Desentralisasi masa kolonial 3a

1. DESENTRALISASI PADA MASA
KOLONIALISME DI INDONESIA

2. REGERINGS REGLEMENT (RR) 1854
(STAATSBLAAD 1855 NO. 2)
• Mengatur penyelenggaraan pemerintahan kolonial Belanda
di Indonesia.
• Belum mengenal adanya desentralisasi pemerintahan.
• Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara
sentralistik dan monopolistik oleh Gubernur Jenderal.
• Yang ada hanya wilayah administratif yang disebut
onderafdeling, gewesten, afdeling dan
• Sepanjang keadaan mengijinkan maka rakyat bumiputera
dibiarkan dibawah pimpinan langsung kepala-kepalanya
baik yang diangkat oleh Pemerintah mapun yang diakui,
berada di bawah pengawasan sesuai ketentuan … (psl 67)
Desentralisasi masa kolonial 2

3. DESENTRALISATIE WET 1903
1. Memberikan peluang dibentuknya satuan
pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri.
2. Dibentuknya Local Raad (Dewan Daerah), anggotanya
sebagian diangkat dan sebagian dipilih.
3. Berhak membentuk peraturan setempat yang belum
diatur oleh PHB.
4. Namun Pemerintah Daerah hampir tidak mempunyai
kewenangan yang berarti.
Desentralisasi masa kolonial 3

4. WET OP DE BESTUURSHERVORMING 1922
(UU Reformasi Tata Pemerintahan)
• MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIE,
REGENTSCHAP, STADSGEMEENTE DAN
GROEPMENEENSCHAP.
• PEMERINTAHAN SEHARI-HARI DIJALANKAN OLEH
GOUVERNEUR UNTUK PROVINCIE, REGENT UNTUK
REGENTSCHAP (Kabupaten) DAN BURGERMEESTER
UNTUK GEMEENTE (Komunitas).
Desentralisasi masa kolonial 4

5. WET OP DE BESTUURSHERVORMIN 1922
• TERDAPAT PULA PEMERINTAHAN YANG MERUPAKAN
PERRSEKUTAN ASLI MASY SETEMPAT. YANG DISEBUT
ZELFBESTUURENDE LANDSCHAPPEN SEPERTI DESA, HUTA,
NAGARI, DLL YANG DIATUR DENGAN IGO (INLANDSCHE
GEMEENTE-ORDONANTIE) UNTUK DESA DI JAWA DAN “IGO
BUITENGEWESTEN” (IGOB) UNTUK LUAR JAWA.
• TERDAPAT PULA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN YANG
SUDAH ADA SEBELUM KEDATANGAN KAUM KOLONIAL
YANG DIIKAT DENGAN SEJUMLAH KONTRAK POLITIK BAIK
YANG BERSIFAT KONTRAK PANJANG (LANGE VERKLARING)
MIS: KASUNANAN SURAKARTA, MAUPUN KONTRAK
PENDEK (KORTE VERKLARING) MIS : KERAJAAN GOA, DLL.
Desentralisasi masa kolonial 5

6. DESENTRALISASI
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
• WILAYAH HINDIA BELANDA DIBAGI KEDALAM TIGA
WILAYAH KEKUASAAN MILITER :WILAYAH JAWA
DAN MADURA , WILAYAH SUMATERA, WILAYAH
TIMUR (SULAWESI, KALIMANTAN, SUNDA KECIL DAN
MALUKU).
• OSAMUSEIREI (UU) NO. 27 TAHUN 1942) MENGATUR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
• TIGA TINGKATAN PEMERINTAH DAERAH : SYUU
DIPIMPIN OLEH SYUUTYOOKAN, KEN DIPIMPIN
KENTYOO, SI DIPIMPIN SITYOO.
• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
SENTRALISTIK DAN MILITERISTIK.
Desentralisasi masa kolonial 6

7. DESENTRALISASI
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
• LOCAL RAAD DIHAPUSKAN DAN PEMDA HAMPIR
SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI WEWENANG.
• KARENA KETERBATASAN PERSONIL KOLONIAL
JEPANG TETAP MEMANFAATKAN PARA
”PANGREHPRAJA” MULAI DARI RESIDEN SAMPAI
“RT/RW” UNTUK MENJALANKAN PEMERINTAHAN.
Desentralisasi masa kolonial 7