SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id
PENGUMUMAN
NOMOR PENG-14/PJ.09/2020
TENTANG
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak,
Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020,
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat
dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran
live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.
A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib
Pajak yang memenuhi kriteria:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan
c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain
untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:
a. NPWP;
b. Nama;
c. Nomor Induk Kependudukan;
d. Alamat tempat tinggal;
e. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
f. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.
B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika
Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.
1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:
a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi,
atau Instansi Pemerintah.
2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:
a. Orang Pribadi:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Nomor Induk Kependudukan;
4) Alamat tempat tinggal;
5) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
6) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
b. Badan:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP;
5) EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya
tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan
6) Nomor telepon seluler yang mengajukan.
c. Warisan belum terbagi:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
d. Instansi Pemerintah:
1) NPWP;
2) Nama;
3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB).
Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan
tersebut.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
Ditandatangani secara elektronik
Hestu Yoga Saksama
KringPajak: Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif & Pengaktifan Kembali

More Related Content

What's hot

Form permohonan e fin
Form permohonan e finForm permohonan e fin
Form permohonan e finPutri Marlina
 
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Firda Fitri Annisa
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUdudHollicz
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMIAKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMITANTO CHANDRA
 
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)Wibowo Kusuma
 
Pengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajakPengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajakAndikPurnomo4
 
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanProsedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanWendri Sukmarani
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakswanggie
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...Roko Subagya
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...Roko Subagya
 
21 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 202021 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 2020pandirambo900
 

What's hot (20)

Bimtek keuangan
Bimtek keuanganBimtek keuangan
Bimtek keuangan
 
Form permohonan e fin
Form permohonan e finForm permohonan e fin
Form permohonan e fin
 
TOT Efaktur
TOT EfakturTOT Efaktur
TOT Efaktur
 
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
 
User Manual e-Faktur
User Manual e-FakturUser Manual e-Faktur
User Manual e-Faktur
 
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMIAKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
AKT_PAJAK, TANTO CHANDRA, SURYANIH, STIAMI
 
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
Panduan Pelayanan DJP tanpa tatap muka (covid 19)
 
Be2013 submit 640127015687
Be2013 submit 640127015687Be2013 submit 640127015687
Be2013 submit 640127015687
 
Pengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajakPengaturan penomoran pajak
Pengaturan penomoran pajak
 
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanProsedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajak
 
Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Sttu julu
Sttu juluSttu julu
Sttu julu
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
21 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 202021 lap arus kas 2020
21 lap arus kas 2020
 
Siempat rube
Siempat rubeSiempat rube
Siempat rube
 

Similar to KringPajak: Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif & Pengaktifan Kembali

PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretaxrichan14
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfArieWidodo14
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanEndangmasri
 
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)AhmadFikriNoor
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadalverawaty
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptMuhammadRanim
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemrr598phqsn
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfNurFaridSyahbana
 
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi TrisaktiKasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi TrisaktiDinny Gamalasari
 
Bimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBangGanteng4
 

Similar to KringPajak: Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif & Pengaktifan Kembali (20)

PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 
Bu endang
Bu endangBu endang
Bu endang
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunan
 
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 
Pajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdfPajak Royalti.pdf
Pajak Royalti.pdf
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi TrisaktiKasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
Kasus Indosat Tbk (Kelompok 2) - Maksi Trisakti
 
Bimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptx
 

Recently uploaded

ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 

Recently uploaded (20)

ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 

KringPajak: Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif & Pengaktifan Kembali

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id PENGUMUMAN NOMOR PENG-14/PJ.09/2020 TENTANG PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id. A. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif 1. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria: a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan c. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. 2. Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa: a. NPWP; b. Nama; c. Nomor Induk Kependudukan; d. Alamat tempat tinggal; e. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); f. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan g. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan. B. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum. 1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh: a. Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan b. Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.
  • 2. 2. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: a. Orang Pribadi: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Nomor Induk Kependudukan; 4) Alamat tempat tinggal; 5) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 6) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. b. Badan: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; 5) EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan 6) Nomor telepon seluler yang mengajukan. c. Warisan belum terbagi: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. d. Instansi Pemerintah: 1) NPWP; 2) Nama; 3) Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 4) Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00--16.00 WIB). Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditandatangani secara elektronik Hestu Yoga Saksama