The document summarizes the revised Citizen's Charter of the Revenue (Registration and Stamps) Department of Andhra Pradesh.
Key points include:
1) The vision, mission and objectives of the department in providing transparent, speedy registration services.
2) Service standards for 22 main services across sub-registrar, district registrar and commissioner offices, including timeframes and penalties.
3) Grievance redress mechanisms for issues at different office levels.
4) Stakeholders the department engages with and responsibility centers.
5) Expectations from service recipients for different services like document registration and issuance of certificates.
6) Plans to next review the Citizen's
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) yang merupakan pendekatan penganggaran berbasis kebijakan dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan kebijakan pada tahun berikutnya. Dokumen ini menjelaskan konsep, tujuan, keunggulan, manfaat, dan proses penyusunan KPJM.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) yang merupakan pendekatan penganggaran berbasis kebijakan dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan kebijakan pada tahun berikutnya. Dokumen ini menjelaskan konsep, tujuan, keunggulan, manfaat, dan proses penyusunan KPJM.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Modul GIS (QGIS) Diklat GPS dan GIS BPSDM Kementerian PUPR, April 2016bramantiyo marjuki
Modul pelatihan ini membahas penggunaan GPS dan GIS untuk survei pemetaan, mencakup pengenalan GPS dan GIS, pengelolaan data GPS di GIS, simbolisasi peta, dan aplikasi analisis spasial GIS. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia di bidang pemetaan."
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...Sutikno Tumingan
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya merupakan salah satu kegiatan pengendalian intern penting untuk menjaga sumber daya organisasi. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan instansi pemerintah dalam menerapkan pembatasan akses, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pedoman ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah mengelola sumber daya secara akunt
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baruIndri Indrutt
Dokumen tersebut membahas hubungan teori pembangunan Rostow dengan pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru melalui program Repelita. Teori Rostow menyatakan bahwa pembangunan bergerak secara linear melalui lima tahap. Pemerintah Orde Baru menjadikan teori ini sebagai dasar perencanaan pembangunan lewat Repelita selama 25 tahun. Namun, krisis 1997 menghentikan proses ini sebelum Indonesia mencap
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrol sistem informasi dan audit sistem informasi. Kontrol sistem informasi mencakup preventif, detektif, dan korektif, sedangkan audit sistem informasi bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan aset, integritas data, dan efisiensi sumber daya. Dokumen ini juga menjelaskan jenis, subjek, pelaksana, tugas, dan standar audit sistem informasi.
Dilemma Posisi Gojek Dalam Perspektif Meta Governance IanAtmaja
Tugas akhir semester ini membahas posisi Gojek dalam perspektif metagovernance. Gojek awalnya bergerak di sektor transportasi online namun kini menyediakan berbagai layanan seperti makanan, logistik, dan pembayaran. Walaupun swasta, Gojek memberikan manfaat seperti penyerapan tenaga kerja dan efisiensi pelayanan publik. Teori metagovernance menunjukkan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu untuk mencapai tujuan
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan karakteristik biaya, perbedaan antara biaya dan rugi, serta kriteria pengakuan biaya dan rugi dalam akuntansi. Secara ringkas, biaya didefinisikan sebagai penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Biaya harus dipisahkan dari rugi karena biaya terkait dengan aktivitas utama sedangkan rugi terkait
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern pemerintah. Evaluasi terpisah merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor internal, eksternal, atau konsultan. Tujuan evaluasi terpisah adalah menilai kinerja sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
This document defines democracy and discusses its key types and characteristics. It notes democracy comes from Greek roots meaning "rule by the people" and can be direct or indirect/representative. Representative democracy is defined as having citizens at least one step removed from decision-making but voting in free elections. The document also outlines advantages like liberty, equality, and self-government, and disadvantages such as potential voter laziness, inefficiency if people are not equal, parties misguiding voters, and complexity leading to governmental waste.
