PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA

1. KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
WANASIDA
PEMERINTAH DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

2. KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOYOSO
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan
masyarakat Desa diperlukan melalui pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan usaha yang
ada di Desa Wonoyoso Di Kecamatan Kuwarasan;
b. bahwa kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dilakukan melalui pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa ) sebagai badan usaha yang
ada di Desa Wonoyoso Di Kecamatan Kuwarasan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Badan Usaha
Milik Desa Bersama;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa );
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan
Hubungan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 45)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2o2i Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan
Hubungan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Tahun 2021 Nomor 45)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang
Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.05 tentang Kerja
Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2017 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 135 )
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang
Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 No. 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 No. 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang
Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
WANASIDA .

5. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Des
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa Wanasida bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa
Wanasida sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

6. a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta
pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi
Desa;
b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pendistribusian barang
dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa;
c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan
asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas
sumnber daya ekonomi masyarakat Desa;
a. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
b. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa dan.
c. Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 3
Dalam mewujudkan tujuan Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Wanasida dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan dengan prinsip:
a. Profesional;
b. Terbuka dan bertanggung jawab;
c. Partisipatif;
d. Prioritas sumber daya lokal; dan
e. Berkelanjutan.
Pasal 4
Pencapaian tujuan Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi Badan
Usaha Milik Desa Wanasida meliputi:
a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
b. Produksi barang dan/atau jasa;
c. Simpan pinjam baik kelompok maupun perorangan
d. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
e. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
f. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
g. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
h. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya,
religiolitas, dan sumber daya alam; dan
i. Peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa
BAB III
KEDUDUKAN BUM DESA
Pasal 5

7. (1) Badan Usaha Milik Desa Wanasida berkedudukan di Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan, yang disepakati secara bersama sama oleh
anggota BUMDesa Wanasida .
(2) Dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga.
(3) Kesepakatan yang dimaksud pada ayat satu (1) akan disepakati dalam
berita acara.
(4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi Lampiran I dan lampiran II sebagai bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
(5) penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/ atau Masyarakat Desa
dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa Wanasida
Pasal 6
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan:
a. kebutuhan masyarakat;
b. pemecahan masalah bersama
c. kelayakan usaha;
d. model bisnis tata keIola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta
pengetahuan dan teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai
religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal
Pasal 7
Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, Badan
Usaha Milik Desa Wanasida terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha
sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. Dan menjadi Lampiran AD/ ART
Badan Usaha Milik Desa Wanasida yang tidak dapat dipisahkan
Pasal 8
Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat
untuk kepentingan Desa, maka unit usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
dapat berbentuk badan hukum privat.

8. BAB IV
KEPENGURUSAN, SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
BAGIAN KESATU
KEPENGURUSAN
Pasal 9
Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wanasida terdiri dari:
a. Musyawarah Desa
b. Penasehat;
c. Pelaksana Operasinal yang selanjutnya disebut Manajer ;
d. Pengawas; dan
e. Unit Unit Usaha;
Paragraf 1
Musyawarah Desa
Pasal 10
(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa Wanasida .
(2) Musyawarah Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran
Dasar.
Pasal 11
Musyawarah Desa berwenang:
a. menetapkan pendirian BUMDesa Wanasida;
b. menetapkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan
perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi Penasehat
pada BUMDesa Wanasida :
d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran Penasehat
BUMDesa Wanasida;
e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Manajer BUMDesa
Wanasida;
f. mengangkat pengawas BUMDesa Wanasida;
g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa Wanasida;
h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMDesa
Wanasida;
i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh Manajer setelah ditelaah pengawas dan Penasehat;
j. memberikan persetujuan atas pinjaman Badan Usaha Milik Desa
Wanasida dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Wanasida :

9. k. memberikan persetujuan atas kerjasama Badan Usaha Milik Desa
Wanasida dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kerjasama
tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar BUMDesa Wanasida;
l. menetapkan pembagian besaran Laba bersih BUMDesa Wanasida;
m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa Wanasida;
n. memutuskan penugasan Desa kepada Badan Usaha Milik Desa
Wanasida untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
o. memutuskan penutupan Unit usaha BUMDesa Wanasida;
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha Badan Usaha
Milik Desa Wanasida dan/ atau Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida yang diserahkan kepada Desa;
q. menerima laporan tahunan Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan
menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasehat, Manajer , dan
pengawas;
r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian Badan Usaha Milik
Desa Wanasida dengan Aset BUMDesa Wanasida;
s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus
dilaksanakan oleh Penasehat, Manajer , dan/ atau pengawas dalam hal
terjadi kerugian Badan Usaha Milik Desa Wanasida yang diakibatkan
oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal Penasehat, Manajer , dan/ atau pengawas tidak menunjukkan
itikad baik melaksanakan pertanggung jawaban;
u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional Badan Usaha
Milik Desa Wanasida karena keadaan tertentu;
v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan
pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha
BUMDesa Wanasida;
w.meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan
x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk
melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa Wanasida .
Pasal 12
Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat.
Pasal 13
(1) Musyawarah Desa terdiri atas
a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus
(2) Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit memutuskan pertanggung jawaban Manajer .
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan
paling lama 3 (Tiga) bulan tutup buku tahun berjalan.

