PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Untuk mengadakan sebuah turnamen apapun khususnnya turnamen sepakbola proposal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan tersebut, karena proposal adalah langkah awal penentu terlaksanaknya kegiatan atau turnamen sepakbola tersebut ( Lebih Jelasnya Kunjungi http://ogah-baca.blogspot.com/2013/12/contoh-proposal-turnamen-sepakbola.html )
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI dalam acara Perkemahan Kubro Wahidiyah 2013 di Pantai Indah Widara Payung Cilacap, 30 Desember 2013
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Ali Fanani
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Kemenpora RI Bidang Infokom Pora (Cilacap, 30 Des 2013)
Untuk mengadakan sebuah turnamen apapun khususnnya turnamen sepakbola proposal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan tersebut, karena proposal adalah langkah awal penentu terlaksanaknya kegiatan atau turnamen sepakbola tersebut ( Lebih Jelasnya Kunjungi http://ogah-baca.blogspot.com/2013/12/contoh-proposal-turnamen-sepakbola.html )
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI dalam acara Perkemahan Kubro Wahidiyah 2013 di Pantai Indah Widara Payung Cilacap, 30 Desember 2013
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Ali Fanani
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Kemenpora RI Bidang Infokom Pora (Cilacap, 30 Des 2013)
Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Penerapan Nilai Pancasila Di Kalangan Gene...adminpancasilamanaje1
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
pengertian dan bentuk ATHG ,permasalahan yang dihadapi dalam integrasi ,kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan integrasi, menyusun rencana atau tindakan untuk integrasi nasional
Disampaikan pada “Innovation Goes to School” SMA Negeri 1 Bulukumba, dalam rangkaian program Laboratorium Inovasi Daerah
7 September 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Alif Nugroho
19060484043
if a child someho survived and grew up in the wilderness without any human contact, how "human" would they be without the influene of society and culture.
Judul : Manusia dan Budaya
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
2. Pemuda adalah warga negara
Indonesia yang memasuki periode
penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam
belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
Suatu generasi yang di pundaknya
terbebani berbagai macam harapan,
jadi jelas sekali bahwa pemuda adalah
seseorang yang di harapkan atau
dengan kata lain pemuda adalah masa
depan.
PENGERTIAN PEMUDA
3. Sekitar 60 juta berusia dibawah
30 tahun atau bisa dikatakan
usia produktif atau jumlah ini 10
kali jumlah penduduk
keseluruhan Singapura, 3 kali
Malaysia, serta 3 kali penduduk
Australia,
Fakta
4. SIAPAKAH PEMUDA ITU ?
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas)
sampai 30 (tiga puluh) tahun.
(Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
4
8. Dalam Pembangunan Nasional pemuda mempunyai peran
aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen
perubahan.
Peran Aktif sebagai Kekuatan Moral
antara lain :
a. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas,
b. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan
mental-spiritual,
c. Meningkatkan kesadaran hukum.
9. Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial,
a. Memperkuat wawasan kebangsaan
b. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak
dan kewajiban sebagai warga negara,
c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan
penegakan hukum,
d, Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan
publik
e. Menjamin transparansi dan akuntanbilitas akses
informasi
f. Memberikan kemudakan akses informasi
10. Peran aktif sebagai agen perubahan
a. Pendidikan politik dan demokratisasi,
b. Sumberdaya ekonomi,
c. Kepedulian terhadap masyarakat,
d. Iptek,
e. Olahraga, seni dan budaya,
f. Kepedulian terhadap lingkungan hidup,
g. Pendidikan kewirausahaan.
h. Kepemimpinan dan kepeloporan.
11. 1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara,
2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), memperkukuh konstitusi,
demokrasi dan tegaknya hukum,
3. Melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya
hukum,
4. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan
masyarakat,
5. Meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan/atau
6. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi
bangsa.
12. 1. Pemuda berhak mendapatkan:
a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan
tanpa diskriminasi;
c. Advokasi;
d. Akses untuk pengembangan diri; dan
e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis
program kepemudaan.
2. Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
HAK PEMUDA
12
14. 14
“ Beri aku sepuluh pemuda maka
akan ku guncangkan dunia”,
Itulah perkataan founding father Presiden
Pertama Indonesia yang menegaskan
betapa pentingnya peran pemuda dalam
kemajuan bangsa dan Negara. Baik
buruknya suatu Negara dilihat dari
kualitas pemudanya, karena generasi
muda adalah penerus dan pewaris bangsa
dan Negara.
Kesimpulan
15. Balajarlah selagi yang lain
tertidur..
bekerjalah selagi yang
lain sedang bermalas-
malasan..
bersiap-siaplan selagi
yang lain sedang
bermain.. dan
bermimpilah selagi yang
lain sedang berharap..
Sampai Jumpa.....!!!!!