Dokumen tersebut membahas mengenai kondisi air minum, air limbah, persampahan, dan drainase di Indonesia serta sasaran dan arah kebijakan pembangunannya. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan akses air minum hingga 70% penduduk, mengakhiri praktik buang air besar sembarangan, meningkatkan pengelolaan sampah hingga 80% rumah tangga perkotaan, serta mengurangi genangan di kawasan perkotaan sebesar 22

1. Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Jakarta, 2 November 2009

2. 




Kondisi umum
Isu dan permasalahan
Sasaran pembangunan
Arah kebijakan dan strategi pembangunan
Peran Pemerintah Daerah dalam
pembangunan air minum dan sanitasi

3. 
Akses rumah tangga terhadap sistem perpipaan (PDAM) 16,18% dan akses
terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 37,93%

Restrukturisasi hutang PDAM (PMK No. 120 Tahun 2008) telah dilakukan dalam
rangka penyelesaian hutang PDAM dan peningkatan kinerja PDAM.

Pengembangan beberapa peraturan pendukung percepatan pembangunan air
minum

Pengembangan rencana strategis air minum dan penyehatan lingkungan berbasis
masyarakat (AMPL-BM) di 100 kabupaten/kota

Pengembangan berbagai skenario pembiayaan non-pemerintah (output-based aid,
CSR, PPP)

4. 
Cakupan pelayanan sistem pengolahan setempat dan terpusat skala komunal
mencapai 69,3% (81,8%di perkotaan dan 60% di perdesaan), walaupun demikian
masih banyak yang kualitasnya belum memenuhi standar persyaratan teknis

Cakupan pelayanan sistem pengolahan terpusat skala kota telah mencapai 1,65%

Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota
(SSK) di 24 kab/kota

Pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota
Denpasar melalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Sistem pengolahan air limbah terpusat (IPAL) komunal telah dibangun di 217
kota/kab.

5. PERSAMPAHAN
 Tingkat pertambahan volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta
ton/tahun
 Telah dilakukan upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui
penerapan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle) baik oleh masyarakat dan
pemerintah
 Proporsi sampah terangkut mencapai 20,63%
 Sistem sanitary landfill baru diterapkan di 10 TPA, sedangkan untuk sistem
controlled landfill baru diterapkan di 55 TPA (total TPA di Indonesia: 378 TPA)
 Telah diberlakukan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

6. DRAINASE
 Proporsi rumah tangga yang telah terlayani saluran drainase dengan kondisi
berfungsi baik/mengalir lancar mencapai 52,83%
 Proporsi rumah tangga dengan kondisi saluran drainase mengalir lambat atau
tergenang mencapai 14,49%
 Proporsi rumah tangga yang tidak memiliki saluran drainase 32,68 %

7. Menurunnya
kuantitas, kualitas,
dan kontinuitas air
baku air minum
Belum lengkap dan
terbaharuinya
perangkat
peraturan yang
mendukung
penyediaan air
minum
Masih terbatasnya
penyedia air
minum (PDAM &
non-PDAM) yang
sehat (kredibel dan
profesional)
Rendahnya
akses
penduduk
terhadap air
minum
Belum optimalnya
sistem
perencanaan
penyediaan air
minum
Terbatasnya
pendanaan untuk
mendukung
seluruh aspek
penyediaan air
minum

8. Masih rendahnya
kesadaran pelaku
akan pengelolaan
air limbah yang
layak
Belum memadainya
perangkat
peraturan yang
mendukung
pengelolaan air
limbah
Minimnya
pengelola air
limbah (Perusda &
non-Perusda) yang
kredibel dan
profesional
Rendahnya
akses
penduduk
terhadap
pengelolaan
air limbah
Belum tersedianya
rencana induk
pengelolaan air
limbah
Terbatasnya
pendanaan untuk
mendukung
keseluruhan aspek
pengelolaan air
limbah

9. Penanganan
sampah yang belum
optimal
Masih belum
memadainya
perangkat peraturan
yang mendukung
pengelolaan
sampah
Minimnya pengelola
layanan
persampahan yang
kredibel dan
profesional
Rendahnya
akses RT
terhadap
layanan
pengelolaan
sampah
Belum optimalnya
sistem perencanaan
pengelolaan
sampah
Terbatasnya
pendanaan untuk
mendukung
leseluruhan aspek
pengelolaan
sampah

10. Belum adanya
kejelasan pengelola
sistem drainase
Kapasitas sistem
drainase yang sudah
tidak sesuai dengan
kondisi saat ini
Belum optimalnya
sistem perencanaan
pengelolaan drainase
Belum
optimalnya
fungsi
drainase
sebagai
pematus air
hujan
Terbatasnya
pendanaan untuk
mendukung
keseluruhan aspek
pengelolaan drainase

11. Air minum
• Tersedianya akses air minum bagi 70 %
penduduk pada akhir tahun 2014 (32%
perpipaan , 38% non-perpipaan terlindungi)
Air limbah
• Terciptanya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
hingga akhir tahun 2014 (sistem pengelolaan air limbah
terpusat (off-site) bagi 10% total penduduk (melalui sistem
pengelolaan air limbah skala kota sebesar 5 % dan melalui
sistem pengelolaan air limbah skala komunal sebesar 5 %) dan
akses terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat (onsite) yang layak bagi 90 % total penduduk
Persampahan
Drainase
• Tersedianya akses terhadap pengelolaan
sampah bagi 80 % rumah tangga di daerah
perkotaan
• Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha
di 100 kawasan strategis perkotaan

12. Umum
 Meningkatkan prioritas pembangunan air minum dan sanitasi melalui
 peningkatan kesadaran dan koordinasi
 Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui
 pembangunan sarana dan prasarana di sekolah;
 peningkatan sosialisasi dan penerapan PHBS
 Menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah melalui
 penambahan, revisi, dan deregulasi peraturan perundangan.
 Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi
melalui
 penyusunan rencana induk
 pemantauan dan evaluasi pelaksanaannnya.

13. Umum
 Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, air limbah,
dan persampahan melalui
 penyusunan business plan;
 korporitisasi dan penerapan manajemen aset;
 peningkatan kerjasama
 optimalisasi dana.

14. Umum
 Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
 penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
 penerapan manajemen aset
 Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
 subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
 jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
 insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
 penerbitan instrumen keuangan;
 pengembangan skema-skema pembiayaan;
 pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
 Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai

15. Umum
 Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
 penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
 penerapan manajemen aset
 Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
 subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
 jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
 insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
 penerbitan instrumen keuangan;
 pengembangan skema-skema pembiayaan;
 pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
 Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai

16. Air Minum dan Air Limbah
 Memastikan ketersediaan air baku air minum melalui :
 pengendalian penggunaan air tanah;
 perlindungan sumber air tanah dan permukaan; dan
 pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif.
 Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah melalui :
 optimalisasi sistem;
 percepatan penambahan kapasitas sistem;
 peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 pengelolaan pemanfaatan air minum;
 percepatan pembangunan sanitasi.
Persampahan dan Drainase
 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, melalui :
 Upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya
 Upaya pengelolaan sampah
 Perbaikan pengelolaan sampah
 Mengurangi volume limpasan melalui :
 Penyediaan bidang resapan baik oleh masyarakat maupun pemerintah