1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak Abraham Lincoln mempopulerkan ungkapan bahwa demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the
people, by the people, and for the people), jargon tersebut kemudian menjadi
nilai-nilai universal sebagai indikator demokrasi dimana saja di permukaan bumi.
Demokrasi dari rakyat pada intinya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan
yang disalurkan melalui prosedur pemilu. Demokrasi oleh rakyat mensyaratkan
bahwa setiap proses politik, seperti pengambilan kebijakan pemerintah, harus
mengikut sertakan rakyat. Dan demokrasi untuk rakyat menjadi tolak ukur dimana
tujuan demokrasi itu dievaluasikan.
Untuk memilih sebahagian rakyat yang akan duduk di dalam pemerintahan
maupun parlemen maka perlu diadakannya suatu proses dan kegiatan, proses dan
kegiatan memilih itu disederhanakannya penyebutannya dengan pemilihan. Dalam
hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut tanpa ada pembedaan, maka dipakailah
istilah Pemilihan Umum (Pemilu). 1
Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan
pemilu, diharapkan warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung
selayaknya seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Rakyat
diharapkan paham dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang
sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan Negara.
Pemilihan Umum adalah salah satu pilar penting dari demokrasi, dan
merupakan pengejawantahan sistem demokrasi itu sendiri. Melalui Pemilu, rakyat
1
Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 4
2. memilih para wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur
pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan Pemilu hanya apabila memilih
wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen, namun ada pula negara yang
menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para pejabat tinggi negara.
2
Di sini
wakil rakyat yang muncul adalah atas usungan sebuah partai politik, jadi melalui
parpol lah rakyat dapat mengenal calon wakil rakyat tersebut. Tentunya parpol
memperkenalkan calonnya dengan memakai fungsi yang ada padanya, setelah itu
rakyat selaku pemilih akan berprilaku menentukan siap calon yang berhak lolos
melalui pilihannya.
Pemilu demokratis di Indonesia dilaksanakan pertama kali sejak tahun
1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Pemilu tahun 1955
dikatakan sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan. Pemilu
tahun 1971 merupakan pemilu pertama zaman Orde Baru diikuti oleh 10 partai
politik sampai akhirnya tahun 1975 terjadi fusi partai politik menjadi 3 yaitu :
Golkar, Partai Demokrasi Indonesia & Partai Persatuan Pembangunan.
Selanjutnya Pemilu 1977-1997 sudah tidak ’seru’ lagi alias mengalami
kemunduran karena di jaman Orde Baru, slogan pemilu LUBER (Langsung,
Umum, Bebas & Rahasia) itu tidak disertai pemilu yang JURDIL (Jujur & Adil)
sehingga banyak juga rakyat yang enggan menggunakan hak pilihnya atau
golongan putih (golput) karena sering ditemukannya indikasi kecurangan dalam
Pemilu.
3
Barulah pada tahun 1999, Indonesia menyelenggarakan lagi Pemilu
demokratis yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini merupakan pemilu
2
Teuku May Rudi, Pengantar Ilmu Politik.Bandung : PT Eresco, 1993, hal. 87
3
http://www.johanes.org/?p=225. (opini: Pemilu 2009 : “Ajang pembuktian Indonesia sebagai
negara demokrasi terbesardi dunia”.) Oleh Yohanes. Diakses pada tanggal 26 oktober 2009.
3. pertama pasca reformasi yang merupakan suatu perwujudan dari pemilu yang
bersih dari kecurangan seperti pemilu sebelumnya.
Kemudian pemilu ketiga pasca reformasi tahun 2009 yang baru saja
diselenggarakan masyarakat Indonesia pada tanggal 9 April 2009 dengan diikuti
oleh 38 partai nasional dan 6 partai lokal yang ada di Aceh dan lebih kurang
11.868 caleg untuk memperebutkan 560 kursi di DPR 132 anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-
2014.
4
Pemilu Legislatif yang dijadwalkan serentak diseluruh Indonesia pada
tanggal 9 april 2009, berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan diikuti
oleh 38 Partai politik, serta mekanisme tentang sistem suara terbanyak,
berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon
legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak,
bukan berdasarkan nomor urut seperti berlaku selama ini.
Dengan keputusan tersebut, memberikan implementasi terhadap kebijakan
hukum penetapan suara di setiap propinsi dalam penetapan calon-calon legislatif
untuk duduk di DPR, DPD dan DPRD, termasuk juga Propinsi Lampung Kab.
Lampung Timur dengan tiga zona pemilihan, yaitu : Lampung Kab. Lampung
Timur 1 (10 kursi),
2 (10 kursi) (Kec. Way Jepara, Batanghari NUban, Bandar Sribawono, Jabung,
Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Mataram Baru, Pasir Sakti, Pekalongan
dan Sukadana).
