SlideShare a Scribd company logo
WASIAT LOMPAT TANGAN DALAMSISTIMPERDATA
DASAR HUKUM WASIAT
Adapun dasar hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal
874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata :
1. Tentang Ketentuan Umum
2. Tentang Kecakapan Seseorang Untuk Membuat Surat Wasiat
3. Legitime Portie
4. Bentuk Surat Wasiat
5. Wasiat pengangkatan Ahli Waris
6. Hibah Wasiat
7. Penunjukkan Ahli Waris
8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat
9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat
ISTILAH WASIAT
wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati
kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus
dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta
peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan
Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan islam, yakni al-qur’an
surah al-baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106.
Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau
testament, tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya
wasiat itu dinyatakan dalam suatu akta yang
dibuat dengan adanya suatu campur tangan
seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam
akta notaris.
Menurut Kamus Hukum, Testament adalah Surat wasiat atau suatu akta
yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan
terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat
wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat
wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.
Unsur-Unsur Wasiat
I. Berbentuk suatu akta, dimana wasiat harus menunjuk
suatu tulisan, suatu yang tertulis.
II. Berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti
tindakan hukum sepihak
III. Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia, berarti
wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum
bilamana si pembuat meninggal dunia
Syarat-Syarat Wasiat
I. Seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau
sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum
berumur 18 tahun.
II. Harus sungguh-sungguh dan mempunyai pikiran yang
sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu
membuat wasiat pikirannya tidak sehat atau sedang
terganggu, wasiat itu dapat dibatalkan oleh hakim.
III. Dan bagi penerima wasiat harus sudah dewasa.
Isi dari Surat Wasiat adalah :
a. Erfstelling → pasal 954 KUHPerdata
Testamentair erfgenaam
b. Legaat (berhubungan dengan harta) → pasal 957
KUHPerdata
Legetaris
c. Codicil (tidak berhubungan dengan harta)
JENIS-JENIS SURAT WASIAT
Burgerlijk Wetboek mengenal tiga macam/jenis cara
pembuatan surat wasiat, yaitu :
1. Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis)
2. Surat wasiat tak rahasia (openbaar)
3. Surat wasiat rahasia (geheim)
Ketiga jenis surat wasiat tersebut di atas memerlukan
campur tangan notaris dalam pembuatannya.
Syarat-syarat Saksi Dalam Pembuatan
Surat Wasiat
Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang
menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah dimuat dalam pasal 4 BW, yang
antara lain disebutkan :
 Sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.
 Penduduk Indonesia.
 Mengerti bahasa yang dipergunakan oleh si peninggal warisan dan yang
dipergunakan untuk/dalam surat wasiat.
Kemudian oleh pasal 944 ayat 2 BW, dinyatakan bahwa syarat-syarat, bagi
para saksi dalam pembuatan surat wasiat tak rahasia, saksi tidak diperbolehkan :
 Para ahli waris, sanak famili atau orang yang dihibahi barang-barang atau sanak-
sanaknya sampai derajad 4.
 Anak-anak, cucu-cucu, menantu ataupun cucu menantu Notaris.
 Pelayan-pelayan Notaris.
Larangan Dalam Pembuatan Wasiat
1.Wasiat lompat tangan aatau Fidei Commis
2.Wasiat antara suami istri
3.Wasiat dari orang yang belum dewasa
4.Wasiat buat mereka yang memiliki profesi
khusus dan sejenisnya
5.Wasiat untuk anak- anak luar kawin
WASIAT LOMPAT TANGAN DALAM SISTIM PERDATA
Pengertian secara harafiah Fidei Commis, Fidei berarti Kepercayaan
dan Commis berarti Kewajiban. Wasiat Lompat Tangan atau Fidei commis
adalah pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan
bahwa ia diwajibkan menyimpan warisan itu, dan setelah lewat suatu waktu
tertentu atau kalau si ahli waris tersebut meninggal dunia, maka warisan itu
harus diterimakan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam surat
wasiat. Hal ini bisa juga disebut pewarisan dengan cara lompat tangan atau
pewarisan secara melangkah (erfstelling over de hand). Orangnya yang
dibebani disebut fideicommisarius. Sedangkan orang yang ditunjuk untuk
menerima warisan terkemudian ini disebut verwachter.
bahaya wasiat lompat tangan atau fidei commis menurut
undang-undang yaitu :
I. Adanya penyalahgunaan harta untuk waktu yang lama oleh
ahli waris, dimana ia memperoleh keuntungan dari harta
tersebut setinggi mungkin. Misalnya uang tersebut
dibungakan, bukannya di depositokan.
II. Si ahli waris mula-mula tersebut akan menyia-nyiakan
pemeliharaan harta warisan.
I. Kreditur dari ahli waris yang mula-mula, tidak dapat
menuntut pengeksekusian dari harta warisan tersebut.
Karena ternyata harta tersebut bukan haknya.
Ada 2 macam wasiat lompat tanga atau fidei commis yang
diperbolehkan undang-undang, yaitu :
I. Untuk memenuhi keinginan seseorang yang hendak
mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya.
Dalam wasiat, orang boleh membuat penetapan agar
anaknya tidak boleh menjual harta warisan dan agar harta
tersebut diwariskan lagi kepada anak-anak si ahli waris
sendiri.
I. Ketetapan yang berisi seorang waris harus mewariskan lagi
dikemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan
yang diperolehnya itu. Jadi hanya sisanya saja kepada
seorang lain sudah ditetapkan. Lazim disebut dengan fidei
commis de residuo.
.
Dalam wasiaat lompat tangan atau fidei
commis terdapat tiga pihak :
1. Pewaris
2. Pemikul Beban
1. Penunggu
Berdasarkan pasal 973 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan bahwa wasiat lompat tanga atau fidei commis
diperbolehkan asal :
1. Yang menjadi bezwarde adalah seorang anak atau lebih
2. Yang menjadi verwachter adalah sekalian anak atau
keturunan mereka masing-masing baik yang sudah maupun
yang masih akan dilahirkan.
3. Yang diberikan adalah bagian bebas (beschikbardeel)
daripada warisan.
.
Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata

More Related Content

What's hot

ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ
 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Paul SinlaEloE
 
IPC section 406 & 420 difference by a p randhir
IPC section 406 & 420 difference by a p randhirIPC section 406 & 420 difference by a p randhir
IPC section 406 & 420 difference by a p randhir
Arjun Randhir
 
pliego de posIciones Mercantil.docx
pliego de posIciones Mercantil.docxpliego de posIciones Mercantil.docx
pliego de posIciones Mercantil.docx
ssuser24f848
 
Liberalidades y sucesiones ppt final
Liberalidades y sucesiones ppt finalLiberalidades y sucesiones ppt final
Liberalidades y sucesiones ppt final
Ana Magnolia Mendez
 
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasiPresentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
Universitas Kristen Maranatha
 
teoria de justicia
teoria de justiciateoria de justicia
teoria de justicia
ANARCE
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
TAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptx
TAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptxTAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptx
TAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptx
LinaLaraHerrera
 
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
aishkhuw fillah
 
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ
 
MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
Fair Nurfachrizi
 
Recicion (nulidad relativa)
Recicion (nulidad relativa)Recicion (nulidad relativa)
Recicion (nulidad relativa)
Brian Alborta Cadena
 
Contratos
ContratosContratos
Contratos
Hernan Osorio
 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
alsalcunsoed
 
Ineficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asop
Ineficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asopIneficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asop
Ineficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asopAna Magnolia Mendez
 
The Indian Christian Marriage Act 1872
The Indian Christian Marriage Act 1872The Indian Christian Marriage Act 1872
The Indian Christian Marriage Act 1872
iMentor Education
 
Fuentes de obligaciones y contratos
Fuentes de obligaciones y contratosFuentes de obligaciones y contratos
Fuentes de obligaciones y contratos
Kathya Veronica Bermudez
 

What's hot (20)

ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 
IPC section 406 & 420 difference by a p randhir
IPC section 406 & 420 difference by a p randhirIPC section 406 & 420 difference by a p randhir
IPC section 406 & 420 difference by a p randhir
 
pliego de posIciones Mercantil.docx
pliego de posIciones Mercantil.docxpliego de posIciones Mercantil.docx
pliego de posIciones Mercantil.docx
 
