Swakelola desa

7,902 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,540
Actions
Shares
0
Downloads
230
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Swakelola desa

  1. 1. SWAKELOLA DESA 15 OKTOBER 2012 BAPPEMAS OLEH: HERU SUPRAPTO1 heruunikarta@gmail.com
  2. 2. 2 Pendahuluan  Dasar Hukum Pengelolan Keuangan Desa  Perda No 16 Tahun 2007, Ttg Keuangan Desa  Perbup No 71 Ttg Pengelolaan Aset Desa  Perjalanan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa No 72 ThPerbup No 12 th Perbup Perbup No 23 Th2008 2008 2012  Perjalanan Perbup ADDPerbup No 11 th Perbup No 73 Th Perbup No 22 Th heruunikarta@gmail.com2008 2008 2012
  3. 3. 3Pengadaan Barang Dan JasaYg dibiayai dari APBN/APBD Kepres No 80 tahun 2003 yang telah 8 (Delapan) kali direvisi terakhir dengan Perpres No 54 tahun 2010. Perpres No 54 Th 2010 Juga telah diubah sebanyak 2 Kali yaitu melalui 1. Kepres No 35 Tahun 2011 2. Kepres NO 70 tahun 2012 Dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa Kepres itu ditujukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, tidak ada klausul ditujukan kepada Pemerintah Desa. Sebagaimana Perpres 54 Th 2010 Pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. heruunikarta@gmail.com
  4. 4. 4Maka muncul pertanyaan bagaimana pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Desa heruunikarta@gmail.com
  5. 5. 5Pengadaan Barang Dan JasaYg dibiayai APB Desa Sejak diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, maka desa merupakan pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangga desa. Disisi lain perangkat hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 37 Tahun 2007 tidak memadai dalam menjawab persoalan pengelolaan keuangan desa khususnya di Kab. Kukar. Untuk mengatasi hal tersebut, dan tanpa mengingkari kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam Kepres dimaksud, telah disusun Juknis tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. heruunikarta@gmail.com
  6. 6. 6Perda, Perbup Kukar Perda No 16 Th 2007 Ttg Keuangan Desa Perbup No 72 Th 2008 Sebagaimana telah diubah melalui erbup No 23 Th 2012, Pasal 36 A yat (2) dan (3) Perbup No 73 Th 2008 Sebagaimana telah diubah melalui Perbup No 22 Tahun 2012, Pasal 13 Ayat (2) dan (3)(2) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme pengadaan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. heruunikarta@gmail.com
  7. 7. 7Swakelola DesaSwakelola Pemerintah Desa Swakelola Padat Karyaadalah kegiatan adalah kegiatan produktifpengadaan barang, jasa yang mempekerjakan ataudan kegiatan yang menyerap tenaga kerja daridirencanakan, dikerjakan desa setempatdan diawasi sendiri olehpemerintahan desa heruunikarta@gmail.com
  8. 8. 8Perbup No 22 Th 2012 Pedoman swakelola pemerintah Desa disusun oleh tim fasilitasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. (Pasal 14 Ayat (4)) Pedoman swakelola padat karya disusun oleh tim fasilitasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. (Pasal 15 Ayat (5)) heruunikarta@gmail.com
  9. 9. 9Susunan Tim Pengadaan  Pengarah : Kepala Desa  WakilPengarah : Sekretaris Desa  Koordinator : Kepala Urusan Perangkat Desa  Anggota : Kepala Urusan Perangkat Desa lainnya maksimal 4 (empat) orang. Maksimal 7 Orang (Perbup 22 Th 2012 Pasal 16 Ayat (3) heruunikarta@gmail.com
  10. 10. 10Tim Pengawas TimPengawas dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan bidang kerja masing- masing. heruunikarta@gmail.com
  11. 11. 11 Pasal 18 (Perbup 22 Th 20121) Pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai pelaksana kegiatan, yang mana hak dan kewajiban diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).2) Lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan swakelola padat karya membentuk panitia pelaksana kegiatan heruunikarta@gmail.com
  12. 12. BUKU PETUJUK TEKNISPENGADAAN BARANG/JASA DESA heruunikarta@gmail.com 12
  13. 13. 13 Daftar IsiKata PengantarKata SambutanBAB I. PENDAHULUAN 1BAB II. KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA 2  Rencana Umum 2  Kriteria Swakelola 2  Swakelola Pemerintah Desa Dan Swakelola Padat karya 3  Perencanaan Swakelola 3  Pelaksanaan Swakelola 4BAB III. OPERASIONALISASI SWAKELOLA 7  Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa 7  Ketentuan Batasan Belanja Swakelola pemerintah Desa 8  Ketentuan Batasan Belanja Swakelola Padat karya 9  Alur pelaksanaan Swakelola 10LAMPIRAN heruunikarta@gmail.com
  14. 14. 141. Rencana Umum mengindentifikasikebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan Desa; menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa; menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). heruunikarta@gmail.com
  15. 15. 15 2.Kriteria Swakelola1. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Pemerintah Desa2. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.3. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa heruunikarta@gmail.com akan menanggung resiko yang besar; dan/atau.