Berdasarkan pertarungan besar memperebutkan kursi legislatif masih
didominasi oleh partai-partai politik besar. Survei-survei nasional yang dilakukan
lembaga-lembaga survei pada tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan tiga
4. tempat teratas kemungkinan akan diperebutkan oleh PDI Perjuangan, Partai
Golkar, dan Partai Demokrat, diikuti partai-partai Islam seperti Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai
Persatuan Pembangunan, serta partai baru yakni Partai Hati Nurani Rakyat.
6
Dari prediksi tersebut, kemungkinan di setiap daerah di Indonesia partai-
partai politik tersebut akan saling mendominasi dalam proses perolehan suara,
walaupun tingkat persentase suara disetiap daerah pastinya akan berbeda-beda.
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi masing-masing partai politik
untuk bersaing dengan berbagai ideologi platform yang mereka usung.
Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi, khususnya di
Lampung Kab. Lampung Timur adalah keragaman suku bangsa yang tercermin
dalam pengelompokan berdasar agama dan wilayah permukiman terlihat cukup
nyata pula pengaruhnya dalam kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi
Lampung. Implikasi paling nyata terlihat dalam pergeseran komposisi penguasa
politik di
wilayah Lampung sepanjang penyelenggaraan pemilu di wilayah ini.
5
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_200
9. diakses pada tanggal27 November 2009.
6
Ibid.
5. Kabupaten Sukadana merupakan sebuah kabupaten yang masih berumur
muda di Indonesia. Sukadana sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung
adalah suatu daerah dengan jumlah persentase penduduk muslim di Sumut.
Mandailing Natal dengan mottonya “Madina yang Madani” jelas terlihat mencita-
citakan sebuah pencapaian tujuan dengan dilandaskan pada semangat kekuatan
religius yang fundamental, karena itulah relevan atau tidak maka Kab. Mandailing
Natal diberi julukan dan dikenal sebagai Serambi Makkahnya Sumut, pemberian
nama ini menjadi semakin relevan karena Madina merupakan tempat dimana
berdiri banyak pondok-pondok pesantren. Karena itulah Panyabungan sebagai
ibukota kabupaten dan kota-kota di Mandailing Natal dapat dikatakan sebagai
rangkaian kota santri di ruas jalur Lintas Sumatera.
Dengan jumlah mayoritas penduduknya adalah muslim, Madina dengan
tegas dikatakan merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan bahkan
semenjak kebijaksanaan politik Orde Baru melakukan fusi-fusi terhadap partai
politik. Bahkan dapat dikatakan hampir dari seluruh pelaksanaan pemilu yang
pernah dilaksanakan, PPP di Madina selalu menjadi penyumbang suara yang
sangat signifikan. Karena itulah ketika reformasi digulirkan dengan tidak ingin
secara ekstrim menuduh bahwa pada masa lampau pelaksanaan pemilu adalah
merupakan sebuah dagelan politik semata, maka Madina dengan spontan pada
Pemilu 1999 meraup sembilan kursi di DPRD. Bahkan memasuki Pemilu 2004,
PPP berhasil mendudukkan kadernya sebagai ketua DPRD Kab. Madina dan
memiliki kekuatan satu fraksi di gedung DPRD.
6. Daya pikat Partai Persatuan Pembangunan di Madina dapat dikatakan
kental terasa, hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan seperti “Ka’bah I ma
ita pili amang arana I do na maroban ita tu sarugo” ungkapan ini berarti
(Ka’bah/PPP itulah yang kita pilih nak karena itulah sebagai penghantar kita tuk
sampai ke surga), dari ungkapan tadi dapat kita tangkap betapa ideologisnya
rakyat Madina dengan PPP.
Namun realita di lapangan sangat jelas berbeda dan banyak sekali ditemui
perbedaan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang jelas merupakan partai
politik yang berplatform Islam, nyatanya hanya mendulang suara sangat kecil, dan
anehnya ini justru terjadi di daerah dengan basis massa Islam Tradisional. Di
kabupaten Mandailing Natal, yang notabene daerah basis terbesar suara di
Lampung Kab. Lampung Timur perolehan suara PPP jatuh merosot drastis dari
dua Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu Legislatif kemarin, PPP hanya mampu
meraih 2 kursi, Golkar berhasil meraih 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Hanura 4 kursi,
PKS 4 kursi, PKB 4 kursi, PAN 3 kursi, PKPI 2 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi,
PDK 2 kursi, Barnas 1 kursi, PKNU 1 kursi, pelopor 1 kursi, PBR 1 kursi, PMB 1
kursi dan 1 kursi untuk RepublikaN.
Pada pemilu sebelumya (tahun 2004) keberadaan PPP di Lampung Kab.
Lampung Timur dan Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi basis PPP
ternyata goyah pada Pemilu 2009. Posisi PPP di daerah ini turun ke nomor
dua dengan perolehan
17.814 suara. Padahal, pada Pemilu 1999 Mandailing Natal bisa mendulang suara
untuk PPP hingga 47.231 suara.
