1. BIMBINGAN TEKNIS BIDANG INSPEKSI
PERKERETAAPIAN
Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dr.Edi Nur Salam, ATD, MT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
“KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PENYELENGGARA
PERKERETAAPIAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
PERKERETAAAPIAN YANG BERKESELAMATAN”
Bekasi, 25 – 27 Juli 2022
2. 1. PRINSIP PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
2. TEORI KEJADIAN KECELAKAAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. INSPEKSI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
4. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN (SMKP)
5. Elemen dan Sub- Elemen SM
Outline
4. PRINSIP PEMBINAAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
PENGATURAN PENGENDALIAN PENGAWASAN
PERKERETAAPIAN
PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN
Memastikan KESELAMATAN dan KEAMANAN dalam
Penyelenggaraan Perkeretaapian
Mematuhi
Peraturan Perundangan yang berlaku
UU No 23 Tahun 2007 Tentang
Perkeretaapian
Pasal 13
1) Perkeretaapian dikuasai oleh Negara
dan pembinaannya dilakukan oleh
Pemerintah.
2) Pembinaan perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan
Tugas Pemerintah
Cq Direktorat
Jenderal
Perkeretaapian
Regulasi
Monitoring dan
Evaluasi
5. PRINSIP PEMBINAAN KESELAMATAN
SEMENTARA
(Temporary Action)
Kecelakaan
PENANGANAN
PENCEGAHAN
KEJADIAN
BERULANG
PENCEGAHAN
PERBAIKAN
Pemenuhan Standar
Keselamatan
Pengujian
Audit
Inspeksi
Penilaian Keselamatan
Monitoring & Evaluasi
Pembinaan
Profil Resiko
Pemeriksaan
Pemantauan
Penilaian
Keselamatan
Evaluasi
PERMANEN
(Permanent Action)
Rencana Tindak
Lanjut
Evaluasi Dampak
Dokumentasi dan
Pelaporan
Kegiatan PREVENTIF lebih diutamakan dari kegiatan KOREKTIF
7. PENGELOLAAN BERLAPIS PERKERETAAPIAN
PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN
Memastikan semua prasarana aman dan selamat dioperasikan (dilalui oleh KA); Memeriksa prasarana 2x24 jam (termasuk melaporkan bila ada yang membongkar
pagar/patok pengaman dan bila ada yang membangun perlintasan liar); Melakukan sterlisasi jalur KA (membongkar beton/aspal yang menutup balas, bantalan dan
rel yang digunakan untuk perlintasan liar), Merawat prasarana KA dengan biaya IMO (termasukmembongkar pelintasan liar yang menutupi jalur KA);Mengoperasikan
dan memastikan perlintasan sebidang aman dan selamat bagi operasional KA; Menutup perlintasan sebidang yang nyata-nyata membahayakan perjalanan KA;
Memastikan perlintasan sebidang tidak menimbulkan rintang jalan, melakukan audit keselamatan internal, melakukan investigasi awal terhadap kejadian kecelakaan.
BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN
Meningkatkan dan/atau membangun jalur KA yang berkeselamatan serta dengan menggunakan desain yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan; Memastikan pemenuhan persyaratan kelaikan prasarana (termasuk perlintasan sebidang) melalui kegiatan inspeksi; Mengidentifikasi daerah
rawan bencana/kecelakaan, Mengamankan asset (termasuk melarang pihak lain membongkar patok pengaman jalur KA); Melarang pembangunan bangunan lain
selain prasarana KA di jalur KA (termasuk pembangunan perlintasan liar dan bangunan liar), pengawasan dan pembinaan keselamatan di daerah, Melaporkan secara
berkala hasil pengawasan dan pembinaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian
Direktorat Teknis
Membina dan mengkoordinasikan pembangunan prasarana, pengadaan sarana, serta kebijakan angkutan KA yang berkeselamatan; Mengesahkan DED peningkatan
atau pembangunan jalur KA, spesifikasi teknis sarana, dan GAPEKA; Memastikan prasarana dan sarana KA memenuhi persyaratan kelaikan dan aman bagi operasional
KA
Direktorat Keselamatan DJKA
Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksaaan inspeksi, Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi daerah rawan/bencana, melakukan audit SMKP,
Memastikan dan mengkoordinasikan keselamatan perkeretaapian, Sertifikasi Lembaga Diklat dan SDM, Melaksanakan penilaian sistem keselamatan,
Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisa kecelakaan dan implementasi peningkatan keselamatan.
