SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
KEPUTUSANKEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.23/MEN/2001NOMOR: KEP.23/MEN/2001
TENTANGTENTANG
PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKANPRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 1Pasal 1
1. Produktivitas kapal penangkap ikan merupakan tingkat kemampuan kapal
penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan pertahun.
2. Produktivitas kapal penangkap ikan didasarkan atas:
a. Ukuran tonase kapal;
MenimbangMenimbang ::
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Departemen Kelautan dan Perikanan, maka untuk kelancaran pelaksanaannya
dipandang perlu untuk menetapkan Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
MengingatMengingat ::
1. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan
Perikanan;
3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan
Tugas Departemen;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyusunsn
MEMUTUSKANMEMUTUSKAN
MenetapkanMenetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PRODUKTIVITASKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PRODUKTIVITAS
KAPAL PENANGKAP IKAN.KAPAL PENANGKAP IKAN.
b. Jenis alat penangkap yang dipergunakan;
c. Jumlah trip operasi penangkapan per tahun;
d. Kemampuan tangkap rata-rata per trip;
e. Wilayah penangkapan ikan.
Pasal 2Pasal 2
1. Tingkat produktivitas kapal penangkap ikan per Gross Tonnage (GT) per tahun
ditetapkan berdasarkan rumusan produktivitas kapal penangkap ikan dibagi
besarnya GT kapal yang bersangkutan.
2. Tingkat produktivitas kapal penangkap ikan dan komposisi hasil tangkap menurut
jenis alat penangkap yang dipergunakan dalam penghitungan Pungutan Hasil
Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
ini.
Pasal 3Pasal 3
Tingkat produktivitas kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) ditinjau secara periodik sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun.
Pasal 4Pasal 4
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2001
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
t.t.d.
SARWONO KUSUMAATMADJASARWONO KUSUMAATMADJA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
t.t.dt.t.d
Narmoko PrasmadjiNarmoko Prasmadji

More Related Content

Viewers also liked

Parade senja& land rover17 03-2015
Parade senja& land rover17 03-2015Parade senja& land rover17 03-2015
Parade senja& land rover17 03-2015Dadang DjokoKaryanto
 
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Woro Handayani
 
Relationship selling moduls 2014
Relationship selling moduls 2014Relationship selling moduls 2014
Relationship selling moduls 2014Alfa Maulana
 
Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...
Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...
Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...Dadang DjokoKaryanto
 
Pelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MH
Pelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MHPelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MH
Pelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MHWoro Handayani
 
Formasi cpns2014
Formasi cpns2014Formasi cpns2014
Formasi cpns2014Sei Enim
 
Kontra s laporan petrus papua jan-jun 2012
Kontra s  laporan petrus papua jan-jun 2012Kontra s  laporan petrus papua jan-jun 2012
Kontra s laporan petrus papua jan-jun 2012cloudpapua29
 
MeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbak
MeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbakMeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbak
MeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbakDadang DjokoKaryanto
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiBagoes Prasetya
 
Program unggulan Polda Kaltim
Program unggulan Polda KaltimProgram unggulan Polda Kaltim
Program unggulan Polda KaltimRbp Polda Kaltim
 
Pokdarkamtibmas
PokdarkamtibmasPokdarkamtibmas
Pokdarkamtibmastri yono
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiBagoes Prasetya
 
Perpres no81th2005 ttg bakorkamla
Perpres no81th2005 ttg bakorkamlaPerpres no81th2005 ttg bakorkamla
Perpres no81th2005 ttg bakorkamlaSei Enim
 
Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...
Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...
Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...Woro Handayani
 
Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015
Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015
Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015Dadang DjokoKaryanto
 
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal Woro Handayani
 

Viewers also liked (20)

Parade senja& land rover17 03-2015
Parade senja& land rover17 03-2015Parade senja& land rover17 03-2015
Parade senja& land rover17 03-2015
 
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
 
Relationship selling moduls 2014
Relationship selling moduls 2014Relationship selling moduls 2014
Relationship selling moduls 2014
 
Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...
Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...
Cover;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG AN...
 