7
7
http://klikpolitik.blogs pot.com/2008/01/analisis-partai.ht ml. (opini oleh Sultani : PPP dan
Eksistensinya Yang Kian tergerus ) diakses pada tanggal27 Oktober 2009.
7. Pada Pemilu legislatif DPRD tahun 2004, PPP di kabupaten Mandailing
Natal hanya berhasil meraih 5 kursi sama dengan perolehan partai Golkar dengan
jatah 5 kursi juga. Sisanya kursi legislatif dibagi pada partai-partai baru. Hal ini
sangat kontras kita lihat pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, dimana PPP hanya
mampu meraih 9.417 suara atau 5,86 % dengan hanya mendapatkan 2 kursi di
DPRD Kabupaten Madina.
Dari hasil perolehan suara tersebut, menjadi tanda tanya besar, mengapa
justru partai politik yang beraliran nasionalis yang menang di wilayah yang
notabene berbasis massa Tradisionalis Islam, Bukan Justru PPP atau partai
lainnya yang benar-benar berplatform Islam sebagai ideologi partai. Hal ini dapat
dilihat bahwa dalam dua pemilu terkahir (2004 dan 2009) Golkar yang notabene
beraliran nasionalis lah yang menang di daerah yang mayoritas mandailing
muslim tersebut. Bukankah selama ini Kabupaten Mandailing Natal merupakan
Basis Massa Islam terbesar PPP di Lampung Kab. Lampung Timur.
Sekilas dari paparan latar belakang diatas, maka ketertarikan saya dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kekalahan PPP sebagai Partai dengan Ideologi Islam di Kabupaten Mandailing
Natal yang selama ini menjadi basis massa kekuatan PPP di Lampung Kab.
Lampung Timur.
Penelitian ini selanjutnya difokuskan pada usaha-usaha mengetahui,
afiliasi kecenderungan paradigma perubahan Perilaku Pemilih masyarakat,
khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal ( Lampung Kab. Lampung
Timur ). Selanjutnya untuk memperoleh data-data konkret dan signifikan dengan
penelitian saya ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mandailing
Natal.
8. 1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa
masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan
perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang
menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau
dicari jalan pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan
pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan
diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. 8
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah
diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :
“ Faktor-faktor apa yang menyebabkan kekalahan PPP di Kabupaten
Mandailing Natal yang selama ini merupakan basis suara dari PPP.”
1.3 Pembatasan Masalah
Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk
dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan
masalah dalam penelitian ini, adalah ;
“ Meneliti kecenderungan pergeseran Perilaku Pemilih masyarakat dari
sebelumnya massa tradisionalis Islam ke massa nasionalis dari tolak ukur Pemilu-
pemilu sebelumnya (2004-2009)”
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :
8
Husani Usman dan Purnomo. Metodologi Penelitian Sosial,Bandung : Bumi Aksara. 2004, hal.
26.
9. 1. Untuk mengetahui, faktor-faktor apa yang mempengaruhi Perilaku
Pemilih Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal terhadap
kecenderungannya memilih Partai beraliran Nasionalis ketimbang Partai
yang beraliran Islam.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terkait sehingga menyebabkan
Kekalahan Partai PPP Di Kabuapaten Mandailing Natal yang
sebelumnya merupakan lumbung suara dari partai PPP.
3. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan ini menjadi media bagi
penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di Departemen
Ilmu Politik dan memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian
dalam kajian-kajian Ilmu Politik.
4. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana
di bidang Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Kab. Lampung Timur.
1.4.2 Manfaat Penelitian
Setiap penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat, terlebih lagi
untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu yang menjadi manfaat dari
penelitian ini adalah :
1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan
penulis dalam meneliti Fenomena Politik yang terjadi, sehingga
menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah
Khazanah kepustakaan politik
3. Sebagai rujukan bagi Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU.
10. 1.5 Kerangka Teori
1.5.1 Partai Politik
Menurut Joseph Laporambara dan Myron Weiner yang dikutip oleh
Koiruddin dalam bukunya Parai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, partai
politik merupakan a creature of modern and modernizing political system. Partai
politik memang lahir dan berkembang ketika gejala modernisasi sedang
berkembang di Eropa, setelah revolusi industri. Dalam awal perkembangan partai
politik dapat diuraikan sebagai berikut :9
a. Ia merupakan salah satu indikator gejala modernisasi masyarakat,
dimana telah terjadi ledakan partisipasi masyarakat dan pemindahan
hak-hak politik kepada masyarakat semakin luas.
b. Teori situasi historis, dimana kemudian partai politik berkaitan
dengan krisis yang terjadi di dalam suatu masyarakat.
