Salah satu tahapan yang juga memakan ongkos yang
banyak adalah pendataan pemilih, mengingat biaya
transport di Kalimantan Timur yang sangat mahal.
Karena dari keempat pasangan Cagub-Cawagub,
suaranya tidak ada yang sampai 30% + 1 sesuai
dengan UU Nomor 12 tahun 2008, maka perebutan
kursi Gubernur Kalimantan Timur periode 2008 - 2013
akhirnya harus melalui dua putaran. Pasangan Awang
Faroek Ishak-Farid Wadjdy (AFI) yang menempati
peringkat pertama dengan 28,90% suara bertarung
head to head dengan pasangan Achmad Amins-Hadi
Mulyadi (AHAD) yang menempati urutan kedua
dengan perolehan 26,90% suara. Namun, sesuai
dengan prediksi banyak pihak, pelaksanaan pemilihan
Gubernur Kaltim putaran kedua ini, tak lebih untuk
menegaskan kemenangan AFI. Berpasangan dengan
Farid Wadjdy, Awang Faroek akhirnya unggul mutlak
dan memenangkan Pilgub 2008 dengan meraup 57,95
persen atau 740.724 suara.
Dalam setiap kampanyenya, pasangan Awang Faroek
Ishak-Farid Wadjdy, yang kemudian menjadi
pemenang Pilgub 2008 selalu menyoroti persoalan
pendidikan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Ketiga
segmen ini dijanjikan oleh AFI akan menjadi fokus
perhatian programnya, jikalau nantinya terpilih
sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Untuk
pendidikan, AFI berkomitmen mengalokasikan
anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Dan ia juga
menjanjikan, setahun ke depan, kesejahteraan
masyarakat Kalimantan Timur akan lebih baik dengan
penciptaan lapangan pekerjaan di sektor perkebunan.
Tak hanya itu, AFI juga berjanji untuk memberikan
kesempatan yang sama kepada semua suku, etnis,
agama, dan golongan di Kalimantan Timur.
Ditegaskannya, pembangunan di Kalimantan Timur
akan diperuntukkan juga kepada masyarakat miskin
dan ekonomi lemah, tidak hanya untuk si kaya dan
para konglomerat. “Kita bangun Kaltim untuk semua,"
tegas Awang lagi.

3. 3
Namun, yang juga harus dicatat bahwa dalam setiap
perhelatan pemilihan apapun, baik itu eksekutif
maupun legislatif, tingkat angka Golput juga selalu
signifikan. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltim 2008, dalam catatan LSI (Lingkaran
Survey Indonesia), angka partisipasi pemilih pada
putaran kedua hanya sebesar 58,22%, sementara
tingkat Golput diperkirakan mencapai 40-42%. Dalam
hal ini, pemerintah dan KPU mestinya bekerja keras
untuk mengidentifikasi sebenarnya apa penyebab
angka Golput ini. Kalau berkaitan dengan teknis
pelaksanaan Pemilu, mestinya harus bisa diatasi oleh
pemerintah dan penyelenggara Pemilu (KPU). Dan
angka Golput yang tinggi ini juga sejatinya menjadi
picu pelecut bagi para calon yang terpilih untuk
bekerja lebih serius dan maksimal, untuk
mengembalikan trust rakyat terhadap setiap proses
politik dan pemerintahan di negeri ini.
Terkait dengan Pemilukada Gubernur Kalimantan
Timur 2013, saat ini sudah memasuki tahapan-
tahapan teknis pelaksanaannya. Untuk masa
pendaftaran calon ke KPU dibuka selama 1 (satu)
minggu, dari 22 Mei sampai 28 Mei 2013, dengan
syarat mendapatkan dukungan sekurangnya 5% dari
jumlah penduduk Kalimantan Timur (4.270.577 jiwa),
yakni sebanyak 213.529 dukungan KTP, dengan
jumlah penyebaran dukungan di 8 kabupaten/kota.
Sedangkan untuk pasangan yang didukung oleh partai
politik, minimal mendapat dukungan perolehan kursi
paling sedikit 15% (9 kursi) dari jumlah kursi DPRD
Propinsi Kalimantan Timur (55 kursi), atau
memperoleh 15% dari suara sah pemilu anggota DPRD
Kaltim tahun 2009.
Pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur
tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 September
2013. Setelah pemenang ditetapkan, pasangan
terpilih akan dilantik pada 17 Desember 2013, setelah
masa jabatan Gubernur saat ini berakhir.
Adapun pasangan Cagub-Cawagub Kalimantan Timur
2013-2018 yang sudah resmi mendaftar ke KPU
adalah pasangan Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal
yang didukung oleh gabungan partai politik (10
parpol) yang dipimpin oleh Partai Golkar, Farid
Wadjdy-Adji Sofyan Alex yang diusung oleh Partai
Persatuan Pembangunan dan PDIP, dan pasangan
Imdad Hamid-Ipong Muchlissoni yang maju melalui
jalur independen, dengan menyertakan persyaratan
foto copy KTP pendukung sebanyak 220.000 KTP.
Jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini, termasuk
jumlah penduduk lima kabupaten yang tergabung
dalam Propinsi Kalimantan Utara, mencapai 4.270.577
jiwa dan yang memiliki hak pilih mencapai dua per
tiganya (sekitar 2.900.000 jiwa).
Undang-Undang No. 32/ 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah (Pasal 25) Wakil Kepala Daerah (Pasal 26) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 27)
Kepala daerah mempunyai
tugas dan wewenang:
a. memimpin
penyelenggaraan
pemerintahandaerah
berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan
bersama DPRD;
b. mengajukan
rancangan Perda;
c. menetapkan Perda
yang telah mendapat
persetujuan bersama
DPRD;
d. menyusun dan
mengajukan
rancangan Perda
tentang APBD kepada
DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan
bersama;
1) Wakil kepala daerah
mempunyai tugas:
a. membantu kepala
daerah dalam
menyelenggarakan
pemerintahan daerah;
b. membantu kepala
daerah dalam
mengkoordinasikan
kegiatan instansi vertikal
di daerah,
menindaklanjuti laporan
dan/atau temuan hasil
pengawasan aparat
pengawasan,
melaksanakan
pemberdayaan
perempuan dan
pemuda, serta
mengupayakan
pengembangan dan
pelestarian sosial
1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal
26, kepala daerah dan wakil kepala daerah
mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan
perundang-undangan;
f. menjaga etika dan norma dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. memajukan dan mengembangkan daya saing
daerah;
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan
yang bersih dan baik;

4. 4
e. mengupayakan
terlaksananya
kewajiban daerah;
f. mewakili daerahnya di
dalam dan di luar
pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa
hukum untuk
mewakilinya sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan;
dan
g. melaksanakan tugas
dan wewenang
lainsesuai dengan
peraturan
perundangundangan.
budaya dan lingkungan
hidup;
c. memantau dan
mengevaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kabupaten dan kota bagi
wakil kepala daerah
provinsi;
d. memantau dan
mengevaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah
kecamatan, kelurahan
dan/atau desa bagiwakil
kepala daerah
kabupaten/kota;
e. memberikan saran dan
pertimbangan kepada
kepala daerah dalam
penyelenggaraan
kegiatan pemerintah
daerah;
f. melaksanakan tugas dan
kewajiban pemerintahan
lainnya yang diberikan
oleh kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas dan
wewenang kepala
daerah apabila kepala
daerah berhalangan.
2) Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wakil kepala daerah
bertanggung jawab kepada
kepala daerah.
3) Wakil kepala daerah
menggantikan kepala daerah
sampai habis masa
jabatannya apabila kepala
daerah meninggal dunia,
berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6
(enam) bulan secara terus
menerus dalam masa
jabatannya.
i. melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah;
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh
instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah;
k. menyampaikan rencana strategis
penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD.
2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala daerah
mempunyai kewajiban juga untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada Pemerintah, dan memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,
serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat.
3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepadaPresiden melalui
Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Diterbitkan oleh Program Pendidikan Pemilih, Pokja 30
Jl. Danau Maninjau No. 12 Rt. 14 Samarinda, 75117