Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
Similar to Inventarisasi Hukum Penataan Ruang
Similar to Inventarisasi Hukum Penataan Ruang (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Inventarisasi Hukum Penataan Ruang
- 1. Nama : May Asrita NRP : 1231400019 T6 Inventarisasi Turunan UU No.26 Tahun 2007 Dan Keterkaitan Dengan Perundangan Lainnya A. Pengertian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya yang unsur- unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status. Pengelompokan Berdasarkan Jenis Peraturan Peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya tersebut dikelompokkan menurut jenis Peraturan dan instrumen hukum lainnya, misalnya untuk Tingkat Pusat : Undang- Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden. No. Perundangan Turunan UU No.26 Tahun 2007 Perihal 1. UU Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2. UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. UU No.12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan 4. UU No.1 Tahun 2014 Pengolahan Pesisir dan Pulau Kecil 5. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 2. 1. Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Pasal 8 ayat (3). Menetapkan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pasal 77 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyebutkan bahwa kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, adalah: o Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; o Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional; o Memiliki potensi ekspor; o Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; o Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; o Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; o Berfungsi untuk mempertahanan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan pertahanan energi nasional; atau o Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. 2. Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang berkaitan dengan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) Pada tahun 2007 telah ditetapkan dua undang-undang secara berurutan, yaitu UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K). Kedua undangundang tersebut mengandung segi hukum publik, karena substansinya mengatur ruang yang di dalamnya berisikan kepentingan publik dan lintas sektor. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No.26/2007, bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tidak membuat dikotomi antara ruang darat dan perairan laut.
- 3. Nomenklatur yang diberikan terhadap produk perencanaan tata ruang dalam UU No.26/2007 adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah mencakup ruang darat dan laut. Bidang Penataan ruang tidak bermaksud masuk ke dalam pengaturan sektornya. Hal- hal detail dan atau teknis, silahkan diatur atau dikelola oleh sektor sendiri. Dalam Pasal 6 ayat (5) UU No.26/2007 disebutkan, bahwa ruang laut dan ruang udara ’pengelolaan’nya diatur dengan Undang-undang tersendiri. Dalam konteks tersebut, maka kegiatan pengelolaan ruang laut dapat dimengerti sebagai bagian dari penyelenggaraan proses pemanfaatan ruang. Sesuai dengan prioritas permasalahan dan kebutuhannya, kemudian dikeluarkan UU No.27/2007 tentang PWP3K. Apabila demikian, maka UU No.27/2007 mempunyai keterkaitan dan dari Pasal 6 ayat (5) UU No.26/2007, yaitu melaksanakan amanat khusus yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut di wilayah pesisir. B. Keterkaitan turunan dari UU No.26 Tahun 2007 dengan perundangan lain 1. Keterkaitan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- 4. 2. Keterkaitan UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan UU No.1 Tentang Pengolahan Pesisir dan Pulau Kecil. Kedua UU ini merupakan turunan dari UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.