Proses pembentukan dan latar belakang berdirinya partai politik menurut
Maurice Duverger, dapat dilihat menjadi dua karakter :
1. Partai politik yang berdiri atas dorongan individu per individu yang
memiliki kesepahaman, kesamaan pandangan, dan suatu ideologi, maka
mereka sepakat mendirikan partai politik tersebut. Keanggotaannya, orang
per orang mendaftar mewakili dirinya sebagai unsur insan politik.
2. Partai politik merupakan penjelmaan dari banyak unsur organisasi yang
karena merasa perlu untuk membangun kekuatan politik bersama
(beraliansi) untuk tujuan suatu perjuangan politik maka organisasi-
organisasi yang sepemahaman itu sepakat mendirikan partai politik.
9
Koirudin, Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal.5
11. Keanggotaannya, semua anggota organisasi-organisasi yang berhimpun
tersebut otomatis dinyatakan sebagai anggota partai politik, kecuali secara
perorangan yang tidak setuju dapat saja tidak mengakui keberadaan partai
politik dan ia menyalurkan aspirasi kepada partai lain.
Adapun pengertian partai politik dari berbagai tokoh dapat disebutkan
antara lain menurut Miriam Budiarjo, yaitu :
”Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) secara
konstitusional untuk melaksanakan beberapa
kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.”10
Sedangkan menurut Sigmund Newman, partai politik adalah
“organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku
politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang
memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan
pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh
dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang
mempunyai pandangan yang berbeda-beda.”11
Pengertian tentang partai politik lainnya secara normatif dimuat dalam
berbagai peraturan kepartaian yang ada dan pernah ada. Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 pada Bab I ( Ketentuan
Umum), yang bunyinya sebagai berikut :
” Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1978, hal
160
11
Ibid., hal. 161
12. Universitas Sumatera Utara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945”.
12
1.5.2 Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian adalah pola prilaku dan interaksi di antara sejumlah
partai politik dalam sebuah sistem politik. Mengacu pada pendapat Maurice
Duverger dalam bukunya yang berjudul Political Parties,
13
menggolongkan
sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan
sistem multi partai. Penggolongan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai
dapat dikemukakan seperti berikut. Bentuk partai tunggal (totaliter, otoriter dan
dominan), sistem dua partai dominan dan bersaing dan sistem multi partai. Dalam
negara yang menerapkan bentuk partai tunggal totaliter terdapat satu partai yang
tak hanya memegang kendali atas militer terdapat satu partai yang tidak hanya
memegang kendali atas militer dan pemerintah, tetapi juga menguasai seluruh
aspek kehidupan masyarakat. Partai tunggal totaliter biasanya merupakan partai
doktriner dan diterapkan di negara-negara komunis dan fasis.
Bentuk partai tunggal otoriter adalah suatu sistem partai yang di dalamnya
terdapat lebih dari satu partai besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat
untuk memobilisasi masyarakat dan mengesahkan kekuasaannya sedangkan
partai-partai lain kurang dapat menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi oleh
penguasa. Bentuk partai tunggal yang otoriter biasanya diterapkan di negara-
negara berkembang yang menghadapi masalah-masalah integrasi nasional dan
keterbelakangan ekonomi. Partai tunggal yang otoriter digunakan sebagai wadah
persatuan segala lapisan dan golongan masyarakat, dan sebagai alat untuk
12
UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
13
Koirudin, Op.Cit., hal.167
13. Universitas Sumatera Utara
memobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh penguasa.
Apabila dalam bentuk partai tunggal totaliter, partailah yang menguasai
pemerintahan dan militer maka dalam bentuk tunggal otoriter pemerintahan dan
militer yang menguasai partai. Partai Uni Nasional Afrika Tanzania (UNAT), dan
Partai Aksi Singapura merupakan contoh partai otoriter.
Bentuk partai tunggal dominan tetapi demokratis adalah suatu sistem
kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai, namun satu partai saja
yang dominan (secara terus menerus mendapat dukungan untuk berkuasa),
sedangkan partai-partai lain tidak mampu menyaingi partai yang dominan,
walaupun terdapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan melalui
pemilihan umum. Partai yang dominan itu biasanya lebih dahulu muncul untuk
membina bangsa dan mengorganisasikan pembangunan ekonomi, dibandingkan
dengan partai-partai lain yang muncul beberapa dekade kemudian untuk
mengoreksi dan menyaingi partai dominan. Ketika partai-partai oposisi muncul,
partai dominan sudah berakar dalam masyarakat dan organisasinya sudah
melembaga. Partai liberal di Jepang merupakan contoh partai dominan tetapi
demokratik.
