Dokumen tersebut menjelaskan sistematika hukum perdata Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang terdiri atas 4 buku tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian serta daluwarsa.

1. BIDANG-BIDANG HUKUM PERDATA DAN
SISTIMATIKNYA
1.HUKUM PERDATA MENURUT ILMU
PENGETAHUAN:
a. Hukum perorangan/ badan pribadi
(personenrecht)
b. Hukum keluarga (familierecht)
c. Hukum harta kekayaan (vermogenrecht)
d. Hukum waris(erfrecht)

2. HUKUM PERORANGAN
Memuat peraturan hukum yang mengatur
tentang seseorang manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban (subyek
hukum), tentang umur, kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum, tempat
tinggal dan sebagainya.

3. HUKUM KELUARGA
Memuat peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan hukum yang timbul
karena hubungan keluarga / kekeluargaan
seperti perkawinan, perceraian, hubungan
orang tua dan anak, perwalian dan sebaginya

4. HUKUM HARTA KEKAYAAN
Memuat peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan hukum seseorang
dalam lapangan harta kekayaan seperti
perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.

5. HUKUM WARIS
Memuat peraturan-peraturan hukum yang
mengatur tentang benda atau harta
kekayaan seseorang yang telah
meninggal dunia . Dengan kata lain hukum
waris adalah hukum yang mengatur
peralihan benda dari orang yang
meninggal dunia kepada orang yang
masih hidup (ahli warisnya)

6. 2. HUKUM PERDATA MENURUT KUHPERDATA
Susunan hukum perdata sebagaimana
termuat dalam BW yang terdiri dari 4 buku:
Buku I : tentang orang (van personen)
Buku II : tentang benda (van zaken)
Buku III : tentang perikatan (van
verbintenissen)
Buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa
(van bewijs en verjaring)

7. BUKU I TENTANG ORANG
Terdiri dari 18 Bab yaitu:
I tentang menikmati dan kehilangan hak-hak perdata
II tentang akta-akta catatan sipil
III tentang tempat tinggal atau domisili
IV tentang perkawinan
V tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiabn suami istri
VI tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya
VII tentang perjanjian kawin
VIII tentang persatuan atau perjanjian kawindalam perkawinan untuk kedua kali atau
selanjutnya
IX tentang perpisahan harta kekayaan
X tentang pembubaran perkawinan
XI tentang perpisahan meja dan ranjang
XII tentang kebapaan dan keturunan anak-anak
XIII tentang keluarga sedarah dan semenda
XIV tentang kekuasaan orang tua
XV tentang kebelum-dewasaan dan perwalian
XVI tentang pendewasaan
XVII tentang pengampuan
XVIII tentang keadaan tidak hadir

8. BUKU II TENTANG BENDA
Buku II ini terdiri dari 21 Bab yaitu:
I tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannnya.
II tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya
III tentang hak milik (eigendom)
IV tentang hak dan kewajiaban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertentangan
V tentang kerja rodi
VI tentang pengabdian pekarangan
VII tentang hak numpang karang (recht van opstal)
VIII tentang hak usaha (erfpacht)
IX tentang hak bunga tanah dan hasil sepersepuluh
X tentang hak pakai hasil
XI tentang hak pakai dan hak mendiami
XII tentang pewarisan karena kematian
XIII tentang surat wasiat
XIV tentang pelakwana wasiat dan pengurus harta peninggalan
XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan
XVI tentang hak menerima dan menolak suatu warisan
XVII tentang pemisahan harta peninggalan
XVIII tentang harta peninggalan yang tidak terurus
XIX tentang piutang-piutang yang diistimewakan
XX tentang gadai
XXI tentang hipotik

9. BAB III TENTANG PERIKATAN
Terdiri dari 18 Bab yaitu:
I tentang perikatan-perikatan umumnya
II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan
III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang
IV tentang hapusnya perikatan-perikatan
V tentang jual-beli
VI tentang tukar menukar
VII tentang sewa-menyewa
VIIA tentang persetujuan-persetujuan melakukan pekerjaan
VIII tentang perseroan
IX tentang perkumpulan
X tentang hibah
XI tentang penitipan barang
XII tentang pinjam pakai
XIII tentang pinjam mengganti
XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi
XV tentang persetujuan untung-untungan
XVI tentang pemberian kuasa
XVII tentang penanggungan
XVIII tentang perdamaian

10. BUKU IV TENTANG PEMBUKTIAN DAN
DALUWARSA
Terdiri dari 7 Bab yaitu:
I tentang pembuktian pada umumnya
II tentang pembuktian dengan tulisan
III tentang pembuktian dengan saksi-saksi
IV tentang prasangka-prasangka
V tentang pengakuan
VI tentang sumpah dimuka hakim
VII tentang daluarsa

11.  Hukum keluarga didalam BW dimasukan dalam
buku I tentang orang. Hal ini disebabkan
hubungan-hubungan keluarga berpengaruh besar
terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki
hak-hak serta kecakapannya untuk menggunakan
hak-haknya itu.
 Hukum waris dimasukan kedalam buku II tentang
benda oleh karena pewarisan adalah merupakan
salah satu cara untuk memperoleh hak
milik(eigendom)
 Pembuktian dan daluwarsa sebenarnya termasuk
hukum acara perdata namun karena ada
pendapat bahwa hukum acara perdata itu dibagi
dalam dua bagian yaitu bagian materil dan bagian
formil. Pembuktian dan daluwarsa termasuk
bagian materilo sehingga dapat dimasukan ke
dalam BW sebagai hukum perdata materill.

12. TERIMAKASIH

13. TUGAS
Sebutkan bagian-bagian BW yang tidak
berlaku
a. pasal-pasal yang masih berlaku penuh
b. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi
c. Pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak
penuh