Daftar pustaka sespimmen
Daftar pustaka sespimmenDaftar pustaka sespimmen
Daftar pustaka sespimmen
 
Pedoman nkp sespimmen-roops
Pedoman nkp sespimmen-roopsPedoman nkp sespimmen-roops
Pedoman nkp sespimmen-roops
 
Pelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MH
Pelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MHPelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MH
Pelatihan email;AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP, MH
 
Formasi cpns2014
Formasi cpns2014Formasi cpns2014
Formasi cpns2014
 
Kontra s laporan petrus papua jan-jun 2012
Kontra s  laporan petrus papua jan-jun 2012Kontra s  laporan petrus papua jan-jun 2012
Kontra s laporan petrus papua jan-jun 2012
 
Struktur org pokdar
Struktur org pokdarStruktur org pokdar
Struktur org pokdar
 
MeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbak
MeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbakMeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbak
MeneEFEKTIFITAS LATIHANMENEMBAK BAGI ANGGOTA POLRI (DITPOLAIR POLDA JAMBI)mbak
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
 
Program unggulan Polda Kaltim
Program unggulan Polda KaltimProgram unggulan Polda Kaltim
Program unggulan Polda Kaltim
 
Pokdarkamtibmas
PokdarkamtibmasPokdarkamtibmas
Pokdarkamtibmas
 
Pedoman nkp sespimmen-roops
Pedoman nkp sespimmen-roopsPedoman nkp sespimmen-roops
Pedoman nkp sespimmen-roops
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
 
Perpres no81th2005 ttg bakorkamla
Perpres no81th2005 ttg bakorkamlaPerpres no81th2005 ttg bakorkamla
Perpres no81th2005 ttg bakorkamla
 
Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...
Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...
Paparan subditfasharkan ditpolair polda jambi; AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,A...
 
Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015
Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015
Parade senja Pramuka (Scout) Jambi & land rover Club Jambi (LRCJ) 17 03-2015
 
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
HUT POLAIRUD KE-64 Sunatan massal
 

Similar to KEP MEN KELPER TENTANG PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN

Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanPermen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanSyamsul 'anchu' Marlin
 
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...R. Ferro Aviyanto
 
Hukum laut presentation
Hukum laut presentationHukum laut presentation
Hukum laut presentationjerii
 
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...BagusSoekamtiBadajid
 
PROBIS PPP Asemdoyong.pptx
PROBIS PPP Asemdoyong.pptxPROBIS PPP Asemdoyong.pptx
PROBIS PPP Asemdoyong.pptxAntonKristanto3
 
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxYANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxRobertJModalo
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020glugutharipamungkas
 
NO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdf
NO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdfNO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdf
NO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdfSutrisnoPrayogo
 
Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013Fikri Irsyad
 
Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...
Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...
Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...DONALD VERNANDO RARUNG
 
Pp 7 tahun 2000 tentang kepelautan
Pp 7 tahun 2000 tentang kepelautanPp 7 tahun 2000 tentang kepelautan
Pp 7 tahun 2000 tentang kepelautanArdi Green
 
86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....
86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....
86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....Khoiril Musthofa
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 

Similar to KEP MEN KELPER TENTANG PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN (20)

Juknis dak2015
Juknis dak2015Juknis dak2015
Juknis dak2015
 
Okeee.pptx
Okeee.pptxOkeee.pptx
Okeee.pptx
 
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhanPermen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
Permen kelautan-dan-perikanan-ri-no-3-2013-tentang-kesyahbandaran-di-pelabuhan
 
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
 
Hukum laut presentation
Hukum laut presentationHukum laut presentation
Hukum laut presentation
 
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 202...
 
