Bahan Asistensi dan Supervisi Prodeskel

1. SISTEM INFORMASI
PROFIL DESA DAN KELURAHAN
(PRODESKEL)
DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. PENGANTAR

3. VISI
TERSUSUNNYA PUSAT DATA DESA
DAN KELURAHAN DI INDONESIA YANG
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
VISI
SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN
(PRODESKEL)
Sebuah perangkat lunak (Software) berbasis web yang berfungsi sebagai gudang
data (Data Warehouse) Desa dan Kelurahan seluruh Indonesia yang melibatkan
pengguna (user) dari tingkat desa/kelurahan – Nasional.
Proses Transaksi Data dilakukan secara Online Server menggunakan koneksi
Internet

4. JENIS MODUL
TINGKAT
PERKEM-
BANGAN
DESA DAN
KELURAHA
N
DATA
DASAR
KELUARGA
PROFIL
DESA DAN
KELURAHA
N
POTENSI
DESA DAN
KELURAHA
N

5. KEBUTUHAN
PETUGAS
Petugas Pelaksana (Operator dan Admin)
PENGANGGARAN
APBN, APBD, ADD, PADes, CSR,
dll yang sah
DATA
Data Profil Desa dan Kelurahan
(Form 01, Form 02, Form 03)
SOFTWARE
- Sistem Operasi: Windows XP/7, MacOS, Android
- Browser: Mozilla, Chrome, Safari
PERANGKAT
-Instrument Daftar Pertanyaan
-PC/Notebook/Smartphone/Tablet
-Koneksi Internet: Fixed Line/Mobile

6. Pengguna Registrasi
NO TINGKAT PENGGUNA LINGKUNGAN KERJA
KODE
REGISTRASI
PREVILAGE JUMLAH
1 Desa dan Kelurahan Desa dan Kelurahan yang bersangkutan Angka 10 Digit Read, write, add,
delete and modify
(Full Acces)
83.449
2 Kecamatan Kecamatan yang bersangkutan dan
Desa/Kelurahan yang ada di dalamnya
Angka 6 Digit Read Only 7.230
3 Kabupaten
dan Kota
Kabupaten yang bersangkutan dan
Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ada di
dalamnya
Angka 4 Digit Read Only 514
4 Provinsi Provinsi yang bersangkutan dan
Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan
yang ada di dalamnya
Angka 2 Digit Read Only 34
5 Pusat dan Registrasi
Online
Seluruh Wilayah Read Only 200
6 Admin Sistem Seluruh Wilayah Admin Full Access 1

7. TAHAPAN
INPUT DATA
PRODESKEL

8. DATA INSTRUMEN
765 INDIKATOR
• Diperbanyak sejumlah
kepala keluarga di desa;
• Halaman 8-9
Diperbanyak sebanyak
jumlah anggota
keluarga.
2.037 INDIKATOR
• Satu kuesioner per satu
desa (kurang lebih 40
halaman)
958 INDIKATOR
• Satu kuesioner per satu
Desa (kurang lebih 40
halaman)
DATA DASAR
KELUARGA
POTENSI
DESA
TINGKAT
PERKEMBANGAN

9. KELOMPOK KERJA
DESA DAN KELURAHAN
Ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan
KECAMATAN
Ditetapkan melalui Keputusan Camat
KABUPATEN/KOTA
Ditetapkan Keputusan Bupati/Walikota
PROVINSI
Ditetapkan Keputusan Gubernur

10. PENDATAAN
Data Primer
SURVEI TIDAK LANGSUNG
Menggunakan data yang telah
dikumpulkan oleh instansi yang
dapat dipercaya
SURVEI LANGSUNG
Data Langsung diambil oleh
petugas pendata/pencacah
yang tergabung dalam
kelompok kerja di lapangan
Untuk Data dasar keluarga
dilakukan dengan interview
terhadap warga
Data Sekunder

11. PENGOLAHAN DATA
Proses Penginputan data ke dalam aplikasi
profil desa dan kelurahan
Sistem akan melakukan penghitungan
nilai/skoring setiap hari pada kisaran
jam 12-1 tengah malam
Hasil skor dapat dilihat pada web
Penghitungan skor berdasarkan
tanggal yang dicantumkan oleh
petugan entry data
Skoring hanya dilaksanakan pada tahun berjalan
Akhir masa skoring adalah tanggal 30
Desember setiap tahunnya
Skoring untuk waktu yang lampau (tahun
sebelumnya) tidak dapat dilakukan, kecuali
ada permintaan khusus dan melalui
persetujuan pihak pejabat di Bina
Pemerintahan Desa
Pastikan semua data tercukupi, sehingga penilaian
akan mendekati hasil yang sesuai
Apabila satu data memiliki dua tanggal akan
digunakan tanggal yang terbaru pada tahun berjalan

12. PUBLIKASI
Untuk kepentingan publikasi maka hasil
pengolahan data dan hasil pendataan harus
disahkan oleh kepala desa atau kelurahan
Dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media
cetak dan elektronik, publikasi digital website dan
teknologi informasi pemerintahan lainnya.

