SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
HUBUNGAN KERJA
STIKOM – THE LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PERJANJIAN KERJA
Pengertian :
● Pasal 1.14 UU No.13/2003
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau
buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.
● KUHPerdata pasal 1601a
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak
yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada
pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu
dengan menerima upah.
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PERJANJIAN KERJA
Dibedakan menjadi :
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
● Landasan : Pasal 56 ayat 2, UU No.13/2003
● Dibuat untuk pekerjaan, yang :
▪ Sekali selesai, bersifat sementara
▪ Selesai paling lama 3 tahun
▪ Bersifat musiman
▪ Berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, produk tambahan dalam percobaan.
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PKWT - lanjutan
● Perpanjangan :
PKWT dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
Perpanjangan harus pemberitahuan sekurang-kurangnya
7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
● Pembaruan :
Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya
dapat dilakukan 1 kali dengan jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun.
Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
● dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan
dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar
upah dengan jumlah di bawah Upah Minimum
● Perjanjian kerja berakhir jika:
▪ Pekerja meninggal dunia
▪ Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja
▪ Putusan Pengadilan, putusan atau penetapan Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
▪ Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PERATURAN PERUSAHAAN
● Sesuai dengan namanya, peraturan ini disusun oleh pengusaha
atau pemberi kerja, diberlakukan mengikat bagi setiap orang
yang ada dalam perusahaan.
● Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan Peraturan Perusahaan.
● Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang pekerja atau lebih,
diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
● Memuat tentang :
▪ hak dan kewajiban pengusaha-pekerja
▪ syarat-syarat kerja
▪ tata tertib perusahaan
▪ jangka waktu berlaku
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah
keadaan berakhirnya hubungan kerja antara
seorang karyawan dengan perusahaan tempat
dia bekerja.
Jenis Pemutusan Hubungan Kerja :
► PHK demi hukum
► PHK atas dasar kesepakatan pekerja – pengusaha
► PHK sepihak
► PHK karena keputusan pengadilan
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan
yang terjadi karena perbedaan pendapat yang
menimbulkan pertentangan antara :
Pengusaha – Pekerja
Pengusaha – Serikat Pekerja
Serikat Pekerja – Serikat Pekerja
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
Jenis perselisihan :
© Perselisihan hak
© Perselisihan kepentingan
© Perselisihan pemutusan hubungan kerja
© Perselisihan antar serikat pekerja dalam
satu perusahaan.
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh :
® Rekonsiliasi :
● Perselisihan Kepentingan
● Perselisihan PHK
● Perselisihan antar Serikat Pekerja
® Arbitrase :
● Perselisihan Kepentingan
● Perselisihan antar Serikat Pekerja
® Mediasi :
● Perselisihan Hak
● Perselisihan Kepentingan
● Perselisihan antar Serikat Pekerja
Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved.
PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Pengadilan Hubungan Industrial adalah peradilan di
lingkup hubungan kerja yang bertugas dan
berwenang untuk memeriksa dan memutus:
◘ Di tingkat Pertama :
▪ mengenai perselisihan hak
▪ mengenai perselisihan PHK
◘ Di tingkat Pertama dan Terakhir :
▪ mengenai perselisihan kepentingan
▪ mengenai perselisihan antara Serikat Pekerja

More Related Content

Similar to hubungan kerja

Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah  ketenagakerjaanMatakuliah  ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanZul Kifli
 
12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaan12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaanRakyatCerdas
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanKurnia Utami
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Paper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialPaper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialLiafatra Thohir
 
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxTugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxToto261231
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisiguest200b003b
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Affiah Jannah
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanhanggardatu
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaAlen Pepa
 
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAPERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAZul Kifli
 

Similar to hubungan kerja (20)

Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah  ketenagakerjaanMatakuliah  ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
fgd bidakara.pptx
fgd bidakara.pptxfgd bidakara.pptx
fgd bidakara.pptx
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaan12 aspek hukum ketenagakerjaan
12 aspek hukum ketenagakerjaan
 
