SlideShare a Scribd company logo

Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf

S
shirizkiku

Delapan fraksi partai politik di DPR menyatakan dukungan untuk mempertahankan kemajuan demokrasi Indonesia, termasuk mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang memberikan hak rakyat memilih langsung wakilnya, serta mengingatkan KPU bekerja independen sesuai UU.

1 of 3
Download to read offline
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan
Kita patut bersyukur Indonesia terus mengalami kemajuan dan mencatatkan prestasi di
berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan bidang politik. Sejak 1998, kita
memasuki Era Reformasi, salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem
politik demokrasi. Hingga saat ini, selama hampir 25 tahun, sistem demokrasi kita pun terus
berkembang mencari bentuk yang semakin ideal seperti yang dikehendaki oleh rakyat, sebagai
yang berdaulat, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu.
Kita sudah menjalankan 5 kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus
menyempurnakan sistem Pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan
orisinalitasnya. Kita termasuk negara yang menganut sistem Pemilihan langsung, terutama
dalam Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Juga dalam pemilihan legislatif, yang semuanya
diatur dalam UUD 1945. Itulah juga yang menjadi dasar saat Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sejak itu,
rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara
langsung orang per orang. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya
melalui kewenangan partai politik semata. Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi
kita. Perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan
keterlibatan institusi Partai Politik yang tetap harus dijunjung. Rakyat kita pun juga sudah
terbiasa berpartisipasi denga cara berdemokrasi kita seperti itu.
Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan
malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju, dan jangan kita biarkan setback,
kembali mundur.
Untuk itulah, kami dari:
1. Fraksi Partai Golkar
2. Fraksi Partai Gerindra
3. Fraksi Partai Nasdem
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5. Fraksi Partai Demokrat
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Amanat Nasional
8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Bersama-sama menyatakan sikap:
1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang
lebih maju;
2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor
22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2)
UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia;
3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak
mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Jakarta, 2 Januari 2023
Hormat kami,
1. Kahar Muzakkir TTD
(Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI)
2. Ahmad Doli Kurnia Tandjung TTD
(Ketua Komisi II DPR RI)
3. Ahmad Muzani TTD
(Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI)
4. Desmond J. Mahesa TTD
(Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI)
5. Robert Rouw TTD
(Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI)
6. Saan Mustopa TTD
(Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
7. Cucun Ahmad Syamsurijal TTD
(Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI)
8. Yanuar Prihatin TTD
(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
9. Edhie Baskoro Yudhoyono TTD
(Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI)
10. Marwan Cik Hasan TTD
(Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI)
11. Jazuli Juwaini TTD
(Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI)
12. Saleh Partaonan Daulay TTD
(Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI)
13. Achmad Baidowi TTD
(Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI)
14. Syamsurizal TTD
(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

Recommended

Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptxDinamika Pemilu Di INdonesia.pptx
Dinamika Pemilu Di INdonesia.pptxDanialDarwis1
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)Muqowwil hujjaj
 
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...
Musni Umar: Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu Aman dan Dam...musniumar
 

More Related Content

Similar to Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf

PARTAI POLITIK
PARTAI POLITIKPARTAI POLITIK
PARTAI POLITIKsupriono
 
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Natasha Audi
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaLeni L
 
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptxHakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptxJanuajiWicaksono
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxDharwantoBandengan
 
Bab ii standar standar pemilu
Bab ii standar standar pemiluBab ii standar standar pemilu
Bab ii standar standar pemiluMuhammad Salim
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Eja Fahreza
 
Komisi pemilihan umum_ppt
Komisi pemilihan umum_pptKomisi pemilihan umum_ppt
Komisi pemilihan umum_pptasep_ramdan
 
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...SMAN 01 GIRI
 
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Publica Pos
 
Perkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasiPerkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasiRiris Ros Lina
 

Similar to Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf (20)

PARTAI POLITIK
PARTAI POLITIKPARTAI POLITIK
PARTAI POLITIK
 
Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
 
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
Presentasi Sejarah : Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, Masa Orde Baru,...
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Wita ti
Wita tiWita ti
Wita ti
 
Presentation11
Presentation11Presentation11
Presentation11
 
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptxHakekat Demokrasi Pancasila.pptx
Hakekat Demokrasi Pancasila.pptx
 
Kelahiran Orde Baru
Kelahiran Orde BaruKelahiran Orde Baru
Kelahiran Orde Baru
 
Pkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanyePkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanye
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
 
Bab ii standar standar pemilu
Bab ii standar standar pemiluBab ii standar standar pemilu
Bab ii standar standar pemilu
 
File
FileFile
File
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )
 
