Perdes

10,395 views

Published on

Peraturan Desa menurut

6 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
600
Comments
6
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perdes

  1. 1. 1
  2. 2. DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. 2
  3. 3. 3
  4. 4. FUNGSI PEMERINTAH PUBLIC REGULATION PUBLIC GOODS EMPOWERMENTKUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF 4
  5. 5. 5
  6. 6. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan1. Kejelasan tujuan2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan4. Dapat dilaksanakan5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan6. Kejelasan rumusan7. Keterbukaan. 6
  7. 7. 7
  8. 8. KEDUDUKAN PERDESHIRARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM UU. NO.10 TAHUN2004 TENTANG PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: 1) UUD 1945 2) UU/PP PENGGANTI UU 3) PERATURAN PEMERINTAH 4) PERATURAN PRESIDEN 5) PERATURAN DAERAH a. PERDA PROVINSI b. PERDA KAB/KOTA c. PERDES 8
  9. 9. Peraturan perundang-undanganyang dibuat oleh BPD bersamaKepala Desa. 9
  10. 10. Jenis Peraturan Perundang- undangan di Desa • Peraturan Desa • Peraturan Kepala Desa • Keputusan Kepala Desa 10
  11. 11. Materi Peraturan Desa Pemerintahan Desa Pembangunan desa Pemberdayaan masyarakat Penjabaran Peraturan yang lebih tinggi 11
  12. 12. Beber apa hal yang diatur dg Per des 1. Pembentukan dusun 2. Sebutan dusun atau nama lain 3. SOTK Pemerintahan desa 4. RPJMDesa 5. APBDesa 6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 7. Pengelolaan keuangan oleh Kades 8. Pungutan 9. Lembaga kemasyarakatan 10.Tata ruang 12
  13. 13. Materi Peraturan Kepala DesaPenjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. 13
  14. 14. Materi Keputusan Kepala DesaPenjabaran pelaksanaan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan. 14
  15. 15. Peraturan Desa tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. 15
  16. 16. Rancangan Peraturan Desadiprakarsai oleh Pemerintah Desa dapat berasal dari usul inisiatif BPDMasyarakat berhak memberikan masukanbaik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa 16
  17. 17.  Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. 17
  18. 18. TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM 1. Penamaan/Judul; 2. Pembukaan; 3. Batang Tubuh; 4. Penutup; 5. Penjelasan (bila ada) 6. Lampiran (bila ada). 18
  19. 19. PENAMAAN/JUDUL Setiap Produk hukum mempunyai penamaan/ judul; Penamaan/judul memuat keterangan jenis, nomor, tahun, tentang produk hukum yang diatur. Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk hukum. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. 19
  20. 20. CONTOH PENULISAN PENAMAAN JUDUL Jenis Peraturan Desa PERATURAN DESA WIJIREJO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 20
  21. 21. PEMBUKAAN PERATURAN DESA Frasa ‘ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa’. Jabatan Pembentuk Perdes. Konsiderans (menimbang). Dasar Hukum (mengingat). Frasa ‘Dengan Persetujuan Bersama BPD Desa …. dan Kepala Desa ….…’. Memutuskan. Menetapkan. 21
  22. 22. PERATURAN DESA WIJIREJO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WIJIREJO ,Menimbang: a. ………………………………………………..…………………………………….……....; b. ……………………………..……………………………………………………….……....; c. …………………………………………………………………………………………dst;Mengingat : 1. ……………………………………………………..…………………………………..…....; 2. ……………………………………………………………………………………………....; 3. ………………………………………………………………………………......…...dst; Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIJIREJO. dan KEPALA DESA WIJIREJO MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 22
  23. 23. CONTOH PENULISAN PENAMAAN JUDUL Jenis Peraturan Kepala Desa PERATURAN KEPALA DESA WIJIREJO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG IURAN PEMBANGUNAN PASAR DESA 23
  24. 24. PEMBUKAAN PERATURAN KEPALA DESA Penamaan/Judul Peraturan  Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa Konsiderans (menimbang). Dasar Hukum (mengingat). Memutuskan. Menetapkan. 24
  25. 25. PERATURAN KEPALA DESA WIJIREJO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG IURAN PEMBANGUNAN PASAR DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WIJIREJO,Menimbang: a. ……………………………………………………………………….……………………....; b. ………………………………………………………………………….…………………....; c. ……………………..…………………………………………………………..………dst;Mengingat : 1. …………………………………………………………..…………………………………....; 2. ………………………………………………………………………………………..……...; 3. …………………………………………………..………………………………..…...dst; MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WIJIREJO TENTANG IURAN PEMBANGUNAN PASAR DESA BAB I KETENTUAN UMUM 25 Pasal 1
  26. 26. CONTOH PENULISAN PENAMAAN JUDUL Jenis Keputusan Kepala Desa KEPUTUSAN KEPALA DESA WIJIREJO NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 65 26