  16. 16. 162.Kriteria Swakelola.. 21. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau2. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau3. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; heruunikarta@gmail.com
  17. 17. 173.1.Swakelola PemerintahDesa Swakelola Pemerintah desa mempergunakan tenaga sendiri dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga aparat desa yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. heruunikarta@gmail.com
  18. 18. 183.2.Swakelola Padat karya kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat. Dimana pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak), tetapi item pekerjaan bisa dilaksanakan berdasarkan Upah harian atau upah Borongan. heruunikarta@gmail.com
  19. 19. 19 4. Perencanaan Swakelola4.1. Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:  penetapan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan;  penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;  perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;  penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;  penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan, dan biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan heruunikarta@gmail.com
  20. 20. 20 Lanjutan 4.Perancanaan Swakelola4.2. Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri.4.3. Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Proposal.4.4. Perencanaan kegiatan Swakelola Padat karya yang akan dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Pelaksana Swakelola Padat karya ditetapkan oleh Tim Pengadaan Barang dan jasa Desa setelah melalui proses evaluasi.4.5. Penyusunan jadwal dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan/atau pelaporan.4.6.Tim Pengadaan barang dan jasa desa bertanggungjawab terhadap penetapan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.4.7.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran dengan menempatkan dalam Peraturan Desa. heruunikarta@gmail.com
  21. 21. 215. Pelaksanaan Swakelola heruunikarta@gmail.com
  22. 22. 225.1. Swakelola Pemerintah Desa  pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Tim Pengadaan barang Dan jasa Desa.  pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengikuti ketentuan dalam buku ini.  Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;  pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak tenaga ahli perseorangan;  penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;  kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;  kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan heruunikarta@gmail.com
  23. 23. 235.2. Swakelola padat karyaa. Pelaksanaan Swakelola oleh Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan perjanjian antara Tim Pengadaan Barang/jasa Desa dengan pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan selaku Pelaksana Swakelola;b. Pelaksanaan Swakelola Padat Karya hanya diserahkan kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang mampu melaksanakan pekerjaan jasa secara teknis;c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk konstruksi sederhana;d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, tidak dianggarkan melalui APBDesa; heruunikarta@gmail.com
  24. 24. 245.2. Swakelola padat karya..Lanjutane. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dibuktikan dengan bukti transaksi yang berlaku;f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:  40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola Padat karya apabila Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;  30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola Padat karya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan  30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola Padat karya apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) heruunikarta@gmail.com
  25. 25. 255.2. Swakelola padat karya..Lanjutang. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana Swakelola secara berkala kepada Tim Pengadaan barang dan Jasa Desa setelah diperiksa oleh Timg Pengawas kegiatan;h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh BPD; dani. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Pengadaan barang dan jasa Desa. heruunikarta@gmail.com
  26. 26. 26BAGIAN 3OPERASIONALISASI SWAKELOLA heruunikarta@gmail.com
  27. 27. 271. Penerbitan Surat KeputusanKepala Desa,1. Kepala desa menetapkan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKDes;2. Kepala Desa menetapkan kepala urusan sebagai PTPKDes berdasarkan bidang urusan masing-masing3. Kepala Desa menetapkan Tim Pengadaan dan Tim Pengawas Kegiatan heruunikarta@gmail.com
  28. 28. 28Tugas Tim pengadaan Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: Spesifikasi teknis, Jika berupa Konstruksi adalah gambar konstruksi sederhana, jika barang adalah spesifikasi barang, jika jasa berupa kerangka acuan kerja (Term of refferance); Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diperoleh dari harga pasar setempat Rancangan kontrak Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Seleksi sederhana kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan setempat Biaya pengadaan : Biaya pengumuman, Biaya penggandaan dokumen pengadaan, Biaya lain untuk pelaksanaan pengadaan. heruunikarta@gmail.com
  29. 29. 29Tugas Tim Pengawas Mengawasi secara rutin pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan; Memastikan bahwa pelaksanaan dan hasil kegiatan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Masalah yang berhubungan dengan Administrasi Kegiatan diluar kewenangan Pengawasan; Menandatangani berita acara hasil pengawasan kegiatan. Kecuali tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Tugas Tim pengadaan dan Tugas tim Pengawas tersebut, Kepala desa dapat menambahkan tugas – tugas lain yang relevan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. heruunikarta@gmail.com
  30. 30. 302. Ketentuan Bukti PengadaanSwakelola Pemerintah Desa  Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan bukti perikatannya cukup berupa kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.  Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai Rp 5,000,000.00 sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, bentuk kontraknya cukup berupa kuitansi atau tanda terima pembayaran lainnya, yang memuat NPWP, identitas, alamat dan bermaterai.  Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan melalui penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.  Ketentuan pengadaan Nomor 2.1; 2.2; dan 2.3 dilaksanakan tidak boleh memecah kegiatan atau menggabungkan kegiatan. Dilaksanakan sesuai dengan RKA dan DPA. (Catatan : Ketentuan ini harus selalu disesuaikan denganheruunikarta@gmail.com perkembangan peraturan yang baru)
  31. 31. 313. Ketentuan Bukti Pengadaan Swakelola Padat Karya Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan bukti perikatannya cukup berupa kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai Rp 5,000,000.00 sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibeli/diadakan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, bentuk kontraknya cukup berupa kuitansi atau tanda terima pembayaran lainnya, yang memuat NPWP, identitas, alamat dan bermaterai. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat melalui penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya. Ketentuan pengadaan Nomor 3.1 sampai nomor 3.3 merupakan item / komponen dari jenis belanja sebagaimana dirincikan dalam anggaran belanja kegiatan (RAB) Jika Lembaga/kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola Padat Karya tidak mampu maka dapat menyerahkan pelaksanaan belanja item barang/jasa kepada Tim Pengadaan barang Dan jasa Desa. heruunikarta@gmail.com
  32. 32. 324.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemerintah Desa < 5 Jt NPPD SPD SPP Barang/Ja DPA sa Uang Belanja Kurang dari Rp 5 Juta Kuitansi Bukti bermeter Pengeluar ai / Nota an Kas Barang bermeterai SSP heruunikarta@gmail.com
  33. 33. 33 4.2. Alur Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemerintah Desa 5 s.d <10 Jt (dg pengadaan langsung) NPPD SPD DP A SPP Barang/Ja sa Uang DPA Barang/ jasa Bukti Belanja 15 sd Pengeluaran 50 jt SSP Kas bermeterai Kuitansi Surat Surat bermeterai/Pemesanan perintah Nota SSP Barang Kerja Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Serah terima SPB + SPK + Barang barang BAPB+BASTB heruunikarta@gmail.com