Buruh vs perusahaan konflik
Buruh vs perusahaan konflikBuruh vs perusahaan konflik
Buruh vs perusahaan konflik
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Sekilas Tentang Hubungan Industrial
Sekilas Tentang Hubungan IndustrialSekilas Tentang Hubungan Industrial
Sekilas Tentang Hubungan Industrial
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Merumahkan karyawan
Merumahkan karyawanMerumahkan karyawan
Merumahkan karyawan
 
Paper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialPaper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrial
 
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxTugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
 
MOGOK KERJA
MOGOK KERJAMOGOK KERJA
MOGOK KERJA
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
 
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAPERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
 
PKWT.pptx
PKWT.pptxPKWT.pptx
PKWT.pptx
 

More from sunnysidemochi

communication theory review
communication theory reviewcommunication theory review
communication theory reviewsunnysidemochi
 
spiral of silence & agenda setting
spiral of silence & agenda settingspiral of silence & agenda setting
spiral of silence & agenda settingsunnysidemochi
 
face negotiation theory
face negotiation theoryface negotiation theory
face negotiation theorysunnysidemochi
 
Cultivation analysis & uses and gratification theory
Cultivation analysis & uses and gratification theoryCultivation analysis & uses and gratification theory
Cultivation analysis & uses and gratification theorysunnysidemochi
 
the rhetoric & dramatism
the rhetoric & dramatismthe rhetoric & dramatism
the rhetoric & dramatismsunnysidemochi
 
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )sunnysidemochi
 
Message appeals and endorser - traditional advertising and internet advertising
Message appeals and endorser - traditional advertising and internet advertisingMessage appeals and endorser - traditional advertising and internet advertising
Message appeals and endorser - traditional advertising and internet advertisingsunnysidemochi
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiasunnysidemochi
 
pengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasilapengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasilasunnysidemochi
 
Pancasila sebagai sistem filsafat (3)
Pancasila sebagai sistem filsafat (3)Pancasila sebagai sistem filsafat (3)
Pancasila sebagai sistem filsafat (3)sunnysidemochi
 
Pancasila sebagai ideologi nasional (5)
Pancasila sebagai ideologi nasional (5)Pancasila sebagai ideologi nasional (5)
Pancasila sebagai ideologi nasional (5)sunnysidemochi
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)sunnysidemochi
 
etika bisnis & hubungan kerja
etika bisnis & hubungan kerjaetika bisnis & hubungan kerja
etika bisnis & hubungan kerjasunnysidemochi
 
tanggung jawab perusahaan
tanggung jawab perusahaantanggung jawab perusahaan
tanggung jawab perusahaansunnysidemochi
 
etika bisnis & tanggung jawab sosial
 etika bisnis & tanggung jawab sosial etika bisnis & tanggung jawab sosial
etika bisnis & tanggung jawab sosialsunnysidemochi
 

More from sunnysidemochi (20)

cultural studies
cultural studies cultural studies
cultural studies
 
communication theory review
communication theory reviewcommunication theory review
communication theory review
 
spiral of silence & agenda setting
spiral of silence & agenda settingspiral of silence & agenda setting
spiral of silence & agenda setting
 
muted group theory
muted group theorymuted group theory
muted group theory
 
face negotiation theory
face negotiation theoryface negotiation theory
face negotiation theory
 
cultural studies
cultural studiescultural studies
cultural studies
 
Cultivation analysis & uses and gratification theory
Cultivation analysis & uses and gratification theoryCultivation analysis & uses and gratification theory
Cultivation analysis & uses and gratification theory
 
the rhetoric & dramatism
the rhetoric & dramatismthe rhetoric & dramatism
the rhetoric & dramatism
 
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
 
Message appeals and endorser - traditional advertising and internet advertising
Message appeals and endorser - traditional advertising and internet advertisingMessage appeals and endorser - traditional advertising and internet advertising
Message appeals and endorser - traditional advertising and internet advertising
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
 
pengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasilapengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasila
 