The presentation analyses the open data movement across the world and in India. The current experiments in benchmarking open data initiatives are also briefly mentioned.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Modul GIS (QGIS) Diklat GPS dan GIS BPSDM Kementerian PUPR, April 2016bramantiyo marjuki
Modul pelatihan ini membahas penggunaan GPS dan GIS untuk survei pemetaan, mencakup pengenalan GPS dan GIS, pengelolaan data GPS di GIS, simbolisasi peta, dan aplikasi analisis spasial GIS. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia di bidang pemetaan."
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...Sutikno Tumingan
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya merupakan salah satu kegiatan pengendalian intern penting untuk menjaga sumber daya organisasi. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan instansi pemerintah dalam menerapkan pembatasan akses, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pedoman ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah mengelola sumber daya secara akunt
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Hubungan teori rostow dengan pelaksanaan pembangunan indonesia masa orde baruIndri Indrutt
Dokumen tersebut membahas hubungan teori pembangunan Rostow dengan pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru melalui program Repelita. Teori Rostow menyatakan bahwa pembangunan bergerak secara linear melalui lima tahap. Pemerintah Orde Baru menjadikan teori ini sebagai dasar perencanaan pembangunan lewat Repelita selama 25 tahun. Namun, krisis 1997 menghentikan proses ini sebelum Indonesia mencap
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrol sistem informasi dan audit sistem informasi. Kontrol sistem informasi mencakup preventif, detektif, dan korektif, sedangkan audit sistem informasi bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan aset, integritas data, dan efisiensi sumber daya. Dokumen ini juga menjelaskan jenis, subjek, pelaksana, tugas, dan standar audit sistem informasi.
Dilemma Posisi Gojek Dalam Perspektif Meta Governance IanAtmaja
Tugas akhir semester ini membahas posisi Gojek dalam perspektif metagovernance. Gojek awalnya bergerak di sektor transportasi online namun kini menyediakan berbagai layanan seperti makanan, logistik, dan pembayaran. Walaupun swasta, Gojek memberikan manfaat seperti penyerapan tenaga kerja dan efisiensi pelayanan publik. Teori metagovernance menunjukkan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu untuk mencapai tujuan
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan karakteristik biaya, perbedaan antara biaya dan rugi, serta kriteria pengakuan biaya dan rugi dalam akuntansi. Secara ringkas, biaya didefinisikan sebagai penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Biaya harus dipisahkan dari rugi karena biaya terkait dengan aktivitas utama sedangkan rugi terkait
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern pemerintah. Evaluasi terpisah merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor internal, eksternal, atau konsultan. Tujuan evaluasi terpisah adalah menilai kinerja sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
This document defines democracy and discusses its key types and characteristics. It notes democracy comes from Greek roots meaning "rule by the people" and can be direct or indirect/representative. Representative democracy is defined as having citizens at least one step removed from decision-making but voting in free elections. The document also outlines advantages like liberty, equality, and self-government, and disadvantages such as potential voter laziness, inefficiency if people are not equal, parties misguiding voters, and complexity leading to governmental waste.
The presentation analyses the open data movement across the world and in India. The current experiments in benchmarking open data initiatives are also briefly mentioned.
This document summarizes key aspects of right to service regimes and acts that have been passed in various states in India since 2005. It provides details on the provisions and timeline of implementation of such acts passed in 20 states. Some key aspects covered include establishing timelines for delivery of notified government services, penalties for non-compliance, appeal processes, and oversight mechanisms like grievance redressal officers and state commissions on the lines of state information commissions. The acts aim to shift governance approach from regulation to results-based delivery and introduce accountability for streamlined public service delivery.
Interview Information Share Project for LinkedInKaren Schiodtz
The document outlines a project to implement a web-based tool to streamline the process of sharing interview feedback between hiring managers. The current process takes 2-3 weeks and involves inefficiencies like emails and middlemen. The project aims to reduce the cycle time to 9 days with an easy-to-use online tool for managers to directly input and view feedback. A 2-month timeline is planned with phases for initiation, analysis, development, testing, implementation and training. Success will be measured by on-time and on-budget completion that meets metrics of 9 day cycle time and usability.
