Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan terkait. 2. Telah disusun Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa untuk memberikan pemahaman dan kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan. 3. Buku tersebut diperkaya dengan kolaborasi antara peraturan terkait pengelolaan keuangan desa.

1. SOSIALISASI
PETUNJUK
TEKNIS
OPERASIONAL
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Rabu, 27 Oktober 2021

2. Terbentuknya Undang-Undang Desa
Kewenangan Desa yang dijalankan sesuai
asas rekognisi dan subsidiaritas.
UU 6/2014 tentang Desa, memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada Desa
untuk mengatur dan mengelola Desa.
Pengakuan terhadap
hak asal usul.
Penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk
kepentingan masyarakat Desa.
Atas pengakuan tersebut, Desa mempunyai sumber keuangan yang tidak saja digali dari kekayaan
asli Desa, tapi juga dari dana transfer yang oleh UU diberikan kepada Desa; Dana Desa yang
bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten/Kota.

3. Anggaran yang dikelola Desa
memicu permasalahan krusial
seperti kasus tindak pidana
korupsi yang terjadi, diantaranya
dalam pengelolaan Dana Desa
yang masih banyak disalahkan
penggunaannya, lalu pengadaan
barang/jasa di Desa yang
memerlukan kehati-hatian dalam
pelaksanaannya
Perjalanan yang sudah cukup panjang bagi Desa dalam
mengimplementasikan UU Desa menghadirkan kobaran
semangat yang membuat lapisan masyarakat hingga pemerintah
Desa berlomba untuk menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Regulasi teknis tingkat Menteri hingga Pemerintah Daerah yang
sudah hadir untuk mengawal Desa dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan Desa masih perlu bimbingan dalam
pelaksanaannya, sehingga peran Stakeholder terkait sangat
dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atas
aturan tersebut.
I M P L E M E N T A S I U N D A N G -
U N D A N G D E S A
400.85
triliun
Sebuah komitmen diperlukan untuk dilaksanakan secara profesionalitas dan berintegritas serta kesiapan aparatur pemerintah Desa
dalam mengelola anggaran yang cukup besar, menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolanya agar tetap berada pada rules yang
ditetapkan.

4. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Upaya besar dibutuhkan untuk mengakomodir pemikiran para penggiat Desa
dalam pengelolaan keuangan Desa dengan tujuan menyejahterakan
masyarakatnya melalui pembangunan maupun pemberdayaan.
Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa terus
melakukan upaya tersebut, melalui koordinasi, pemberian bimbingan,
supervisi serta konsultasi.
Memberikan
pemahaman maupun
kemampuan Desa
dalam pengelolaan
Keuangan Desa
Telah disusunnya Buku Petunjuk Teknis Operasional
Pengelolaan Keuangan Desa, yang merupakan bagian dari Aksi
Perubahan yang dihasilkan melalui proses sinkronisasi kebijakan
dan bentuk kerja sama dengan beberapa proses pembahasan
yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah
daerah serta Desa dan juga difasilitasi tim KOMPAK daerah
maupun pusat.

5. Buku Petunjuk Teknis Operasional
Pengelolaan Keuangan Desa
PTO Pengelolaan Keuangan Desa merupakan instrumen teknis dan
rinci Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,
dalam memahami dan menjalankan pengelolaan keuangan Desa
yang transparan, akuntabel, partisipatif, yang diselenggarakan
dengan tertib dan disiplin anggaran.
PTO Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari 6 (enam) buku
yang memuat kebijakan umum sebagaimana terbangun pada
Buku Induk Pengelolaan Keuangan Desa, lalu melalui Buku I
sampai dengan IV menjelaskan mengenai proses pentahapan
dalam pengelolaan keuangan Desa, dan diperkuat dengan
penjelasan khusus mengenai bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak Desa pada buku V.

6. Buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Teinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022
KOLABORASI
Buku PTO ini juga diperkaya pula dengan
hasil pengkolaborasian antara Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Teinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022

7. Keterlibatan Para Stakeholder Terkait Dalam Penyusunan
PTO Pengelolaan Keuangan Desa
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan
apresiasi kepada kementerian/lembaga terkait
yaitu:
1. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan;
2. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam
Negeri;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Khusus pada LKPP
5. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan
Mobilitas Spasial pada Deputi Bidang
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat,
Kemenko PMK; dan
6. Direktur Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola
Pemerintahan Desa pada Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah, BPKP.

8. Semoga hadirnya Buku PTO Pengelolaan Keuangan Desa akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka
mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa, tentunya dengan upaya baik yang kita lakukan ini diridhoi Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa.
Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa
TERIMA KASIH