Edaran MA

1. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-
XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf
a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka,
penyitaan dan penggeledahan;
b. bahwa Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar
Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan, memungkinkan diajukannya peninjauan
kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal
ditemukan indikasi penyelundupan hukum, namun
demikian terdapat penafsiran yang berbeda-beda
mengenai pengertian penyelundupan hukum sehingga
dapat mengakibatkan putusan yang saling bertentangan
dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
c. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
65/PUU-IX/2011 menghapus pemberian hak banding
kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana

2. - 2 -
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga
terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan
upaya hukum banding;
d. bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan
Praperadilan;
e. bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 memberikan
kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengawasan
tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada
semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk
Praperadilan;
f. bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana hari Selasa tanggal 2
Februari 2016 menentukan Putusan Praperadilan tidak
dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK);
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f dan
untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung tentang Larangan
Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. - 3 -
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG LARANGAN
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan ini mengatur tentang larangan pengajuan
peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan.
BAB II
OBYEK DAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN
Pasal 2
(1) Obyek Praperadilan adalah :
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan
penggeledahan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penyidikan atau penuntutan.
(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang
tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek
formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti
yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan
tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak
menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan
yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah
memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah,
berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan
dengan materi perkara.

4. - 4 -
(4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya
penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan
dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat
pemeriksaannya yang tergolong singkat dan
pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
(5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara
pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara
pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan
gugur.
BAB III
LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN
PRAPERADILAN
Pasal 3
(1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan
kembali.
(2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan
dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke
Mahkamah Agung.
(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya
hukum.
BAB IV
PENGAWASAN PUTUSAN PRAPERADILAN
Pasal 4
(1) Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan
pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan peradilan
di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan.
(2) Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan
fungsi pengawasan terhadap Praperadilan, meliputi :
a. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim
dalam menjalankan tugas Praperadilan;

5. - 5 -
b. meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan
Praperadilan; dan
c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang
dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang
menyimpang secara fundamental
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5
Hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini,
tetap diberlakukan ketentuan hukum acara pidana yang
berlaku.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, SEMA
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno
Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan
kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan
indikasi penyelundupan hukum, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

6. - 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 19 April 2016
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 596