10. (4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan
segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desar.
(5) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diadakan atas permintaan Penasehat dan/ atau Manajer .
(6) Musyawarah Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan
wewenang Musyawarah Desa tahunan.
Pasal 14
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa
tahunan dan Musyawarah Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar
BUMDesa Wanasida
Paragraf 2
Penasehat
Pasal 15
(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Penasehat, yang
selanjutnya disebut Penasehat.
(2) Penasehat ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan
profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan
perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDesa Wanasida .
(3) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMDesa
Wanasida .
Pasal 16
(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang:
a. bersama Manajer dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran
Rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan/ atau
perubahannya;
b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja
yang diajukan oleh Manajer untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap Manajer sesuai dengan
keputusan Musyawarah Desa;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara Manajer dan
mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDESA Wanasida;
e. bersama dengan Manajer dan pengawas menyusun dan menyampaikan
analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Desa dan/ atau masyarakat Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;.'
f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha Badan
Usaha Milik Desa Wanasida oleh Manajer dan laporan pengawasan oleh

11. pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan
keuangan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan Badan
Usaha Milik Desa Wanasida berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman
Badan Usaha Milik Desa Wanasida dengan jumlah pinjaman diatas Rp.
10.000.000,- (Sepuluh Juta);
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas Pengeluaran
BUMDesa Diatas 50.000.000, (Lima Puluh Juta);
j. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama
Badan Usaha Milik Desa Wanasida dengan nilai, jumlah investasi,
dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida .
(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada Manajer dalam
melaksanakan pengelolaan BUMDesa Wanasida;
b. menelaah rancangan, rencana program kerja dan menetapkan rencana
program kerja Badan Usaha Milik Desa Wanasida berdasarkan
keputusan Musyawarah Desa;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi Badan
Usaha Milik Desa Wanasida sesuai dengan Anggaran Dasar dan
anggaran Rumah tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUMDesa Wanasida;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan, usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi
Badan Usaha Milik Desa Wanasida sesuai dengan Anggaran Dasar dan
anggaran Rumah tangga dan/ atau keputusan Musyawarah Desa;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wanasida sesuai
dengan Anggaran Dasar, anggaran Rumah tangga, dan/atau keputusan
Musyawarah Desa; dan
h. meminta penjelasan dari Manajer mengenai persoalan pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa Wanasida sesuai dengan Anggaran Dasar,
anggaran Rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
Paragraf 3
Manajer
Pasal 17
1. Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah Manajer
yang diangkat dan dipilih dalam Musyawarah Desa.
2. Manajer selanjutnya disebut Manajer .
3. Musyawarah Desa memilih Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan

12. Desa, dan/ atau unsur masyarakat yang menjadi Peserta Musyawarah
Desa.
4. Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Manajer dalam BUMDesa Wanasida .
5. Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang
perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa
Wanasida .
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan
diangkat sebagai Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida .
Pasal 18
(1) Jumlah Manajer ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan
kebutuhan Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebanyak 1 dan dibantu
oleh sekretaris dan bendahara yang kemudian disebut Manajer , Manajer
terdiri dari:
a. Manajer
b. Sekretaris
c. Bendahara
(2) Dalam hal pelaksanaa operasional dapat Manajer dibantu unsur staf.
Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola Manajer
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar
BUMDesa Wanasida .
Pasal 19
Manajer Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi,
dan menghindarkan konflik kepentingan.
Pasal 20
(1) Manajer sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17 Berwenang:
a. bersama Penasehat dan pengawas, membahas dan menyepakati
anggaran Rumah tangga BUMDesa Wanasida , dan/ atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha Badan Usaha Milik
Desa Wanasida yang sesuai dengan garis kebijakan Badan Usaha Milik
Desa Wanasida yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran
Rumah rangga, dan keputusan Musyawarah Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan Badan Usaha Milik Desa
Wanasida termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya
bagi pegawai BUMDesa Wanasida;

13. e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa Wanasida , selain
sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang undangan
mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman Badan Usaha Milik Desa Wanasida setelah
mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Penasehat dan pengawas
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida;
g. melakukan kerjasama Dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha
Badan Usaha Milik Desa Wanasida setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau Penasehat dan pengawas sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih Badan Usaha Milik Desa
Wanasida sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih Badan Usaha Milik Desa
Wanasida sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
k. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;
l. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak
menunjuk penyelesai; dan
m.mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan
dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan Badan Usaha
Milik Desa Wanasida mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta mewakili Badan Usaha Milik Desa Wanasida
di dalam dan/atau di luar pengadilan.
(2) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Badan
Usaha Milik Desa Wanasida untuk kepentingan Badan Usaha Milik Desa
Wanasida dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa Wanasida ,
serta mewakili Badan Usaha Milik Desa Wanasida di dalam dan atau di
luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa
Wanasida , keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa
Wanasida;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha Badan
Usaha Milik Desa Wanasida untuk diajukan kepada Penasehat dan
pengawas;
d. Menyusun Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Badan
Usaha Milik Desa Wanasida untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
setelah ditelaah oleh Penasehat dan Pengawas:
e. atas permintaan Penasehat, menjelaskan persoalan pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa Wanasida kepada Penasehat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wanasida
kepada Musyawarah Desa; dan
g. bersama dengan Penasehat dan Pengawas, Menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan

14. dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
Pasal 21
(1) Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah unsur
staf yang berfungsi membantu Manajer dan di bentuk berdasarkan
kebutuhan yang mendasari analisa Kebutuhan Staf dan mendapat
persetujuan dari Musyawarah Desa.
(2) Unsur Staf pada Manajer mempunyai tugas untuk melaksanakan Verifikasi
kegiatan usaha, dan bertugas melakukan Promosi usaha yang ada pada
Unit unit usaha BUMDesa Wanasida .
(3) Unsur Staf pada Manajer bertanggung jawab pada ketua Manajer ;
(4) Unsur staf pada Manajer wajib melaporkan permasalahan yang dihadapi
kepada ketua Manajer ;
(5) Unsur staf pada Manajer harus membuat laporan tertulis kepada ketua
operasional secara tertulis dan secara priodik baik bulanan, 3 bulanan, 6
bulanan dan tahunan
(6) Unsur staf pada Manajer bekerja dengan system kontrak 3 tahunan, dan
apabila dapat menunjukkan kinerja, dedikasi loyalitas yang baik maka
dapat diperpanjang dan maksimal hingga berusia 56 Tahun.
Paragraf 4
Pengawas
Pasal 22
(1) Pengawas yang disebut Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 9 huruf d
diangkat oleh Musyawarah Desa.
(2) Musyawarah Desa memilih Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan/atau unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah.
(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang
perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa
Wanasida .
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan
diangkat sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida .
Pasal 23
(1) Jumlah Pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebanyak 1 orang,
yang selanjutnya disebut Pengawas.
(2) Pengawas yang terpilih dalam Pengawas salah satunya diangkat sebagai
Ketua Pengawas.
(3) Pengawas merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya
dilakukan secara kolektif kolegial.