Sistem dua partai merupakan sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat
dua partai yang saling bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan
kewenangan pemerintah melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini terdapat
pembagian tugas diantara kedua partai yaitu partai yang memenangkan pemilihan
umum menjadi partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah dalam
pemilihan umum mengambil peran sebagai kekuatan oposisi yang loyal sebagai
kontrol atas partai yang menang. negara yang menerapkan sistem dua partai
14. Universitas Sumatera Utara
bersaing adalah Amerika Serikat (Partai Republik dan Partai Demokrat) dan
Australia (Partai Liberal dan Partai Buruh).
Sistem multipartai merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua partai
yang dominan. Sistem ini merupakan produk sari struktur masyarakat yang
majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan
masyarakat cederung memelihara keterkaitan dengan asal-usul budaya dan
memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik sendiri. Karena banyak partai
bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan
umum maka yang sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau
lebih partai yang sama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk
mencapai konsensus diantara partai yang berkoalisi itu memerlukan tawar-
menawar (bargaining) dalam hal program dan kedudukan menteri.
Partai politik pada umumnya juga dapat diklasifikasikan menurut
komposisi dan fungsi keanggotaannya ke dalam dua bagian, yaitu :
a. Partai Massa
Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah
anggota dengan elite kepemimpinan yang diseleksi secara ketat, oleh karena
itu partai ini biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari aliran-aliran
politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya dalam
memperjuangkan program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan
dari partai massa adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang
bernaung di bawah partai ini cenderung untuk memaksakan kepentingan
masing-masing, terutama pada saat krisis, sehingga persatuan dalam partai
15. Universitas Sumatera Utara
dapat melemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan
memisahkan diri dan mendirikan partai baru.
b. Partai Kader
Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja
anggotanya. Proses seleksi terhadap anggota-anggota partai dilakukan secara
ketat dengan memperhatikan berbagai aspek seperti keterampilan, prestise,
pengalaman politik, serta pengaruh-pengaruhnya yang diharapkan bisa
menarik pendukung/pemilih sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Pimpinan
partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan
mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya
yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.
14
1.5.3 Prilaku Politik
Prilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Prilaku politik dapat
dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, ada pihak yang
memerintah, ada pula yang menaati pemerintah, yang satu mempengaruhi, yang
lain menentang, dan hasilnya kompromi, yang satu menjanjikan, yang lain merasa
kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar menawar, yang satu
memaksakan putusan berhadapan dengan pihak yang lain, yang mewakili
kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan, yang satu menutupi kenyataan
yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat atau yang akan mempermalukan),
pihak lain berupaya memaparkan yang sesungguhnya, dan mengajukan tuntutan,
14
Ibid., hal.166
16. Universitas Sumatera Utara
memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang akan terjadi. Semua hal
diatas merupakan prilaku politik. 15
Dalam pelaksanaan pemilu di suatu negara ataupun dalam pelaksanaan
pilkada langsung di suatu deaerah, prilaku politik dapat berupa prilaku masyarakat
dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada
tersebut hal ini juga yang membuat digunakannya teori prilaku politik dalam
proposal penelitian ini.
Prilaku politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu :16
1. Prilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah
2. Prilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok)
Yang disebutkan pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan
menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi
pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan
pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang
dilakukan oleh warga negara biasa (individu maupun kelompok) disebut sebagai
partisipasi politik.
Dalam melakukan kajian terhadap prilaku politik, dapat dipilih tiga unit
analisis, yakni :
1. Aktor Politik yang meliputi aktor politik, aktivis politik, dan
individu warga negara biasa.
2. Agregasi Politik yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti
partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintah.
15
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,Jakarta : Grasindo, 1999, hal 15-16
16
Ibid., hal 16
17. Universitas Sumatera Utara
3. Tipologi Kepribadian Politik yaitu kepribadian pemimpin, seperti
otoriter, Machiavelist dan demokrat.
Ada empat faktor yang mempengaruhi prilaku politik aktor politik
(pemimpin, aktivis, dan warga biasa). Pertama, lingkungan tidak langsung, seperti
sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Faktor kedua,
lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk
kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok
pergaulan. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu merupakan
faktor yang ketiga, faktor keempat adalah faktor sosial politik langsung yang
berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika
akan melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran
seseorang, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala
bentuknya.
17
1.5.4 Partisipasi Politik
Digunakannya teori partisipasi politik dalam proposal penelitian ini adalah
karena, tingkat partisipasi politik adalah yang menentukan apakah pemilu ataupun
pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi
pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilu ataupun pilkada semakin tinggi.
Dalam analisa politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah
yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-
negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya
memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan
berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin
17
Ibid., hal 132
18. Universitas Sumatera Utara
berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-
keputusan mengenai kebijakan-kebijakan umum. 18
Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik.
