Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia, mencakup pengertian dan konsep dasar GCG, prinsip-prinsipnya, tahapan penerapannya di perusahaan, serta contoh penerapan GCG di PT Total Bangun Persada.

1. Tugas II
GOOD (CORPORATE) GOVERNANCE DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
“Business Ethics and Good Governance”
Dosen Pengampu:
Prof Dr. H. Hapzi Ali, M.M., CMA.
Oleh:
Rame Priyanto
NIM 55117120122
Program Studi Magister Manajemen
Universitas Mercu Buana
2018
GOOD (CORPORATE) GOVERNANCE DAN

2. PENERAPANNYA DI INDONESIA
A. LATAR BELAKANG
Good Corporate Governance atau selanjutnya disebut dengan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (GC) bukan hanya karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep dan prinsip
GCG namun juga didorong munculnya berbagai skandal keuangan yang menimpa
perusahaan-perusahaan besar, bahkan yang mungkin pada awalnya tidak diperkirakan akan
mengalaminya. Saat ini perusahan-perusahaan raksasa telah berkembang dan menjadi
institusi ekonomi dunia yang mempunyai pengaruh dominan dalam perekonomian Negara
dan dunia. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan
suatu negara, sehingga mejadikan negara tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan
perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Perilaku tidak
etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang
dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi, dan ketidakberdayaan
aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku
bisnis tersebut.
Disamping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk.
Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara, dan
timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai akibat adanya tata kelola
perusahaan yang buruk oleh perusahan-perusahaan besar yang mana mengakibatkan
terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, seperti yang terjadi di
Indonesia pada tahun 1998. Dengan dampak yang luar biasa dari krisis tersebut dan tuntutan
masyarakat yang semakin kritis yang menginginkan pengelolaan pemerintahan yang baik
mendorong pemerintah pada saat itu mengeluarkan kebijakan yang mengawali tata kelola
pemerintahan yang baik.
B. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR
Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory
dan agency theory (Chinn,2000; Shaw,2003). Stewardship theory dibangun di atas asumsi
filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya,
mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap
pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang
saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat

3. dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun
stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson,
memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham,
akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak
yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.
Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena
dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate
governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan
dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua
stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada
waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure)
secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep
good corporate governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency,
accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan
prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas
laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang
mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
Konsep good corporate governance baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang
sejak tahun 1990-an. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun
1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-
negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.
C. PRINSIP-PRINSIP GCG
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan
relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif.

4. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen
yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku.
Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi
atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap
pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
D. TAHAP-TAHAP PENERAPAN GCG
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan
untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi
perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan
mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-
perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut
(Chinn, 2000; Shaw,2003).
a. Tahap Persiapan
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:
1. Awareness building
Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti
penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan
dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan
dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
2. GCG assessment
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan
kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan
titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat
guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan
GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk

5. mengidentifikasi aspekaspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan
langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
3. GCG manual building.
GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan.
Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas
penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.
Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar
perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan
manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
 Kebijakan GCG perusahaan
 Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
 Pedoman perilaku
 Audit commitee charter
 Kebijakan disclosure dan transparansi
 Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
 Roadmap implementasi
b. Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai
implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai
aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan
GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk
itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang
ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada,
berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach
yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya
mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal
proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup
upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan
kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa

6. penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat
superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
c. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu
untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta
pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada.
Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan
di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk
assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang
diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali
kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat
mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
E. PENERAPAN GCG DI INDONESIA
1. Good Corporate Governance di Perusahaan: PT. Total Bangun Persada
Prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) merupakan elemen
penting dalam mewujudkan perusahaan yang sustainable serta searah dengan visi dan misi
perusahaan. Manajemen telah membentuk pihak-pihak pendukung sebagai unit kerja untuk
mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai
mitra kerja dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Pemahaman tentang tata kelola
Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran penting
untuk memastikan serta menjamin pelaksanaan manajemen yang dijalankan dengan baik
sehingga dapat mengembangkan Perusahaan untuk meraih kesuksesan. Implementasi
GCG merupakan upaya optimalisasi Perusahaan untuk memberi nilai lebih kepada
pelanggan, masyarakat, juga para pemangku kepentingan, selain menjadikan Perusahaan
yang memiliki tingkat korporasi yang tinggi. GCG diperlukan untuk menunjang Perusahaan
agar kuat dan sustainable. GCG juga berimplikasi pada sistem strukturisasi di Perusahaan
yang kokoh dan rapih.
Corporate Governance (CG) berawal dari usulan untuk menyempurnakan peraturan
bagi emiten yang tercatat di BEJ (sekarang Bursa Efek Indonesia) tahun 1998,
yang mewajibkan seluruh Perusahaan untuk mengangkat Komite Audit dan Komisaris
Independen serta memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan untuk memenuhi