This document is a resume for Yaser Mohamed Hassan Amer, containing personal details, qualifications, language skills, computer skills, training courses, experience, and current job. It spans 4 pages and details Amer's education at Alexandria University where he obtained a BA in Anthropology in 2014. It also lists his various IT, English language, and graphics training courses. His work experience includes positions at several computer companies in Damanhur and Alexandria, involving hardware, software, and network maintenance and repair. His current role involves analyzing databases for a drinking water company.
Four Essential Tactics for Optimizing Organizational Talentassessmentedge
Four essential tactics for optimizing organizational talent are outlined:
1. Remove chronic underperformers who cannot add sufficient value despite chances and opportunities.
2. Remove "bad apples" who have talent but create distractions and negativity that outweigh their contributions.
3. Uncover "hidden gems" - potentially high performing employees held back by circumstances.
4. Continually seek high quality outside hires to bring in new skills and perspectives.
Este documento resume la evolución económica de México desde la época del desarrollo estabilizador entre 1958-1970 hasta la actualidad, incluyendo las crisis financieras de 1995. Explica el papel del Banco de México en distintos periodos y las medidas adoptadas para resolver la crisis de 1995, dando paso a un proceso de estabilización gradual que ha logrado reducir significativamente la inflación.
How to Avoid the Seven Biggest Team Building Blundersassessmentedge
The document provides advice on how to avoid seven common mistakes when building and managing high-performing teams. It discusses each mistake in turn: 1) Failure to build support for the team with stakeholders at different levels in the organization. 2) Failure to establish clear conditions for team effectiveness such as goals, roles, and resources. 3) Failure to establish a meaningful performance goal that the team is working towards. 4) Lack of a clear decision-making process. 5) Failure to establish norms for how the team will work together and make decisions. 6) Weak communication channels between team members and stakeholders. 7) Insensitivity to diversity among team members. For each issue, it provides recommendations on how to establish the right conditions
5 Lessons for Upgrading Talent with Outside Superstarsassessmentedge
1. The economic downturn has led to many layoffs, increasing the supply of talented individuals available at affordable prices. Companies can take advantage of this opportunity to upgrade their talent by hiring superstars.
2. There are five key lessons for successfully upgrading talent through outside hires: identify internal stars first, align hires with current and future needs, manage expectations as performance may not transfer, don't rush the selection process, and underpromise and overdeliver.
3. The document then discusses each lesson in more detail, emphasizing the importance of identifying internal talent, assessing needs accurately to hire the right fit rather than being "star struck," and executing a disciplined selection process.
Elvan J. Chagnard Jr. is applying for an Environmental Health & Safety Technician position. He has over 10 years of experience in EH&S roles, including coordinating plant EH&S activities, conducting audits and ensuring regulatory compliance. Prior to his EH&S experience, he held roles in warehousing, maintenance, and automotive repair. He has certifications in Green Belt from Textron and First Aid/CPR and possesses skills in Microsoft Office, budgeting, and project management.
Ms. Soltis' 2nd grade class was asked whether they thought dogs or cats were better pets. Many students felt dogs were better because they are cute, playful, and fun. Specific reasons included their cute faces and the fact that they don't scratch. Some noted dogs are great for playing tricks and being police guards. Others argued cats were better as they are cute, cuddly, furry, and playful. In the end, the class was split between preferring dogs or cats as pets.
Paul Jarrett is seeking an office manager position with over 30 years of experience in business, accounting, human resources, and IT. He has extensive skills in financial management, MYOB, payroll, and office administration. His most recent role was as office manager for Dynamic Car Carrying, where he oversaw financials, IT, HR, and legal documentation. Jarrett has a diploma in business with accounting and is pursuing a degree in accounting and management.
This curriculum vitae summarizes the qualifications and work experience of Maria Princess Hloniphile Gcabashe. She has over 20 years of experience working in local government and human settlements departments in KwaZulu-Natal. She holds qualifications in secretarial studies, financial management, and local government administration. Her roles have included personal assistant, clerk, cashier, and senior administrator, where she gained experience in areas like project management, financial administration, and housing subsidy processes. She is currently an acting assistant manager in the FLISP and Service Sites unit.