Liberalidades y sucesiones ppt final
Liberalidades y sucesiones ppt finalLiberalidades y sucesiones ppt final
Liberalidades y sucesiones ppt final
 
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasiPresentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
 
teoria de justicia
teoria de justiciateoria de justicia
teoria de justicia
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Agency
AgencyAgency
Agency
 
TAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptx
TAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptxTAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptx
TAREA 4 DERECHO CIVIL ll PRESENTACION.pptx
 
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
ENJ-400: Sucesiones y Liberalidades - MAJE
 
MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
 
Recicion (nulidad relativa)
Recicion (nulidad relativa)Recicion (nulidad relativa)
Recicion (nulidad relativa)
 
Contratos
ContratosContratos
Contratos
 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
 
Ineficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asop
Ineficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asopIneficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asop
Ineficacia del testamento y las disposiciones testamentarias asop
 
The Indian Christian Marriage Act 1872
The Indian Christian Marriage Act 1872The Indian Christian Marriage Act 1872
The Indian Christian Marriage Act 1872
 
Fuentes de obligaciones y contratos
Fuentes de obligaciones y contratosFuentes de obligaciones y contratos
Fuentes de obligaciones y contratos
 

Similar to Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata

Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aditya Panim
 
Hukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdfHukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdf
bungarhamasta
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
indra wijaya
 
pentadbiran-harta-pusaka
 pentadbiran-harta-pusaka pentadbiran-harta-pusaka
pentadbiran-harta-pusaka
Zamree Zakaria
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
donihasmanto
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
Yyny123
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
Hikmah Siti Nazwah
 
surat kuasa.pptx
surat kuasa.pptxsurat kuasa.pptx
surat kuasa.pptx
HerningHambarrukmi1
 
reto sako wie
reto sako wiereto sako wie
reto sako wie
kejarimpian
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
AgungIstri3
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
epylian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
Lilissumiyati
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
Vira_savira
 
Jenazah
JenazahJenazah
Jenazah
Amr Ali
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
Fenti Anita Sari
 
Pentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusakaPentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusakaAlip Pg
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
SafwanMulyani1
 
Tugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad psTugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad ps
indahlestari157
 

Similar to Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata (20)

Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
 
Hukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdfHukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdf
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
 
pentadbiran-harta-pusaka
 pentadbiran-harta-pusaka pentadbiran-harta-pusaka
pentadbiran-harta-pusaka
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
 
Fiqih wakaf
Fiqih wakafFiqih wakaf
Fiqih wakaf
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
surat kuasa.pptx
surat kuasa.pptxsurat kuasa.pptx
surat kuasa.pptx
 
reto sako wie
reto sako wiereto sako wie
reto sako wie
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Jenazah
JenazahJenazah
Jenazah
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum waris
Hukum warisHukum waris
Hukum waris
 
Pentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusakaPentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusaka
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
 
Tugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad psTugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad ps
 

Recently uploaded

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 

Recently uploaded (16)

