Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pembangunan bidang persampahan di Indonesia, termasuk pengurangan sampah, peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah."

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN
BIDANG PERSAMPAHAN
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K TO R AT P E N G E M B A N G A N P E N Y E H ATA N L I N G K U N G A N P E R M U K I M A N

2. DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH
UU 18/2008
 Mengedepankan pengurangan sampah
 Penutupan TPA open dumping Th. 2013
 Monitoring kualitas lingkungan pasca penutupan TPA sampai
20 tahun
Permen PU 21/PRT/2006
Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem
Pengelolaan
PP 81/2012
Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan dengan menggunakan
 Metode Lahan Urug Terkendali
 Metode Lahan Urug Saniter; dan/atau
 Teknologi Ramah Lingkungan

3. Aspek-Aspek Pengelolaan
Persampahan
ASPEK TEKNIS
OPERASIONAL
ASPEK PENGELOLAAN ASPEK
PEMBIAYAAN LIMBAH PADAT ORGANISASI
ASPEK ASPEK
HUKUM DAN PERAN SERTA
PERATURAN MASYARAKAT

4. Kebijakan Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Sampah
1. Pengurangan timbulan sampah semaksimal
mungkin dimulai dari sumbernya
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas
sistem pengelolaan
4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan
perundangan
5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

5. Kebijakan Program Persampahan
(Permen PU 21/PRT/M/2006)
Kebijakan
1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin Program
dimulai dari sumbernya
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan 1. Promosi Program 3 R (20 %)
dunia usaha/swasta sebagai mitra 2. Kampanye & Edukasi
pengelolaan 3. Mendorong Pengembangan
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas Kelembagaan
sistem pengelolaan 4. Optimalisasi dan pengembangan P/S
4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan Persampahan
perundangan 5. Revitalisasi dan Regionalisasi TPA
5. Mendorong penerapan sistem pengawasan 6. Promosi investasi swasta
dan penerapan sanksi hukum secara
konsisten dalam rangka pembinaan aparat,
masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya.
6. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

6. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN
(PERMEN PU 21/PRT/M/2006)
Kebijakan 1 : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari
sumbernya
Strategi:
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan
sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R
3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan
Kebijakan 2 : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta
sebagai mitra pengelolaan
Strategi:
1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak
usia sekolah
2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah
4. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat
5. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta

7. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN
.........lanjutan
Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem
pengelolaan
Strategi:
1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan
3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
4. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill
6. Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional
7. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan
berwawasan lingkungan.

8. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN
.........lanjutan
Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan
Strategi:
1. Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola
2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan
3. Memisahkan fungsi / unit regulator dan operator
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain
5. Meningkatkan kualitas SDM manusia
6. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional
7. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan
pelaksanaan pengelolaan persampahan
8. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara
konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya.
Kebijakan 5 : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
Strategi :
1. Penyamaan persepsi para pengambil keputusan
2. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan

9. Arah Pengembangan Prasarana Sarana Sub Bidang Persampahan
ARAH SPASIAL TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP KETERPADUAN
KEGIATAN PROGRAM
1. REGIONAL  Pengelolaan persampahan  Menngembangkan  Instalasi pengolahan  Program keterpaduan
antar pemkab/pemkot pengelolaan persampahan sampah antar kota
secara bersama  Pengembangan TPA
Regional
2. KOTA  Peningkatan akses pelayanan  Mengembangkan  Fasilitasi Pembangunan  P3KT
publik dan kualitas pelayanan aksesibilitas pelayanan dan Tempat Pengolahan  ADIPURA
persampahan untuk mempertahankan jasa (TPA) Sampah sistem
mencapai standar pelayanan pelayanan sanitary landfill
minimal dalam rangka  Bantuan teknis
meningkatkan kualitas peningkatan sistem
kesehatan masyarakat dan managemen
perlindungan lingkungan persampahan
 Fasilitasi pengembangan
sistem persampahan
skala kota/kab
3. KAWASAN  Mengurangi volume sampah  Pengurangan volumen  Fasilitasi pengolahan  Real Estate, IPST
pada skala kawasan untuk sampah melalui program 3 sampah (3 R)
optimalisasi pengangkutan R (reduce, recycle, reuse)  Penyediaan sarana
dan penggunaan TPA pengangkutan dan
pemindahan
4.LINGKUNGAN  Menggiatkan upaya  Mendorong pengurangan  Kampanye/penyuluhan  Green & Clean City
pemanfaatan sampah melalui sampah semaksimal pemisahan sampah dari
pemilahan sampah di sumber, mungkin dari sumber sumber
pembuatan kompos dan daur melalui pemberdayaan  Mendorong Penerapan
ulang masyarakat. Pola 3 R (reduce, reuse
 Pendidikan melalui Unit dan recycling)
Kesehatan Sekolah  Pilot proyek 3 R

10. RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN PS PERSAMPAHAN
2010 - 2014
1. Program Pengurangan Sampah,melalui :
 Peningkatan 3R Berbasis Masyarakat (stimulan) di 240
kab/kota
2. Program Peningkatan Pelayanan ,melalui :
 Penambahan sarana pengangkutan sampah,54% menjadi 75%
3. Program Peningkatan Kualitas TPA, agar :
Tidak ada lagi TPA open dumping, melalui :
 Program Revitalisasi TPA di 240 kab/kota
 Pemanfaatan gas landfill di 25 kota
4. Program pengembangan regional/lokal, melalui :
 Pembangunan TPA regional/lokal
 Pembangunan Intermediate Treatment Facililties (ITF)
5. Program Peningkatan Kelembagaan dan Peran serta
masyarakat (kampanye dll)

11. KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI INDONESIA
 Kualitas dan Tingkat Pelayanan baru mencapai ± 54,24%, (BPS, Susenas 2006), masih di
bawah target RPJMN (75 % pada 2009) dan MDGs (70 % pada 2015)
 Infrastruktur Pengelolaan Persampahan tidak sebanding dengan kenaikan timbulan
sampah meningkat 2 - 4 %/tahun), upaya pengurangan sampah (3R) belum memadai.
Percontohan program 3R masih terbatas di 80 kota dan memerlukan upaya
keberlanjutan
 Operasi TPA sebagian besar masih open dumping dan mencemari lingkungan
(leachate, gas dan vektor penyakit) dan menjadi salah satu penyebab menurunnya
kualitas lingkungan perkotaan dan efek pemanasan global.
Diperlukan program revitalisasi TPA secara lebih memadai
 Keterbatasan Lahan TPA (di kota besar dan metro), memicu kebutuhan pengelolaan
TPA bersama secara regional.
Saat ini masih terkendala masalah kerjasama antar kota/otonomi daerah.
Percontohan TPA Sanitary Landfill Regional masih terbatas di Yogyakarta
(Kartamantul), Denpasar (Sarbagita), Kab. Bangli, dan Gorontalo
 Dukungan manajemen pengelolaan sampah masih belum memadai

12. PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMAPAH
(Pelayanan baru 54,42 %, 2010)
BAK
SAMPA
TPS TPA
H
E. Tempat Pemrosesan Akhir
A. Timbulan Sampah C. Tempat Penampungan Sementara
1. Susah mencari lokasi
1. Terus meningkat 1. Susah mencari lokasi 2. Lokasi jauh diluar kota
2. Tidak dimanfaatkan 2. Tidak ada pemilahan 3. Biaya pembangunan mahal
3. Tidak dipilah 3. Terbuka, bau, berlalat 4. Biaya OP mahal
4. Tidak semua dibuang ke bak 5. Masih Open Dumping
sampah, sebagian dibuang 4. Tidak setiap hari diangkut ke TPA
ke:
6. Pengolahan Lindi terbatas
- Sungai 7. Terbuka, Bau, Berlalat
- Kebun 8. Sumber penyakit
- Pekarangan
- Jalan B. Pengangkutan ke TPS D. Pengangkutan ke TPA
- dll
1. Tidak ada pemilahan
1. Biaya angkut mahal
2. Jarak ke TPA jauh
2. Jadwal angkut tidak rutin 3. Jadwal angkut tidak rutin
3. Perlu biaya angkut 4. Tidak ada pemilahan
4. Kondisi alat angkut tidak memadai 5. Kondisi alat angkut tidak
memadai

13. PEMILAHAN & PEMILAHAN &
PEWADAHAN PEWADAHAN
Kertas dll
TPA
Gelas dll
B3
3R RESIDU TPS
INDIVIDUAL
Organik 3R
Komunal
Bahan
Beracun
Berbahaya
RESIDU
TPA
Target Pengurangan Sampah melalui 3R = 20%
Realisasi baru + 8 %
PENGANGKUTAN