Five Critical Management Derailers: Symptoms and Remediesassessmentedge
This document discusses five common management derailers that can cause managers to fail: 1) poor interpersonal and communication skills, 2) inadequate leadership skills, 3) resistance to change, 4) inability to deliver expected results, and 5) inability to see beyond their functional silo. For each derailer, symptoms of managers at risk are described as well as remedies to help managers avoid failure, such as clarifying goals, understanding management styles, providing feedback, and ensuring a focus on new priorities during change.
citizen charteer for kerala land revenue department.The various services offered by Kerala land revenue department...procedures fees mode of application and time limit.
"Mindfulness, Verlies en Rouw" geeft een beeld waar ouderen in onze maatschappij tegen aanlopen als het om verlies en rouw in het leven gaat. Verlies en rouw zijn moeilijk te accepteren en levert veel stress op in het leven van ouderen. Mindfulness is een levenswijze die juist toelaat en accepteert wat onaangenaam en moeilijk is in het leven, waardoor stress wordt gereduceerd.
SEBI(LODR) Regulations, 2015- Obligations on listing of specified securities-...DVSResearchFoundatio
Key Takeaways:
- Transfer / transmission of securities
- Shares with superior voting rights
- Book closure / Record date
- Dividend and dividend distribution policy
Issues in e filing of tax audit reports for ay 2014-15Ameet Patel
The format of the tax audit report that an Indian tax auditor issues has undergone considerable changes in July, 2014. The e-filing of the same also throws up multiple challenges. This presentation deals with some of the important issues that an auditor is likely to face while electronically filing the tax audit report.
SEBI - Standardised norms for transfer of securities in physical mode - 06 No...Venkatesh Prabhu
The document provides standardized norms for transferring securities in physical mode in India. Key points:
- Requirements for physical security transfers prescribed by SEBI have led to varying documentation demands across registrars. This causes difficulties for transferees.
- Standardized process introduced: allows transfers without transferor PAN if before 2015; additional documents like passport/marriage certificate needed for PAN-name mismatches.
- For unsigned/mismatched transfers, registrars must make efforts to contact transferor. If not possible, transferee provides indemnity bond and securities are locked for 6 months, with details published.
- Address mismatches also allowed if bank attests new address. Overall aims to ease physical
Importers and customs broker’s accreditation in the PhilippinesMichael Tede
The document provides information on the accreditation process for importers and customs brokers with the Bureau of Internal Revenue (BIR) and Bureau of Customs (BOC). It outlines the two phases of accreditation: 1) Obtaining a BIR Importer Clearance Certificate (BIR-ICC) or BIR Customs Broker Clearance Certificate (BIR-BCC) which requires submitting various documents to the BIR and 2) Obtaining a Certificate of Accreditation (COA) from the BOC which also requires submitting documents. The BIR-ICC/BCC and BOC-COA are both valid for 3 years unless revoked or cancelled. Regular updates to the Customs Performance Report
This document discusses the process of transferring land registry (pokkuvaravu) in Kerala. It outlines the key responsibilities of the land revenue department and village officers in managing land records and the transfer of land titles. The document provides guidance on conducting proper inquiries during the land transfer process, updating thandaper registers, the seven stages of effecting a pokkuvaravu, situations that allow for transfer without documents, the authorities that can approve mutations, and the importance of maintaining accurate and up-to-date land records. It emphasizes the need for village officers to follow proper procedures to avoid disputes and ensure transparent land transactions.
This document discusses the process of transferring land registry (pokkuvaravu) in Kerala. It outlines the key responsibilities of the land revenue department and village officers in managing land records and the transfer of land titles. The document provides guidance on conducting proper inquiries during the land transfer process, updating thandaper registers, the seven stages of effecting a pokkuvaravu, situations that allow land transfer without documents, the authorities that can approve transfers, and the importance of maintaining accurate and up-to-date land records. It emphasizes the need for village officers to distribute work properly and ensure complete handover of records when transferring duties.
A brief note on Kerala ReLIS Prject uploaded by T. J Joseph Adhikarathil,Deputy Tahsildar, Kottayam,Mob 9447464502. A mysandesham presentation.GO 2214/12.