PROBIS PPP Asemdoyong.pptx
PROBIS PPP Asemdoyong.pptxPROBIS PPP Asemdoyong.pptx
PROBIS PPP Asemdoyong.pptx
 
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxYANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias   3 april 2020
Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020
 
NO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdf
NO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdfNO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdf
NO 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.pdf
 
Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013Permen ESDM 20 no. 2013
Permen ESDM 20 no. 2013
 
71 PERMEN-KP 2016.pdf
71 PERMEN-KP 2016.pdf71 PERMEN-KP 2016.pdf
71 PERMEN-KP 2016.pdf
 
PMK Nomor 67/PMK.011/2010
PMK Nomor 67/PMK.011/2010PMK Nomor 67/PMK.011/2010
PMK Nomor 67/PMK.011/2010
 
Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...
Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...
Perdirjen nomor hk_103-2-14-djpl-16_tentang_tata_cara_penerimaan,_penyetoran,...
 
Pp 7 tahun 2000 tentang kepelautan
Pp 7 tahun 2000 tentang kepelautanPp 7 tahun 2000 tentang kepelautan
Pp 7 tahun 2000 tentang kepelautan
 
86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....
86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....
86 kepmen-kp-2016-ttg-produktivitas-kapal....
 
Hari Haryanto | Karantina ikan
Hari Haryanto | Karantina ikanHari Haryanto | Karantina ikan
Hari Haryanto | Karantina ikan
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 

More from Sei Enim

Rhpp Contoh
Rhpp ContohRhpp Contoh
Rhpp ContohSei Enim
 
Contoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmasContoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmasSei Enim
 
Struktur org dit polair
Struktur org dit polair Struktur org dit polair
Struktur org dit polair Sei Enim
 
Pp No.51 thn 2002 ttg Perkapalan
Pp No.51 thn 2002 ttg PerkapalanPp No.51 thn 2002 ttg Perkapalan
Pp No.51 thn 2002 ttg PerkapalanSei Enim
 
UU No.20 th 2001 ttgTIPIKOR
UU No.20 th 2001 ttgTIPIKORUU No.20 th 2001 ttgTIPIKOR
UU No.20 th 2001 ttgTIPIKORSei Enim
 
UU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKN
UU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKNUU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKN
UU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKNSei Enim
 
KUH Perdata
KUH Perdata KUH Perdata
KUH Perdata Sei Enim
 
Uu no 7_th_2004 sumber daya air
Uu no 7_th_2004 sumber daya airUu no 7_th_2004 sumber daya air
Uu no 7_th_2004 sumber daya airSei Enim
 
UU No.30 th 2002 ttg KPK
UU No.30 th 2002 ttg KPKUU No.30 th 2002 ttg KPK
UU No.30 th 2002 ttg KPKSei Enim
 
UU No.23 th 2004 ttg KDRT
UU No.23 th 2004 ttg KDRTUU No.23 th 2004 ttg KDRT
UU No.23 th 2004 ttg KDRTSei Enim
 
UU No. 11 th 2010 ttg Cagar budaya
UU No. 11 th 2010 ttg Cagar budayaUU No. 11 th 2010 ttg Cagar budaya
UU No. 11 th 2010 ttg Cagar budayaSei Enim
 
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikUU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikSei Enim
 
UU No.15 th 2002 ttg Money laundry
UU No.15 th 2002 ttg Money laundryUU No.15 th 2002 ttg Money laundry
UU No.15 th 2002 ttg Money laundrySei Enim
 
UU No.5 th 1997 ttg Psikotropika
UU No.5 th 1997 ttg PsikotropikaUU No.5 th 1997 ttg Psikotropika
UU No.5 th 1997 ttg PsikotropikaSei Enim
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMSei Enim
 
Uu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalinUu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalinSei Enim
 
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaUu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaSei Enim
 
Uu no 22_2001 migas
Uu no 22_2001 migasUu no 22_2001 migas
Uu no 22_2001 migasSei Enim
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananSei Enim
 
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisianUu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisianSei Enim
 

More from Sei Enim (20)

Rhpp Contoh
Rhpp ContohRhpp Contoh
Rhpp Contoh
 
Contoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmasContoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmas
 
