2. EKONOMI
SMA/MA
Pendapatan Nasional dan
Kesenjangan Ekonomi
Bab
2
Peserta didik diharapkan mampu:
1. menjelaskan konsep ketenagakerjaan;
2. mengidentifikasi jenis tenaga kerja;
3. menganalisis masalah-masalah
ketenagakerjaan;
4. menganalisis sistem upah;
5. mengidentifikasi jenis upah;
6. Mendeskripsikan konsep pengangguran;
7. Mengidentifikasi jenis pengangguran; dan
8. menganalisis upaya mengatasi pengangguran.
Tujuan Pembelajaran
3. Perhatikan gambar berikut.
Pada gambar terlihat sebuah
perusahaan garmen yang
mempekerjakan sejumlah orang.
Menurut Anda, apakah pekerja yang
sedang menjahit tersebut termasuk
pekerja terdidik atau pekerja terlatih?
Diskusikan jawaban Anda dengan
teman.
EKONOMI
SMA/MA
5. EKONOMI
SMA/MA
01 Hakikat Ketenagakerjaan
Dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan
dijelaskan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Sementara, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik memenuhi
kebutuhan sendiri atau masyarakat.
Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok
penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan kelompok penduduk bukan usia kerja.
Tenaga kerja dapat pula dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok
angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja.
6. EKONOMI
SMA/MA
01 Hakikat Ketenagakerjaan
Komposisi penduduk dan tenaga kerja
Pembahasan tentang ketenagakerjaan tidak
terlepas dari masalah kesempatan kerja,
tenaga kerja, dan angkatan kerja.
Kesempatan kerja adalah tersedianya
lapangan kerja bagi angkatan kerja yang
membutuhkan pekerjaan. Pada tahun 2010,
jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai
116,5 juta jiwa. Angka ini naik menjadi 138,2
juta jiwa pada tahun 2020 dan menjadi
143,72 juta jiwa pada Agustus 2022.
7. EKONOMI
SMA/MA
02 Jenis-jenis Tenaga Kerja
a. Berdasarkan sifat kerjanya. b. Berdasarkan keahliannya.
1) Tenaga kerja rohaniah (nonfisik) merupakan
tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih
banyak menggunakan proses pemikiran,
gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya
direktur, konsultan, dan manajer.
2) Tenaga kerja jasmaniah (fisik) adalah tenaga
kerja yang melakukan pekerjaannya
menggunakan tenaga fisik. Contohnya
pekerja bangunan, sopir angkutan umum,
dan penyapu jalanan.
1) Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga
kerja yang mendapatkan keahlian pada
suatu bidang melalui sekolah atau
pendidikan, baik formal dan nonformal.
Contohnya adalah pengacara, insinyur,
ekonom, dan doktor.
2) Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga
kerja yang memiliki keahlian dalam
bidang tertentu yang didapat melalui
pengalaman kerja. Contohnya sopir,
tukang masak, montir, dan pelukis.
3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak
terlatih adalah tenaga kerja yang hanya
bekerja mengandalkan tenaga.
Contohnya kuli, buruh angkut, buruh
pabrik, pembantu, dan tukang becak.
8. EKONOMI
SMA/MA
03 Masalah Ketenagakerjaan
Melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan
ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berikut sejumlah masalah ketenagakerjaan
yang terdapat di Indonesia.
a. Jumlah Angkatan Kerja yang Tinggi
b. Tingkat Pengangguran yang Tinggi
c.
Tingkat Pendidikan dan Keterampilan
yang Rendah
d. Penyebaran Angkatan Kerja yang Tidak
Merata
Menurut laporan BPS pada Agustus 2022,
jumlah penduduk usia kerja Indonesia
sebanyak 209, 42 juta jiwa, dengan tingkat
partisipasi angkatan kerja sebesar 68,63
persen dari jumlah penduduk usia kerja.
Menurut laporan BPS, hingga bulan Agustus
tahun 2022, angka pengangguran di Indonesia
mencapai 8,4 juta jiwa dari total angkatan
kerja sebesar 143,72 juta jiwa.