7. kewajiban keterbukaan informasi. Pemerintah Indonesia mendirikan Komite Nasional
tentang Kebijakan Governance (KNKG) dengan surat Keputusan Menteri Negara
Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000.
KNKCG bertugas merumuskan dan membuat rekomendasi kebijakan nasional mengenai
GCG, mempelopori, dan memantau perbaikan dan inovasi dalam bidang corporate
governance di Indonesia. Salah satu usahanya adalah menerbitkan pedoman GCG Indonesia.
Penerapan GCG dalam Perusahaan sangat penting guna mengelola seluruh struktur dan
sistem dengan baik. Pengimplementasian GCG akan berdampak positif pada Perusahaan,
seperti efisiensi, kompetitif, sustainable growth, optimum value serta high return. Penerapan
GCG akan meningkatkan keyakinan investor terhadap Perusahaan dan menambah daya tarik
Perusahaan sebagai target investasi.
Di TOTAL, GCG menjadi sebuah sistem yang dapat mengarahkan serta memonitor
Perusahaan guna peningkatan kemakmuran bisnis yang accountable. Secara fungsional,
penerapan GCG memberikan hak dan tanggung jawab kepada pihak-pihak
yang berkepentingan atas Perusahaan. Hal ini menciptakan keseimbangan eksternal dan
internal karena proses kontrol yang efektif di keduanya. Di masa mendatang, TOTAL
berharap untuk menjadikan GCG sebagai corporate culture guna meminimalisir seluruh aspek
yang merugikan dalam Perusahaan. TOTAL menerapkan metode assessment terhadap
GCG Perusahaan yang dilakukan oleh Tim Konsultan GCG guna mengukur implementasi
prinsip-prinsip GCG. Assessment ini didasarkan atas penilaian terhadap Laporan
Tahunan Perseroan tahun 2011, serta atas informasi-informasi publik yang diperoleh team
konsultan, baik dari Bursa Efek Indonesia, Bapepam, media cetak dan media online.
Berdasarkan standar KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), TOTAL memperoleh
nilai sebesar 4,02 dari nilai keseluruhan sebesar 5,00; yang berarti BAIK, atau
Perseroan dinilai mampu dengan baik dalam memenuhi persyaratan minimum Pedoman
KNKG. Sedangkan berdasarkan standar OECD Principles, nilai GCG yang diperoleh TOTAL
sebesar 65,48 dari total nilai sebesar 100,00; yang berarti FAIR, atau mencerminkan bahwa
kinerja praktek penerapan GCG pada Perseroan baru sebatas mampu untuk memenuhi
persyaratan minimum dari OECD Principles.
Indikator Assessment GCG TOTAL

8. Indikator assessment GCG TOTAL didasarkan pada aspek-aspek yang membangun
penguatan GCG antara lain:
 Asas Good Corporate Governance (GCG). Asas GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran Perusahaan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas ini dapat mencapai
kesinambungan usaha Perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.
 Etika Bisnis Dan Pedoman Perilaku. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang,
implementasi GCG perlu dilandasi integritas yang tinggi diperlukan pedoman perilaku
(Code of Conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perseroan dan seluruh
jajarannya dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian
budaya Perusahaan.
 Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS sebagai
organ Perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan
penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan
Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif
untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan
bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh
turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Direksi sebagai organ Perusahaan
bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan.
Masingmasing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan
sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh
masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.
 Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham. Pemegang saham sebagai pemilik
modal memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.
 Pemangku Kepentingan. Perusahaan dengan pemangku kepentingan
senantiasa menjalin hubungan sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi masingmasing pihak.

