Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antara daerah berkembang dengan daerah tertinggal melalui pemerataan tenaga kesehatan. Saat ini, rasio dokter per pasien di daerah seperti Maluku dan Papua jauh lebih rendah dibandingkan Jakarta, dan banyak fasilitas kesehatan di daerah tertinggal kekurangan dokter. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain

1. UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN DAERAH TERTINGGAL
MELALUI PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN
A. PENDAHULUAN
Sekitar 40% dari 269 juta masyarakat Indonesia hidup dengan pendapatan
di bawah 3.10 Dolar AS per hari. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur
penting seperti jalan raya belum seluruhnya merata, terutama di bagian timur
Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pemerataan layanan kesehatan menjadi
tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia
Selain itu, kesehatan hanya mendapat 5% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan terbagi untuk tiap pemerintah daerah. Angka ini
menunjukan sulitnya penyediaan layanan kesehatan yang merata untuk
masyarakat. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan terpencil harus
menghadapi masalah berikut:
● Kurangnya pelayanan kesehatan dasar
● Layanan kesehatan lanjutan yang hampir tidak ada
● 62.9% dari populasi kekurangan akses ke rumah sakit
● 60.8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas layanan kesehatan
primer (Puskesmas, Pustu, Bidan
Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, sejumlah besar fasilitas layanan
kesehatan primer tidak memiliki dokter; sebagian besar di Papua (45,2%), Maluku
(44,9%), Papua Barat (40%), Sulawesi Tenggara (29,5%), dan NTT (20,5%).
Perbandingan Penyediaan Layanan Kesehatan di Jakarta dengan Indonesia Timur.
Rendahnya rasio jumlah dokter dengan pasien:
- Jakarta: 1 Dokter melayani 350 Orang
- Maluku + Papua: 1 Dokter melayani 4000 Orang
- Jakarta: 27.000 Dokter Terdaftar untuk 10.3 Juta Orang
- Maluku + Papua: ~ 1.700 Dokter Terdaftar untuk 6,5 Juta Orang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Sesuai
amanat Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Pemerintah
bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan membina, dan

2. mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat.” Namun, pemerataan upaya kesehatan di Indonesia belum dapat
dilaksanakan secara optimal karena kendala geografis dan sosial, yaitu mereka
yang tinggal di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
B. PEMBAHASAN
Kondisi sarana pelayanan kesehatan masih terbatas pada puskesmas (ada
di setiap distrik), pustu, poliklinik desa/kampung (polindes), pos malaria desa
(posmaldes) dan puskesmas keliling (baru dimiliki 4 unit) yang berfungsi untuk
memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kesulitan untuk pergi
ke puskesmas di ibukota distrik. Sedangkan untuk rumah sakit, baru dimiliki
sebuah Rumah Sakit bergerak (Tipe D) di Waisai. Keberadaan dokter umum juga
masih jauh dari yang diharapkan (pada tahun 2009 rasio dokter per 100.000
penduduk adalah 0,03 yang idealnya 40) dan sebagian besar yang bekerja di
puskesmas adalah dokter PTT, sedangkan dokter gigi dan dokter spesialis belum
ada. Keterbatasan sarana menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah
perbatasan masih tergolong rendah, selain dikarenakan kondisi lingkungan
permukiman dan cara hidup masyarakat yang kurang sehat. Pada tahun 2009
jumlah kematian ibu waktu melahirkan sebanyak 4 per 100.000 kelahiran hidup.
Kasus kematian bayi waktu dan pasca dilahirkan tercatat 33,8 per 1000 kelahiran
hidup. Kematian bayi di bawah 1 bulan ini masih didominasi oleh berat bayi yang
lahir rendah (< 2500 gram ). Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah
perbatasan intinya meliputi: a. Perencanaan yang difokuskan untuk menciptakan
pelayanan kesehatan yang mampu berperan sebagai “gate keeper”. Rujukan
kesehatan dan show window pelayanan kesehatan dengan pembangunan unit
pelayanan kesehatan yang responsif dan kompetitif terhadap pelayanan kesehatan
di wilayah perbatasan; b. Membangun kerja sama dengan negara tetangga dalam
rujukan gawat darurat; c. Adanya koordinasi peayanan kesehatan antara
Pemda/Dinas Kesehatan dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan; d. Tersedia radio
medik. Selain itu juga ada kebijakan khusus di DTPK, yaitu menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat; meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas; meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan;

3. meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan; meningkatkan ketersediaan obat
dan alkes; meningkatkan sistem survailance, monev dan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK); dan meningkatkan manajemen kesehatan.
C. PENUTUP
Dalam upaya pelayanan kesehatan tersebut dapat diperhatikan khusus untuk
meningkatkan akses masyarakat tersebut terhadap layanan kesehatan di daerah
tersebut yang bermutu. Selain itu juga dapat terpenuhi pelayanan kesehatan akan
menjaga keutuhan di negara indonesia. Terkait dengan hak tersebut, Kementerian
Kesehatan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan di daerah tersebut, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa disparitas
pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan nya masih ada.