15. (4) Ketentuan Mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar
BUMDesa Wanasida .
Pasal 24
Pengawas Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi,
dan menghindarkan konflik kepentingan.
Pasal 25
(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:
a. bersama dengan Penasehat dan Manajer , membahas dan menyepakati
anggaran Rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan/atau
perubahannya;
b. bersama dengan Penasehat, menelaah rancangan Manajer untuk
diajukan kepada Musyawarah Desa untuk mendapatkan persetujuan;
c. bersama dengan Penasehat, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUMDesa Wanasida , dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida;
d. bersama dengan Penasehat, memberikan persetujuan atas kerjasama
Badan Usaha Milik Desa Wanasida dengan nilai, jumlah investasi,
dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida;
e. bersama dengan Penasehat dan Manajer , menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian
dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wanasida yang berpotensi
dapat merugikan BUMDesa Wanasida; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa
Wanasida .
(2) Pengawas sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan Badan Usaha Milik Desa Wanasida oleh Manajer termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa
Wanasida;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida dari Manajer untuk diajukan
kepada Penasehat;

16. e. bersama dengan Penasehat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari Manajer untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. bersama dengan Penasehat, melakukan telaahan atas laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida oleh
Manajer sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
g. bersama Penasehat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan
pengelolaan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan
dalam Musyawarah Desa.
Paragraf 5
Unit Unit Usaha
Pasal 26
(1) Unit Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibentuk
oleh Manajer berdasarkan Kesepakatan dalam Musyawarah Desa Badan
Usaha Milik Desa Wanasida yang mendasari kebutuhan, Potensi, analisa,
dan Peluang Usaha yang ada;
(2) Unit unit usaha yang di bentuk Badan Usaha Milik Desa Wanasida
Meliputi:
a. Unit Usaha Perdagangan Migas;
b. Pertanian dan Peternakan;
c. Unit Perdagangan Umum;
d. Usaha air bersih ( Pamsimas );
e. Pelayanan Jasa dan Penyewaan;
Pasal 27
(1) Unit Usaha Perdagangan Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) Huruf a adalah merupakan Unit Usaha Milik Desa Wanasida yang
melakukan kegiatan Perdagangan Migas;
(2) Unit Usaha Perdagangan Migas Merupakan Unit Usaha Perdagangan
BUMDesa Wanasida yang melani perdagangan Bahan Bakar Pertamax,
Pertalit, Solar, dan Gas Elpiji;
(3) Pengelolaan Unit Usaha Perdagangan Migas selanjutnya di bentuk
Pengelola Unit Usaha Perdagangan Migas;
(4) Pengelola Unit Usaha Perdagangan Migas merupakan Orang perseorangan
yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa Wanasida;
Pasal 28
(1) Unit Usaha Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) Huruf b adalah merupakan Unit Usaha Badan Usaha
Milik Desa Wanasida yang melakukan Kegiatan Gaduan Ternak, Budidaya
Ikan Pengolaha, Penjualan Pupuk Organik dan Usaha Pertanian;

17. (2) Unit Usaha Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) Huruf b dibentuk dengan tujuan agar dapat membantu peningkatan
ekonomi produktif dan kebutuhan masyarakat terkait pupuk organik.
(3) Pengelolaan Unit Usaha Pertanian dan Peternakan selanjutnya di bentuk
Pengelola Unit Usaha Pertanian dan Peternakan;
(4) Pengelola Unit Usaha Pertanian dan Peternakan merupakan Orang
perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa
Wanasida;
Pasal 29
(1) Unit Unit Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (3) Huruf c adalah merupakan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida yang melakukan Kegiatan Unit Perdagangan Umum bagi
masyarakat yang membutuhkan;
(2) Pengelolaan Unit Unit Perdagangan Umum selanjutnya di bentuk
Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam;
(3) Pengelolaan Unit Usaha Perdagangan Umum selanjutnya di bentuk
Pengelola Unit Usaha Perdagangan Perdagangan Umum;
(4) Pengelola Unit Unit Perdagangan Umum merupakan Orang perseorangan
yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa Wanasida.
Pasal 30
(1) Unit Usaha air bersih ( Pamsimas ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4) Huruf d adalah merupakan Unit Usaha Badan Usaha Milik
Desa Wanasida yang melakukan Usaha air bersih ( Pamsimas ) bagi
masyarakat yang membutuhkan;
(2) Unit Usaha air bersih ( Pamsimas ) diharapkan dapat membantu
kebutuhan masyarakat, Perkantoran, Pemerintah Desa dan dapat
membantu menyalurkan dan memasarkan hasil Produk UMKM, hasil
pertanian, masyarakat yang ada di Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan
(3) Pengelolaan Unit Usaha air bersih ( Pamsimas ) selanjutnya di bentuk
Pengelola Unit Usaha air bersih ( Pamsimas );
(4) Pengelola Unit Usaha air bersih ( Pamsimas ) merupakan Orang
perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa
Wanasida;
Pasal 31
(1) Unit Usaha Pelayanan Jasa dan Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (5) Huruf f adalah merupakan Unit Usaha Badan Usaha Milik
Desa Wanasida yang melakukan Kegiatan Pelayanan Jasa dan Penyewaan;