9.  Pernyataan tentang Penerapan Pedoman GCG. Perusahaan membuat pernyataan
tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG dalam laporan tahunan.
Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ
Perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG TOTAL.
 Pedoman Pelaksanaan Corporate Governance. Pelaksanaan GCG TOTAL dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi pedoman praktis yang dapat
dijadikan acuan oleh Perusahaan dalam melaksanakan GCG TOTAL
Kebijakan GCG
Sebagaimana terdeklarasi dalam visinya, TOTAL berusaha untuk memberikan nilai
tambah bagi para pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama yang mendukung realisasi
visi tersebut adalah penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) secara konsisten serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di
dalam Perusahaan. Pemahaman ini mendasari kebijakan TOTAL untuk melaksanakan tata
kelola yang baik dalam setiap kegiatan bisnisnya demi mencapai tujuan bisnis jangka panjang
yang berkesinambungan.
Melalui peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi, TOTAL
memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran
organisasi, yang diwujudkan dalam aspek-aspek seperti:
 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris yang menjalankan
fungsi pengawasan efektivitas pelaksanaan GCG;
 Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; rencana strategis Perusahaan; dan
 Berbagai keterbukaan informasi yang menyangkut kegiatan dan keuangan Perusahaan.
 Kebijakan GCG diterapkan guna menciptakan organisasi yang profesional, solid, baik
dan kompetitif, serta dapat memenuhi kebutuhan para stakeholders. Dewan Komisaris
telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait implementasi GCG lebih
lanjut, antara lain:
 Pengembangan dan penerapan program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris baru.

10.  Pengambilan keputusan telah melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan
sebelumnya.
 Dewan Komisaris telah dirumuskan rencana kerja tahunan untuk Dewan.
 Dewan Komisaris telah menetapkan target pencapaian kinerja Perusahaan.
 Dewan Komisaris memberikan masukan selama perumusan RJPP dan RKAP.
 Dewan Komisaris memberikan persetujuannya untuk mendukung dan RJPP dan RKAP
yang disajikan oleh Direksi.
 Melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi secara efektif.
 Direksi melaksanakan langkah GCG yang baik dan tepat. GCG yang telah dilakukan
Direksi antara lain
 Direksi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengimplementasikan program
pengembangan dengan mengikuti pelatihan yang relevan.
 Struktur organisasi yang dibentuk Direksi sesuai dan tepat dengan Perusahaan.
 Direksi melakukan perumusan yang tepat dalam menempatkan tugas dan tanggung jawab
manajemen sesuai kualifikasi
 Direksi telah merumuskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), antara lain:
evaluasi terhadap RJPP tahun sebelumnya, asumsi dan analisis dalam penerapan RJPP
tahun ini, target, kebijakan, strategi, dan program kinerja dari RJP tersebut, mengadakan
rapat gabungan dengan Dewan Komisaris secara efektif.
2. Implementas Good Governance di Instansi Pemerintahan: Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
Tuntutan penyelenggaraan tata kelola yang baik juga berlaku di instansi pemerintahaan.
Sejak era reformasi harapan rakyat akan penyelenggaraan pemerintahan yang
mengedepankan kepuasan publik semakin besar. Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang disebabkan adanya
krisis ekonomi 1998 yang berimbas di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran
nasional, era refomasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang

11. penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU
No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN.
Refomasi Birokrasi (RB) yang dipelopori Kementerian keuangan telah meletakkan
dasar yang kokoh bagi Kementerian Keuangan untuk melanjutkan dan memperdalam proses
RB melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Sejak Tahun 2002-2006 telah banyak
perbaikan-perbaikan yang dilakukan Kemenkeu, Hingga pelaksanaan RB secara massif
(2007-2009) Kemenkeu terus berbenah diri. Tantangan kedepan Indonesia dinilai berpotensi
menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman dan
Inggris dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia
(Dalam The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential – McKinsey).
Gambar 1: Roadmap Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI
Sebagai pelaku utama penggerak pertumbuhan perekonomian, Kemenkeu tidak tinggal
diam. Kemenkeu menilai tantangan ini tidak bisa dilakukan tanpa terobosan yang lebih besar.
Untuk itu Kemenkeu meluncurkan program Transformasi Kelembagaan (Tahun 2013-2025).
Program TK direncanakan dan dilaksanakan dengan hipotesis bahwa proses perubahan
organisasi Kemenkeu yang telah dilaksanakan selama ini perlu dan harus terus ditingkatkan
kualitas dan konsistensinya dalam rangka mencapai visi Kemenkeu, yaitu

