Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 9,06% 9,62% 9,35% 10,27% 16,71%
15%
5%
10%
2016 2017 2018 2019 2020
KONDISI STUNTING KABUPATEN BATANG
3. RATA-RATA CAKUPAN INTERVENSI
97.98
92.56 90.73
62.95
92.85
99.96
91.08
100.00
51.89
98.27
62.18
47.11
0.40 0.40
69.81
45.56
16.37
73.95
45.14
7.66
Rata-rata Cakupan Intervensi
Rata-rata Cakupan Intervensi
Cakupan rumah
tangga peserta
JKN
Cakupan
balita diare
yang
memperoleh
suplementasi
zinc
Cakupan
rumah tangga
yang
menggunakan
sanitasi layak
Cakupan rumah tangga
yang menggunakan
sumber air minum
layak
Cakupan desa
menerapkan
KRPL
Penyediaan Sistem Pengelolahan
Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman
Pembangunan SPAM Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Penyediaan pangan berbasis
sumberdaya local berbasis
pemanfaatan pekarangan lestari
Intervensi Prioritas
Proyonanggan
Tengah
Pesalakan
Sidoharjo
Wonokerto
Gerlang
Keputon
Wonobodro
Botolambat
Tragung
Depok
Kandeman
Jrakah
Payung
Ponowareng
Lokus Stunting
Kolaborasi dalam penyediaan data
dan perbaikan manajemen data
4. Intervensi
Sensitif &
Spesifik
Pengembanga
n KRPL,
Penyuluhan
pemberian
Makanan
tambahan
berbasis
pangan local,
Penanaman
padi Nutrizinc
Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan
pelayanan
penyediaan air
bersih dan
sanitasi
BPNT untuk
keluarga
kurang
mampu
Publikasi
Stunting
Mendorong
perencanaan
dan
penganggaran
pencegahan
stunting
menggunakan
Dana desa
Bintek pengukurandan
pemberian bantuan alat
antropometri, Workshop
Pola Asuh Anak dan
Remaja di Lingkungan
Pendidikan, &
Pencegahan Pernikahan
Anak Bagi Remaja
Bimbingan pra
nikah,
perkawinan,
dan paska
perkawinan
Pemantauan
pertumbuhan
dan
perkembanga
n anak, PMT
Edukasi
pengasuhan
1000 HPK bagi
ibu dan keluarga,
Pemahaman
Kespro dan
Stunting bagi
calon pengantin
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Koordinasi, Perencanaan
dan Penganggaran Aksi
Konvergensi Stunting
RENCANA
KEGIATAN
TERINTEGRASI
DLH
DPRKP
DINSOS
DISKOMINFO
DISPERMADES
KEMENAG
DISDIKBUD
DP3AP2KB
DISPAPERTA
DINKES
Rp 20.586.052.000
BAPELITBANG
5. Rembug Stunting Tk. Kabupaten 1 kali
setahun
Rembug Stunting Tk. Kecamatan 2 kali
setahun
BA Rembug Stunting
REMBUG STUNTING & KOMITMEN BERSAMA
Komitmen Intervensi Gizi
Terintegrasi
6. Perbup
Nomor 11
tahun 2021
tentang
Tatacara
Pembagian &
Penetapan
Rincian Dana
Desa
SE Ka.
Dispermades
tentang
Konvergensi
Pencegahan
Stunting di Desa
PENGUATAN PERAN DESA
PEMBINAAN KADER
PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM)
TAHUN KPM AKTIF
KETERSEDIAAN
TRANSPORT
DAN
OPERASIONAL
KPM
TAHUN 2020 168 168
TAHUN 2021 248 248
67.74
100.00
67.74
100.00
0.00
50.00
100.00
150.00
2020 2021
KPM AKTIF
KETERSEDIAAN TRANSPORT DAN OPERASIONAL KPM
SOSIALISASI PERBUP & SE
REGULASI
140 Desa
Alokasi DD
untuk
Pencegahan
Stunting
Rp
12.064.166.4
20
8. EVALUASI KINERJA
PROGRAM & KEGIATAN PENURUNAN STUNTING
• 98 %
Tingkat capaian kinerja (output) kegiatan penurunan stunting
• 99,61%
1.Tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan penurunan stunting
• Prevalensi Stunting turun sebesar 2,57%
Perkembangan capaian outcome (angka prevalensi stunting)
-2,57 %
9,35
%
9,62
%
16,71
%
10.2
7%
14,14
%
2020 2021
Kinerja Penurunan
Stunting
9. No Rekomendasi Provinsi
Status Tindak Lanjut
Komitmen Tindak Lanjut
Sudah
Sebagian/
Belum
1
Dukungan publikasi dan
peran sektor non
pemerintah;
V
Optimalisasi publikasi sampai ke
tingkat Desa secara menyeluruh dan
optimalisasi peran sektor non
Pemerintah melalui CSR
2
Peningkatan kompetensi
KPM dalam pemberdayaan
masyarakat;
V
Meningkatkan pelatihan dan upgrading
kompetensi KPM di Kabupaten Batang
pada tahun 2022 (menjangkau 239
Desa)
3
Cakupan dan capaian
pendataan serta integrasi
sistem pelaporan;
V
4
Inovasi dan praktik baik
dalam intervensi gizi serta
integrasi dengan peran lintas
sektor;
V
Memperluas sasaran inovasi Intervensi
Gizi. Dan menguatkan peran lintas
sektor utamanya peran Desa dengan
melalui penyusunan regulasi tentang
kewenangan Desa dalam penurunan
stunting
5
Komitmen Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa/Kelurahan;
V
6
Perluasan sasaran intervensi
tidak hanya rumah tangga
dengan 1.000 HPK tetapi
dimulai sejak remaja dan
V
KOMITMEN TINDAK LANJUT