teori filsafat etika dan bisnis dan pelaksanaannya di Indonesia

1. TUGASPERKULIAHAN
Business Ethics
and Good
Governance
Pokok Bahasan
Philosophical Ethics and Business Theory
And the Implementation in Indonesia
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
03
35040 Muhammad Frayogi
55116120098

2. 2016
2
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Introduction: Ethical Theories and Tradition
Perubahan yang banyak terjadi pada era yang banyak dikenal dengan istilah
globalisasi, memungkinkan setiap jarak yang terpisah antara satu negara dengan negara lain
atau satu benua dengan benua lain, bukan menjadi halangan yang besar lagi dengan semakin
berkembangnya teknologi dan pola pikir manusia dewasa ini. Meskipun perubahan yang
terjadi secara terus-menerus tersebut sudah tidak dapat dikontrol lagi, namun ada beberapa
nilai yang nampaknya masih terlihat kurang lebih sama dengan kondisi masa lalu. Nilai-nilai
inilah yang kemudian katakan sebagai nilai-nilai etika, namun konsepnya terus berkembang
dari waktu ke waktu.
Menurut Yosephus dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis” (2010:3), ia
menjelaskan bahwa etika adalah suatu adat kebiasaan yang baik yang dipertahankan,
dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun oleh suatu kelompok yang kemudian
disebut sebagai masyarakat. Dikaitkan dengan konsep etika tersebut, teori etika menurut Ali
(2015:3), mengatakan bahwa teori ini dapat membantu kita dala menilai keputusan etis, yang
mana teori ini menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya
keputusan moral kita. Suatu teori etika membantu kita untuk mengambil keputusan moral
yang tahan uji, jika ditanyakan mengenai dasarnya.
Dari konsep mengenai definisi etika dan penggunaan teori etika di atas, penulis
menyimpulkan bahwa etika dapat membantu dalam menilai keputusan etis dengan
menggunakan kerangka tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang telah ada sejak turun-temurun
di masyarakat, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar atau tidak dan dapat
dipertanggung jawabkan mengenai dasar pengambilan keputusan etis tersebut. Dalam hal ini,
penulis akan memfokuskan pembahsan teori etika ini dari konsep etika bisnis.
Philosophical Ethics and Business
Berdasarkan beberapa sumber bacaan penulis mengenai filsafat etika dan bisnis yang
banyak berkembang, terbagi menjadi beberapa filsafat etika dan bisnis yang memiliki
perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pemahaman penulis mengenai
filsafat etika dan bisnis ini sendiri memiliki sudut pandang yang saling melengkapi satu
dengan yang lainnya, karena pada konsepnya ada satu nilai penting dari masing-masing
konsep tersebut yang menjadi kekuatan dalam pengambilan keputusan etis dalam bisnis itu

3. 2016
3
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan mengenai beberapa konsep filsafat
etika dan bisnis, sebagai berikut:
1. Teori Deontologis
Immanuel Kant (1734-1804) dalam Keraf (2012:23-24), menilai kemauan baik harus
dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apa pun juga. Maka dalam menilai seluruh
tindakan kita, kemauan baik haru selalu dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari
segalanya. Kant juga berpendapat bahwa kemauan baik adalah syarat mutlak untuk
bertindak secara moral. Karena itu, ia menjadi kondisi yang mau tidak mau harus
dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, sekaligus membenarkan tindakannya
itu. Atas dasar ini, menurut Kant, tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak saja
sesuai dengan kewajiban melainkan juga yang dijalankan demi kewajiban itu sendiri.
Keraf dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya”
(2012:24), memaparkan secara singkat terkait tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam
teori deontologis ini, yaitu: (1) agar suatu tindakan memiliki nilai moral, tindakan itu
harus dijalankan berdasarkan kewajiban; (2) nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung
pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan pada kemauan baik yang mendorong
seseorang untuk melakukan tindakan itu dengan arti walaupun tujuan tidak tercapai,
tindakan itu sudah dinilai baik; (3) sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban
adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada
hukum moral universal.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori deontologis melihat
apakah suatu perbuatan bernilai baik atau buruk pada perbuatan itu sendiri dan dalam
penerapannya konsekuensi perbuatan ini tidak boleh menjadi pertimbangan, melainkan
hanya karena wajib melakukannya., sehingga tidak baik atau buruknya perbuatan bukan
pada hasil yang didapat, namun sesuai dengan kemauan baik dari perbuatan itu sendiri..
2. Teori Utilitarisme
Bertens (2009: 66) berpendapat dalam teori ini suatu perbuatan adalah baik jika
membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang
melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Disamping itu, Bertens (2009: 69) juga
menyimpulkan bahwa utilitarismen aturan membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan
moral. Dengan demikian, mereka memang dapat menghindari beberapa kesulitan dari
utilitarisme perbuatan. Karena itu utilitarisme aturan ini merupakan suatu upaya teoritis
yang menarik. Disamping itu, mengutip dari modul perkuliahan Prof. Hapzi Ali (2015:3),
dalam rangka pemikiran utilitarisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu

4. 2016
4
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
perbuatan adalah “the greatest happiness of the greatest number” dalam arti kebahagian
terbesar dari jumlah orang terbesar.
Berdasarkan pemaparan mengenai teori utilitarisme di atas, dapat disimpulkan bahwa
dimana baik atau buruknya suatu perbuatan dapat dilihat dari manfaat yang ditimbulkan
bukan menyangkut pada satu atau dua kelompok saja, namun dapat dirasakan oleh
masyarakat keseluruhan. Meski demikian, bukan berarti semua pihak dapat diuntungkan
dari suatu perbuatan, namun dalam penerapannya yaitu perbuatan ini ditujukan untuk
mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya pada sebanyak-banyaknya orang.
3. Teori Hak
Pemikiran etika dewasa ini, teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak
dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatur perbuatan atau perilaku. Teori hak ini
sendiri merupakan suatu aspke dari teori deontology, karena hak berkaitan dengan
kewajiban. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, namun
sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena segi hak paling banyak ditonjolkan.
Hal ini didasarkan atas harkat dan martabat manusia dan semua manusia memiliki hak
yang sama (Betens 2009:72).
Menurut Kant (dalam Ali 2015:6), sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis
untuk deontologi, menyatakan bahwa manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya,
karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah
boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori hak ini tercipta atas dasar harkat dan
martabat manusia yang harus diperlakukan secara adil sesuai dengan porsinya masing-
masing, dan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan
tertentu karena pada hakikatnya setiap manusia juga memiliki tujuannya masing-masing.
4. Teori Keutamaan
Keutamaan dapat didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh
seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Di antara
keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut, seperti kejujuran,
fairness, kepercayaan dan keuletan yang mana kesemuanya saling berkaitan satu dengan
yang lainnya (Bartens 2009: 75). Untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam teori ini, suatu
pendekatan tidak lagi menyoroti pada perbuatan atau perilaku seseorang, namun lebih
memfokuskan pada seluruh manusia sebagai pelaku moral yang memandang sikap atau
akhlak dari orang tersebut.

5. 2016
5
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Recommendation
Berdasarkan beberapa beberapa pemaparan mengenai teori filsafat etika dan bisnis di
atas, dapat diketahui bahwa asumsi atau persepsi terhadap perbuatan atau tindakan yang
dilakukan memiliki sudut padang yang berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang
lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas pula, penulis berpendapat bahwa dalam
penerapannya, suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk tergantung dari sisi mana kita
melihat suatu tindakan atau perbuatan itu sendiri.
Berkaitan dengan penerapan filsafat teori etika dan bisnis di Indonesia sendiri, dari
sudut pandang penulis bahwa paham yang banyak digunakan dalam mengambil suatu
keputusan atau kebijakan dalam aktivitas kenegaraan maupun bisnis adalah dilihat dari sudut
pandang teori Utilitarisme. Namun, jika dikaitkan dengan ideologi dan budaya Indonesia itu
sendiri, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika dilihat dari sudut pandang teori deontologis
dan teori hak (ex. berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum pada
Undang-Undang Dasar (UUD) dan kewajiban sebagai warga negara atau hak dan kewajiban
pelaku usaha dalam menjalankan bisnis), serta teori keutamaan (ex. jujur, adil, gotong
royong, musyawarah dan sebagainya sebagai nilai leluhur bangsa Indonesia yang tertulis
dalam butir-butir Pancasila maupun secara tersirat).
Dalam penerapannya di Indonesia, teori utilitarisme akan sangat tampak pada
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendapatkan manfaat yang
sebesar-besarnya yang dirasakan oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh,
mengenai kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan mengenai jaminan sosial
kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
pemerintah berusaha untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari program ini untuk
menjamin segala kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan kesehatan mereka, khususnya
bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, di sisi lainnya Rumah Sakit atau dokter
sebagai pelaku usaha yang mana salah satu tujuan dari sisi bisnisnya juga salah satunya untuk
mendapatkan keuntungan, dirugikan dengan kebijakan ini karena biaya obat dan pelayanan
yang ditanggung atau dibayarkan kepada Rumah Sakit atau dokter itu, berada di bawah
minimum standar biaya pelayanan dan obat yang mereka keluarkan untuk pasien yang
menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, sebagai berikut:
“Biaya kapitasi dan INA-CBG’s yang terlalu kecil berisiko menyebabkan dokter
tekor. Kalau sudah begitu dokter tidak mampu lagi memenui kebutuhan sehari-hari.

