Dokumen ini membahas kondisi dan strategi pembangunan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan. Melalui berbagai kebijakan dan rencana, pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan dan memonitor pengembangan tersebut secara partisipatif. Selain itu, upaya dilakukan untuk melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

1. Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Jakarta, 2 November 2009

2.  Kondisi umum
 Isu dan permasalahan
 Sasaran pembangunan
 Arah kebijakan dan strategi pembangunan
 Peran Pemerintah Daerah dalam
pembangunan air minum dan sanitasi

3.  Akses rumah tangga terhadap sistem perpipaan (PDAM) 16,18% dan akses
terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 37,93%
 Restrukturisasi hutang PDAM (PMK No. 120 Tahun 2008) telah dilakukan dalam
rangka penyelesaian hutang PDAM dan peningkatan kinerja PDAM.
 Pengembangan beberapa peraturan pendukung percepatan pembangunan air
minum
 Pengembangan rencana strategis air minum dan penyehatan lingkungan berbasis
masyarakat (AMPL-BM) di 100 kabupaten/kota
 Pengembangan berbagai skenario pembiayaan non-pemerintah (output-based
aid, CSR, PPP)

4.  Cakupan pelayanan sistem pengolahan setempat dan terpusat skala komunal
mencapai 69,3% (81,8%di perkotaan dan 60% di perdesaan), walaupun demikian
masih banyak yang kualitasnya belum memenuhi standar persyaratan teknis
 Cakupan pelayanan sistem pengolahan terpusat skala kota telah mencapai 1,65%
 Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota
(SSK) di 24 kab/kota
 Pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota
Denpasar melalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
 Sistem pengolahan air limbah terpusat (IPAL) komunal telah dibangun di 217 kota/
kab.

5. PERSAMPAHAN
 Tingkat pertambahan volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta
ton/tahun
 Telah dilakukan upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui
penerapan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle) baik oleh masyarakat dan
pemerintah
 Proporsi sampah terangkut mencapai 20,63%
 Sistem sanitary landfill baru diterapkan di 10 TPA, sedangkan untuk sistem
controlled landfill baru diterapkan di 55 TPA (total TPA di Indonesia: 378
TPA)
 Telah diberlakukan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

6. DRAINASE
 Proporsi rumah tangga yang telah terlayani saluran drainase dengan kondisi
berfungsi baik/mengalir lancar mencapai 52,83%
 Proporsi rumah tangga dengan kondisi saluran drainase mengalir lambat atau
tergenang mencapai 14,49%
 Proporsi rumah tangga yang tidak memiliki saluran drainase 32,68 %

12. Umum
 Meningkatkan prioritas pembangunan air minum dan sanitasi melalui
 peningkatan kesadaran dan koordinasi
 Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui
 pembangunan sarana dan prasarana di sekolah;
 peningkatan sosialisasi dan penerapan PHBS
 Menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah melalui
 penambahan, revisi, dan deregulasi peraturan perundangan.
 Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi
melalui
 penyusunan rencana induk
 pemantauan dan evaluasi pelaksanaannnya.

13. Umum
 Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, air limbah,
dan persampahan melalui
 penyusunan business plan;
 korporitisasi dan penerapan manajemen aset;
 peningkatan kerjasama
 optimalisasi dana.

14. Umum
 Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
 penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
 penerapan manajemen aset
 Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
 subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
 jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
 insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
 penerbitan instrumen keuangan;
 pengembangan skema-skema pembiayaan;
 pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
 Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai

15. Umum
 Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
 penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
 penerapan manajemen aset
 Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
 subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
 jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
 insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
 penerbitan instrumen keuangan;
 pengembangan skema-skema pembiayaan;
 pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
 Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai

16. Air Minum dan Air Limbah
 Memastikan ketersediaan air baku air minum melalui :
 pengendalian penggunaan air tanah;
 perlindungan sumber air tanah dan permukaan; dan
 pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif.
 Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah melalui :
 optimalisasi sistem;
 percepatan penambahan kapasitas sistem;
 peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 pengelolaan pemanfaatan air minum;
 percepatan pembangunan sanitasi.
Persampahan dan Drainase
 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, melalui :
 Upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya
 Upaya pengelolaan sampah
 Perbaikan pengelolaan sampah
 Mengurangi volume limpasan melalui :
 Penyediaan bidang resapan baik oleh masyarakat maupun pemerintah

17. Dasar acuan, antara lain
 PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
 PP No.16 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Peran pemerintah daerah
 Menyusun, mengimplementasikan dan memonitor penerapan kebijakan
dan strategi pengembangan air minum dan sanitasi di daerah sesuai
dengan kebijakan nasional  secara partisipatif dan berdasarkan prinsip
demand driven.
 Advokasi dan peningkatan kelembagaan dalam mendukung penerapan
kebijakan dan strategi pengembangan air minum dan sanitasi
 Koordinasi tingkat kab/kota dan kecamatan
 Pengelolaan dan monitoring penerapan arah kebijakan dan strategi
pengembangan air minum dan sanitasi