Pancasila sebagai sistem filsafat (3)
Pancasila sebagai sistem filsafat (3)Pancasila sebagai sistem filsafat (3)
Pancasila sebagai sistem filsafat (3)
 
Pancasila sebagai ideologi nasional (5)
Pancasila sebagai ideologi nasional (5)Pancasila sebagai ideologi nasional (5)
Pancasila sebagai ideologi nasional (5)
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
 
Bisnis etik layout
Bisnis etik layoutBisnis etik layout
Bisnis etik layout
 
etika bisnis & hubungan kerja
etika bisnis & hubungan kerjaetika bisnis & hubungan kerja
etika bisnis & hubungan kerja
 
tanggung jawab perusahaan
tanggung jawab perusahaantanggung jawab perusahaan
tanggung jawab perusahaan
 
keadilan dalam bisnis
keadilan dalam bisniskeadilan dalam bisnis
keadilan dalam bisnis
 
etika bisnis & tanggung jawab sosial
 etika bisnis & tanggung jawab sosial etika bisnis & tanggung jawab sosial
etika bisnis & tanggung jawab sosial
 

hubungan kerja

  • 1. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. HUBUNGAN KERJA STIKOM – THE LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS
  • 2. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PERJANJIAN KERJA Pengertian : ● Pasal 1.14 UU No.13/2003 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. ● KUHPerdata pasal 1601a Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.
  • 3. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PERJANJIAN KERJA Dibedakan menjadi : 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ● Landasan : Pasal 56 ayat 2, UU No.13/2003 ● Dibuat untuk pekerjaan, yang : ▪ Sekali selesai, bersifat sementara ▪ Selesai paling lama 3 tahun ▪ Bersifat musiman ▪ Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.
  • 4. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PKWT - lanjutan ● Perpanjangan : PKWT dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perpanjangan harus pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. ● Pembaruan : Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya dapat dilakukan 1 kali dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.
  • 5. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. 2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ● dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah dengan jumlah di bawah Upah Minimum ● Perjanjian kerja berakhir jika: ▪ Pekerja meninggal dunia ▪ Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ▪ Putusan Pengadilan, putusan atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ▪ Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
  • 6. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PERATURAN PERUSAHAAN ● Sesuai dengan namanya, peraturan ini disusun oleh pengusaha atau pemberi kerja, diberlakukan mengikat bagi setiap orang yang ada dalam perusahaan. ● Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan Peraturan Perusahaan. ● Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang pekerja atau lebih, diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan. ● Memuat tentang : ▪ hak dan kewajiban pengusaha-pekerja ▪ syarat-syarat kerja ▪ tata tertib perusahaan ▪ jangka waktu berlaku
  • 7. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah keadaan berakhirnya hubungan kerja antara seorang karyawan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja : ► PHK demi hukum ► PHK atas dasar kesepakatan pekerja – pengusaha ► PHK sepihak ► PHK karena keputusan pengadilan
  • 8. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan yang terjadi karena perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara : Pengusaha – Pekerja Pengusaha – Serikat Pekerja Serikat Pekerja – Serikat Pekerja
  • 9. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. Jenis perselisihan : © Perselisihan hak © Perselisihan kepentingan © Perselisihan pemutusan hubungan kerja © Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
  • 10. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh : ® Rekonsiliasi : ● Perselisihan Kepentingan ● Perselisihan PHK ● Perselisihan antar Serikat Pekerja ® Arbitrase : ● Perselisihan Kepentingan ● Perselisihan antar Serikat Pekerja ® Mediasi : ● Perselisihan Hak ● Perselisihan Kepentingan ● Perselisihan antar Serikat Pekerja
  • 11. Copyright © 2005 by South-Western, a division of Thomson Learning, Inc. All rights reserved. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengadilan Hubungan Industrial adalah peradilan di lingkup hubungan kerja yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus: ◘ Di tingkat Pertama : ▪ mengenai perselisihan hak ▪ mengenai perselisihan PHK ◘ Di tingkat Pertama dan Terakhir : ▪ mengenai perselisihan kepentingan ▪ mengenai perselisihan antara Serikat Pekerja