18. (2) Unit Usaha Parisata diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat,
di bidang Pelayanan Jasa dan Penyewaan Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan
(3) Pengelolaan Unit Usaha Parisata selanjutnya di bentuk Pengelola Unit
Usaha Pelayanan Jasa dan Penyewaan;
(4) Pengelola Unit Pelayanan Jasa dan Penyewaan merupakan Orang
perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa
Wanasida;
Pasal 32
(1) Pengelolaan Unit Usaha dalam melaksanakan kegiatan harus diketahui
dan mendapat persetujuan dari Manajer Badan Usaha Milik Desa
Wanasida dan mendasari hasil Musyawarah Desa.
(2) Untuk Pelaksanaan kegiatan dan pengajuan Anggaran Unit Usaha dalam
Badan Usaha Milik Desa Wanasida harus diketahui dan mendapatkan
persetujuan dari Manajer BUMDesa Wanasida
(3) Pengelolaan Unit unit Usaha terdiri dari unsur :
a. Ketua Unit unit usaha, memiliki kewajiban mengkoordinasikan
jalannya Unit unit Usaha, Bertanggung Jawab terhadap jalannya Unit
Unit Usaha, yang dipimpinnya, dan melaksanakan fungsi lain sesuai
bidang usahanya.
b. Sekretaris Unit unit usaha memiliki kewajiban mengadministrasikan
segala kegiatan unit unit usaha sesuai bidangnya dan melaksanakan
fungsi lain sesuai bidang usahanya.
c. Bendahara Unit unit usaha mengelola segala pemasukan dan
pengeluaran keuangan, melaporkan pengeluaran dan pemasukan
keuangan kepada Manajer Badan Usaha Milik Desa Wanasida setiap
harinya dan melaksanakan fungsi lain sesuai bidang usahanya
Pasal 33
Pelantikan Manajer , Pengawas dan Pengelolaan Unit Unit Usaha dilakukan
oleh Kades.
Pasal 34
(1) Gaji dan tunjangan Penasehat, Manajer , Pengawas dan Pengelolaan Unit
Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf
d dan huruf e diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar
dan/atau anggaran Rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Wanasida
(2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mempertimbangkan kemampuan Badan Usaha Milik Desa Wanasida serta
dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

19. BAGIAN KEDUA
PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DESA WANASIDA
Pasal 35
(1) Pegawai Badan Usaha Milik Desa Wanasida merupakan pegawai yang
pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan
perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan.
(2) Pegawai Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pegawai atau karyawan yang diangkat sesuai
kebutuhan BUMDesa Wanasida .
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai diputuskan melalui
Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Manajer .
(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Manajer
.
Pasal 36
(1) Pegawai Badan Usaha Milik Desa Wanasida memperoleh penghasilan yang
adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan', tanggung jawab, dan
kinerja.
(2) Penghasilan pegawai Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gaji; dan atau
b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan
BUMDesa Wanasida .
Pasal 37
Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Badan Usaha Milik Desa
Wanasida melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya
manusia.
BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA
Pasal 38
(1) Manajer menyusun rancangan rencana program kerja Badan Usaha Milik
Desa Wanasida sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
(2) Rancangan rencana program kerja Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasehat dan
Pengawas untuk ditelaah.
(3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja Badan Usaha Milik Desa
Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam
Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja Bum Desa.
(4) Dalam hal Manajer tidak Menyusun rancangan rencana program kerja
Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rencana program kerja yang dilaksanakan adalah rencana Program Kerja
Badan Usaha Milik Desa Wanasida tahun sebelumnya.

20. Pasal 39
Rencana program kerja Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan
BUMDesa Wanasida;
b. anggaran Badan Usaha Milik Desa Wanasida yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja kegiatan; dan
c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.
BAB VI
SUMBER DANA, PENGELOLAAN, HASIL USAHA,
ASET, PINJAMAN DAN PELAPORAN BUM DESA
Bagian Kesatu
SUMBER DANA
Pasal 40
(1) Pengelolaan Bumdes Wanasida di bedakan berdasarkan sumber dana:
a. Penyertaan Modal APBDesa;
b. Aset Desa;
c. Bantuan Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah
Propinsi, dan atau Pemerintah Pusat; dan
d. Penyertaan modal yang dikumpulkan dari masyarakat dan Pihak ke 3
(tiga);
(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau
Peraturan Kepala Desa.
(3) Penyertaan modal yang dikumpulkan dari masyarakat dan Pihak ke 3 (tiga)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari lembaga
berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan,
dan/atau dari gabungan orang.
Pasal 41
(1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk
Penambahan Modal BUMDesa Wanasida;
(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. uang; dan/atau
b. barang selain tanah dan bangunan.
(3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. uang; dan/atau
b. barang 'baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
(4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

21. Pasal 42
Dana yang dikumpulkan secara bersama sama oleh Pemerintahan Desa Dan
Pihak ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan
huruf d;
(1) Pengelolaan Dana Yang bersumber dari Dana Bersama oleh Pemerintahan
Desa Dan Pihak ke 3 (tiga) yang disepakati melalui Musyawarah Desa;
(2) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat melakukan penambahan modal
untuk pengembangan usaha sesuai kemampuan Badan Usaha Milik Desa
Wanasida dan Setelah mendapatkan persetujuan Dalam Musyawarah Desa
(3) Dana Tersebut Dapat Dikembalikan kepada Pemilik Dana apabila Keluar
dari Usaha Bersama dan atau dikeluarkan karena anggota dimaksud
Melanggar AD/ART;
(4) Pengembalian Dana Tersebut sesuai Dengan Dana Yang diserahkan dan
ditambahkan dengan perhitungan Keuntungan Yang diperoleh secara
Bersama;.
(5) Dana Tersebut digunakan Untuk Usaha dan penambahan Usaha sebagai
Berikut:
a. Perdagangan Migas
b. Pertanian dan Peternakan
c. Simpan Pinjam
d. Perdagangan Umum
e. Pelayanan Jasa dan Penyewaan
f. Parisata
g. Kerja Sama Usaha bidang Pariwisata Desa, Usaha Perdagangan Desa,
Usaha Perikanan Desa, Usaha Pertanian Desa, Usaha Peternakan Desa,
dll;
h. Jaringan Internet dan Telekominikasi;
i. Perdagangan dan Jasa;
j. Kegiatan usaha lainnya yang mendukung usaha ekonomi warga Desa,
pengelolaan sumber daya alam, dan layanan dasar bagi warga Desa.
(6) Apabila Ada penambahan Unit usaha baru diutamakan setelah unit Usaha
yang lama yang lama berjalan dengan baik dan disepakati Dalam
Musyawarah Desa;
(7) Penambahan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 akan di
tetapkan melalui Perdes perubahan BUMDesa beserta kelengkapannya.
Pasal 43
(1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida merupakan pendapatan
yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya,
Operasional dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-
barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Hasil Usaha dari Badan Usaha Milik Desa Wanasida di adalah keuntungan
Bersih/ laba Bersih yang selanjutnya disebut hasil Usaha.
(3) Biaya Operasional dimaksud dalam ayat (1) maksimal 60%, Kecuali
pengelelolaan pertashop.
(4) Apabila Operasional unit Unit usaha memperoleh Keuntungan yang minim
dan belum dapat menutup dana Operasional maka operasional unit usaha