Binamy alnd registration prevention policy circular prevention of fraudule...shanavas chithara
This document outlines new rules for using Aadhaar authentication in property registration across India. It directs state governments to set up Aadhaar enrollment facilities at registration offices to enable consent-based Aadhaar authentication of property buyers and sellers. This aims to simplify the registration process, prevent benami/fraudulent transactions, and make the system more citizen-friendly. States must issue necessary rules and notifications, and ensure infrastructure like internet and points of service, to implement Aadhaar authentication in registration within prescribed timeframes.
Haryana Real Estate Regulatory Authority PanchkulaSatish Mishra
Haryana Real Estate Regulatory Authority (Adjudication of Complaints), Regulations, 2018.
(Published by the Authority in Haryana Government Gazette (Extraordinary)) Notification dated 09.02.2018. No. 333 RERA PKL/ 2018 - In exercise of the powers conferred on it under
Section-85 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and all
others powers enabling it in that behalf, the Real Estate Regulatory Authority, Panchkula hereby makes the following regulations:
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2017CS Lokesh Shah
The document outlines the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2017 in India. Some key points:
- The Act was passed by the Lok Sabha in March 2016 and most sections were notified and came into effect in May 2017.
- It establishes the Real Estate Regulatory Authority (RERA) to regulate and promote the real estate sector, ensuring transparent and efficient transactions.
- It defines provisions for registration of real estate projects and real estate agents. Promoters must make certain disclosures and deposit a portion of funds in a separate escrow account.
- It defines rights of allottees and obligations of promoters, such as handing over possession in a timely manner, obtaining all approvals, and
The document discusses rules related to the transfer of land registry (pokkuvaravu) in Kerala. Some key points:
1. Pokkuvaravu is the process of determining the landholder responsible for paying land tax and involves transferring the land registry rights.
2. It is done in situations like voluntary land transfers, court decrees, successions, and transfers of possession for over 12 years.
3. The village officer conducts inquiries verifying documents, boundaries, possession and submits forms to effect the transfer in the land records.
4. Transfers do not determine legal land rights, which must be decided by civil courts. The aim is to correctly assign tax liability.
The document summarizes the performance highlights of the Lupong Tagapamayapa of Barangay Gubatan in Maco, Compostela Valley Province for the year 2018. It discusses their efficiency in operations through observance of settlement procedures, timely submission of reports, and monthly meetings. It also outlines their effectiveness in securing dispute settlements, with all 25 cases filed in 2018 settled during mediation and 100% compliance with settlement terms. The Lupon demonstrated creativity through settlement techniques like family counseling sessions and maintaining an updated registry of inhabitants.
The document provides guidelines for implementing a program called "Sada Bainama" in Telangana to regularize unregistered land sale transactions that occurred prior to June 2nd, 2014. Key points:
- The program allows small and marginal farmers to register land purchases for up to 5 acres of dry land or 2.5 acres of wet land without paying stamp duty or registration fees.
- The entire registration process will be done online through the Telangana Land Records Management System for transparency. Farmers can apply at MeeSeva centers.
- Tahsildars (revenue officials) must verify applications by checking land records and conducting field inspections to determine if applicants fulfill requirements.
This document is an accounting services contract between Goldenstar Accounting and Consulting Company (Party B) and another company (Party A). Party B agrees to provide Party A with accounting and tax services, including preparing monthly, quarterly, and annual tax reports and financial statements. The contract is for one year, from January 2012 to December 2012, and fees are 4 million VND per month plus 10% VAT. Party B is responsible for completing services accurately and on time, while Party A is responsible for providing necessary information and paying fees on time. Both parties commit to confidentiality and avoiding conflicts of interest.
This document is an accounting services contract between Goldenstar Accounting and Consulting Company (Party B) and another company (Party A). Key details:
- Party B agrees to provide Party A with professional accounting services including preparing tax reports, financial statements, and consulting.
- The contract duration is 12 months, from January 2012 to December 2012, and will automatically renew unless otherwise agreed.
- Party A will deliver documents to Party B monthly for processing. Party B will deliver reports before deadlines each month and quarter.
- Party A will pay Party B 4 million VND per month for services. Payment is due monthly when reports are delivered.