9. TEORI TERJADI KECELAKAAN
Tidak ada
Pengawasan
“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian dilakukan untuk
peningkatan pelayanan dan keselamatan, sebagai upaya untuk mengurangi
risiko kejadian kecelakaan”
10. Teori Kejadian Kecelakaan
Kondisi
Tidak
Aman
RISIKO
KECELAKAAN
Banjir / Genangan
Tanah Longsor
Tanah Ambles
Gempa
Rel Patah
Hasil Pengelasan Sambungan Retak
Sarana tidak dilengkapi peralatan keselamatan
Roda Sarana Benjol
Peralatan Fasilitas Operasi Tidak Berfungsi
Tidak ada SOP Ketanggapdaruratan
Tidak ada petugas penanganan kedaruratan
Tidak dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan sesuai ketentuan
Tidak ada pengendalian dan mitigasi daerah rawan bencana
Perlintasan Sebidang
11. Teori Kejadian Kecelakaan
Tindakan
Tidak
Aman
RISIKO
KECELAKAAN
Personil tidak memiliki kompetensi
Personil bekerja dalam kondisi tidak sehat
Personil bekerja tidak mengikuti SOP
Personil tidak pernah dilatih / simulasi ketanggapdaruratan
Personil ketanggapdaruratan tidak memilik kompetensi
Personil ketanggapdaruratan tidak menggunakan APD
Tidak memperhatikan mitigasi dan pengendalian resiko
Penanganan sementara dan permanen tanpa mitigasi resiko
12. Teori Kejadian Kecelakaan
Tidak ada
Pengawasan
RISIKO
KECELAKAAN
Pengujian
Audit
Inspeksi
Penilaian Keselamatan
Monitoring & Evaluasi
Pembinaan
Pengawasan Internal Penyelenggara Perkeretaapian
REGULATOR
OPERATOR
13. KECELAKAAN KERETA API
ALAT BERAT BERADA DALAM RUANG BEBAS
Lokasi : Km. 193 + 500, Antara Semarang – Surabaya
Pasarturi, Tanggal 07 Maret 2012
UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2007 Tentang
Perkeretaapian
14. LANJUTAN KECELAKAAN KA …..
14
Vibroroller yang berada di wilayah rumaja penyebab kecelakaan
(anjlokan) KA Ekonomi nomor 987 di Bojonegoro
15. Lanjutan kecelakaan
Pada Tanggal Kecelakaan KA Sancaka ditemper Truk pengangkut material di perlintasan sebidang antara Stasiun Kedungbanteng- Stasiun
Walikukun Kabupaten Ngawi Jawa Timur
16. Biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan akan lebih tinggi jika
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan
Keselamatan
KECELAKAAN=PENAMBAHAN BIAYA
18. INSPEKSI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Sesuai dengan UU No. 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 13 bahwa pembinaan perkeretaapian dilakukan
melalui:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan
Salah satu bentuk pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi
Berdasarkan PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Pasal 168 :
Ayat 1
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana
perkeretaapian.
Ayat 2
Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat teknis dan operasional
pelaksanaannya dilakukan oleh inspektur prasarana perkeretaapian yang diangkat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
19. INSPEKSI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Kompetensi dan keahlian yang dimiliki inspektur
perkeretaapian meliputi
a. Jalur dan Bangunan Kereta Api;
b. Fasilitas Operasi Kereta Api;
c. Sarana Perkeretaapian;
d. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
e. Sistem Manajemen Keselamatan;
f. Keahlian lain sesuai dengan lingkup Inspeksi.
Berdasarkan PM 86 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian, Inspektur
Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi keahlian sesuai dengan kategori sertifikat kompetensi
dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana dan sarana perkeretaapian.
Inspektur Perkeretaapian terdiri atas:
1. Inspektur Perkeretaapian Madya;
2. Inspektur Perkeretaapian Muda; dan
3. Inspektur Perkeretaapian Pertama
Kewenangan Inspektur Perkeretaapian:
a. menyiapkan dan menetapkan rencana
Inspeksi;
b. melaksanakan Inspeksi;
c. mengevaluasi dan menganalisa hasil
Inspeksi;
d. mengusulkan tindakan korektif
berdasarkan hasil evaluasi dan analisa;
e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil
Inspeksi.
TIM INSPEKSI PERKERETAAPIAN
20. INSPEKSI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
1. Persiapan dan Pengendalian Lebaran; dan
2. Persiapan dan Pengendalian Natal dan Tahun Baru
3. Inspeksi pada Penyelenggara Perkeretaapian yang
terjadwal maupun tidak
Terdapat Residu pada Jalur KA Kondisi bronjong yang sudah
tidak yang sudah tidak layak
Terdapat Keretakan pada
penahan pilar jembatan
Kondisi tanah pada pilar
jembatan yang mulai tergerus
CONTOH HASIL INSPEKSI KESELAMATAN
Tujuan Inspeksi
Kegiatan dilakukan untuk pengawasan
kelaikan teknis dan operasional
penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian guna pemetaan risiko
dan penyiapan antisipasi dalam rangka :
Pengurangan risiko
akibat dampak
bencana, terutama
bencana
hidrometorologi
Pengurangan risiko
kecelakaan dan
peningkatan keselamatan
perkeretaapian
21. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN
Menyusun dan Menerapkan Sistem Manajemen Keselalmatan Perkeretaapian (SMKP)
Mengajukan Permohonan Pengujian Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian
Mengajukan Permohonan Pengujian SDM Perkeretaapian
Mengajukan Permohonan Penilaian Sistem Keselamatan ( Safety Assessment)
Menyiapkan Sumber Daya (Manusia, Perlatan, Pendanaan ) untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Perkeretaapian
Melaksanakan Pengawasan internal Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
Lain Lain
22. Keselamatan Perkeretaapian merupakan tanggungjawab bersama sehingga
Regulator dan Operator Prasarana dan/atau sarana perkeretapaian harus
saling berkolaborasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing dalam
rangka penyelenggaraan perkeretaapian yang Berkeselamatan
Regulator menerbitkan Regulasi tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
dan melakukan kegiatan pembinaan berupa pengaturan, pengendalian dan
pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku
Operator melaksanakan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan
regulasi yang ada dan melakukan pengawasan internal untuk memastikan
keselamatan penyelenggaran perkeretaapian
KESIMPULAN
23. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TERIMA KASIH
BIMBINGAN TEKNIS AUDIT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN
“Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan Perkertaapian
(SMKP)”