Herbert McClosky berpendapat bahwa :
”partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari
warga masyarakat melalui mana mereka mengambil
bagian-bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara
langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan
kebijakan umum.”19
Berikut ini dikemukakan sejumlah ”rambu-rambu” dalam proses Partisipasi
Politik :
20
Pertama, partisipasi politik berupa kegiatan atau prilaku luar individu
warga negara biasa yang dapat diamati, bukan prilaku dalam yang berupa sikap
dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam
prilakunya.
Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah
selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternatif
kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik
yang dibuat pemerintah.
Ketiga, kegiatan berhasil (efektif) maupun gagal mempengaruhi
pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung
yaitu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan
18
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. hal 367
19
Ibid.
20
Ramlan Surbakti. Op.Cit., hal.141
19. Universitas Sumatera Utara
dengan cara tidak langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan
menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.
Kelima, mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa
kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka,
dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan,
demonstrasi, mogok, kudeta, revolusi, dan sebagainya.
Pada negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak
partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat
partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik
dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat
partisipasi politik juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki
keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu
negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga
terhadap masalah politik, selain itu rendahnya pastisipasi politik juga
menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.
:
21
Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu
1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input
politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul
mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan
perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih
pemimpin pemerintahan.
21
Ibid., hal.143
20. Universitas Sumatera Utara
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output
politik. Pada masyarakat yang termasuk ke dalam jenis partisipasi ini
hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.
Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kedua
kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan
sistem politik dari apa yang mereka cita-citakan. Kemudian kelompok tersebut
apatis (golput).
Kategori partisipasi politik menurut Milbrath adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Gladiator meliputi :
a. memegang jabatan publik atau partai
b. menjadi calon pejabat
c. menghimpun dana politik
d. menjadi anggota aktif suatu partai
e. menyisihkan waktu untuk kampanye politik
2. Kegiatan transisi meliputi :
a.mengikuti rapat atau pawai politik
b. memberi dukungan dana partai atau calon
c. jumpa pejabat publik atau pemimpin politik
3. Kegiatan menonton meliputi :
a. memakai simbol/identitas partai/organisasi politik
b. mengajak orang untuk memilih
c. menyelenggarakan diskusi politik
d. memberi suara
21. Universitas Sumatera Utara
4. Kegiatan apatis/masa bodoh.
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :
1. kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai
warga negara
2. kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap
pemimpinnya.
Beradasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu :
22
1. Partisipasi politik aktif kiha memiliki kesadaran dan kepercayaan politik
yang tinggi
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik
rendah
3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan
kepercayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi,
sedangka kepercayaan politiknya rendah.
1.5.5 Perilaku Pemilih
Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para
kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian
memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. 23
Dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada yaitu mereka yang telah
mendaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih
dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.
Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi
22
Ibid., hal.144
23
Firmanzah, Marketing Politik,Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2007, hal.102
22. Universitas Sumatera Utara
tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai
politik dan seorang pemimpin. 24
Menurut Brennan dan Lomasky serta Fiorina menyatakan bahwa
keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku ”ekspresif”. Perilaku ini tidak
jauh berbeda dengan perilaku suporter yang memberikan dukungan pada sebuah
tim sepakbola. Menurut mereka, perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh
loyalitas dan ideologi. 25
Keputusan politik untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan
terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon
pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan
suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin
tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yan telah mereka
berikan.
Perilaku pemilih juga syarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai
politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang
saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan
pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan
mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi yang sama
dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang
berseberangan dengan mereka.
Him Melwit menyatakan bahwa perilaku pemilih merupakan pengambilan
keputusan yang bersifat instan, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak
24
Ibid.,
25
Ibid., hal. 105
23. Universitas Sumatera Utara
berbeda dengan pengambilan keputusan lain. 26
Jadi tidak tertutup kemungkinan
adanya pengaruh dari faktor-faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusan
memilih, seperti faktor partai politik yang mendukung pasangan calon, citra
kandidat ataupun figur kandidat tersebut.
Perilaku Pemilih dapat dianalisis dengan menggunakan empat pendekatan,
yaitu :27
1. Pendekatan Sosiologis
Di lingkungan ilmuwan sosial di Amerika Serikat, model sosiologis
awalnya dikembangkan oleh Mazhab Columbia, yaitu The Columbia School of
Electoral Behavior. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa
karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai
pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang.
Pendekatan sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih dalam
respon politiknya adalah status sosio ekonomi, afiliasi religius. Dengan kata lain,
pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama,
keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen pemilih secara historis.
2. Pendekatan Psikologis
Model ini dikembangkan oleh Mazhab Michigan. The Michigan Survey
Research Centre. Pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai
determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan karakter
sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi
26
Muhammad Asfar, Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Prilaku Pemilih, dalam Jurnal Ilmu
Politik Edisi no. 16. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal.52
27
Adman Nursal, Political Marketing :Strategi Memenangkan Pemilu,Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2004, hal. 54
24. Universitas Sumatera Utara
dan kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam
mempengaruhi perilaku politik seseorang, karena itu pendekatan ini menekankan
pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada
suatu partai politik, isu-isu dan kandidat-kandidat.