13. PENDAYAGUNAAN
DATA

14. PENDAYAGUNAAN DATA
 Mengetahui Karakteristik:
- Potensi sumber daya alam;
- Sumber daya manusia;
- Dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana;
- Tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan
peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan;
- Permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan;
 Mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
setiap tahun;
 Mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa dan kelurahan swdaya ke swakarya
menuju swasembada;
 Menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif;
 Menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan kelurahan sesuai dengan tipologi potensi
dan perkembangan masyarakat
 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan masuk desa dan
kelurahan
 Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan kemajuan masyarakat
 Penataan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
 Penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa dan kelurahan melalui perlombaan
desa dan kelurahan
 Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat

15. JADWAL

16. JADWAL PELAKSANAAN PENDATAAN PRODESKEL SETIAP TAHUN
MENGISI
DDK
Daftar isian Data
Dasar Keluarga
diisi oleh kepala
keluarga dan
diserahkan
kepada Pokja
profil Desa Dan
Kelurahan pada
bulan Agustus
sampai
September;
MENGISI
POTENSI DESA
Daftar isian Data
Potensi Desa dan
Kelurahan serta
data tingkat
perkembangan
Desa Dan
Kelurahan diisi
oleh Pokja profil
Desa Dan
Kelurahan pada
bulan Oktober;
PENGOLAHAN
DATA
Pengolahan data
profil desa dan
kelurahan
dilaksanakan
pada bulan
November;
PUBLIKASI
DATA
Publikasi data
profil Desa Dan
Kelurahan
dilaksanakan
pada bulan
Desember.
AGUSTUS
-
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

17. PROSEDUR
TAMBAHAN

18. PROSEDUR PEMBERIAN HAK AKSES
Apabila Kab/kota maupun Provinsi tidak dapat
menangani pemberian hak akses, dapat meminta
bantuan kepada Ditjen Bina Pemdes melalui surat
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Hak akses dikelola di tingkat Kabupaten/Kota dan di provinsi
Kabupaten/Kota dan Provinsi memiliki administrator
yang mempunyai kewenangan terhadap pemberian
kata sandi kepada Desa/Kelurahan

19. MEMASTIKAN DATA STATUS PEMERINTAHAN DESA
Apabila ada ketidaksesuaian dengan data di lapangan maka pihak
pemerintahan daerah dapat berkoordinasi dengan bidang yang menangani
kodefikasi desa/kelurahan
Di dalam aplikasi prodeskel data akun tingkat Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota Maupun Provinsi didasarkan pada
Permendagri yang mengatur tentang kode Desa
Pada saat ini yang dijadikan dasar adalah Permendagri 72 Tahun 2019
tentang dan Kepmendagri 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia
Apabila tidak terjadi kesalahan di dalam permendagri yang dijadikan acuan
namun kesalahan ada pada sistem prodeskel, maka pihak Pemerintah
Daerah dapat mengajukan surat perubahan ke Direktorat Evaluasi
Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.

20. MELAPORKAN KESALAHAN SISTEM
Pelaporan bisa melalui email, telp langsung maupun
melalui forum yang tersedia dalam aplikasi.
Apabila pihak pengguna menemukan suatu kesalahan
sistem, maka diharapkan untuk segera melaporkan hal
tersebut;

21. MONITORING
Beberapa hal yang perlu dilakukan :
◦ Memastikan setiap indikator memiliki nilai
◦ Memastikan laporan di dalam Data Pokok terisi penuh.
◦ Memastikan laporan terkini potensi, maupun laporan
tingkat perkembangan terisi penuh dan sesuai dengan
kondisi di lapangan.
Monitoring dilakukan oleh pihak Provinsi,kabupaten/Kota
maupun Kecamatan;
Monitoring dapat dilakukan dengan melakukan login pada
akun di tingkat nya masing-masing;

22. KUALITAS DATA YANG
TERKUMPUL MASIH BELUM
SESUAI YANG DIHARAPKAN
05.
PELAKSANAAN BIMTEK
BELUM STANDAR
06.
KETERBATASAN JARINGAN
INTERNET YANG ADA DI DAERAH
04.
SERING TERJADINYA MUTASI
PEGAWAI YANG BERTANGGUNG
JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN
PROFIL DESA DAN KELURAHAN
02.
BELUM SELURUH PEMERINTAH
DAERAH MENGANGGARKAN DANA
BAGI KEGIATAN PROFIL DESA DAN
KELURAHAN
01.
MINIMNYA SDM YANG MEMILIKI
KAPABILITAS MEMADAI
03.
PERMASALAHAN YANG BIASA DIHADAPI

23. SOLUSI
1. Perlu kerjasama dengan pihak terkait seperti:
a. Pusdatin Kemendagri melalui JARKOMPUSDA
b. Kemenkominfo melalui layanan internet desa
c. Bappenas terkait pendayagunaan data profil desa dan kelurahan
d. Ditjen Dukcapil terkait integritas data dasar keluarga dengan data
kependudukan
2. Perlunya melibatkan PKK untuk turut serta dalam pendataan
3. Perlunya regulasi tegas yang MEWAJIBKAN Desa/Kelurahan untuk
melakukan pendataan, penyusunan dan penginputan
4. Perlunya stimulan bagi daerah untuk melakukan pendataan,
penyusunan dan penginputan
5. Adanya sanksi bila tidak melaksankan
6. Mengantisipasi adanya mutasi bagi penanggungjawab kegiatan
pendataan, penyusunan dan penginputan

24. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Tersusunnya Pusat Data Desa dan Kelurahan di Indonesia yang
terintegrasi dan berkelanjutan
2. Memperoleh data yang akurat, valid dan update serta dapat
dipertanggungjawabkan
3. Menghasilkan berbagai analisis yang dibutuhkan bagi K/L, pemda,
swasta dan masyarakat
4. Penguatan struktur organisasi pelaksanaan program profil Desa Dan
Kelurahan
5. Terpublikasikannya data Desa Dan Kelurahan dan dapat diakses oleh
seluruh lapisan

25. PROGRES ENTRY DATA PRODESKEL

26. KLASIFIKASI DESA/KELURAHAN

27. SEKIAN
TERIMA KASIH