22. dimaksud dapat di subsidi atau di topang dari keuntungan Unit Unit
usaha yang lain.
Pasal 44
Pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud pada Pasal 43 dibagi berdasarkan proporsi untuk:
1. Unit Usaha Perdagangan Migas:
a. sebesar 10% dari Keuntungan Bersih diserahkan Kepada CV. PATRA
JATIJAJAR selaku relasi dan Kerjasama Manajemen. Selama 3 Tahun dan
Setelah masa Perjanjian Kontrak akan ada pembahasan Kembali dan di
tentukan lebih lanjut.
b. sebesar 83% dari Keuntungan Bersih diserahkan Kepada Pihak Ketiga
sebagai Pemilik Modal.
c. sebesar 7 dari Keuntungan Bersih untuk Desa dengan Rincian sebagai
berikut:
i. sebesar 2 % diserahkan Ke desa sebagi Pendapatan Asli Desa, sebelum
Desa Menyerahkan penyertaan Modal pembangunan Pertashop.
ii. sebesar 5% sebagi Pendapatan Asli Desa, Setelah Desa Menyerahkan
penyertaan Modal pembangunan Pertashop sebesar 65.000.000,-
iii. Desa Sebelum Menyerahkan modal keikutsertaan Pembangunan
Pertashop sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pada angka 2
selilih Keuntungan selisih keuntungan sebesar 3% diserahkan Kepada
Pihak Ke Tiga sebagai pemilik Modal.
iv. Penyertaan Modal Desa Tersebut telah sesuai Kesepakatan Semua
Pihak.
2. Unit Usaha Pertanian dan Peternakan:
i. Modal Unit Usaha Pertanian sepenuhnya ditanggung oleh BUMDesa
Wanasida termasuk biaya Tenaga kecuali Biaya Tenaga, Upah dan gaji
dana tau Honor Pengelola.
ii. Pembagian Keuntungan sebesar 30 % dari keuntungan Bersih
diserahkan Pengelola
iii. Pembagian Keuntungan sebesar 70 % diserahkan Kepada diserahkan
BUMdesa.
3. Unit Usaha Perdagangan Umum.
i. sebesar maksimal 70 % dari keuntungan kotor digunakan Biaya untuk
Operasional Unit Usaha Perdagangan umum Termasuk biaya umum dan
Gaji Karyawan.
ii. sebesar maksimal 30 % dari keuntungan kotor diserahkan Kepada
diserahkan BUMdesa.
4. Usaha air bersih ( Pamsimas ).
i. sebesar maksimal 70 % dari keuntungan kotor digunakan Biaya untuk
Operasional Unit Usaha Perdagangan umum Termasuk biaya umum dan
Gaji Karyawan.
ii. sebesar maksimal 30 % dari keuntungan kotor diserahkan Kepada
diserahkan BUMdesa.
4. Unit Usaha Pelayanan Jasa dan Penyewaan
i. sebesar maksimal 70 % dari keuntungan kotor digunakan Biaya untuk
Operasional Unit Usaha Perdagangan umum Termasuk biaya umum dan
Gaji Karyawan.

23. ii. sebesar maksimal 40 % dari keuntungan kotor diserahkan Kepada
diserahkan BUMdesa Wanasida
Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 45
Organisasi pengelola dan Unit Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
Pasal 46
Penyertaan Modal yang bersumber dana Desa harus terdata dan tercatat Di
Desa dan BUMDesa Wanasida.
Pasal 47
Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat menjalankan usaha ekonomi
bersama dengan bentuk usaha yang berdasarkan potensi potensi usaha yang
ada seperti:
a. Perdagangan Migas
b. Pertanian dan Peternakan
c. Simpan Pinjam
d. Perdagangan Umum
e. Pelayanan Jasa dan Penyewaan
f. Parisata dan Kerja Sama Pariwisata Desa
g. pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar Desa;
h. Kerja Sama Usaha Perdagangan Desa,
i. Kerja Sama Usaha Perikanan Desa,
j. Kerja Sama Usaha Pertanian Desa,
k. Kerja Sama Usaha Perdagangan Desa,
l. Kerja Sama Usaha Peternakan Desa;
m. Usaha Jaringan Internet Dan Telekominikasi;
n. Usaha Perdagangan Dan Jasa;
o. Kegiatan Usaha Lainnya Yang Mendukung Usaha Ekonomi Warga Desa,
p. Pengelolaan Sumber Daya Alam,
q. Layanan Dasar Bagi Warga Desa dan/atau
r. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan
Desa.
Bagian Ketiga
Hasil Usaha
Pasal 48
(1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida merupakan pendapatan
yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya
dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang
inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pengelolaan Keuntungan Badan Usaha Milik Desa Wanasida diatur dan
ditentukan oleh Manajer Badan Usaha Milik Desa Karya.