6. 2016
6
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Padahal kita juga perlu mengikuti kursus untuk menambah pengetahuan” (dalam
health.kompas .com, diakses pada 19 Maret 2017 pukul 20:05 WIB).
Tarif kapitasi dihitung berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memperhitungkan
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif ini terdiri atas Rp. 3 ribu – Rp. 6
ribu untuk puskesmas, Rp. 8 ribu – Rp. 10 ribu untuk klinik pratama, praktek dokter, atau
dokter praktek beserta jaringannya, dan Rp 2 ribu untuk praktik dokter gigi mandiri.
Perbedaan didasarkan atas kelengkapan fasilitas dan kapasitas pasien pada tiap layanan
kesehatan (Widiyani, 2014, dalam health.kompas.com, diakses pada 19 Maret 2017 pukul
20:07 WIB). Sedangkan idelanya satu dokter layanan primer, kata Fajriudin (dalam Widiyani,
2014, dalam health.kompas.com, diakses pada 19 Maret 2017 pukul 20:10 WIB), idealnya
melayani 5.000 penduduk. Bila pada layanan tersebut ada 2-3 dokter, maka tanggungan
pasien bisa menjadi 10.000- 15.000 jiwa. Dengan biaya kapitasi 8.000, maka anggaran fasitas
kesehatan tersebut berkisar Rp. 80.000.000 – Rp. 120.000.000. Bila yang sakit hanya 3.000
penduduk maka kapitasi yang keluar adalah Rp, 24.000.000, sehingga layanan primer
memiliki sisa kapitasi Rp.56.000.000 - Rp. 96.000.000. Jumlah itulah yang kemudian mejadi
pemasukan dokter, setelah dikurangi biaya operasional lain yang berbeda di tiap wilayah.
Sebagaimana dengan hal tersebut, kebijakan atau perbuatan yang didasarkan pada
teori utilitarisme ini bisa menghasilkan manfaat yang baik atau bahkan menimbulkan
perpecahan yang disebabkan kerugian-kerugian yang dirasakan oleh kaum minoritas dalam
suatu negara, seperti yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua yang sempat
mendeklarasikan kemerdekaanya sendiri karena merasa dirugikan oleh kelompok-kelompok
mayoritas dengan memanfaat kekayaan alam yang dimiliki oleh warga Papua itu sendiri.
Untuk itu, jika hal ini dikaitkan kembali dengan konsep Business Ethic and Good
Governance, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku bisnis harus mampu menganalisa
kebijakan atau keputusan yang akan diambil dengan tepat dengan menggabungkan keempat
paham filsafat teori etika dan bisnis tersebut, untuk dapat secara bertanggung jawab untuk
memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha kepada pemerintah dan masyarakat sebagai
pihak yang berkaitan kegiatan bisnis yang dilakukan (ex. membayar pajak dan menangani
masalah lingkungan), serta kepada pegawai yang berkontribusi dalam keberhasilan
pencapaian tujuan pelaku usaha dalam bisnisnya (ex. pemberian upah dan imbalan yang
sesuai). Sehingga, setelah kewajiban pelaku usaha telah terpenuhi, maka pelaku usaha berhak
mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak peaku usaha dalam menjalankan bisnisnya
(ex. hak atas pembayaran dalam transaksi produk dan jasa; perlindungan hukum dalam
menjalankan bisnis).

7. 2016
7
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Disamping itu untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mencapai
tujuannya, kebijakan atau perilaku pelaku usaha juga perlu menerapkan norma-norma etika
untuk menciptakan konsep Good Corporate Governance (GCG) dengan menerapkan prinsip-
prinsip GCG, yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and
Fairness) dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan penilaian baik dan meningkatkan
image pelaku bisnis dari stakeholders maupun shareholders yang terkait penerapan Business
Ethic and Good Governance yang baik.
Daftar Pustaka
Ali, Hapzi. 2015. “Modul Perkuliahan: Philosophical Ethics and Business”. Jakarta:
Universitas Mercu Buana
Bertens K. 2009. “Pengantar Etika Bisnis”. Yogyakarta: Kanisius.
Keraf, A. Sonny. 2012. “Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya”. Yogyakarta: Kanisius.
Widiyani, Rosmha. 2014. “Dokter Takut Tekor, Ini Jawaban BPJS”.
http://health.kompas.com/
read/2014/01/07/0956205/Dokter.Takut.Tekor.Ini.Jawaban.BPJS, diakses pada 19
Maret 2017 Pukul 20:05 WIB sampai 20:10 WIB
Yosephus, L. Sinuor. 2010. “Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku
Pebisnis Kontemporer”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.