12. menjadi ‘penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-
21’.
Pada tataran Kementerian Keuangan, sejak tahun 2002 – 2006 telah dilakukan berbagai
pembaharuan antara lain:
1) diterbitkannya Paket UU Keuangan negara yang terdiri dari UU No. 17 Th. 2003 Tentang
Keuangan Negara, UU No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15
Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2) pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran;
3) pembentukan Large Tax Office sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan
tahap I.
4) Selanjutnya pada tahun 2007 Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Birokrasi
secara massif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu:
a. Pilar Organisasi, antara lain melalui penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan
tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi
kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan
negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya.
b. Pilar Proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar
Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya
analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan
kinerja berbasis balance scorecard serta pembangunan berbagai sistem aplikasi e-
goverment;
c. Pilar SDM, antara lain melalui peningkatan disiplin, pembangunan assessment center,
Diklat berbasis Kompetensi, pelaksanaan merit system, penataan sumber daya
manusia, pembangunan SIMPEG, dan penerapan reward and punishment secara
konsisten.
Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebut telah
memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, dan peningkatan
pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi Kementerian
lainnya untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang

13. Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut,
Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi
Nasional yang dilakukan melalui 8 Area Perubahan dan pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi.
Gambar 2: Delapan Area Perubahan dan Pelaksanaan Monev Kementerian Keuangan
Sumber: www.kemenkeu.go.id
Beberapa capaian Reformasi Birokrasi yang berhasil diraih oleh Kementerian
Keuangan antara lain:
1. Manajemen Perubahan: penetapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, penetapan change
agent pada masing-masing unit eselon I, penetapan raodmap reformasi birokrasi dan cetak
biru transformasi kelembagaan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan: identifikasi dan revisi peraturan yang tidak
harmonis, pembangunan aplikasi Simfoni dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi
hukum.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi: penetapan penataan organisasi baik pada Kantor
Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, serta penetapan lebih dari 17.000
uraian jabatan.

14. 4. Penataan Tatalaksana: penetapan 15 ribu SOP dan 102 SOP layanan unggulan,
pengembangan e-government, antara lain: e-filing (SPT), e-procurement, SPAN, Modul
Penerimaan Negara (MPN), Portal pengguna jasa DJBC, Aplikasi Cukai Online,
Aplikasi manifest, SIMAK BMN, SIMANTAP, Aplikasi RKA-KL, Aplikasi Standar
Biaya, KOMANDAN SIKD, Web Based Reporting System DAK, Online Recruitment,
dan e-registration (NPWP).
5. Penataan Sistem SDM Aparatur: pelaksanaan Analisa Beban Kerja, penerimaan pegawai
secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, penerapan open bidding/seleksi
terbuka, dan penerapan sistem merit.
6. Penguatan Pengawasan: penerapan 3 lines of deffence (pembentukan unit kepatuhan
internal), penetapan unit pengendali gratifikasi, penerapan manajemen risiko,
pembangunan WISE (whistleblowing system), lima unit berpredikat Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) sembilan unit berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: kontrak kinerja bagi seluruh pegawai, pembangunan
sistem e-performance yang terintegrasi dengan SIMPEG, nilai LAKIP : a. TA 2011: 73,63
predikat B; b. TA 2012: 76,07 predikat A; c. TA 2013: 80,04 predikat A
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: indeks Kepuasan Stakeholder Kemenkeu: a.
Tahun 2011: 3,86 b. Tahun 2012: 3,90 c.Tahun 2013: 3,98
9. Monitoring dan Evaluasi: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Kemenkeu adalah WTP selama 3 tahun berturut-turut, Skor 91,21 (Sangat Baik) hasil
quality assurance Reformasi Birokrasi oleh BPKP, skor 77,31 hasil revieu UPRBN
(tertinggi nasional).
Referensi:
Akuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000.
Bank, World, Corporate Governance Country Assessment : Republic of Indonesia, Jakarta,
2005.

15. Chinn, Richard, Corporate Governance Handbook, Gee Publishing Ltd. London, 2000.
Corporate Governance dan Etika Korporasi, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/
Badan Pembina BUMN, 1999.
Daniri Mas Ahmad, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia.
Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
Kaihatu Thomas S, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia
Kaen, Fred. R, A Blueprint for Corporate Governance: Stregy, Accountability, and the
Preservation of Shareholder Value, AMACOM, USA. 2003.
Moeljono, Djokosantoso, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate
Governance, Elex-Gramedia, Jakarta, 2005. Monks, Robert A.G, dan Minow, N,
Corporate Governance 3rd Edition, Blackwell Publishing, 2003.
http://www.totalbp.com/information/8/good-corporate-governance/id
https://www.kemenkeu.go.id/transformasi-kelembagaan/profil-reformasi-birokrasi/