  27. 27. KEPUTUSAN KEPALA DESA ……… NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG PEMBENTUKAN TIM ……………….. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .......,Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………; : b. bahwa ……………………………………………………………………………………………; : c. bahwa ………………………………………………………………………………………dstMengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor…. Tahun…. Tentang… (Lembaran Daerah Kabupaten…. Tahun …. Nomor …., Tambahan Lembaran daerah Nomor…..); : 2. …………………………………………………………………………………………………………; : 3. ……………………………………………………………………………………………………dst MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERTAMA : Membentuk Tim ….. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 27
  28. 28. Kedua : ……. (dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan)……………………KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagi berikut:. a………………. dstKEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim ….. bertanggung jawab kepada……………………………………………………………………………………..KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran…KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………………………… KEPALA DESA ( Nama Jelas )Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :1. ……………………………………………………;2. …………………………………………………… 28
  29. 29. KETIGA : dstKEEMPAT : dstKELIMA : dstKEENAM : dstKETUJUH : Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……………………………. pada tanggal …………………………. KEPALA DESA ……………………………., (NAMA TANPA GELAR) 29
  30. 30. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : TANGGAL : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM……………………………………..NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM1.2.3.4. KEPALA DESA …………….. ( Nama Jelas ) 30
  31. 31. LANJUTAN MEMUTUSKAN:Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG… KESATU : membentuk panitia/Lam KEDUA : tugas patia KETIGA : tanggungjawab KEEMPAT: panitia bertugas s.d KELIMA : penggunaan anggaran dr KEENAM : mulai berlaku 31
  32. 32. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II (JUDUL BAB) Bagian Pertama (Judul Bagian) Pasal ..(1) ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..(2) …………………………………………………………………………………….…………………………..………………………dst a. …………………………………………..………………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………..…………………………………………………………………………………………dst 1. …………………………………………..………………………………………………………………………….……………….. 2. ……………………………………..………………………………………………………………………………………….dst a) ………………………………………..……………………………………………………………………………….……….. b) …..……………………………..…………………………………………………………………………………………dst 1) …………………………………..……………………………………………………………………..…………………… 2) …..……….………………..…………………………………………………………………………….……………dst Paragraf 1 (Judul Paragraf) 32
  33. 33. • Ran Perdes ttg APBDes, pungutan, dan penataan ruang yg telah disetujui BPD, sebelum ditetapkan Kades max 3 hari disampaikan oleh Kades kepada Bupati/Walikota utk dievaluasi.• Hasil evaluasi Ran Perdes oleh Bupati/Walikota kepada Kades max 20 hari sejak Ran Perdes tersebut diterima.• Apabila Bupati/Walikota blm memberikan hasil evaluasi Ran Perdes, Kades dpt menetapkan menjadi Perdes.• Evaluasi Ran Perdes ttg APBD dapat didelegasikan kepada Camat. 33
  34. 34.  Ran Perdes yang telah disetujui Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Ketua BPD dgn surat pengantar kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes. Penyampaian Ran Perdes oleh BPD dilakukan dalam jangka waktu min 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 34
  35. 35.  Ranperdes wajib ditetapkan oleh Kades dgn membubuhkan tanda tangan dalam waktu max 30 hari sejak diterimanya Ranperdes. Perdes wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. Perdes sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yg mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut. 35
  36. 36.  Perdes yang ditetapkan, tidak boleh berlaku surut. Perdes yg telah ditetapkan disampaikan Kades kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan max 7 hari setelah ditetapkan. Perdes dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. 36
  37. 37.  Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. Pemuatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. 37
  38. 38. KETENTUAN PERALIHAN• Ditempatkan sebelum bab KPnt• Memuat ketentuan penyesuaian terhadap PUU yang sudah ada pada saat PUU baru mulai berlaku, agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum• Dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, termasuk bagi ketentuan yang diberlakukan surut• Tidak menjastifikasi atau pembenaran/legalitas atas perbuatan atau tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum pada masa lalu• Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagai PUU yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat• Harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu dan syarat berakhirnya penundaan atau penyimpangan sementara 38
  39. 39. KETENTUAN PENUTUP• Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan PUU• Nama singkat• Status PUU yang sudah ada• Saat mulai berlaku PUU 39
  40. 40. Contoh• Pada saat PPU ini mulai berlaku, PUU ttg.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.• Pada saat PUU ini mulai berlaku, semua Pert per- uu-an yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalan PUU ini• PUU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 40
  41. 41. PENANDATANGANAN• Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan• Nama jabatan• Tanda tangan pejabat• Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat 41
  42. 42. ContohDitempatkan sebelah kanan Ditetapkan di …….. pada tanggal ……… KEPALA DESA ……………………, tdt (nama tanpa gelar) 42
  43. 43. PENGUNDANGAN /PENGUMUMANDitempatkan sebelah kiriDiundangkan/diumumkan di ………..pada tanggal ………. Sekretaris Desa …….. tdt (......nama......)BERITA DAERAH TAHUN……NOMOR…. 43
  44. 44. PENJELASANA. Umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, Asas, maksud, dan tujuan penyusunan PUU dan gambaran umum yang dapat mencerminkan pokok-pokok muatan yang terkandung dalam batang tubuh PUU 44
  45. 45. LANJUTAN1. Perdes dpt diberi penjelasan bila perlu2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Perdes atas norma tertentu dlm BT, dalam memberi penjelasan atau jabaran dr norma yang diatur, sehingga tidak mengakibatkan multi tafsir atas norma yang diatur3. Tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat pert lebih lanjut, sehingga harus dihindari rumusan berupa norma4. Disusun bersama dengan materi muatan5. Suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal / ayat yang membutuhkan penjelasan gunakan tanda baca petik (“……”) 45
  46. 46. B. Pasal demi pasal - tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam BT - tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam BT - tidak melakukan pengulangan atau materi pokok yang diatur dalam BT - tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam KU 46
  47. 47. ContohPasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mufakat” adalah ……………Pasal 10 Cukup jelas. 47
  48. 48. LAMPIRAN• Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PUU ybs• Dalam hal PUU memerlukan lampiran, harus dinyatakan dalam BT dgn pernyataan bahwa “ ..... sbgmn dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari PUU ini”• Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan PUU ybs dan tanpa tanggal 48
  49. 49. ContohDitempatkan sebelah kanan KEPALA DESA ……………………, tdt (nama tanpa gelar) 49
  50. 50. 50
  51. 51. PERATURAN DESA ……….. NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ….. KEPALA DESA,Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………; : b. bahwa ……………………………………………………………………………………………; : c. bahwa ………………………………………………………………………………………dstMengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor.. Tahun.. Tentang… (Lembaran aerah Republik Indonesia…. Tahun …. Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Nomor…..); : 2. …………………………………………………………………………………………………………; : 3. ……………………………………………………………………………………………………dst Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG …. 51
  52. 52. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa …..Nomor …. Tahun …. tentang …. diubah sebagai berikut:1. Diantara BAB IX dan BAB X di sisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut: D. Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi : “(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan satu pasal “Pasal 14A” baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. F. Dalam Pasal 18, perkataan “………………………………………………………………” dibaca “……………………………….” G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan “……………………….” dan “…………………………………” disisipkan perkataan “…………………………………………….” A. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan “ …………………………………..” dihapus. 52
  53. 53. Pasal IIPeraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang ………. Ditetapkan di ………………. pada tanggal ………………………… KEPALA DESA …………………….. 53
  54. 54. 54
  55. 55. PERATURAN DESA ………….. NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA……….. NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ….. KEPALA DESA ………Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………; : b. bahwa ……………………………………………………………………………………………; : c. bahwa ………………………………………………………………………………………dstMengingat : 1. Peraturan Desa Nomor…. Tahun…. Tentang… (Lembaran daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor …., Tambahan Lembaran daerah Nomor…..); : 2. …………………………………………………………………………………………………………; : 3. ……………………………………………………………………………………………………dst MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ….. NOMOR …. TAHUN …. TENTANG …. 55
  56. 56. Pasal 1Mencabut Peraturan Desa Nomor …. Tahun …. tentang………………………………………………… Pasal 2Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiapn orang ………. Ditetapkan di …………….. pada tanggal ………………………… KEPALA DESA ……….. ……………………………………………… …. 56
  57. 57. PENOMORANSETIAP PRODUK HUKUM DILAKUKANPENOMORAN OLEH SEKRETARISDESA 57
  58. 58. Mohan maaf atas segala Kesalahan …… 58

×