24. (3) Besaran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida untuk pendapatan
asli Desa selanjutnya diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagai bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Bagian Keempat
Aset
Pasal 49
(1) Aset Badan Usaha Milik Desa Wanasida bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset Badan Usaha Milik Desa Wanasida
dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
Pasal 50
Badan Usaha Milik Desa Wanasida melakukan pengelolaan Aset Badan Usaha
Milik Desa Wanasida berdasarkan kaidah bisnis yang sehat dan menguntung
masyarakat.
Pasal 51
(1) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat menerima bantuan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak
mengikat.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa
Wanasida.
(3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada Badan Usaha Milik
Desa Wanasida dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan
langsung kepada Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan dilaksanakan
sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMDesa
Wanasida .
Bagian Kelima
Pinjaman
Pasal 52
(1) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat melakukan pinjaman yang
dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan
efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pinjaman Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat dilakukan kepada
lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber
dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

25. a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau
pembentukan Unit Usaha BUMDesa Wanasida;
b. Proyeksi Kegiatan yang akan dikembangkan harus memiliki prospek
keuntungan yang memadai bagi BUMDesa Musyawarah Desaai;
c. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa
jabatan Ketua Manajer ;
d. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut; dan
e. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
(3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana. Manajer selaku operasional
untuk mendapat persetujuan Penasehat dan Pengawas atau Musyawarah
Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar
BUMDesa Wanasida .
Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 53
(1) Manajer Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c harus menyampaikan laporan pengurusan dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wanasida kepada Kepala Desa,
BPD, perwakilan Masyarakat di akhir tahun buku didalam Musyawarah
Desa.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus
menyampaikan laporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Wanasida
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pelaksanaan Badan Usaha Milik
Desa Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Lampiran I dan Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagai bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini.
BAB VII
UNIT USAHA BUMDESA WANASIDA
Pasal 54
(1) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat memiliki dan/atau membentuk
Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan
dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian
besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDesa Wanasida .
(3) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat memiliki modal di luar Unit
Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa.

26. Pasal 55
Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada
masyarakat, Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat melakukan
kegiatan:
a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial,
religi, Pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis Kearifan
lokal di masyarakat;
b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
c. jaringan distribusi dan perdagangan;
d. layanan jasa keuangan;
e. pelayanan umum priotas dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan
pemukiman;
f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
Pasal 56
(1) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat melakukan penutupan Unit
Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida dalam hal sebagai berikut:
a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan bagi lingkungan dan
merugian masyarakat Desa;
c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga Unit BUMDesa Wanasida;
d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa; dan/atau
e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 57
Aset Desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya,
pada saat penutupan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti
rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab
hukum Unit Usaha BUMDesa Wanasida;
BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 58
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Usaha Milik Desa Wanasida
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas,
efisiensi, dan profesionalitas.
(2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Usaha Milik
Desa Wanasida dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh
masyarakat Desa.

27. (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada
Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.
BAB IX
KERJA SAMA
Pasal 59
(1) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dalam menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan
pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerjasama usaha; dan
b. kerjasama non usaha.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa
serta para pihak yang bekerja sama.
Pasal 60
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat meliputi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau
koperasi,lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial
budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM
Desa/ BUMDesa lain.
Pasal 61
(1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a
tidak hanya terbatas berupa kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam
bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
(2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Usaha Milik Desa Wanasida dilarang menjadikan atau meletakkan beban
kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk
penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa
yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
(3) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha
Milik Desa Wanasida dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain
berupa kerjasama usaha tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama
sumber daya.
(4) Kerjasama usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida dengan pihak lain
berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status
kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

28. (5) Rencana kerjasama usaha diajukan oleh Manajer untuk mendapat
persetujuan Penasehat dan Pengawas dan atau Musyawarah Desa sesuai
kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida;
Pasal 62
(1) Kerjasama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia.
(2) Rencana kerjasama non usaha diajukan oleh Manajer untuk mendapat
persetujuan Penasehat dan pengawas.
BAB X
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 63
(1) Manajer wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan
rencana program kerja BUMDesa Wanasida;
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan
semesteran dan laporan tahunan.
(3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Penasehat.
(4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi
semesteran serta penjelasannya; dan
b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang
mempengaruhi kegiatan BUMDesa Wanasida .
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh Penasehat dan Pengawas.
(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit
memuat:
a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir
tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun
buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi
dari Unit Usaha BUMDesa Wanasida;
c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Badan Usaha Milik Desa
Wanasida serta hasil yang telah dicapai;
d. kegiatan utama Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan perubahan
selama tahun buku;
e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi
kegiatan BUMDesa Wanasida; dan
f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh Manajer , pengawasan oleh
Pengawas, dan pemberian nasihat oleh Penasehat yang telah
dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

29. (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer
sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Pengawas
dan/atau Musyawarah Desa.
Pasal 64
(1) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5)
dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi
publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan
penerimaan laporan tahunan Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) serta memutuskan
penggunaan hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida yang menjadi
bagian Desa.
(3) Penerimaan laporan tahunan Badan Usaha Milik Desa Wanasida oleh
Musyawarah Desa membebaskan tanggung jawab Penasehat, Manajer ,
Pengawas dan atau Pelaksana Unit Usaha atas pelaksanaan tugas dan
wewenang dalam tahun buku yang berakhir.
BAB XI
PEMBAGIAN HASIL USAHA
Pasal 65
(1) Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida merupakan pendapatan
yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran
biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida yang
diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas
penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam
Musyawarah Desa.
(3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing
penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa Wanasida;
BAB XII
KERUGIAN
Pasal 66
(1) Terhadap laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Wanasida dilakukan
pemeriksaan/audit oleh Pengawas.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor
independen.
(3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat dilakukan audit
investigatif atas perintah Musyawarah Desa.