Pkn materi smstr1
Pkn materi smstr1Pkn materi smstr1
Pkn materi smstr1
 
Komisi pemilihan umum_ppt
Komisi pemilihan umum_pptKomisi pemilihan umum_ppt
Komisi pemilihan umum_ppt
 
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
 
Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4Tabloid Publica Pos Edisi 4
Tabloid Publica Pos Edisi 4
 
Perkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasiPerkembangan pada masa reformasi
Perkembangan pada masa reformasi
 

More from shirizkiku

Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfshirizkiku
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sialshirizkiku
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNshirizkiku
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfshirizkiku
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publikshirizkiku
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfshirizkiku
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkashirizkiku
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfshirizkiku
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfshirizkiku
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfshirizkiku
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023shirizkiku
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...shirizkiku
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022shirizkiku
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Primashirizkiku
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfshirizkiku
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfshirizkiku
 
Lampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdfLampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdfshirizkiku
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfshirizkiku
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022shirizkiku
 

More from shirizkiku (20)

Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdfLaporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
Laporan Rilis Survei Nasional_28 Maret 2019.pdf
 
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sialSE pedoman Etika Kecerdasan Artifi   sial
SE pedoman Etika Kecerdasan Artifi sial
 
SKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASNSKB Netralitas ASN
SKB Netralitas ASN
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
 
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual PublikHUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
HUT RI 78: Pedoman Identitas Visual Publik
 
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdfSEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf
 
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar GolkaHasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
Hasil Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golka
 
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdfBMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
BMN Ma'had Aly Andalusia.pdf
 
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdfKeppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
Keppres_Nomor_16_Tahun_2023.pdf
 
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdfSKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
SKB 3 Menteri ttg Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama & Lamp ok.pdf
 
Salinan TPPU
Salinan TPPUSalinan TPPU
Salinan TPPU
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
 
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
 
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai PrimaPutusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
Putusan Bawaslu terkait Gugatan Partai Prima
 
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdfPutusan 757 PRIMA PN.pdf
Putusan 757 PRIMA PN.pdf
 
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdfSikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
Sikap Dosen2 UGM tentang Prof Kehormatan_2_Jan_0951 (3).pdf
 
Lampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdfLampiran I SP SWI Februari.pdf
Lampiran I SP SWI Februari.pdf
 
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdfKeterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
Keterangan Pers Komnas HAM 01 2023.pdf
 
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022Permenag Nomor 73 Tahun 2022
Permenag Nomor 73 Tahun 2022
 

Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI.pdf

  • 1. Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kita patut bersyukur Indonesia terus mengalami kemajuan dan mencatatkan prestasi di berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan bidang politik. Sejak 1998, kita memasuki Era Reformasi, salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem politik demokrasi. Hingga saat ini, selama hampir 25 tahun, sistem demokrasi kita pun terus berkembang mencari bentuk yang semakin ideal seperti yang dikehendaki oleh rakyat, sebagai yang berdaulat, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu. Kita sudah menjalankan 5 kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus menyempurnakan sistem Pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya. Kita termasuk negara yang menganut sistem Pemilihan langsung, terutama dalam Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Juga dalam pemilihan legislatif, yang semuanya diatur dalam UUD 1945. Itulah juga yang menjadi dasar saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sejak itu, rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kewenangan partai politik semata. Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita. Perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi Partai Politik yang tetap harus dijunjung. Rakyat kita pun juga sudah terbiasa berpartisipasi denga cara berdemokrasi kita seperti itu. Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju, dan jangan kita biarkan setback, kembali mundur. Untuk itulah, kami dari: 1. Fraksi Partai Golkar 2. Fraksi Partai Gerindra 3. Fraksi Partai Nasdem 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
  • 2. 5. Fraksi Partai Demokrat 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 7. Fraksi Partai Amanat Nasional 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bersama-sama menyatakan sikap: 1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju; 2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia; 3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 2 Januari 2023 Hormat kami, 1. Kahar Muzakkir TTD (Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI) 2. Ahmad Doli Kurnia Tandjung TTD (Ketua Komisi II DPR RI) 3. Ahmad Muzani TTD (Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI) 4. Desmond J. Mahesa TTD (Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI) 5. Robert Rouw TTD (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI) 6. Saan Mustopa TTD (Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
  • 3. 7. Cucun Ahmad Syamsurijal TTD (Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI) 8. Yanuar Prihatin TTD (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) 9. Edhie Baskoro Yudhoyono TTD (Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI) 10. Marwan Cik Hasan TTD (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI) 11. Jazuli Juwaini TTD (Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI) 12. Saleh Partaonan Daulay TTD (Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI) 13. Achmad Baidowi TTD (Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI) 14. Syamsurizal TTD (Wakil Ketua Komisi II DPR RI)