Struktur org dit polair
Struktur org dit polair Struktur org dit polair
Struktur org dit polair
 
Pp No.51 thn 2002 ttg Perkapalan
Pp No.51 thn 2002 ttg PerkapalanPp No.51 thn 2002 ttg Perkapalan
Pp No.51 thn 2002 ttg Perkapalan
 
UU No.20 th 2001 ttgTIPIKOR
UU No.20 th 2001 ttgTIPIKORUU No.20 th 2001 ttgTIPIKOR
UU No.20 th 2001 ttgTIPIKOR
 
UU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKN
UU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKNUU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKN
UU No.28 th 1999 Bersih dan bebas dari KKN
 
KUH Perdata
KUH Perdata KUH Perdata
KUH Perdata
 
Uu no 7_th_2004 sumber daya air
Uu no 7_th_2004 sumber daya airUu no 7_th_2004 sumber daya air
Uu no 7_th_2004 sumber daya air
 
UU No.30 th 2002 ttg KPK
UU No.30 th 2002 ttg KPKUU No.30 th 2002 ttg KPK
UU No.30 th 2002 ttg KPK
 
UU No.23 th 2004 ttg KDRT
UU No.23 th 2004 ttg KDRTUU No.23 th 2004 ttg KDRT
UU No.23 th 2004 ttg KDRT
 
UU No. 11 th 2010 ttg Cagar budaya
UU No. 11 th 2010 ttg Cagar budayaUU No. 11 th 2010 ttg Cagar budaya
UU No. 11 th 2010 ttg Cagar budaya
 
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikUU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
 
UU No.15 th 2002 ttg Money laundry
UU No.15 th 2002 ttg Money laundryUU No.15 th 2002 ttg Money laundry
UU No.15 th 2002 ttg Money laundry
 
UU No.5 th 1997 ttg Psikotropika
UU No.5 th 1997 ttg PsikotropikaUU No.5 th 1997 ttg Psikotropika
UU No.5 th 1997 ttg Psikotropika
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
 
Uu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalinUu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalin
 
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaUu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
 
Uu no 22_2001 migas
Uu no 22_2001 migasUu no 22_2001 migas
Uu no 22_2001 migas
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
 
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisianUu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
Uu no. 2 th 2002 ttg kepolisian
 

KEP MEN KELPER TENTANG PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN

  • 1. KEPUTUSANKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: KEP.23/MEN/2001NOMOR: KEP.23/MEN/2001 TENTANGTENTANG PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKANPRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 1Pasal 1 1. Produktivitas kapal penangkap ikan merupakan tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan pertahun. 2. Produktivitas kapal penangkap ikan didasarkan atas: a. Ukuran tonase kapal; MenimbangMenimbang :: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk menetapkan Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; MengingatMengingat :: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan; 3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000; 4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000; 5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunsn MEMUTUSKANMEMUTUSKAN MenetapkanMenetapkan KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PRODUKTIVITASKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PRODUKTIVITAS KAPAL PENANGKAP IKAN.KAPAL PENANGKAP IKAN.
  • 2. b. Jenis alat penangkap yang dipergunakan; c. Jumlah trip operasi penangkapan per tahun; d. Kemampuan tangkap rata-rata per trip; e. Wilayah penangkapan ikan. Pasal 2Pasal 2 1. Tingkat produktivitas kapal penangkap ikan per Gross Tonnage (GT) per tahun ditetapkan berdasarkan rumusan produktivitas kapal penangkap ikan dibagi besarnya GT kapal yang bersangkutan. 2. Tingkat produktivitas kapal penangkap ikan dan komposisi hasil tangkap menurut jenis alat penangkap yang dipergunakan dalam penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Pasal 3Pasal 3 Tingkat produktivitas kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditinjau secara periodik sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun. Pasal 4Pasal 4 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2001 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, t.t.d. SARWONO KUSUMAATMADJASARWONO KUSUMAATMADJA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi t.t.dt.t.d Narmoko PrasmadjiNarmoko Prasmadji