Dasar-dasar MIPA tentang Permasalahan Pendidikan di Indonesia

1. Disusun oleh: Eni Folia
A1C311051
KURANGNYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA
1

2. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek
penting yaitu persamaan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan dan keadilan dalam
memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat.
Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua
penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan
pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan
telah adil jika antar kelompok bisa menikmati
pendidikan secara sama.
2

3. Menurut UUD 1945 pemerintah berkewajiban
memenuhi hak warganegara dalam memperoleh
pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa.
Ini berati pemerintah harus bisa memberikan
pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia bukan
hanya untuk rakyat tertentu yang mampu sedangkan
untuk rakyat yang kurang mampu tidak memperoleh
pendidikan.
Pemerintah bertanggung jawab dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan
kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan
kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa.
3

4. Tercantum juga dalam UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1)
menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara
tanpa diskriminasi”.
4

5. Kondisi pendidikan di Indonesia saat masih belum merata.
Misalnya saja di kota-kota besar, disana sarana dan prasarana
pendidikan sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya
mengandalkan sarana dan prasarana seadanya.
Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal
pendidikannya. Daerah-daerah di Indonesia timur bukan hanya
sarana dan prasarana yang kurang tapi juga kurangnya tenaga
pengajar sehingga sekolah-sekolah disana masih membutuhkan
guru-guru dari daerah-daerah lain.
Ada juga warganegara Indonesia yang tinggal di kota-kota
besar tapi karena mereka termasuk ke dalam warganegara yang
kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan
pendidikan. Kebanyakan anak-anak kurang mampu ini yang
masih wajib mendapat pendidikan sudah harus bekerja untuk
membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya.
5

6. Untuk peningkatan pemerataan pendidikan,
terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan
masyarakat terpencil, sejak tahun 1984, pemerintah
Indonesia secara formal telah mengupayakan
pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan
dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun
mulai 2 Mei 1994. Upaya-upaya ini nampaknya lebih
mengacu pada perluasan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan.
6

7. Beberapa upaya lain dari pemerintah dalam melakukan
pemerataan pendidikan yaitu :
 Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah
menengah pertama (SMP) tidak dipungut biaya. Ini
diharapkan semua anak yang akan masuk SD dan SMP di
seluruh Indonesia dapat bersekolah.
 Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi
dan/atau dari keluarga yang tidak mampu. Agar siswa dapat
terus menuntut ilmu tanpa mempermasalahkan biaya
pendidikan.
 Untuk di Perguruan Tinggi harus meningkatkan kapasitas
tampung, terutama untuk bidang-bidang yang menunjang
kemajuan ekonomi, penguasaan Sains dan Teknologi, serta
meningkatkan kualitas kehidupan.
7

8.  Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan
tinggi swasta. Ini agar kalau ada mahasiswa yang tidak
mendapat perguruan tinggi negeri bisa melanjutkan
pendidikannya di perguruan tinggi swasta, tentu saja
dengan mutu dan kualitas perguruan tinggi swasta harus
bisa sesuai standar pemerintah.
 Menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang
masih minim tenaga pengajarnya. Agar tidak terjadi
penumpukan lulusan guru di suatu daerah sehingga
banyak lulusan guru yang bekerja di bukan keahliannya.
Sedangkan di daerah lain masih kekurangan tenaga guru.
8

9. Pendidikan di Indonesia memang masih kurang
merata. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum
mendapat pendidikan yang memadai. Selain itu
masyarakat Indonesia yang kurang mampu juga belum
bisa mendapat pendidikan dengan mudah. Pendidikan
hanya dirasakan oleh masyarakat yang mampu dan
berada di kota-kota besar. Ini tentu saja bertentangan
dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu
Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap
warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan
guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.
9

10. Meskipun pemerintah telah berupaya keras agar
pendidikan bisa merata dirasakan oleh semua penduduk
Indonesia tapi upaya-upaya yang telah dilakukan
pemerintah ternyata masih belum berhasil secara
maksimal. Masih banyak kendala-kendala yang
menyebabkan upaya-upaya pemerintah masih belum
maksimal. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat
harus ikut membantu pemerintah misalnya seperti
mengawasi penyaluran dana yang diberikan pemerintah
ke daerah-daerah, menjaga dan merawat bangunan-
bangunan sekolah agar dapat bertahan lama.
10

11. 11