14.  Pengumpulan dan pengangkutan sampah
KUMPUL – ANGKUT - BUANG

15. PARADIGMA PENGELOLAAN SAMPAH
Baru
Lama
REDUCE
SAMPAH
Kumpul
REUSE SAMPAH RECYCLE
RESIDU
Angkut
Buang Angkut
Makin banyak sampah → Makin Pengolahan/Pemroresan Akhir
besar biaya Sampah (TPA/Landfill)

16. POLA PENANGANAN SAMPAH
3R 3R 3R

17. Pemilahan di sumber
Tempat Pemroresan Sampah Terpadu
Kompos
Residu
Diangkut dgn Motor/
sepeda/gerobak
TPA
Sampah dapat dimanfaatkan/jual
sebagai nilai tambah

18. 3 R Telaga Bestari – Tangerang
(Replikasi Best Practice)

19. TPST 3R Sidoarjo

20. Gambaran Pengelolaan di TPA Saat ini
Operasional pada sel sampah :
 Sampah tidak dipadatkan secara teratur
 Lapisan sampah tidak/jarang ditutup secara rutin
 Kesulitan pengadaan tanah penutup

21.  Petunjuk operasional TPA tidak dilaksanakan
 TPA yang baru dibagun/hasil rehabilitasi, tetapi
kemudian tidak dikelola semestinya, sehingga fasilitas
terbangun rusak kembali
Potensi kerusakan
geomembran/geotextile

22. Pengendalian Leachate :
Umumnya pengolahan leachate di TPA di Indonesia
menggunakan sistem kolam stabilisasi
 Kualitas effluent belum memenuhi syarat
Seringkali pengolahan leachate tidak berfungsi baik,
leachate tergenang disekitar TPA
Kolam pengolah
leachate
 Genangan air +
leachate
 Saluran
drainase TPA
sudah tidak
terlihat lagi

23. Pengendalian Gas Landfill
 Masih banyak TPA yang tidak memperhatikan masalah
gas landfill, polusi asap dan resiko terbakar
 Umumnya pengendalian gas hanya dengan sistem
‘venting’, untuk menurunkan resiko kebakaran
 Hanya sedikit TPA yang sudah memanfaatkannya
secara sederhana (spt Kab.Malang dan Kota Kendari)
 Pengendalian gas dengan flaring & pemanfaatannya
baru ada dibeberapa kota melalui proyek CDM (Clean
Development Mechanism)

24. UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN BERSAMA
Perencanaan
- Penyusunan Kebijakan Penanganan Persampahan
- Master Plan (gran skenario penanganan sampah jangka panjang) dan Integrasi
TPA, TPST, Transfer Station dengan Tata Ruang
- Studi Kelayakan, Pemilihan Lokasi TPA
- DED (TPST, revitaliasi TPA, TPA baru)
- RPIJM
- Perda
Pelaksanaan
- Penutupan TPA open dumping atau Revitalisasi TPA atau pembangunan TPA baru
- Pembebasan lahan TPA dan zona penyangga
- Pemberdayaan program 3 R di semua kawasan
- Peningkatan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan kebutuhan
- Peningkatan prioritas pembangunan bidang persampahan
- Peningkatan Kelembagaan
- Peningkatan Biaya (investasi dan O/M) dan penerimaan retribusi
- Peningkatan Edukasi dan Kampanye
- Penerapan Hukum (law enforcement)

25. TPA Bangli, Bali

26. PEMBANGUNAN TPA DI KOTA SOLOK

27. PEMBANGUNAN TPA DI GIANYAR

28. KEGIATAN REVITALISASI TPA –
PROYEK CDM KERJASAMA ANTARA
PEMDA & SWASTA
Fasilitasi Pusat :
Rehabilitasi PS Lingkungan
(Sal. Drainase, Leachate
Treatment, Jalan Operasional
TPA)

29. Penutup
• Sampah perlu dipandang sebagai sumber daya (energi, bahan baku daur
ulang, kompos dll)
• Pemilihan teknologi pengolahan sampah harus ramah lingkungan dan
berkelanjutan
• TPA hanya sebagai tempat akhir memproses residu (kurang dari 20%),
sehingga dapat menghemat lahan TPA
• Diperlukan peningkatan manajemen pengelolaan sampah yang lebih
memadai (operator/SDM yang handal, prasarana dan sarana, biaya investasi
dan O/P sesuai kebutuhan, dukungan peraturan dan kampanye edukasi)
• Peningkatan penanganan sampah perlu didahului dengan perencanaan
(master plan, FS dan DED)