Sangyun Lee, 'Why Korea's Merger Control Occasionally Fails: A Public Choice ...Sangyun Lee
Presentation slides for a session held on June 4, 2024, at Kyoto University. This presentation is based on the presenter’s recent paper, coauthored with Hwang Lee, Professor, Korea University, with the same title, published in the Journal of Business Administration & Law, Volume 34, No. 2 (April 2024). The paper, written in Korean, is available at <https://shorturl.at/GCWcI>.
This document briefly explains the June compliance calendar 2024 with income tax returns, PF, ESI, and important due dates, forms to be filled out, periods, and who should file them?.
Synopsis On Annual General Meeting/Extra Ordinary General Meeting With Ordinary And Special Businesses And Ordinary And Special Resolutions with Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018
What are the common challenges faced by women lawyers working in the legal pr...lawyersonia
The legal profession, which has historically been male-dominated, has experienced a significant increase in the number of women entering the field over the past few decades. Despite this progress, women lawyers continue to encounter various challenges as they strive for top positions.
The Future of Criminal Defense Lawyer in India.pdfveteranlegal
https://veteranlegal.in/defense-lawyer-in-india/ | Criminal defense Lawyer in India has always been a vital aspect of the country's legal system. As defenders of justice, criminal Defense Lawyer play a critical role in ensuring that individuals accused of crimes receive a fair trial and that their constitutional rights are protected. As India evolves socially, economically, and technologically, the role and future of criminal Defense Lawyer are also undergoing significant changes. This comprehensive blog explores the current landscape, challenges, technological advancements, and prospects for criminal Defense Lawyer in India.
Receivership and liquidation Accounts
Being a Paper Presented at Business Recovery and Insolvency Practitioners Association of Nigeria (BRIPAN) on Friday, August 18, 2023.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अधिकारी पीएमएलए के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी उचित रूप से पालन करें।
Business law for the students of undergraduate level. The presentation contains the summary of all the chapters under the syllabus of State University, Contract Act, Sale of Goods Act, Negotiable Instrument Act, Partnership Act, Limited Liability Act, Consumer Protection Act.
Defending Weapons Offence Charges: Role of Mississauga Criminal Defence LawyersHarpreetSaini48
Discover how Mississauga criminal defence lawyers defend clients facing weapon offence charges with expert legal guidance and courtroom representation.
To know more visit: https://www.saini-law.com/
Presentation (1).pptx Human rights of LGBTQ people in India, constitutional a...
Citizen charter
1. 1
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
ABSTRACT
Revenue (Registration and Stamps) Department – Governance for results -
Implementation of revised Citizens Charter as per the recommendation of the 2nd
Administrative Reforms Commission – Orders – Issued.
REVENUE (REGISTRATION.I) DEPARTMENT
G.O.Rt.No.1094 Dated 12.07.2013
Read the following:
1) From Joint Secretary to Government, G.A.(GPM&AR) Department,
D.O.Lr.No.36447/GA(GPM&AR)/2003-9, dt.07/05/2011.
2) Govt.Memo.No.19497/Regn.I/A2/2011-1, dt.24/05/2011 and 17/1/2012.
3) From the C&I.G.(R&S) Lr.No.G1/8056/2011, dt.13/4/2012 and 3/4/2013.
……
ORDER:
In the reference 1st
read above, the G.A. (GPM&AR) Department have sent
the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission for
implementation of Citizens Charters and requested to review the status with the
Heads of Departments and initiate action to update and revise the Citizen Charters
on the basis of recommendation of the Administrative Reforms Commission.
2. In the reference 3rd
read above, the Commissioner and Inspector General
(R&S) has furnished the revised Citizen Charter as per the Guidelines of Centre for
Good Governance for quick disposal of public services.
3. Government after thorough examination of the existing Citizen Charter and
keeping in view the guidelines of Centre for Good Governance, hereby revise the
Citizen Charter in different layers of the department and fix the time limits for
providing speedy and quality service to the registering public.
4. The revised Citizen Charter is annexed with this G.O.
5. The Commissioner and Inspector General(R&S), Hyderabad shall take
necessary further action in the matter, accordingly.
