Kelompok nelayan memohon bantuan satu unit kapal tangkap untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok, mengingat keterbatasan alat tangkap saat ini hanya perahu jukung."

1. Kepada Yang Terhormat ,
Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan
Kab. Langkat
di-
STABAT
Dengan hormat,
Sesuai dengan Prinsip otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan membuat
kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah.
Maka dengan itu kami dari Kelompok Nelayan Pesisir Pantai mengajukan Proposal
Bantuan Satu Unit Kapal Tangkap guna untuk menunjang kerja kami, sebagai wujud
partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini
mensejahterakan masyarakat nelayan.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas berkenaan Bapak dalam memberikan
bantuan diucapkan banyak terima kasih.
Perlis, 15 Agustus 2014
Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok
Nelayan Pesisir Pantai Nelayan Pesisir Pantai;
JAMALUDDIN H.S ANWAR. R
KELOMPOK NELAYAN
“PESISIR PANTAI KABUPATEN LANGKAT”
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ketua : JAMALUDDIN H.S
Sekertaris : Anwar R
Bendahara : H. Abdullah
Anggota :
1. Moh. Nus
2. Asis
3. Badrus
4. M Amin
5. Irham
6. Kisman
7. Rewa
8. A m o r
9. Mahmuddin
10. Tamrin
11. Herman

2. A. Latar Belakang
Upaya untuk mengembalikan peran pelayaran Nasional selama kurang lebih 20 tahun
senantiasa mengalami kegagalan karena pelayaran, nelayan dan pelabuhan nasional dianggap
sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi dan Pemerintah belum berpihak kepada pelayaran
nasional. Pada perkembangan berikutnya di era Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu
dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah baru menyadari
betapa pentingnya peran industri pelayaran nasional bagi pembangunan perekonomian bangsa
dan negara sehingga dikeluarkanlah INPRES No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri
Pelayaran Nasional yang kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Untuk mengejawantahkan INPRES No. 5 tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan PERPRES No. 67 tahun 2005 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan adanya pengaturan hukum lebih lanjut
melalui undang-undang sehingga terobosan kebijakan tersebut diatas dapat terjamin
keberlanjutannya khususnya dalam bidang kepelabuhanan dan pelayaran.
Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi
urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan
dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah
lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Pada saat ini sangat terasa tantangan dalam menghadapi persaingan usaha khususnya
usaha dibidang perikanan ,hal ini tidak bisa kita hindari karena semakin banyaknya orang untuk

3. memenuhi kebutuhan hidup dan tuntutan kemajuan ,untuk itu kita harus bekerja keras
mempersiapkan diri menyambut tantangan tersebut yaitu dengan peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk
mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar kita, guna mewujudkan hal tersebut salah satu
upaya adalah membentuk suatu wadah yang berupa kelompok-kelompok nelayan.
Potensi sumber daya alam di sekitar kita adalah berupa potensi kelautan /perikanan yang
cukup besar dengan kegiatan usaha penangkapan ikan. Potensi tersebut tentunya harus dikelola
dengan kemauan dan kemampuan nelayan namun permasalahan yang kami hadapi keterbatasan
sarana alat Bantu penangkapan dalam upaya memanfaatkan sumber daya perikanan yang lestari.
Khususnya nelayan kecil di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat yang
mayoritas merupakan nelayan dengan armada perahu jukung bermesin dengan alat tangkap
Pancing ulur.
Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa nelayan di Desa Perlis belum mampu
mengembangkan usahanya dalam upaya meningkatkan pendapatannya karena keterbatasan
sarana serta modal usaha yang terbatas. Mengingat daerah penangkapan yang berada di desa
perlis sangat membutuhkan sarana penangkapan yang memadai.
B. Maksud
Melihat dari kondisi tersebut, bersama ini kami Kelompok Nelayan Tradisional
“Nelayan pesisir pantai” Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat melalui Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Langkat mengajukan permohonan bantuan pengadaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan
kesejahteraan masyarakat pesisir.
Jenis Bantuan Yang Di Butuhkan
1. Satu unit Kapal Tangkap;
2. Ukuran 26 kaki ;
3. Mesin 23 ps.
C. Tujuan
Pengajuan Permohonan Bantuan Pengadaan sarana dan Prasarana Perikanan tangkap bagi
Kelompok Nelayan Tradisional “Maju Jaya” di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat
Kabupaten Langkat, Bertujuan untuk :
1. Memperlancar usaha nelayan tradisional
2. Meningkatkan hasil tangkapan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan para anggota kelompok.
D. Penutup
Demikian hasil pemikiran ini dibuat semoga mendapat perhatian dan partisipasi yang
serius dari semua kalangan, atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak terhadap bantuannya,
baik moril maupun materil yang memungkinkan terlaksananya kegiatan yang dimaksud diatas
kami ucapkan terima kasih banyak.

4. Desa Perlis, 15 Agustus 2014
KA. DESA PERLIS KETUA KELOMPOK NELAYAN
PESISIR PANTAI
Mengetahui:
PPL Kec. Berandan Barat