30. Pasal 67
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat 1 menemukan kerugian Bum Desa, Penasehat, Manajer , Pengawas
dan atau Pelaksana Unit Usaha bertanggung jawab penuh secara pribadi
atas kerugian BUMDesa Wanasida
(2) Penasehat, Manajer , Pengawas dan atau Pelaksana Unit Usaha tidak dapat
dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan/atau berdasarkan
keputusan Musyawarah Desa;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.
(3) Dalam hal kerugian Badan Usaha Milik Desa Wanasida diakibatkan oleh
unsur kesengajaan atau kelalaian Penasehat, Manajer , Pengawas dan
atau Pelaksana Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
Musyawarah Desa membahas dan memutuskan bentuk
pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasehat, Manajer ,
Pengawas dan atau Pelaksana Unit Usaha berdasarkan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan
(4) Dalam hal Penasehat, Manajer , Pengawas dan atau Pelaksana Unit Usaha
tidak menunjukkan iktikad baik dalam melaksanakan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
Musyawarah Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara
proses hukum.
Pasal 68
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasai
67 ayat 1 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak
disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian Penasehat, Manajer ,
Pengawas dan atau Pelaksana Unit Usaha, kerugian diakui sebagai beban
BUMDesa Wanasida;
(2) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan
yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan
diputuskan melalui Musyawarah Desa.
(3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) maka dapat diambil pilihan kebijakan
a. dalam hal Badan Usaha Milik Desa Wanasida tidak memiliki kreditur,
Aset Badan Usaha Milik Desa Wanasida dikembalikan kepada penyerta
modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMDesa Wanasida;
b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
c. merestrukturisasi. keuangan BUMDesa Wanasida;

31. d. menutup sebagian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida serta
melakukan reorganisasi BUMDesa Wanasida; dan.
e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
BAB XIII
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
BUMDESA WANASIDA
Pasal 69
(2) Penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
Merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional Badan Usaha Milik
Desa Wanasida termasuk seluruh Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui
Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
b. mencemarkan lingkungan;
c. dinyatakan pailit; dan
d. sebab lain yang sah.
(4) Penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis
investasi Usaha BUM Desa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja
Badan Usaha Milik Desa Wanasida
(5) Penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha
BUMDesa Wanasida;
(6) Penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh
kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan
Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida kepada masing-masing penyerta
modal dan debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Pasal 70
(1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau
kekayaan, hasil penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa.
(2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai, Manajer
bertindak selaku penyelesai.
(3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
keputusan Penasehat.
(4) Selama proses penyelesaian, Badan Usaha Milik Desa Wanasida tetap ada
dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa Wanasida dalam penyelesaian.
Pasal 71
Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

32. a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Badan Usaha
Milik Desa Wanasida dalam penyelesaian;
b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. mengundang Manajer BUM Desa, baik sendiri sendiri maupun bersama-
sama;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip
BUMDesa Wanasida;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang
didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan BUMDesa Wanasida , untuk menyelesaikan
sisa kewajiban BUMDesa Wanasida;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
h. membuat berita acara penyelesaian.
Pasal 72
(1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian
kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida oleh Musyawarah Desa.
(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa.
Pasal 73
Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa
Wanasida penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang
disertakan.
Pasal 74
(1) Penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaporkan kepada Menteri Desa
dan tertinggal guna pemutakhiran data.
(2) Penghentian kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan
entitas Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagai badan hukum.
(3) Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat dioperasionalisasikan kembali
melaui:
a. penyertaan modal baru;
b. penataan Organisasi BUMDesa Wanasida;
c. pembentukan usaha baru; dan
d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengoperasionalan Badan Usaha Milik Desa Wanasida sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
(5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Desa dan
tertinggal guna pemutakhiran data.

33. BAB XIV
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
Pasal 75
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan
kemudahan perpajakan serta retribusi bagi Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV
PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN
BUMDESA WANASIDA
Bagian Kesatu
Pendataan dan Pemeringkatan BUM Desa
Pasal 76
BUMDesa Mendaftarkan Ke kementrian Desa agar masuk pendataan di
Pemerintah. Agar memperoleh pemeringkatan BUM Desa.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan BUM DESA
Pasal 77
(1) Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Wanasida
dilaksanakan oleh Kepala DisperMusyawarah Desaes untuk pembinaan
dan pengembangan umum dan pengembangan teknis.
(2) Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan
terkoordinasi.
(3) Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Wanasida dapat
dilaksanakan oleh Gubernur dan/ atau Bupati.
(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Desa Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 78
(1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perDesaan wajib dibentuk menjadi
Badan Usaha Milik Desa Wanasida dan Aset dana bergulir masyarakat
eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perDesaan
menjadi aset dan Modal BUMDesa Wanasida;
(2) Modal BUMDesa Wanasida sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
(3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir
masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
perDesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan
bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan, eks program

34. nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perDesaan dan Tidak dapat
dibagi atau dirubah fungsi.
(4) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga
keuangan Desa.
(5) Keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa Wanasida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan
aset-eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
perDesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan
kemiskinan.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
(1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa se
Kecamatan Kuwarasan.
Ditetapkan di : Wonoyoso.
pada tanggal : 2 September
2021
KEPALA DESA WONOYOSO
IMAM MASKURI
Diundangkan di : Wonoyoso
Pada tanggal : 2 September 2021
SEKRETARIS DESA
INDRA SUPRIYATNO
LEMBARAN DESA WONOYOSO TAHUN 2021 NOMOR 6 ;

35. LAMPIRAN II : PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN
BUMDESA WANASIDA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 6
TAHUN 2021 MENJADI PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Menimbang a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan
programnya berorientasi pada peningkatan derajat
kesejahteraan masyarakat desa ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan
disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa .
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 226, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

36. Memperhatikan 1
.
Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan
Desa Wonoyoso Tanggal 29 Agustus 2021 28
Agustus 2022
MEMUTUSKAN
KESATU Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso telah membahas
Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Pembentukan BUMDES WANASIDA Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.
KEDUA Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso menyepakati
Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6
Tahun 2021 Tentang Pembentukan BUMDES WANASIDA
Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten
Kebumen menjadi Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 10
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM
Desa) Wonoyoso Tahun 2020 - 2025

37. Tahun 2021 Tentang Pembentukan BUMDES WANASIDA
Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten
Kebumen:
KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati
Pada tanggal
di Wonoyoso
2 September 20213
September 2022
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SUKINA.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 SUKINA Ketua 1 ……………….
2 RANTI
Wakil
Ketua
2 ……………….
3 WIDI ASTUTI S.Pd. Sekretaris 3 ……………….
4 TURIMAN Anggota 4 ……………….
5 ENDANG SUPRIYATMI Anggota 5 ……………….
6
DANI AHMAD RIFA’I
S.Pd.I
Anggota 6 ……………….
7 SYAMSINAH Anggota 7 ……………….

38. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RANCANGAN PERDES NO 6 TAHUN 2021 MENJADI PERDES 6
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES WANASIDA
Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu dua
puluh satu bertempat di Balai Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda karang taruna serta Organisasi
Wanita dalam Rangka Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut
A. Menyepakati dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan BUMDES WANASIDA
menjadi Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan BUMDES WANASIDA:
B. Menyepakati Berlakunya Peraturan Desa Wonoyoso Tentang
Pembentukan BUMDES WANASIDA setelah dibahas dan diberi
masukan perbaikan atas Rancangan Tentang Pembentukan BUMDES
WANASIDA selaras dengan penyesuaian dan perubahan.
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETUA BPD
DESA WONOYOSO
SUKINA

39. DAFTAR HADIR RAPAT
PENETAPAN RANCANGAN PERDES NOMOR 6 TAHUN 2021 MENJADI
PERDES NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES
WANASIDA
NO
N A M A JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 SUKINA Ketua RT 02/04 1 ………..
2 RANTI Wakil Ketua RT 03/03 2 ………..
3 WIDI ASTUTI S.Pd Sekretaris RT 04/02 3. ……….
4 TURIMAN Anggota RT 04/03 4 …………
5 SYAMSINAH Anggota RT 04/02 5 ………..
6 DHANI AHMAD RIFAI Anggota RT 02/02 6 ………..
7 ENDANG SUPRIYATMI Anggota RT 03/02 7 ………..
8 IMAM MASKURI Kepala Desa RT 05/02 8 ………..
9 INDRA SUPRIYATNO Sek Des RT 05/02 9 ………..
10 SALIM PK Bid I RT 01/01 10 ……….
11 PURWATI S.Pd PK Bid II RT 03/04 11 ……….
11 SLAMET R PK Bid III & IV RT 01/04 12 ……….
13
SETIYO BUDHI
ERIYANTO PK OP emdes RT 01/01 13 ……….
14 JAETUN Bendahara RT 05/03 14 ………..
15 ELI SUSANTO
KAUR
PERENC RT 04/01 15 ……….
16 WASIMAN KADUS I RT 01/01 16………..
17 TUKINO KADUS II RT04/01 17 ……….
18 SAMIRAN KADUS III RT 01/03 18…………
19 ARIS SETIYO KADUS IV RT 01/04 19……….
20 ………………………. RT / 20……….
21 ………………………. RT / 21……….
22 …………………………. RT / 22………..
23 ……………………….. RT / 23……….
24 ……………………… RT / 24 ………..
25 …………………….. RT / 25 ……….
26 ……………………. RT / 26………..
27 ……………………. RT / 27 ……….
28 ……………………. RT / 28…………

40. 29 ……………………. RT / 29……….
30 ……………………. RT / 30……….
32 ……………………. RT / 31……….
33 ……………………. RT / 32………..
33 ……………………. RT / 33……….
34 ……………………. RT / 34 ………..
35 ……………………. RT / 35 ……….
36 ……………………. RT / 36………..
37 ……………………. RT / 37 ……….
38 ……………………. RT / 38…………
39 ……………………. RT / 39……….
40 ……………………. RT / 40……….
44 ……………………. RT / 41……….
44 ……………………. RT / 42………..
44 ……………………. RT / 43……….
44 ……………………. RT / 44 ………..
45 ……………………. RT / 45 ……….
46 ……………………. RT / 46………..
47 ……………………. RT / 47 ……….
48 ……………………. RT / 48…………
49 ……………………. RT / 49……….
50 ……………………. RT / 50……….
55 ……………………. RT / 51……….
55 ……………………. RT / 52………..
55 ……………………. RT / 53……….
55 ……………………. RT / 55 ………..
55 ……………………. RT / 55 ……….
Wonoyoso, 2021
Ketua BPD,
SUKINA
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

41. Nomor : 110 /
Nomor : 65/BPD/ 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOYOSO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022
Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh Sembilan Bulan Agustus
tahun Dua Ribu Dua Puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini
1. IMAM MASKURI Kepala Desa Wonoyoso dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Wonoyoso selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. SUKINA Ketua BPD Desa Wonoyoso dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoyoso
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan BUMDES
WANASIDA Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun 2021
Pembentukan BUMDES WANASIDA Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen .
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan BUMDES WANASIDA Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen
Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
IMAM MASKURI
PIHAK KEDUA
SUKINA
DAFTAR HADIR RAPAT

42. PENYEPAKATAN RANCANGAN PERDES PEMBENTUKAN BUMDES
WANASIDA
NO
N A M A JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 SUKINA Ketua RT 02/04 1 ………..
2 RANTI Wakil Ketua RT 03/03 2 ………..
3 WIDI ASTUTI S.Pd Sekretaris RT 04/02 3. ……….
4 TURIMAN Anggota RT 04/03 4 …………
5 SYAMSINAH Anggota RT 04/02 5 ………..
6 DHANI AHMAD RIFAI Anggota RT 02/02 6 ………..
7 ENDANG SUPRIYATMI Anggota RT 03/02 7 ………..
8 IMAM MASKURI Kepala Desa RT 05/02 8 ………..
9 INDRA SUPRIYATNO Sek Des RT 05/02 9 ………..
10 SALIM PK Bid I RT 01/01 10 ……….
11 PURWATI S.Pd PK Bid II RT 03/04 11 ……….
12 SLAMET R PK Bid III & IV RT 01/04 12 ……….
13 SETIYO BUDHI ERIYANTO PK OP emdes RT 01/01 13 ……….
14 JAETUN Bendahara RT 05/03 14 ………..
15 ELI SUSANTO
KAUR
PERENC RT 04/01 15 ……….
16 WASIMAN KADUS I RT 01/01 16………..
17 TUKINO KADUS II RT04/01 17 ……….
18 SAMIRAN KADUS III RT 01/03 18…………
19 ARIS SETIYO KADUS IV RT 01/04 19……….
20 …………………….. ……………… …………. 20………..
Wonoyoso, 29 Agustus 2021
Ketua BPD,
SUKINA