(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)
VINOD K.AGRAWAL
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT
To
The Commissioner and Inspector General (R&S), Hyderabad.
Copy to the G.A.(GPM&AR) Department.
Copy to the P.S. to M(R&S),
Copy to the P.S. to Prl.Secy.,
Copy to the SF/SC
//FORWARDED::BY ORDER//
SECTION OFFICER
2. 2
Citizen’s Charter
About Department:
i. Vision:
Registration Department has a vision to provide transparent, speedy and reliable
registration services to the citizen as per the predefined citizen charter through
computerization of the services and to serve as a royal record keeper, taking up the
digitisation of the legacy data and to keep it available to the citizen on web.
ii. Mission:
o The department is taking up the “registration anywhere in the district” as its
mission.
o Networking of all the registration offices in the state with APSWAN.
o Scanning and digitisation of manual records for electronic preservation and e-
Services
iii. Objectives:
o One of the main objectives is to protect the public and prevent fraud by
conservation of evidence and publicity of the document.
o Introducing transparent, speedy, reliable, efficient and consistent services of
registration to the citizen.
o To deliver the services across the counter.
o To bring in maximum user friendliness
o Business process re-engineering the whole registration procedures
iv. Service Standards :
S.N
o
Main Services Standard
Time
frame
Name and
contact
details of
Officer
Responsible
Penalty
(INR)
(in
Rupees)
A. Services offered at Sub Registrar Office
1.
Registration of
Document
After registration the
document will be
scanned, certified
and returned to the
parties
24
hours
Sub-Registrar
50/- per
day
2
Issue of
Encumbrance
Certificate and
Certified Copies
(through computer)
After conducting
search of the
computer record a
certificate in a fixed
format is issued to
parties 1 hour
Jr. / Sr.
Assistant
10/- per
hour
3
Issue of
Encumbrance
Certificate and
Certified Copies
(manual)
After conducting
search of the manual
record a certificate
in a fixed format is
issued to parties
24
hours
Jr. / Sr.
Assistant
50/- per
day
3. 3
4
Registration of
Marriages
When bride and
bride-groom sign in
the register the
Registration is
completed and
certificate issued
1 hour
Sub-Registrar
10/- per
hour
5
Reference of
pending document
to District Registrar
It shall be done by
the Sub-Registrar in
one day
1 day Sub-Registrar
100/- per
day
6
Reference of
pending document
under scheme of 47-
A
The Sub-Registrar has
to visit the property
under reference and
on satisfying that
proper value is not
adopted makes a
reference to the DR
7 days Sub-Registrar
100/- per
day
7
Issue of Market
Value
On application by the
party, a computer
generated value slip
is issued
1 hour
Jr. / Sr.
Assistant
concerned
10/- per
hour
B. Services offered at Chit Registrar office
8
Registration of
agreement of chit
On presentation of
the duly signed
agreement it will be
registered
3Days
Asst. Registrar
of Chits
50/- per
day
9
Registration
Commencement of
Chit Group
After the agreement
is registered and
proper security is
offered, chit gets
commenced
3 Days
Asst. Registrar
of Chits
50/- per
day
10 Filing of Amendments
As and when
changes are brought
to the Chit Office
24
Hours
Asst. Registrar
of Chits
10/- per
hour
11 Filing of Minutes
Every month on
completion of
auction they are to
be filed
24
Hours
Asst. Registrar
of Chits
10/- per
hour
12
Release of Security
Deposit
After completion of
the chit, ensuring
that the payments
are made to all the
parties, security is
released 3 days
Asst. Registrar
of Chits
50/- per
day
C. Services offered at District Registrar office
13
Deposit and Opening
of sealed cover
containing wills
On obtaining proof
of the sealed cover
and of the testator,
deposit is accepted
1 hour
District
Registrar
10/- per
hour
14 Disposal of pending
documents
The DR has to go
through the
document and after
coming to a
conclusion gives
clarification.
3 days
District
Registrar
50/- per
day
15 Registration of
Societies and Firms
The applications
lodged shall comply
with all regulations
and are in proper
formats.