  34. 34. 4.3. Alur Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemerintah 34Desa 10 sd 50 jt (dg Penujnukan Langsung) NPPD SPD DPA SPP Barang/Ja sa Uang DPA Barang / jasa Bukti Belanja 15 sd Pengeluar 50 jt SSP an Kas bermeterai Kuitansi Surat Surat bermeterai/Pemesanan perintah Nota SSP Barang Kerja Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Serah SPB + SPK + terima barang Barang BAPB+BASTB heruunikarta@gmail.com
  35. 35. 35Pembayaran SwakelolaPemerintah DesaPembayaran swakelola pemerintah desa : Surat perjanjian kerja (SPK) yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak atau lebih. Surat pemesanan barang (SPB) Untuk belanja Rp 5 juta s.d Rp 50 juta. Berita acara pemeriksaaan barang. Untuk belanja Rp 5 juta s.d Rp 50 juta. Berita acara serah terima. Untuk belanja Rp 5 juta s.d Rp 50 juta. Kwitansi dan nota pengadaan barang/jasa. PPh + PPn Dokumentasi dan foto-foto barang yang telah dibeli. heruunikarta@gmail.com
  36. 36. 36 Alur Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Secara Swakelola Padat karya heruunikarta@gmail.com
  37. 37. 37Perlu diperhatikan hal-hal berikut: Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, termasuk kelompok masyarakat melalui swakelola adalah pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil, Dalam arti pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana, dan tidak memerlukan tenaga ahli khusus. Apabila tidak sederhana, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha. Dibuat perencanaan teknis berupa gambar teknis, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan perencanaan teknis dapat dibantu tenaga yang ditunjuk dari dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan) perseorangan. heruunikarta@gmail.com
  38. 38. 38Perlu diperhatikan hal-hal berikut 2: Dalam rangka pelaksanaan kegiatan konstruksi Pelaksana Kegiatan dapat dibantu tenaga yang ditunjuk dari dinas teknis setempat yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan) perseorangan. Untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan pekerja (tenaga tukang dan mandor) yang pembayarannya dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan. Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, selain dilakukan oleh BPD dapat dibantu tenaga yang ditunjuk dari dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan) perseorangan. heruunikarta@gmail.com
  39. 39. 39Diagram Alur pelaksanaanpengedaan Konstruksi olehLembaga kemasyarakatan heruunikarta@gmail.com
  40. 40. 40 Pengumuman• DPA Persyaratan Pendaftaran SWK• SK Panitia Administrasi Pdt Karya Pengadaan Pendaftaran Peserta& Pengambilan Proposal Penjelasan RKS Rencana Kerja& Syarat-Syarat Pengajuan Seleksi Rapat Proposal panitia Surat• Berita Acara Perjanjian Dokumen Pelaksana Pdt Kerja (SPK, 2 SPK Karya & rangkap)• SK penunjukan Pelaksana SWK heruunikarta@gmail.com2 Pdt Kry
  41. 41. 41 Dokumen Dok. 1 SPK NPPD DPA Dok. SPP Melaksanakan Pekerjaan NPPD Uang Kuitansi, LaporanPenyelesaian Nota, bukti Bukti transaksi Pekerjaan Pengeluaran Berita Acara kas serah terima Laporan kegiatan Kuitansi, Penyelesaian Berita Pekerjaan Nota, bukti Acara pemeriksaa transaksi n BPD heruunikarta@gmail.com
  42. 42. 424.2.2.Tugas Tim Pengadaan Dlm Swakelola Pdtkaryaa. Mengumumkan seluruh kegiatan pemberdayaan (swakelola-padatkarya) kepada Lembaga/ Organisasi masyarakat sesuai DPA;a. Mengumumkan syarat-syarat lembaga / Organisais kemasyarakatan (LPM, Lembaga Adat, Karang Taruna, RT/ RW, PKK serta Kelompok masyarakat) di desa yang dapat menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan (swakelola- padatkarya); heruunikarta@gmail.com
  43. 43. 43C. Menyeleksi dan menetapkan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang berminat dan mampu dalam pengadaan kegiatan swakelola padat karya. Adapun kriteria penyeleksian adalah: Pelaksana kegiatan diutamakan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bertempat tinggal terdekat dengan lokasi kegiatan atau lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat. Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tingkat efisiensi dalam anggaran yang disanggupi oleh calon pelaksana kegiatan dengan pagu yang ada dalam DPA-Desa (APB Desa). Setiap lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat dapat menjadi pelaksana kegiatan swakelola-padat karya dibatasi 3 (tiga) heruunikarta@gmail.com kegiatan dalam satu tahun anggaran.
  44. 44. 44 Menyeleksi dan menetapkan panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan / kelompok masyarakat yang mengerjakan kegiatan. Menyiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan kegiatan swakelola padat karya. Meliputi :1. RAB (jika belum ada di DPA)2. Menyusun Harga Perhitungan sendiri (HPS) berdasarkan harga pasar setempat.3. Perhitungan penyisihan/pemotongan pajak4. Gambar Konstruksi5. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan6. Rencana Kerja dan Syarat-syarat heruunikarta@gmail.com7. Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  45. 45. 454.2.3. Kriteria Evaluasi Swakelola Padat karyaA. Evaluasi Administrasi, meliputi : Penilaian terhadap data administrasi sesuai yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syatrat-syarat Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta tidak terpenuhi. Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis heruunikarta@gmail.com
  46. 46. 46B. Evaluasi Teknis meliputi ; Unsur – unsur pokok yang dinilai adalah proposal teknis, Kemampuan menyediakan tenaga kerja sebagaimana yang dibutuhkan. heruunikarta@gmail.com
  47. 47. 47C. Evaluasi Harga : Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; Evaluasi harga dengan menilai kewajaran harga tidak harus harga terendah; Berdasarkan hasil evaluasi harga, Tim Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon Pelaksana Kegiatan. heruunikarta@gmail.com
  48. 48. 48TUGAS TIM PENGAWAS Swakelola Padat Karyaa. BPD sebagai Tim Pengawas dengan komposisi:  Koordinator : Ketua BPD/ Wakil Ketua  Anggota : Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPDb. Tim Pengawas dapat dibentuk satu atau beberapa Tim sesuai dengan bidang komisi.c. Tugas Tim Pengawas meliputi :  Mengawasi secara rutin pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal ;  Memastikan bahwa pelaksanaan dan hasil kegiatan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).  Masalah yang berhubungan dengan Administrasi Kegiatan diluar kewenangan Pengawasan BPD;  Setelah kegiatan selesai, Koordinator Tim Pengawas bersama Pelaksana kegiatan menandatangani berita acara hasil pengawasan kegiatan, yang diketahui Kepala Desa heruunikarta@gmail.com
  49. 49. 494.3. Pembayaran Swakelola Padat KaryaPembayaran swakelola-padat karya : Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak atau lebih. Kwitansi dan nota belanja barang. Daftar pekerja dan Absensi yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan; Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (up- name) Oleh BPD. Dokumen dan foto-foto hasil pekerjaan. heruunikarta@gmail.com
  50. 50. 504.4. Kewajiban Pelaksana Kegiatan (Lembaga/ organisasi kemasyarakatan)  Membuat papan pelaksanaan Kegiatan Konstruksi  Menyelenggarakan kegiatan yang tercantum dalam proposal;  Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam pedoman dan surat perjanjian kerjasama ini.  Mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa, baik secara lisan maupun tertulis.  Mengkonsultasikan kepada Pemerintah Desa, apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan proposal atau dokumen yang terkait.  Menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada Pemerintah Desa dilampiri bukti transaksi.  Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan swakelola Padat Karya kepada Pemerintah Desa dan laporan akhir kegiatan. heruunikarta@gmail.com
  51. 51. 514.5. Hak Pelaksana Kegiatan (Lembaga/ organisasi kemasyarakatan) Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlah kepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 orang. (Psl 38 Ayat 3 Perbup 72 Th 2008) heruunikarta@gmail.com
  52. 52. 52TERIMAKASIH heruunikarta@gmail.com

×