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pengangguran Terbuka
2020 2021 2022
Tidak/Belum Pernah
Sekolah/Belum Tamat dan Tamat
SD
3,61% 3,61% 3,59%
SMP 6,46% 6,45% 5,95%
SMA Umum 9,86% 9,09% 8,57%
SMA Kejuruan 13,55% 11,13% 9,42%
Diploma I/II/III 8,08% 5,78% 4,59%
Universitas 7,35% 5,98% 4,80%
Kepadatan penuduk di Indonesia tidak merata, sekitar 60
persen penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini
menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat tidak merata.
9. EKONOMI
SMA/MA
03 Masalah Ketenagakerjaan
e. Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang Belum Maksimal
Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal, dapat dilihat dari standar upah
yang belum memenuhi kebutuhan, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia
kerja. Pemerintah memiliki peranan dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan.
1) Menyusun dan mengawasi pelaksanaan
berbagai peraturan ketenagakerjaan.
2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja melalui penyelenggaraan
pelatihan.
3) Mengembangkan kesempatan kerja
dalam negeri.
4) Mengembangkan kesempatan kerja luar
negeri.
5) Perlindungan tenaga kerja.
6) Membina hubungan industrial dalam
negeri dan internasional.
10. EKONOMI
SMA/MA
04 Upaya Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
Diperlukan usaha bersama untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja,
meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja. Oleh karena itu, perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah,
swasta, maupun individu.
a. Pemerintah. Upaya pemerintah antara lain
dengan mendirikan berbagai pusat latihan
kerja yang disertai dengan usaha
peningkatan mutu sekolah kejuruan,
penciptaan kondisi kondusif bagi penanaman
modal, transmigrasi, dan keluarga berencana.
b. Pihak Swasta (Perusahaan). Perusahaan
melakukan kerja sama dengan sekolah atau
kampus dalam menyediakan kesempatan
bagi para siswa dan mahasiwa untuk praktik
kerja atau magang.
c. Individu. Beberapa langkah yang dapat
dilakukan oleh setiap individu dalam
meningkatkan mutu diri, yaitu membekali diri
dengan pengetahuan dan keterampilan, serta
menanamkan jiwa wirausaha.
12. EKONOMI
SMA/MA
Menurut PP RI No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjuan kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja
atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Kebijakan pengupahan berdasarkan peraturan tersebut meliputi
upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah
tidak masuk kerja karena alasan tertentu, bentuk dan cara
pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan
upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak
dan kewajiban.
13. EKONOMI
SMA/MA
01 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
Secara umum, tingkat upah dapat dianalisis dengan hukum
penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih
besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun.
Begitu pula sebaliknya, ceteris paribus.
Apabila penawaran tenaga kerja besar, sementara permintaan atas
jasa tenaga kerja jauh lebih rendah, tingkat upah pun menjadi
turun. Sebaliknya, jika permintaan atas tenaga kerja lebih besar
daripada penawarannya, tingkat upah cenderung tinggi.
14. 02 Jenis Upah
Di Indonesia, sistem upah berdasarkan PP RI No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan terbagi
sebagai berikut.
a. Berdasarkan Satuan Waktu b. Berdasarkan Satuan Hasil
EKONOMI
SMA/MA
1) Penetapan upah per jam diperuntukan bagi
pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh
waktu.
2) Penetapan upah harian. Bagi perusahaan dengan
waktu kerja enam hari seminggu, besar upah
dalam sebulan dibagi 25. Bagi perusahaan
dengan waktu kerja lima hari seminggu, besar
upah dalam sebulan dibagi 21.
3) Penetapan upah bulanan, yaitu gaji yang
diperoleh karyawan perusahaan setiap bulannya
secara teratur pada tanggal yang sama.
Sistem upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan
sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
Pada umumnya, sistem upah ini digunakan oleh
perusahaan industri. Pengusaha membayar upah
sesuai dengan besarnya jumlah produksi atau hasil
yang dicapai oleh setiap pekerja.
Jenis upah lain yang dapat ditemukan, yaitu upah
borongan. Upah borongan umumnya didasarkan
pada volume pekerjaan yang disepakati pemberi kerja
dan penerima kerja di awal perjanjian.
15. EKONOMI
SMA/MA
03 Kesepakatan Pemberi Kerja dan Penerima Kerja
Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu
pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara,
pemberi dan pencari kerja melakukan tawar menawar
tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya,
pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang
rendah, terkait dengan melimpahnya penawaran
tenaga kerja.
Akan tetapi, adakalanya pencari kerja memiliki posisi
tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat upah
yang tinggi. Hal ini terkait dengan sumber daya unik
yang mereka miliki.
16. EKONOMI
SMA/MA
04 Dewan Pengupahan
a. Depenas
b. Depeprov
c. Depekab/Depeko
Depenas bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka
perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan
sistem pengupahan nasional.
Depeprov memiliki tugas antara lain sebagai berikut.
1) Memberikan saran dan pertimbangan kepada
gubernur dalam rangka penetapapan UMP, UMK
dan UMS, serta penerapan sistem pengupahan
provinsi.
2) Menyiapkan bahan perumusan pengembangan
sistem pengupahan nasional.
Depekab/Depeko memiliki tugas sebagai
berikut.
1) Memberikan saran dan pertimbangan
kepada bupati/wali kota dalam rangka
pengusulan UMK dan UMSK, serta
penerapan sistem pengupahan tingkat
kabupaten/kota.
2) Menyiapkan bahan perumusan
pengembangan sistem pengupahan
nasional.
17. EKONOMI
SMA/MA
05 Upah Minimum
Setiap tahun pemerintah pusat memberikan arahan dan kebijakan kepada pemerintah daerah
dalam menetapkan aturan mengenai kebijakan upah minimum. Aturan upah minimum yang
tetapkan adalah sebagai berikut.
a. Upah Minimum Provinsi
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota
Perhitungan upah minimum provinsi (UMP) didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,
meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Berdasarkan PP RI
No. 36 Tahun 2021, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun dengan
perhitungan penyesuaian upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
Upah minimum kabupaten/kota (UMK) mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
daerah yang berangkutan. Tingkat upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan
kebijakan pengupahan pemerintah pusat untuk memastikann kehidupan yang layak dengan
mempertimbangkan kondisi tenaga kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah
minimum juga dapat ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja,
dengan ketentuan besaran upah tidak boleh kurang dari yang ditetapkan pemerintah.
19. EKONOMI
SMA/MA
1 Tingkat Pengangguran
Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang
mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru.
Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah
penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu
yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Di Indonesia, berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penganggur
didominasi oleh lulusan SMA/SMK ke bawah (SMA/SMK, SMP, SD, dan
di bawah SD). Pada bulan Agustus tahun 2022, jumlah penganggur di
Indonesia sebesar 8,4 juta jiwa.
Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak
diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat
pengangguran di negara tersebut tinggi, dan sebaliknya.
20. EKONOMI
SMA/MA
2 Jenis Pengangguran dan Penyebabnya
a. Jenis pengangguran Menurut Faktor Penyebab Terjadinya
1) Pengangguran konjungtur/siklis adalah
pengangguran yang berkaitan dengan turunnya
kegiatan perekonomian suatu negara. Kegiatan
ekonomi mengalami kemunduran, daya beli
masyarakat menurun. Akibatnya, barang
menumpuk di gudang. Perusahaan industri
mengurangi kapasitas produksi bahkan
menghentikannya produksi, sehingga sebagian
buruh diberhentikan.
2) Pengangguran struktural adalah pengangguran
yang terjadi karena perubahan struktur atau
perubahan komposisi perekonomian. Perubahan
struktur tersebut memerlukan keterampilan baru
agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan
baru. Pengangguran struktural dapat juga terjadi
karena penggunaan alat yang makin canggih.
3) Pengangguran friksional adalah pengangguran
yang terjadi karena kesulitan temporer dalam
mempertemukan pemberi kerja dan pelamar
kerja. Kesulitan-kesulitan ini antara lain waktu
yang diperlukan dalam proses pelamaran dan
seleksi oleh pemberi kerja. Pengangguran
friksional juga terjadi karena faktor jarak dan
kurangnya informasi.
4) Pengangguran musiman adalah pengangguran
yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu
yang tak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari
musim yang satu ke musim lainnya.
21. EKONOMI
SMA/MA
2 Jenis Pengangguran dan Penyebabnya
a. Jenis pengangguran Menurut Lama Waktu Kerja
1) Pengangguran terbuka (open
unemployment) adalah situasi ketika orang
sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari
pekerjaan. Disebabkan oleh lapangan kerja yang
tidak tersedia, ketidakcocokan, serta tidak mau
bekerja.
2) Setengah menganggur (underemployment)
adalah situasi ketika orang bekerja, tetapi
tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari
curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan
penghasilan yang diperoleh.
3) Pengangguran terselubung (disguised
unemployment) terjadi karena tenaga kerja tidak
bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan
adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan
bakat dan kemampuannya. Dampak
ketidakcocokan akan berpengaruh pada
produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah.
Pengangguran terselubung juga dapat terjadi
karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang
dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan
melebihi batas optimalnya.
22. EKONOMI
SMA/MA
3 Dampak Pengangguran terhadap Pembangunan Nasional
Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap
pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator-indikator
berikut ini.
a. Pendapatan Nasional dan Pendapatan
per Kapita
Apabila tingkat pengangguran makin tinggi, nilai
komponen upah akan makin kecil. Dengan
demikian, nilai pendapatan nasional pun akan
makin kecil. Nilai pendapatan nasional yang makin
kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai
pendapatan per kapita.
b. Penerimaan Negara
Salah satu sumber penerimaan negara adalah
pajak, khususnya pajak penghasilan. Apabila
tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang
yang membayar pajak penghasilan berkurang
sehingga penerimaan negara pun menjadi
berkurang.
c. Beban Psikologis
Makin lama seseorang menganggur, makin besar
beban psikologis yang harus ditanggung. Secara
psikologis, orang yang menganggur mempunyai
perasaan tertekan sehingga berpengaruh tehadap
berbagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
d. Biaya Sosial
Dengan makin besarnya jumlah penganggur,
makin besar pula biaya sosial yang harus
dikeluarkan, mencakup biaya atas peningkatan
tugas medis, biaya keamanann, dan biaya proses
peradilan akibat meningkatnya tindak kejahatan.
23. EKONOMI
SMA/MA
4 Cara-Cara Mengataso Pengangguran
a. Cara Mengatasi Pengangguran Siklis. Salah
satu langkah yang diperlukan adalah
meningkatkan daya beli masyarakat. Cara lain
adalah dengan mengarahkan permintaan
masyarakat untuk membeli barang dan jasa,
serta memperluas pasar barang dan jasa.
b. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural.
Untuk mengatasi pengangguran struktural,
diperlukan berbagai langkah seperti
pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai
persiapan pekerjaan baru, memindahkan
tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan,
meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan
modal yang ada, serta mendirikan industri
yang bersifat padat karya.
c. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional
adalah mengusahakan informasi yang lengkap
tentang permintaan dan penawaran tenaga
kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan
pengambilan keputusan menerima atau tidak
dapat berlangsung lebih cepat. Cara lainnya
adalah menyusun rencana penggunaan
tenaga kerja sebaik mungkin.
d. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman
adalah memberikan informasi yang kelas
tentang adanya lowongan kerja pada bidang
lain. Hal lain yang dapat dilakukan adalah
melatih tenaga kerja agar memiliki
keterampilan untuk dapat bekerja pada “masa
menunggu” musim tertentu.