3 days
District
Registrar
50/- per
day
4. 4
16
Issue of C.Cs and
filing of amendments
in r/o. Societies and
Firms
Verifying that they
are in proper shape,
signed properly and
relates to the
existing record, they
are taken on to the
record
3 days
District
Registrar
50/- per
day
17
Disposal of
documents referred
u/s.47-A
The DR has to make
a field visit to the
property referred,
examine and
determine the value
45 days
District
Registrar
50/- per
day
18 Issue of Stamp
Vendor license
When the
application meets
with the set
guidelines license
will be issued.
07 days
District
Registrar
50/- per
day
19 Renewal of Stamp
Vendor license
If there are no
adverse remarks
and the application
is in proper shape it
will be renewed
3 days
District
Registrar
50/- per
day
20 Inspection of Notary
record
Every year the
notarial record will
be verified to see
whether the set in
guidelines are
followed
30 days
District
Registrar
50/- per
day
Services offered at O/o Commissioner and Inspector General
21 Issue of Franking
license
When the
application meets
with the set
guidelines license
will be issued.
20 days
Commissioner
and Inspector
General
50/- per
day
22 Renewal of Franking
license
If there are no
adverse remarks
and the application
is in proper shape it
will be renewed
10 days
Commissioner
and Inspector
General
50/- per
day
• 24 hours mean – 24 hours from end of the working day i.e., 5 P.M.
• Expiry of 24 hours mean – 5 P.M. of next working day
v. Grievance Redress Mechanism:
S.No Grievance
type
Helpline
number/Websi
te url to lodge
grievance
Name and
contact details
of Grievance
Officer
Time frame
for
response
Timeframe
for redress
1 Relating to
the activities
at Sub-
registrar
Office
1800-425-9909
www.registration
.ap.gov.in
District Registrar
of that district
1 hour 24 hours
2 Relating to
the activities
at District
registrar
Office
1800-425-9909
www.registration
.ap.gov.in
Deputy Inspector
General
concerned
1 hour Depending
up on the
service
standards
3 Relating to
the activities
of Deputy
Inspector
1800-425-9909
www.registration
.ap.gov.in
Commissioner
and Inspector
General
1 hour 7 days
5. 5
General
vi. Stakeholders
S.No Stakeholder Relation with the stakeholder
1. APREDA They bring to the notice of the department about the market value
trends in the State
2. CREDAI They bring to the notice of the department about the market value
trends in the State
3. FAPCCI They bring to the notice of the department about the market value
trends in the State
vii. Responsibility Centres and Subordinate Organizations
Sl.
No
Responsibility
Centre/Subordinate
Organisations
Name of
Officer
Landline
number
Mobile
Number
e-mail Address
1 Sub-Registrar List of all the
officers
enclosed
List
enclosed
List
enclosed
List
enclosed
List
enclosed2 District Registrar List of all the
officers
enclosed
List
enclosed
List
enclosed
List
enclosed
3 Deputy Inspector
General
List of all the
officers
enclosed
List
enclosed
List
enclosed
List
enclosed
viii. Indicative expectations from service recipients
Registration of a document:
o The document shall have to be clearly typed or handwritten so as to be legible and
suitable for scanning.
o The requisite fee and the duty shall be paid prior to the presentation of the
document.
o Required annexures to accompany a document shall be enclosed like Annexure-IA in
the case of registration of a house, Section 32-A form (Photo and Thumb impression
form), ID Proof of the parties and witnesses, link documents etc,.
o Municipal tax receipts (for houses) and ROR pattadar pass books and title deeds
(for agricultural lands)
Encumbrance certificate:
o Registration document showing the schedule property helps in the input of proper
details. Similarly the ROR Title deed and Pattadar Pass Book shows the correct
survey number and sub-division number.
Certified Copy:
o The correct details of document number and if possible the names of the parties to
the documents are expected for identifying the document properly.
Stamp Vendor License:
o Certificates showing educational qualifications, age proof, residence proof, solvency
and conduct certificates.
ix. Month and Year for the next review of the Charter:
6. 6
This Citizens Charter is prepared by the Department on 15th
day of July, 2013 and this
will be revised on or before14th day of July, 2015.
VINOD K.AGRAWAL
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT