SlideShare a Scribd company logo
PENA 2022
Pahlawan Ekonomi Nusantara
TEKNIS PELAKSANAAN
PANDUAN
Draft 30.10.2022
Daftar Isi
1. Dasar Hukum
2. Latar Belakang
3. Pengertian “Pahlawan..”
4. Tujuan & Tagline
5. Kriteria dan Syarat PM PENA
6. Bantuan yang diterima PM
7. Mekanisme Pelaksanaan PENA
8. Mekanisme Penyaluran Bantuan
9. Insentif yang diterima Petugas dan Pendamping Sosial
10.Tahapan Kegiatan dan Waktu
11.Target dan Sebaran Lokasi
12.Komposisi “1:5:50” per Tim PENA
13.Lokasi Kab/Kota, KebutuhanPetugas & Pendamping Sosial PENA
14.Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif
2
Dasar Hukum
1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah
8. PP No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
9. PP No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai
10. PP No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial
11. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
12. Permenkeu No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian
Negara/Lembaga.
13. Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan
Kementerian Sosial
14. Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
15. Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
3
Latar Belakang
Kita beri bansos, tapi setelah itu mau
diapakan?Apakah iya dia sekian tahun
[dapat bansos], padahal fisiknya masih
kuat, masih bisa bekerja? Sekian
tahun, apa iya orang itu kita tidak
lakukan treatment apapun, hanya
terima bantuan? Ke depan tidak seperti
itu. Ini yang saya akan coba di 2022.
Selasa, 15 Juni 2021
Menteri Sosial Tri Rismaharini ingin mengurangi
pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu
yang fisiknya masih kuat mulai 2022 mendatang (CNN
Indonesia/Safir Makki)
Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210
615201653-20-654778/risma-ingin-kurangi-
bansos-warga-miskin-mulai-2022.
4
Pahlawan
Orang yang menonjol karena keberanian dan
pengorbanannya dalam membela kebenaran,
pejuang yang gagah berani.
Kamus Besar Bahasa Indonesia/https://kbbi.web.id/pahlawan
Pahlawan Ekonomi Nusantara
Fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak
mampu yang menonjol karena keberanian dan
pengorbanannya dalam berjuang melepaskan
diri dari program bantuan sosial.
Pengertian “Pahlawan”
5
Tujuan
Sumber:
Biro PerencanaanKemensos,“Pohon Kinerja KementerianSosial2022-2024.”
Sasaran Program
Pemberdayaan Sosial
(SP-3)
“Meningkatnya
kemandirian sosial
ekonomi fakir miskin,
kelompok rentan dan
orang tidak mampu.”
Meningkatnya pendapatan
KPM melalui usaha yang
berkelanjutan.
Tersaringnya KPM yang
benar-benar membutuhkan
bansos dengan yang tidak.
Kemensos berkontribusi
terhadap penurunan
beban keuangan negara
dalam jangka panjang.
Tujuan
PENA
6
Tagline
#YukLepasBansos
#BeraniGraduasiItuPahlawan
#ByeByeBansos
MaknaTagline:
Penerima bansos aktif usia 20-40 tahun yang didalam
keluarganya tidak ada lansia dan disabilitas diharapkan secara
sukarela mau melepaskan diri dari ketergantunganterhadap
bantuan sosial karena sudah mendapat bantuan berupa
dukungan penguatan usaha dari prorgam PENA.
7
Kriteria dan Syarat PM PENA
Penerima Bansos
Aktif (wajib)
Setuju keluar dari Bansos jika
mendapatkan PENA (wajib)
Diprioritaskan dalam Kartu
Keluaga tidak terdapat
Lansia & Disabilitas.
Diprioritaskan penerima Rumah
Sejahtera Terpadu (RST) 2022
atau penerima Rutilahu 2021
1
Diprioritaskan usia
20-40 tahun
Tidak harus sudah punya
Rintisan Usaha (punya
usaha lebih disukai)
3
6
2
4
X
X 5
8
1.
Permintaan Data
PKH, BPNT, dan
RST
2.
Perimintaan Data
Petugas
Sentra/Sendu dan
Pendamping Sosial
3.
Pengolahan Data
PKH, BPNT, RST,
Petugas dan
Pendamping Sosial
4.
Penyusunan
Panduan
Pelaksanaan PENA
2022
5.
Coaching Petugas
Sentra/Sendu dan
Pendamping Sosial
PKH
6.
Asesmen
Kebutuhan
Peralatan Usaha
dan Penyusunan
Proposal
7.
SK Penetapan PM
PENA
8.
Transfer ke
rekening PM Rp.
500.000
9.
Pembelanjaan
Kebutuhan
Peralatan Usaha
PM
10.
Penyaluran/Pendist
ribusian Peralataan
kepada PM
11.
Pelaporan
Keuangan dan
Kegiatan
12.
Monitoring dan
Evaluasi
Tahapan Kegiatan dan Waktu
19 Okt 2022 19 Okt 2022 19-31Okt 19-31Okt
02-05 Nov
06-13 Nov
14-15 Nov
15-18 Nov
14-20 Nov 21-26 Nov 27-30 Nov 01-15 Des
9
Bantuan yang diterima PM
Rata-rata Rp.6.000.000,-
▪ RKAL: “Dukungan Penguatan Usaha”
▪ Untuk dibelanjakan “Peralatan Usaha”
▪ Uang dibawa petugas ke lapangan
▪ PM menerima dalam bentuk barang
Pagu Rp.5.500.000,- (akun 521219) Pagu Rp.500.000,- (akun 573111)
▪ RKAKL: “Bantuan Penguatan Produksi”
▪ Untuk dibelanjakan “Bahan Baku Produksi”
▪ Uang ditransfer ke rekening PM
▪ PM menerima dalam bentuk barang
▪ Tahapan: (1) Asesmen Kebutuhan,(2) Penyusunan Proposal/RAB, (3) Pembelanjaan
Barang, (4) Penyaluran Barang, (5) Pelaporan Keuangan dan Kegiatan
▪ Petugas Sentra: Koordinator , Pendamping Sosial: Pelaksana
▪ Pembelanjaaan didasarkan kepada “Proposal Penguatan Usaha dan Produksi PM PENA”
yang disusun berdasarkan hasil asesmen dan telah disetujui oleh Direktur Pemberdayaan
KAT dan Kewirausahaan Sosial.
10
5 Kluster Usaha PENA
11
Pertanian
Tanaman Hias | Sayur
(Jamur/Seledri/Cabai) | Buah
Kerajinan
Jahit | Anyaman | Tusuk Sate |
Kotak nasi/kue | Batu bata |
Genteng | Batako | Mebel kayu
| Ulekan cobek
Makanan
Warung makan (termasuk bakso,
mie, sate, nasi goreng, ayam
geprek, dimsum, rujak) | Catering
| Frozen Food | Cilok |
Kerupuk/Keripik/Rengginang |
Kue/Jajanan/ Makanan Ringan |
Wating Minuman.
Jasa
Toko Sembako | Jual
sayuran | Laundry |
Barbershop | Sablon
Peternakan
Ayam | Bebek | Entok | Burung |
Ikan
5 Kluster Usaha PENA
Mekanisme Pelaksanaan PENA
1. Dit PKAT dan KS menyusun Prelist BNBA dari database KPM PKH dan BPNT
Triwlulan III yang difilter sesuai syarat dan kriteria: (1) Penerima Bansos Aktif
(wajib), (2) Diprioritaskan usia 20-40 tahun, (3) Diprioritaskan dalam Kartu Keluaga
tidak terdapat Lansia & Disabilitas, (4) Diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera
Terpadu (RST) 2022 atau penerima Rutilahu 2021.
2. Prelist BNBA tersebut selanjutnya diverifikasi diserahkan oleh Dit. PKAT dan
Kewirausahaan Sosial kepada Sentra/Sentra Terpadu untuk dilanjutkan ke tahap
asesmen lapangan yang dikoordinir oleh petugas Sentra/Sentra Terpadu dan
dilaksanakan oleh pendamping sosial yang sudah mendapatkan
pembekalan/coaching.
3. Hasil asesmen lapangan yang dilakukan oleh pendamping sosial dan dikoordinir
oleh petugas sentra tersebut akan menjadi dasar penyusunan Proposal
kebutuhan Penguatan Usaha dan Penguatan Produksi per PM.
4. Proposal per PM disusun oleh pendamping sosial menggunakan format yang sudah
ditetapkan oleh Dit. PKAT dan Kewirausahaan Sosial, dan ditandatangani oleh
PM, Pendamping Sosial serta diketahui oleh Petugas Sentra/Sentra Terpadu.
12
Mekanisme Pelaksanaan PENA
5. Proposal per PM yang sudah ditandatangani selanjutnya diverifikasi oleh Petugas
Sentra/Sentra terpadu.
6. Proposal yang sudah dianalisis oleh petugas sentra/sentra terpadu selanjutnya
dikirim kepada Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial dalam bentuk PDF
melalui link google drive yang akan ditetapkan oleh Dit. PKAT dan Kewirausahaan
Sosial.
7. PDF Proposal yang sudah ditelaah dan diupload oleh petugas Sentra/Sentra
Terpadu selanjutnyaakan dicek oleh Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial
sebagai dasar pencairan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan
Produksi.
8. Dana dukungan Penguatan Usaha dibelanjakan untuk perlengkapan dan peralatan
usaha. Bantuan Penguatan Produksi dibelanjakan untuk bahan baku usaha.
9. Pembelanjaan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi
dilakukan oleh pendamping sosial didampingi oleh Petugas Sentra/Sentra
Terpadu berdasarkan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang sudah disetujui oleh
Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial.
13
Mekanisme Pelaksanaan PENA
10. Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi tidak diperbolehkan
untuk pembelanjaan rokok, minuman keras, dan barang-barang terlarang lainnya.
11. Semua bukti pembelanjaan sudah termasuk didalamnya ongkos kirim. Perhitungan
besarnya ongkos kirim berdasarkan kesesuaian lokasi.
12. Semua bukti pembelanjaan yang asli, baik untuk Dukungan Penguatan Usaha maupun
Bantuan Penguatan Produksi, dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban
kegiatan PENA.
13. Laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA disusun oleh pendamping sosial dan
dicek oleh Petugas Sentra/Sentra Terpadu untuk memastikan kesesuaian antara RAB
dengan bukti-bukti pembelanjaan (kuitansi/struk belanja).
14. Laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA yang sudah dicek oleh petugas
Sentra/Sentra selanjutnya dikirim oleh pendamping sosial melalui jasa pengiriman
kepada Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial dengan alamat Kementerian Sosial
RI. Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, Kode Pos 10430.
14
Mekanisme Pelaksanaan PENA
15. Pendamping sosial menyampaikan copy laporan pertanggungjawaban
kegiatan PENA kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
16. Pemanfaatan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan
Produksi akan dipantau/ dimonitor oleh pendamping sosial dan
petugas Sentra/SentraTerpadu, serta dilakukan supervisi, monitoring
dan evaluasi oleh petugas pusat.
17. Pendamping sosial wajib membuat laporan perkembangan usaha per
penerimamanfaat PENA sebelum dan sesudah menerima bantuan,
disertai dokumentasi. Laporan perkembangan yang disusun diketahui
oleh petugas Sentra/Sentra Terpadu.
15
Kuota Penerima Manfaat PENA
5.850 PM
Nominatif
16
Total Target
8.500 PM
2.650 PM
Non Nominatif
Target dan Sebaran Lokasi
Komposisi “1:5:50” per Tim PENA
1 Petugas Sentra
5 Pendamping
Sosial
Dengan komposisi 1:5:50 dan total
target PENA 8.500 PM, maka:
• Kebutuhan Petugas Sentra
8.500 PM/50 = 170 Petugas
• Kebutuhan Pendamping Sosial
8.500 PM/10 = 850 pendamping
5 0 P e n e r i m a M a n f a a t
17
Insentif yang diterima
PETUGAS SENTRA/SENTRA TERPADU PENDAMPING SOSIAL
▪ Perjadin Asesmen
▪ Pelibatan dalam giat Coaching
▪ Pelibatan dalam giat Monev
A. Rp. 1 juta per 10 PM, terdiri dari:
▪ Rp. 50.000 untuk susun laporan/PM
▪ Rp. 50.000 untuk penjangkauan/PM
B. Pelibatan dalam kegiatan Coaching,
pendampingan Monev
18
Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial
NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI
PM
PETUGAS
PER
KAB/KOTA
PETUGAS
PER
SENTRA
PENDAMPING
PER
KAB/KOTA
PENDAMPING
PER SENTRA
1 Sentra "Darussa'adah" Di
Aceh
Aceh Kota Banda Aceh 50 1
1
5 5
2 Sentra "Bahagia" Di Medan Sumatera Utara Labuhanbatu Selatan 25 1
2
3
8
Kota Medan 50 1 5
3 Sentra "Insyaf" DiMedan Sumatera Utara
Mandailing Natal 30 1
11
3
43
Padang Lawas 75 3 8
Padang Lawas Utara 70 3 7
Kota Sibolga 50 1 5
Tapanuli Tengah 50 1 5
Deli Serdang 50 1 5
Mandailing Natal 50 1 5
Kota Padang 50 1 5
4
Sentra "BudiPerkasa" Di
Palembang
Lampung
Lampung Tengah 50 1
3
5
15
Lampung Timur 50 1 5
Lampung Selatan 50 1 5
5
Sentra "Abiseka" Di
Pekanbaru
Riau Rokan Hulu 100 2
10
10
50
Sumatera Barat
Lima Puluh Kota 50 1 5
Padang Pariaman 50 1 5
Kota Pariaman 50 1 5
Pesisir Selatan 100 2 10
Kota Padang 150 3 15
19
Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial
NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI
PM
PETUGAS
PER
KAB/KOTA
PETUGAS
PER
SENTRA
PENDAMPING
PER
KAB/KOTA
PENDAMPING
PER SENTRA
6 Sentra "Alyatama" Di Jambi Jambi Merangin 50 1
2
5
10
Tebo 50 1 5
7
Sentra "Dharma Guna" Di
Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu 50 1
3
5
15
Rejang Lebong 50 1 5
Lebong 50 1 5
8 Sentra "Abiyoso" DiCimahi Jawa Barat Bandung 150 3
3
15 15
9 Sentra "Wyata Guna" Di
Bandung
Jawa Barat Bandung Barat 100 2
2
10 10
10
Sentra "Palamarta" Di
Sukabumi
Jawa Barat
Indramayu 100 2
8
10
40
Kuningan 50 1 5
Sukabumi 50 1 5
Ciamis 200 4 20
11
Sentra "Galih Pakuan" Di
Bogor
Jawa Barat Bogor 100 2
7
10
35
Banten
Serang 50 1 5
Lebak 100 2 10
Kota Serang 100 2 10
12
Sentra Terpadu "Inten
Soeweno" Di Bogor
Jawa Barat
Sumedang 150 3
12
15
60
Cianjur 250 5 25
Subang *) 50 1 5
Majalengka *) 100 2 10
Kota.Bogor 50 1 5
20
Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial
NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI
PM
PETUGAS
PER
KAB/KOTA
PETUGAS
PER
SENTRA
PENDAMPING
PER
KAB/KOTA
PENDAMPING
PER SENTRA
13 Sentra "Mulia Jaya" Di Jakarta
Kota Jakarta Selatan 100 2
2
10 10
14
Sentra "Handayani" Di
Jakarta
Kota Jakarta Timur 50 1
2
5
10
Kota Jakarta Utara 50 1 5
15
Sentra Terpadu "Pangudi
Luhur " Di Bekasi
Jawa Barat
Bekasi 150 3
21
15 105
Kota Depok 50 1 5
Kota Tasikmalaya 450 9 45
Tasikmalaya 300 6 30
Garut 50 1 5
Kota Bekasi 50 1 5
16
Sentra "Antasena" Di
Magelang
Jawa Tengah
Karanganyar 150 3
15
15
75
Magelang 150 3 15
Sragen 50 1 5
Semarang 50 1 5
Salatiga 50 1 5
Kota Magelang 50 1 5
Yogyakarta
Kota Yogyakarta 100 2 10
Sleman 50 1 5
Kulon Progo 100 2 10
17 Sentra "BudiLuhur" Di
Banjarbaru
Kalimantan
Selatan
Hulu SungaiTengah 150 3
3
15 15
18 Sentra "Efata" Di Kupang Nusa Tenggara
Timur
Saburaijua 50 1
2
5 10
Kota Kupang 50 1 5
21
Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial
NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI
PM
PETUGAS
PER
KAB/KOTA
PETUGAS
PER
SENTRA
PENDAMPING
PER
KAB/KOTA
PENDAMPING
PER SENTRA
19
Sentra Terpadu "Kartini" Di
Temanggung
Jawa Tengah
Pemalang 150 3
12
15
61
Temanggung 100 2 10
Kota Semarang 50 1 5
Kendal 50 1 5
Jawa Timur
Ngawi 125 3 13
Ponorogo 25 1 3
Magetan 50 1 5
Pekalongan 50 1 5
20
Sentra "Mahatmiya" Di
Tabanan
Bali
Jembrana 50 1
8
5
40
Denpasar 50 1 5
Klungkung 100 2 10
Jawa Timur
Lumajang 100 2 10
Bondowoso 50 1 5
Situbondo 50 1 5
21 Sentra "Margo Laras" DiPati
Jawa Tengah
Grobogan 50 1
8
5
40
Blora 100 2 10
Kudus 50 1 5
Jepara 100 2 10
Jawa Timur Bangkalan 100 2 10
22
Sentra "Paramita" Di
Mataram
Nusa Tenggara
Barat
Kota Bima 50 1
7
5
36
Bima 50 1 5
Lombok Tengah 100 2 10
Lombok Timur 125 3 13
Lombok Utara 25 1 3 22
Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial
NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI
PM
PETUGAS
PER
KAB/KOTA
PETUGAS
PER
SENTRA
PENDAMPING
PER
KAB/KOTA
PENDAMPING
PER SENTRA
23 Sentra "Satria" DiBaturraden Jawa Tengah Banyumas 150 3
3
15 15
24
Sentra Terpadu "Prof. Dr.
Soeharso" DiSurakarta
Jawa Timur
Pasuruan 150 3
7
15
35
Sidoarjo 50 1 5
Trenggalek 50 1 5
Probolinggo 100 2 10
25 Sentra "Tumou Tou" Di
Manado
Gorontalo Kota Gorontalo 50 1
3
5
15
Gorontalo 100 2 10
26 Sentra "Pangurangi" Di
Takalar
Sulawesi
Selatan
Bantaeng 50 1
4
5
20
Soppeng 150 3 15
27
Sentra "Wirajaya" Di
Makassar
Sulawesi
Selatan
Gowa 50 1
6
5
30
Pangkep 50 1 5
Maros 50 1 5
Kota Makassar 150 3 15
28 Sentra "Meohai" Di Kendari Sulawesi
Tenggara
Kota Kendari 50 1
2
5
10
Buton Selatan 50 1 5
29 Sentra "Wasana Bahagia" Di
Ternate
Maluku Kota Ambon 50 1
2
5
10
Maluku Utara Kota Ternate 50 1 5
30 Sentra "Nipotowe" Di Palu Sulawesi
Tengah
Kota Palu 50 1
2
5
10
Sigi 50 1 5
8.500 173
173
853 853 23
Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif
NO MITRA SENTRA KAB/KOTA
KUOTA KUOTA PRELIST
TOTAL PRELIST
NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH
1 Sentra "Darussa'adah" Di Aceh Kota Banda Aceh 50 50 69 119
2 Sentra "Bahagia" Di Medan Labuhanbatu Selatan 25
Kota Medan 50
3 Sentra "Insyaf" Di Medan
Mandailing Natal 30
Padang Lawas 75
Padang Lawas Utara 70
Kota Sibolga 50
Tapanuli Tengah 50
Deli Serdang 50
Mandailing Natal 50
Kota Padang 50 144 136 280
4
Sentra "Budi Perkasa" Di Palembang Lampung Tengah 50
Lampung Timur 50
Lampung Selatan 50 17 70 87
5Sentra "Abiseka" Di Pekanbaru Rokan Hulu 100
Lima Puluh Kota 50
Kota Pariaman 50
Pesisir Selatan 100
Kota Padang 150
7
Sentra "Dharma Guna" Di Bengkulu Kota Bengkulu 50
Rejang Lebong 50
Lebong 50 23 54 77
8 Sentra "Abiyoso" Di Cimahi Bandung 50 150 33 54 87
9 Sentra "Wyata Guna" Di Bandung Bandung Barat 100 125 137 262
24
Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif
NO MITRA SENTRA KAB/KOTA
KUOTA KUOTA PRELIST
TOTAL PRELIST
NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH
10 Sentra "Palamarta" Di Sukabumi
Indramayu 100
Kuningan 50 70 45 115
Sukabumi 50 44 44 88
Ciamis 200
11 Sentra "Galih Pakuan" Di Bogor
Bogor 50 121 60 181
Serang 50
Lebak 100
Kota Serang 50 83 42 125
12 Sentra Terpadu "Inten Soeweno" Di Bogor
Sumedang 150
Cianjur 50 200 109 51 160
Subang *) 50
Majalengka *) 50 100 56 32 88
Kota.Bogor 50
13 Sentra "Mulia Jaya" Di Jakarta Kota Jakarta Selatan 50
14 Sentra "Handayani" Di Jakarta
Kota Jakarta Timur 50 38 68 106
Kota Jakarta Utara 50 67 139 206
15 Sentra Terpadu "Pangudi Luhur " Di Bekasi
Bekasi 50 159 164 323
Kota Depok 50
Kota Tasikmalaya 450 89590 1449 91039
Tasikmalaya 300 23253 371 23624
Garut 50 228 65 293
Kota Bekasi 50
25
Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif
NO MITRA SENTRA KAB/KOTA
KUOTA KUOTA PRELIST
TOTAL PRELIST
NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH
16 Sentra "Antasena" Di Magelang
Karanganyar 150
Magelang 150
Sragen 50
Semarang 50
Salatiga 50 7 104 111
Kota Magelang 50
Kota Yogyakarta 100
Sleman 50
Kulon Progo 100
17
Sentra "Budi Luhur" Di Banjarbaru Hulu Sungai Tengah
50 150 152 70 222
18 Sentra "Efata" Di Kupang Saburaijua 50 94 39 133
Kota Kupang 50 30 100 130
19 Sentra Terpadu "Kartini" Di Temanggung
Pemalang 50 150 113 86 199
Temanggung 50 100 44 63 107
Kota Semarang 50
Kendal 50
Ngawi 125
Ponorogo 25
Magetan 50
Pekalongan 50 67 60 127
26
Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif
NO MITRA SENTRA KAB/KOTA
KUOTA KUOTA PRELIST
TOTAL PRELIST
NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH
20 Sentra "Mahatmiya" Di Tabanan
Jembrana 50
Denpasar 50
Klungkung 100 237 34 271
Lumajang 100
Bondowoso 50
Situbondo 50
21 Sentra "Margo Laras" Di Pati
Grobogan 50
Blora 100
Kudus 50
Jepara 100
Bangkalan 100
22 Sentra "Paramita" Di Mataram
Kota Bima 50
Bima 50
Lombok Tengah 100
Lombok Timur 125
Lombok Utara 25
23 Sentra "Satria" Di Baturraden Banyumas 50 150 290 109 399
24
Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" Di
Surakarta
Pasuruan 150
Sidoarjo 50 16 88 104
Trenggalek 50 37 84 121
Probolinggo 100
25 Sentra "Tumou Tou" Di Manado Kota Gorontalo 50
Gorontalo 50 50 254 36 290
27
Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif
NO MITRA SENTRA KAB/KOTA
KUOTA KUOTA PRELIST
TOTAL PRELIST
NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH
26 Sentra "Pangurangi" Di Takalar Bantaeng 50
Soppeng 50 100 7 73 80
27 Sentra "Wirajaya" Di Makassar
Gowa 50
Pangkep 50 3 114 117
Maros 50 34 108 142
Kota Makassar 50 100 610 59 669
28 Sentra "Meohai" Di Kendari Kota Kendari 50 174 123 297
Buton Selatan 50 61 214 275
29 Sentra "Wasana Bahagia" Di Ternate Kota Ambon 50 45 100 145
Kota Ternate 50 12 73 85
30 Sentra "Nipotowe" Di Palu Kota Palu 50
Sigi 50
2650 5850 116.497 4.787 121.284
28
To be Continued

More Related Content

What's hot

Mewujudkan Desa Mandiri dengan Inovasi
Mewujudkan Desa Mandiri dengan InovasiMewujudkan Desa Mandiri dengan Inovasi
Mewujudkan Desa Mandiri dengan Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptxMateri Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
PrihWardoyo2
 
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSMBimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
prih wardoyo
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Adelfios Andyka Fatra
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
KesmasDinkesmorowali
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Massaputro Delly TP
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Dadang Solihin
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
Reins Tangkowit
 
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxBu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
CahyadiWahyono
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
DhionWiwan
 
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
ShintaDevi11
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
TV Desa
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
Eka Saputra
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
Frans Dione
 
Manajemen organisasi karang taruna
Manajemen  organisasi karang tarunaManajemen  organisasi karang taruna
Manajemen organisasi karang taruna
Ngatidjo -
 

What's hot (20)

Mewujudkan Desa Mandiri dengan Inovasi
Mewujudkan Desa Mandiri dengan InovasiMewujudkan Desa Mandiri dengan Inovasi
Mewujudkan Desa Mandiri dengan Inovasi
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
 
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptxMateri Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
Materi Manajemen Organisasi Karang Taruna.pptx
 
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSMBimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
Bimbingan Teknik Pengembangan Kapasitas PSKS-TKSM
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxBu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
 
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
29 sept, sambutan bupati penerimaan kaji banding tp pkk lamandau
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Manajemen organisasi karang taruna
Manajemen  organisasi karang tarunaManajemen  organisasi karang taruna
Manajemen organisasi karang taruna
 

Similar to JUKNIS PENA 2022.pdf

02.c) buku ii pelaksanaan pkd
02.c) buku ii pelaksanaan pkd02.c) buku ii pelaksanaan pkd
02.c) buku ii pelaksanaan pkd
swanggie
 
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
zubairmatutu
 
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxPaparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
DanyepIdris
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiktrysnokoe
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiksmkn 4 padalarang
 
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdf
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdfBKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdf
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdf
titowicaksono2
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmPaparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
fadli readi
 
02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan
swanggie
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
Teguh Kristyanto
 
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdfPuslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
MuhammadJie
 
Bappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dakBappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dak
DyahAyu189
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptxSOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
ssuser5050ff
 
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxPPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
Kentankkentunk
 
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdfSK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
ImeldaBrian
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
swanggie
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
Petrus Poling Wairmahing
 
1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt
1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt
1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt
monevaset
 
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
MasykurAbror
 

Similar to JUKNIS PENA 2022.pdf (20)

02.c) buku ii pelaksanaan pkd
02.c) buku ii pelaksanaan pkd02.c) buku ii pelaksanaan pkd
02.c) buku ii pelaksanaan pkd
 
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
3.FINAL_UGB_Percontohan_23072020_edited.pdf
 
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxPaparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptx
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdf
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdfBKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdf
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2023_2023 03 13_Revisi 2.pdf
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PUSKESOS TAHUN 2022
 
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmPaparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
 
02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan02.e) buku iv pelaporan
02.e) buku iv pelaporan
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
 
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdfPuslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
 
Bappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dakBappenas paparan mp dan dak
Bappenas paparan mp dan dak
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptxSOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
SOSIALISASI SKKNI TPP 2022_TPP PUSAT.pptx
 
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxPPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
 
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdfSK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
SK PIP SMP TAHAP 51 TAHUN 2022.pdf
 
02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd02.b) buku i perencanaan pkd
02.b) buku i perencanaan pkd
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt
1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt
1. Sosialisasi KEBIJAKAN PENATAAN BMD TAHUN 2022.ppt
 
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
 

Recently uploaded

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 

Recently uploaded (20)

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 

JUKNIS PENA 2022.pdf

  • 1. PENA 2022 Pahlawan Ekonomi Nusantara TEKNIS PELAKSANAAN PANDUAN Draft 30.10.2022
  • 2. Daftar Isi 1. Dasar Hukum 2. Latar Belakang 3. Pengertian “Pahlawan..” 4. Tujuan & Tagline 5. Kriteria dan Syarat PM PENA 6. Bantuan yang diterima PM 7. Mekanisme Pelaksanaan PENA 8. Mekanisme Penyaluran Bantuan 9. Insentif yang diterima Petugas dan Pendamping Sosial 10.Tahapan Kegiatan dan Waktu 11.Target dan Sebaran Lokasi 12.Komposisi “1:5:50” per Tim PENA 13.Lokasi Kab/Kota, KebutuhanPetugas & Pendamping Sosial PENA 14.Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif 2
  • 3. Dasar Hukum 1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; 2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 6. PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah 8. PP No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha 9. PP No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai 10. PP No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial 11. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 12. Permenkeu No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. 13. Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial 14. Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 15. Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 3
  • 4. Latar Belakang Kita beri bansos, tapi setelah itu mau diapakan?Apakah iya dia sekian tahun [dapat bansos], padahal fisiknya masih kuat, masih bisa bekerja? Sekian tahun, apa iya orang itu kita tidak lakukan treatment apapun, hanya terima bantuan? Ke depan tidak seperti itu. Ini yang saya akan coba di 2022. Selasa, 15 Juni 2021 Menteri Sosial Tri Rismaharini ingin mengurangi pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu yang fisiknya masih kuat mulai 2022 mendatang (CNN Indonesia/Safir Makki) Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210 615201653-20-654778/risma-ingin-kurangi- bansos-warga-miskin-mulai-2022. 4
  • 5. Pahlawan Orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Kamus Besar Bahasa Indonesia/https://kbbi.web.id/pahlawan Pahlawan Ekonomi Nusantara Fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam berjuang melepaskan diri dari program bantuan sosial. Pengertian “Pahlawan” 5
  • 6. Tujuan Sumber: Biro PerencanaanKemensos,“Pohon Kinerja KementerianSosial2022-2024.” Sasaran Program Pemberdayaan Sosial (SP-3) “Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu.” Meningkatnya pendapatan KPM melalui usaha yang berkelanjutan. Tersaringnya KPM yang benar-benar membutuhkan bansos dengan yang tidak. Kemensos berkontribusi terhadap penurunan beban keuangan negara dalam jangka panjang. Tujuan PENA 6
  • 7. Tagline #YukLepasBansos #BeraniGraduasiItuPahlawan #ByeByeBansos MaknaTagline: Penerima bansos aktif usia 20-40 tahun yang didalam keluarganya tidak ada lansia dan disabilitas diharapkan secara sukarela mau melepaskan diri dari ketergantunganterhadap bantuan sosial karena sudah mendapat bantuan berupa dukungan penguatan usaha dari prorgam PENA. 7
  • 8. Kriteria dan Syarat PM PENA Penerima Bansos Aktif (wajib) Setuju keluar dari Bansos jika mendapatkan PENA (wajib) Diprioritaskan dalam Kartu Keluaga tidak terdapat Lansia & Disabilitas. Diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu (RST) 2022 atau penerima Rutilahu 2021 1 Diprioritaskan usia 20-40 tahun Tidak harus sudah punya Rintisan Usaha (punya usaha lebih disukai) 3 6 2 4 X X 5 8
  • 9. 1. Permintaan Data PKH, BPNT, dan RST 2. Perimintaan Data Petugas Sentra/Sendu dan Pendamping Sosial 3. Pengolahan Data PKH, BPNT, RST, Petugas dan Pendamping Sosial 4. Penyusunan Panduan Pelaksanaan PENA 2022 5. Coaching Petugas Sentra/Sendu dan Pendamping Sosial PKH 6. Asesmen Kebutuhan Peralatan Usaha dan Penyusunan Proposal 7. SK Penetapan PM PENA 8. Transfer ke rekening PM Rp. 500.000 9. Pembelanjaan Kebutuhan Peralatan Usaha PM 10. Penyaluran/Pendist ribusian Peralataan kepada PM 11. Pelaporan Keuangan dan Kegiatan 12. Monitoring dan Evaluasi Tahapan Kegiatan dan Waktu 19 Okt 2022 19 Okt 2022 19-31Okt 19-31Okt 02-05 Nov 06-13 Nov 14-15 Nov 15-18 Nov 14-20 Nov 21-26 Nov 27-30 Nov 01-15 Des 9
  • 10. Bantuan yang diterima PM Rata-rata Rp.6.000.000,- ▪ RKAL: “Dukungan Penguatan Usaha” ▪ Untuk dibelanjakan “Peralatan Usaha” ▪ Uang dibawa petugas ke lapangan ▪ PM menerima dalam bentuk barang Pagu Rp.5.500.000,- (akun 521219) Pagu Rp.500.000,- (akun 573111) ▪ RKAKL: “Bantuan Penguatan Produksi” ▪ Untuk dibelanjakan “Bahan Baku Produksi” ▪ Uang ditransfer ke rekening PM ▪ PM menerima dalam bentuk barang ▪ Tahapan: (1) Asesmen Kebutuhan,(2) Penyusunan Proposal/RAB, (3) Pembelanjaan Barang, (4) Penyaluran Barang, (5) Pelaporan Keuangan dan Kegiatan ▪ Petugas Sentra: Koordinator , Pendamping Sosial: Pelaksana ▪ Pembelanjaaan didasarkan kepada “Proposal Penguatan Usaha dan Produksi PM PENA” yang disusun berdasarkan hasil asesmen dan telah disetujui oleh Direktur Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial. 10
  • 11. 5 Kluster Usaha PENA 11 Pertanian Tanaman Hias | Sayur (Jamur/Seledri/Cabai) | Buah Kerajinan Jahit | Anyaman | Tusuk Sate | Kotak nasi/kue | Batu bata | Genteng | Batako | Mebel kayu | Ulekan cobek Makanan Warung makan (termasuk bakso, mie, sate, nasi goreng, ayam geprek, dimsum, rujak) | Catering | Frozen Food | Cilok | Kerupuk/Keripik/Rengginang | Kue/Jajanan/ Makanan Ringan | Wating Minuman. Jasa Toko Sembako | Jual sayuran | Laundry | Barbershop | Sablon Peternakan Ayam | Bebek | Entok | Burung | Ikan 5 Kluster Usaha PENA
  • 12. Mekanisme Pelaksanaan PENA 1. Dit PKAT dan KS menyusun Prelist BNBA dari database KPM PKH dan BPNT Triwlulan III yang difilter sesuai syarat dan kriteria: (1) Penerima Bansos Aktif (wajib), (2) Diprioritaskan usia 20-40 tahun, (3) Diprioritaskan dalam Kartu Keluaga tidak terdapat Lansia & Disabilitas, (4) Diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu (RST) 2022 atau penerima Rutilahu 2021. 2. Prelist BNBA tersebut selanjutnya diverifikasi diserahkan oleh Dit. PKAT dan Kewirausahaan Sosial kepada Sentra/Sentra Terpadu untuk dilanjutkan ke tahap asesmen lapangan yang dikoordinir oleh petugas Sentra/Sentra Terpadu dan dilaksanakan oleh pendamping sosial yang sudah mendapatkan pembekalan/coaching. 3. Hasil asesmen lapangan yang dilakukan oleh pendamping sosial dan dikoordinir oleh petugas sentra tersebut akan menjadi dasar penyusunan Proposal kebutuhan Penguatan Usaha dan Penguatan Produksi per PM. 4. Proposal per PM disusun oleh pendamping sosial menggunakan format yang sudah ditetapkan oleh Dit. PKAT dan Kewirausahaan Sosial, dan ditandatangani oleh PM, Pendamping Sosial serta diketahui oleh Petugas Sentra/Sentra Terpadu. 12
  • 13. Mekanisme Pelaksanaan PENA 5. Proposal per PM yang sudah ditandatangani selanjutnya diverifikasi oleh Petugas Sentra/Sentra terpadu. 6. Proposal yang sudah dianalisis oleh petugas sentra/sentra terpadu selanjutnya dikirim kepada Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial dalam bentuk PDF melalui link google drive yang akan ditetapkan oleh Dit. PKAT dan Kewirausahaan Sosial. 7. PDF Proposal yang sudah ditelaah dan diupload oleh petugas Sentra/Sentra Terpadu selanjutnyaakan dicek oleh Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial sebagai dasar pencairan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi. 8. Dana dukungan Penguatan Usaha dibelanjakan untuk perlengkapan dan peralatan usaha. Bantuan Penguatan Produksi dibelanjakan untuk bahan baku usaha. 9. Pembelanjaan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi dilakukan oleh pendamping sosial didampingi oleh Petugas Sentra/Sentra Terpadu berdasarkan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang sudah disetujui oleh Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial. 13
  • 14. Mekanisme Pelaksanaan PENA 10. Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi tidak diperbolehkan untuk pembelanjaan rokok, minuman keras, dan barang-barang terlarang lainnya. 11. Semua bukti pembelanjaan sudah termasuk didalamnya ongkos kirim. Perhitungan besarnya ongkos kirim berdasarkan kesesuaian lokasi. 12. Semua bukti pembelanjaan yang asli, baik untuk Dukungan Penguatan Usaha maupun Bantuan Penguatan Produksi, dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA. 13. Laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA disusun oleh pendamping sosial dan dicek oleh Petugas Sentra/Sentra Terpadu untuk memastikan kesesuaian antara RAB dengan bukti-bukti pembelanjaan (kuitansi/struk belanja). 14. Laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA yang sudah dicek oleh petugas Sentra/Sentra selanjutnya dikirim oleh pendamping sosial melalui jasa pengiriman kepada Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial dengan alamat Kementerian Sosial RI. Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, Kode Pos 10430. 14
  • 15. Mekanisme Pelaksanaan PENA 15. Pendamping sosial menyampaikan copy laporan pertanggungjawaban kegiatan PENA kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 16. Pemanfaatan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi akan dipantau/ dimonitor oleh pendamping sosial dan petugas Sentra/SentraTerpadu, serta dilakukan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh petugas pusat. 17. Pendamping sosial wajib membuat laporan perkembangan usaha per penerimamanfaat PENA sebelum dan sesudah menerima bantuan, disertai dokumentasi. Laporan perkembangan yang disusun diketahui oleh petugas Sentra/Sentra Terpadu. 15
  • 16. Kuota Penerima Manfaat PENA 5.850 PM Nominatif 16 Total Target 8.500 PM 2.650 PM Non Nominatif Target dan Sebaran Lokasi
  • 17. Komposisi “1:5:50” per Tim PENA 1 Petugas Sentra 5 Pendamping Sosial Dengan komposisi 1:5:50 dan total target PENA 8.500 PM, maka: • Kebutuhan Petugas Sentra 8.500 PM/50 = 170 Petugas • Kebutuhan Pendamping Sosial 8.500 PM/10 = 850 pendamping 5 0 P e n e r i m a M a n f a a t 17
  • 18. Insentif yang diterima PETUGAS SENTRA/SENTRA TERPADU PENDAMPING SOSIAL ▪ Perjadin Asesmen ▪ Pelibatan dalam giat Coaching ▪ Pelibatan dalam giat Monev A. Rp. 1 juta per 10 PM, terdiri dari: ▪ Rp. 50.000 untuk susun laporan/PM ▪ Rp. 50.000 untuk penjangkauan/PM B. Pelibatan dalam kegiatan Coaching, pendampingan Monev 18
  • 19. Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA ALOKASI PM PETUGAS PER KAB/KOTA PETUGAS PER SENTRA PENDAMPING PER KAB/KOTA PENDAMPING PER SENTRA 1 Sentra "Darussa'adah" Di Aceh Aceh Kota Banda Aceh 50 1 1 5 5 2 Sentra "Bahagia" Di Medan Sumatera Utara Labuhanbatu Selatan 25 1 2 3 8 Kota Medan 50 1 5 3 Sentra "Insyaf" DiMedan Sumatera Utara Mandailing Natal 30 1 11 3 43 Padang Lawas 75 3 8 Padang Lawas Utara 70 3 7 Kota Sibolga 50 1 5 Tapanuli Tengah 50 1 5 Deli Serdang 50 1 5 Mandailing Natal 50 1 5 Kota Padang 50 1 5 4 Sentra "BudiPerkasa" Di Palembang Lampung Lampung Tengah 50 1 3 5 15 Lampung Timur 50 1 5 Lampung Selatan 50 1 5 5 Sentra "Abiseka" Di Pekanbaru Riau Rokan Hulu 100 2 10 10 50 Sumatera Barat Lima Puluh Kota 50 1 5 Padang Pariaman 50 1 5 Kota Pariaman 50 1 5 Pesisir Selatan 100 2 10 Kota Padang 150 3 15 19
  • 20. Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA ALOKASI PM PETUGAS PER KAB/KOTA PETUGAS PER SENTRA PENDAMPING PER KAB/KOTA PENDAMPING PER SENTRA 6 Sentra "Alyatama" Di Jambi Jambi Merangin 50 1 2 5 10 Tebo 50 1 5 7 Sentra "Dharma Guna" Di Bengkulu Bengkulu Kota Bengkulu 50 1 3 5 15 Rejang Lebong 50 1 5 Lebong 50 1 5 8 Sentra "Abiyoso" DiCimahi Jawa Barat Bandung 150 3 3 15 15 9 Sentra "Wyata Guna" Di Bandung Jawa Barat Bandung Barat 100 2 2 10 10 10 Sentra "Palamarta" Di Sukabumi Jawa Barat Indramayu 100 2 8 10 40 Kuningan 50 1 5 Sukabumi 50 1 5 Ciamis 200 4 20 11 Sentra "Galih Pakuan" Di Bogor Jawa Barat Bogor 100 2 7 10 35 Banten Serang 50 1 5 Lebak 100 2 10 Kota Serang 100 2 10 12 Sentra Terpadu "Inten Soeweno" Di Bogor Jawa Barat Sumedang 150 3 12 15 60 Cianjur 250 5 25 Subang *) 50 1 5 Majalengka *) 100 2 10 Kota.Bogor 50 1 5 20
  • 21. Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA ALOKASI PM PETUGAS PER KAB/KOTA PETUGAS PER SENTRA PENDAMPING PER KAB/KOTA PENDAMPING PER SENTRA 13 Sentra "Mulia Jaya" Di Jakarta Kota Jakarta Selatan 100 2 2 10 10 14 Sentra "Handayani" Di Jakarta Kota Jakarta Timur 50 1 2 5 10 Kota Jakarta Utara 50 1 5 15 Sentra Terpadu "Pangudi Luhur " Di Bekasi Jawa Barat Bekasi 150 3 21 15 105 Kota Depok 50 1 5 Kota Tasikmalaya 450 9 45 Tasikmalaya 300 6 30 Garut 50 1 5 Kota Bekasi 50 1 5 16 Sentra "Antasena" Di Magelang Jawa Tengah Karanganyar 150 3 15 15 75 Magelang 150 3 15 Sragen 50 1 5 Semarang 50 1 5 Salatiga 50 1 5 Kota Magelang 50 1 5 Yogyakarta Kota Yogyakarta 100 2 10 Sleman 50 1 5 Kulon Progo 100 2 10 17 Sentra "BudiLuhur" Di Banjarbaru Kalimantan Selatan Hulu SungaiTengah 150 3 3 15 15 18 Sentra "Efata" Di Kupang Nusa Tenggara Timur Saburaijua 50 1 2 5 10 Kota Kupang 50 1 5 21
  • 22. Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA ALOKASI PM PETUGAS PER KAB/KOTA PETUGAS PER SENTRA PENDAMPING PER KAB/KOTA PENDAMPING PER SENTRA 19 Sentra Terpadu "Kartini" Di Temanggung Jawa Tengah Pemalang 150 3 12 15 61 Temanggung 100 2 10 Kota Semarang 50 1 5 Kendal 50 1 5 Jawa Timur Ngawi 125 3 13 Ponorogo 25 1 3 Magetan 50 1 5 Pekalongan 50 1 5 20 Sentra "Mahatmiya" Di Tabanan Bali Jembrana 50 1 8 5 40 Denpasar 50 1 5 Klungkung 100 2 10 Jawa Timur Lumajang 100 2 10 Bondowoso 50 1 5 Situbondo 50 1 5 21 Sentra "Margo Laras" DiPati Jawa Tengah Grobogan 50 1 8 5 40 Blora 100 2 10 Kudus 50 1 5 Jepara 100 2 10 Jawa Timur Bangkalan 100 2 10 22 Sentra "Paramita" Di Mataram Nusa Tenggara Barat Kota Bima 50 1 7 5 36 Bima 50 1 5 Lombok Tengah 100 2 10 Lombok Timur 125 3 13 Lombok Utara 25 1 3 22
  • 23. Lokasi Kegiatan, Petugas, & Pendamping Sosial NO MITRA SENTRA PROVINSI KAB/KOTA ALOKASI PM PETUGAS PER KAB/KOTA PETUGAS PER SENTRA PENDAMPING PER KAB/KOTA PENDAMPING PER SENTRA 23 Sentra "Satria" DiBaturraden Jawa Tengah Banyumas 150 3 3 15 15 24 Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" DiSurakarta Jawa Timur Pasuruan 150 3 7 15 35 Sidoarjo 50 1 5 Trenggalek 50 1 5 Probolinggo 100 2 10 25 Sentra "Tumou Tou" Di Manado Gorontalo Kota Gorontalo 50 1 3 5 15 Gorontalo 100 2 10 26 Sentra "Pangurangi" Di Takalar Sulawesi Selatan Bantaeng 50 1 4 5 20 Soppeng 150 3 15 27 Sentra "Wirajaya" Di Makassar Sulawesi Selatan Gowa 50 1 6 5 30 Pangkep 50 1 5 Maros 50 1 5 Kota Makassar 150 3 15 28 Sentra "Meohai" Di Kendari Sulawesi Tenggara Kota Kendari 50 1 2 5 10 Buton Selatan 50 1 5 29 Sentra "Wasana Bahagia" Di Ternate Maluku Kota Ambon 50 1 2 5 10 Maluku Utara Kota Ternate 50 1 5 30 Sentra "Nipotowe" Di Palu Sulawesi Tengah Kota Palu 50 1 2 5 10 Sigi 50 1 5 8.500 173 173 853 853 23
  • 24. Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif NO MITRA SENTRA KAB/KOTA KUOTA KUOTA PRELIST TOTAL PRELIST NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH 1 Sentra "Darussa'adah" Di Aceh Kota Banda Aceh 50 50 69 119 2 Sentra "Bahagia" Di Medan Labuhanbatu Selatan 25 Kota Medan 50 3 Sentra "Insyaf" Di Medan Mandailing Natal 30 Padang Lawas 75 Padang Lawas Utara 70 Kota Sibolga 50 Tapanuli Tengah 50 Deli Serdang 50 Mandailing Natal 50 Kota Padang 50 144 136 280 4 Sentra "Budi Perkasa" Di Palembang Lampung Tengah 50 Lampung Timur 50 Lampung Selatan 50 17 70 87 5Sentra "Abiseka" Di Pekanbaru Rokan Hulu 100 Lima Puluh Kota 50 Kota Pariaman 50 Pesisir Selatan 100 Kota Padang 150 7 Sentra "Dharma Guna" Di Bengkulu Kota Bengkulu 50 Rejang Lebong 50 Lebong 50 23 54 77 8 Sentra "Abiyoso" Di Cimahi Bandung 50 150 33 54 87 9 Sentra "Wyata Guna" Di Bandung Bandung Barat 100 125 137 262 24
  • 25. Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif NO MITRA SENTRA KAB/KOTA KUOTA KUOTA PRELIST TOTAL PRELIST NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH 10 Sentra "Palamarta" Di Sukabumi Indramayu 100 Kuningan 50 70 45 115 Sukabumi 50 44 44 88 Ciamis 200 11 Sentra "Galih Pakuan" Di Bogor Bogor 50 121 60 181 Serang 50 Lebak 100 Kota Serang 50 83 42 125 12 Sentra Terpadu "Inten Soeweno" Di Bogor Sumedang 150 Cianjur 50 200 109 51 160 Subang *) 50 Majalengka *) 50 100 56 32 88 Kota.Bogor 50 13 Sentra "Mulia Jaya" Di Jakarta Kota Jakarta Selatan 50 14 Sentra "Handayani" Di Jakarta Kota Jakarta Timur 50 38 68 106 Kota Jakarta Utara 50 67 139 206 15 Sentra Terpadu "Pangudi Luhur " Di Bekasi Bekasi 50 159 164 323 Kota Depok 50 Kota Tasikmalaya 450 89590 1449 91039 Tasikmalaya 300 23253 371 23624 Garut 50 228 65 293 Kota Bekasi 50 25
  • 26. Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif NO MITRA SENTRA KAB/KOTA KUOTA KUOTA PRELIST TOTAL PRELIST NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH 16 Sentra "Antasena" Di Magelang Karanganyar 150 Magelang 150 Sragen 50 Semarang 50 Salatiga 50 7 104 111 Kota Magelang 50 Kota Yogyakarta 100 Sleman 50 Kulon Progo 100 17 Sentra "Budi Luhur" Di Banjarbaru Hulu Sungai Tengah 50 150 152 70 222 18 Sentra "Efata" Di Kupang Saburaijua 50 94 39 133 Kota Kupang 50 30 100 130 19 Sentra Terpadu "Kartini" Di Temanggung Pemalang 50 150 113 86 199 Temanggung 50 100 44 63 107 Kota Semarang 50 Kendal 50 Ngawi 125 Ponorogo 25 Magetan 50 Pekalongan 50 67 60 127 26
  • 27. Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif NO MITRA SENTRA KAB/KOTA KUOTA KUOTA PRELIST TOTAL PRELIST NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH 20 Sentra "Mahatmiya" Di Tabanan Jembrana 50 Denpasar 50 Klungkung 100 237 34 271 Lumajang 100 Bondowoso 50 Situbondo 50 21 Sentra "Margo Laras" Di Pati Grobogan 50 Blora 100 Kudus 50 Jepara 100 Bangkalan 100 22 Sentra "Paramita" Di Mataram Kota Bima 50 Bima 50 Lombok Tengah 100 Lombok Timur 125 Lombok Utara 25 23 Sentra "Satria" Di Baturraden Banyumas 50 150 290 109 399 24 Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" Di Surakarta Pasuruan 150 Sidoarjo 50 16 88 104 Trenggalek 50 37 84 121 Probolinggo 100 25 Sentra "Tumou Tou" Di Manado Kota Gorontalo 50 Gorontalo 50 50 254 36 290 27
  • 28. Rekap Prelist PM PENA untuk Non-Nominatif NO MITRA SENTRA KAB/KOTA KUOTA KUOTA PRELIST TOTAL PRELIST NON NOMINATIF NOMINATIF BPNT PKH 26 Sentra "Pangurangi" Di Takalar Bantaeng 50 Soppeng 50 100 7 73 80 27 Sentra "Wirajaya" Di Makassar Gowa 50 Pangkep 50 3 114 117 Maros 50 34 108 142 Kota Makassar 50 100 610 59 669 28 Sentra "Meohai" Di Kendari Kota Kendari 50 174 123 297 Buton Selatan 50 61 214 275 29 Sentra "Wasana Bahagia" Di Ternate Kota Ambon 50 45 100 145 Kota Ternate 50 12 73 85 30 Sentra "Nipotowe" Di Palu Kota Palu 50 Sigi 50 2650 5850 116.497 4.787 121.284 28