3. Pendekatan Rasional
Pendekatan ini menempatkan pemilih pada suatu keadaan yang bebas, di
mana pemilih pemilih melaksanakan perilaku politik dengan pikiran rasionalnya
dalam menilai calon/kandidat yang terbaik menurut rasionalitas yang dimilikinya.
Model ini ingin melihat perilaku pemilih sebagai produk kalkulasi untung rugi.
Mayoritas pemilih biasanya selalu mempertimbangkan faktor untung rugi
dalam menentukan pilihannya terhadap calon yang dipilih. Seorang pemilih
rasional adalah pemilih yang menghitung untung rugi tindakannya dalam memilih
calon.
Sebuah pilihan tindakan dikatakan menguntungkan bila ongkos yang
dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut lebih rendah daripada
hasil tindakan itu sendiri. Sebaliknya, sebuah tindakan tersebut rugi bila ongkos
untuk mendapatkan hasil itu lebih tinggi nilainya ketimbang hasil yang diperoleh.
Berbeda dengan 2 pendekatan di atas yang menempatkan pemilih pada
ruang kosong, di mana pemilih tidak menentukan perilaku politik pada saat di
bilik suara, akan tetapi perilaku politik telah ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya
dengan mengacu pada dua pendekatan di atas. Pada pendekatan rasional, perilaku
politik dapat terjadi kapan saja, dan dapat berubah sesuai dengan rasionalitasnya,
bahkan keputusan dalam menentukan pilihan dapat berubah dibalik bilik suara.
25. Universitas Sumatera Utara
4. Pendekatan Domain Kognitif
Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku
pemilih. Newman dan Sheth mengembangkan model perilaku pemilih
berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. 28
Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif
yang berbeda dan terpisah, yaitu :
a. Isu dan Kebijakan Politik
Komponen ini mempresentasikan kebijakan atau program yang
diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang
pemilu.
b. Citra Sosial
Komponen ini adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai
”berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergabung sebagai apa sebuah partai
atau kandidat politik. Citra sosial dapat terjadi oleh banyak faktor, diantaranya
demografi (meliputi usia, gender, dan agama). Sosio ekonomi (meliputi pekerjaan
dan pendapatan). Kultural dan etnik dan politis-ideologi.
c. Perasaan emosional
Yaitu dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau
kontestan yang ditunjuk oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
d. Citra kandidat
Yaitu mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan yang dianggap
sebagai karakter kandidat.
28
Adman Nursal, Ibid., hal. 69
26. Universitas Sumatera Utara
e. Peristiwa mutakhir
Hal ini mengacu pada himpunan peristiwa, isu dan kebijakan yang
berkembang menjelang dan selama kampanye.
f. Peristiwa personal
Ini mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang dialami secara
pribadi oleh seorang kandidat misalnya skandal seksual, bisnis dan sebagainya.
g. Faktor-faktor epistemik
Yaitu isu-isu pemilihan yang sfesifik yang dapat memicu keingintahuan
para pemilih mengenai hal-hal baru.
1.5.6 Orientasi Pemilih
29
1. Orientasi Policy-Problem-Solving
Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata policy-problem-
solving yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu
menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih
akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang
memiliki kepekaan terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan-kejelasan
program kerja partai politik atau kontestan pemilu yang arah kebijakannya tidak
jelas akan cenderung tidak terpilih.
2. Orientasi Ideologi
Pemilih yang cenderung mementingkan ideologi suatu partai atau
kontestan, akan lebih mementingkan ikatan ”ideologi” suatu partai atau kontestan,
akan lebih menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya,
norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai atau kontestan
29
Agung Wibawanto,Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat,Yogyakarta : Pembaruan, 2005,
hal. 58
27. Universitas Sumatera Utara
pemilu, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai atau
kontestan tersebut.
1.5.7 Jenis-Jenis Pemilih30
1. Pemilih Rasional
Pemilih jenis ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap policy-problem-
solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih
mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dalam
program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai
atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon
atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang
terjadi.
Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan
ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang
terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan
oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.
2. Pemilih Kritis
Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pemilih
pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan
permasalahan yang sedang dihadapi sebuah negara atau daerah manapun
tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.
Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu
pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk
menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan
30
Ibid., hal. 65
28. Universitas Sumatera Utara
selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah
dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik terlebih
dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai politik/kontestan
baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi
pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya
mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi)
dengan kebijakan yang dibuat.
3. Pemilih Tradisional
Pemilih jenis ini memiliki oreintasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu
melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang
terpenting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat
mengutamakan kedekataan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama
sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu.
Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan,
pendidikan, dan lainnya, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini
sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki
loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh
seorang kontestan pemilu atau partai politik merupakan suatu kebenaran yang
tidak bisa ditawar lagi.
4. Pemilih Skeptis
Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan
sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan
sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi
dalam pemilu, biasanya mereka melakukan secara acak. Mereka berkeyakinan
29. Universitas Sumatera Utara
bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak
akan ada perubahan yang berarti yang dapat terjadi bagi kondisi daerah/negara.
Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nanti harus
bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih tersebut,
yaitu tentunya melalui kampanye dalam berbagai cara. Karena dengan memahami
jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi
semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang
ada. Untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh
ataupun hal-hal yang membuat setiap jenis pemilih diatas mau mendukung
mereka dalam pemilu.
I. 6 METODOLOGI PENELITIAN
Metode Penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang
perlu diterapkan dan diperhatikan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. 31
Pembahasan langkah prosedural yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran
dan tujuan penelitian harus memasukkan pembenaran atas metode yang dipilih
dan juga harus memperlihatkan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumber
daya yang tersedia. 32
Oleh sebab itu peneliti menggunakan metodologi penelitian
sebagai berikut.
1.6.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode
deskriptif diartikan sebagai prosedur masalah yang diselidiki, dengan
menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian baik individu,
31
Dolet Unaradjan, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial,Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 1.
32
Bruce A. Chadwick, Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial,oleh Dr. Sulistia, M.L.
(penerjemah), (Semarang: IKIP Semarang Press, tp.thn.), hal. 46.
30. Universitas Sumatera Utara
lembaga masyarakat dan sebagainya berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan
sebagaimana adanya.
1.6.2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan
lainnya. 33
Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan-kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung
hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode ini lebih
peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 34
Penelitian kualitatif berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan,
mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif,
mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya
pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan
proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat
kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat
sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak. 35
33
Anslelm Strauss,Dasar-dasar Penelitian Kualitatif,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 4.
34
Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,Bandung:Rosdakarya, 1991, hal. 5
35
Ibid, hal. 27.
31. Universitas Sumatera Utara
1.6.3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Lampung Kab. Lampung Timur.
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data
Data adalah segala keterangan atau informasi yang mengenai segala hal
yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa metode yang biasa
digunakan untuk mengmpulkan data antara lain library research (penelitian
pustaka) sering juga disebut dengan metode documenter/dokumentasi, dan field
research (penelitian lapangan) seperti : wawancara (interview), observasi
(observasion)36
. Untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini maka
dilakukan dengan cara :
1. Observasi: yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara
langsung terhadap kegiatan-kegiatan terjadi dilapangan sehingga didalam
penelitian ini didapat gambaran mengenai kondisi objek penelitian.
2. Wawancara mendalam, merupakan upaya menggali informasi dengan
melakukan tanya jawab secara lisan dan terhadap individu-individu yang
nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga. Tanya
jawab yang dilakukan bersifat bebas yang dilakukan kepada masyarakat
yang bersangkutan dengan menanyakan pandangan mereka tentang
Pemilu legislatif 2009
3. Dokumentasi adalah data yang mendukung penelitian ini baik berupa
buku, bulletin, foto,yang semua untuk memudahkan penulisan ini.
36
Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian,Jakarta: PT Grafindo Pers ada,2000, hal. 130
32. Universitas Sumatera Utara
1.6.5 Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan dengan penyusunan data dengan naratif, dan mereduksi
data yang telah didapatkan, menyajikan kembali data, mentabulasi data dengan
matrik, dan memverifikasikan data dengan deskriptif.
Data-data dan informasi yang telah didapatkan disusun dalam pola kategori
dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema. Data-data yang
diperoleh dari observasi, interview maupun data-data pelengkap, dikumpulkan
dan diklasifikasikan sesuai dengan tema kajian permasalahan. Setelah itu
dilakukan analisis berupa penginterpretasian data tersebut dengan bantuan data-
data sekunder, dan diuraikan dalam bentuk diagram dan matrik sehingga bisa
menghasilkan uraian yang terperinci.
33. Universitas Sumatera Utara
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan
permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian,
dan sistematika penulisan.
BAB II : DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum
deskripsi lokasi penelitian seperti sejarah PPP, ideologi,
keanggotaan, struktur organisasi DPC PPP Kabupaten
Madina Lampung Kab. Lampung Timur, pengambilan
keputusan pada. Serta juga turut melampirkan
kondisi objektif di Kabupaten Madina
BAB III : ANALISA HASIL PENELITIAN
Bab ini berisikan hasil analisa dari penelitian yang telah
dilakukan, antara lain tentang analisa mengapa terjadi
kekalahan di tubuh PPP dalam Pemilu Legislatif 2009 di
Kab. Madina.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari
penelitian yang dilakukan.