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 

Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata

  • 1. WASIAT LOMPAT TANGAN DALAMSISTIMPERDATA
  • 2. DASAR HUKUM WASIAT Adapun dasar hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata : 1. Tentang Ketentuan Umum 2. Tentang Kecakapan Seseorang Untuk Membuat Surat Wasiat 3. Legitime Portie 4. Bentuk Surat Wasiat 5. Wasiat pengangkatan Ahli Waris 6. Hibah Wasiat 7. Penunjukkan Ahli Waris 8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat 9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat
  • 3. ISTILAH WASIAT wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan
  • 4. Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan islam, yakni al-qur’an surah al-baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106.
  • 5. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya wasiat itu dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris.
  • 6. Menurut Kamus Hukum, Testament adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.
  • 7. Unsur-Unsur Wasiat I. Berbentuk suatu akta, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. II. Berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak III. Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia
  • 8. Syarat-Syarat Wasiat I. Seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. II. Harus sungguh-sungguh dan mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat wasiat pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, wasiat itu dapat dibatalkan oleh hakim. III. Dan bagi penerima wasiat harus sudah dewasa.
  • 9. Isi dari Surat Wasiat adalah : a. Erfstelling → pasal 954 KUHPerdata Testamentair erfgenaam b. Legaat (berhubungan dengan harta) → pasal 957 KUHPerdata Legetaris c. Codicil (tidak berhubungan dengan harta)
  • 10. JENIS-JENIS SURAT WASIAT Burgerlijk Wetboek mengenal tiga macam/jenis cara pembuatan surat wasiat, yaitu : 1. Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis) 2. Surat wasiat tak rahasia (openbaar) 3. Surat wasiat rahasia (geheim) Ketiga jenis surat wasiat tersebut di atas memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya.
  • 11. Syarat-syarat Saksi Dalam Pembuatan Surat Wasiat Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah dimuat dalam pasal 4 BW, yang antara lain disebutkan :  Sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.  Penduduk Indonesia.  Mengerti bahasa yang dipergunakan oleh si peninggal warisan dan yang dipergunakan untuk/dalam surat wasiat. Kemudian oleh pasal 944 ayat 2 BW, dinyatakan bahwa syarat-syarat, bagi para saksi dalam pembuatan surat wasiat tak rahasia, saksi tidak diperbolehkan :  Para ahli waris, sanak famili atau orang yang dihibahi barang-barang atau sanak- sanaknya sampai derajad 4.  Anak-anak, cucu-cucu, menantu ataupun cucu menantu Notaris.  Pelayan-pelayan Notaris.
  • 12. Larangan Dalam Pembuatan Wasiat 1.Wasiat lompat tangan aatau Fidei Commis 2.Wasiat antara suami istri 3.Wasiat dari orang yang belum dewasa 4.Wasiat buat mereka yang memiliki profesi khusus dan sejenisnya 5.Wasiat untuk anak- anak luar kawin
  • 13. WASIAT LOMPAT TANGAN DALAM SISTIM PERDATA Pengertian secara harafiah Fidei Commis, Fidei berarti Kepercayaan dan Commis berarti Kewajiban. Wasiat Lompat Tangan atau Fidei commis adalah pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia diwajibkan menyimpan warisan itu, dan setelah lewat suatu waktu tertentu atau kalau si ahli waris tersebut meninggal dunia, maka warisan itu harus diterimakan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam surat wasiat. Hal ini bisa juga disebut pewarisan dengan cara lompat tangan atau pewarisan secara melangkah (erfstelling over de hand). Orangnya yang dibebani disebut fideicommisarius. Sedangkan orang yang ditunjuk untuk menerima warisan terkemudian ini disebut verwachter.
  • 14. bahaya wasiat lompat tangan atau fidei commis menurut undang-undang yaitu : I. Adanya penyalahgunaan harta untuk waktu yang lama oleh ahli waris, dimana ia memperoleh keuntungan dari harta tersebut setinggi mungkin. Misalnya uang tersebut dibungakan, bukannya di depositokan. II. Si ahli waris mula-mula tersebut akan menyia-nyiakan pemeliharaan harta warisan. I. Kreditur dari ahli waris yang mula-mula, tidak dapat menuntut pengeksekusian dari harta warisan tersebut. Karena ternyata harta tersebut bukan haknya.
  • 15. Ada 2 macam wasiat lompat tanga atau fidei commis yang diperbolehkan undang-undang, yaitu : I. Untuk memenuhi keinginan seseorang yang hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya. Dalam wasiat, orang boleh membuat penetapan agar anaknya tidak boleh menjual harta warisan dan agar harta tersebut diwariskan lagi kepada anak-anak si ahli waris sendiri. I. Ketetapan yang berisi seorang waris harus mewariskan lagi dikemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan yang diperolehnya itu. Jadi hanya sisanya saja kepada seorang lain sudah ditetapkan. Lazim disebut dengan fidei commis de residuo. .
  • 16. Dalam wasiaat lompat tangan atau fidei commis terdapat tiga pihak : 1. Pewaris 2. Pemikul Beban 1. Penunggu
  • 17. Berdasarkan pasal 973 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa wasiat lompat tanga atau fidei commis diperbolehkan asal : 1. Yang menjadi bezwarde adalah seorang anak atau lebih 2. Yang menjadi verwachter adalah sekalian anak atau keturunan mereka masing-masing baik yang sudah maupun yang masih akan dilahirkan. 3. Yang diberikan adalah bagian bebas (beschikbardeel) daripada warisan. .