(1) Dokumen ini membahas evaluasi organisasi pemerintah daerah berdasarkan Inpres No. 13 Tahun 1998 dan Permenpan No. 8 Tahun 2007. Evaluasi bertujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kinerja instansi sesuai tugasnya.
(2) Terdapat tiga dimensi evaluasi yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dengan menggunakan kuesioner self-assessment. Hasil dievaluasi menggunakan skala
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peningkatan pelayanan investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Ini mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk mempermudah proses investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan memberikan dukungan kepada investor. Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. LATAR BELAKANG.. (1)
Urusan Wajib Urusan Pilihan
SKPD
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kerangka
Regulasi
INPRES No. 13/ 1998
Kondisi
Kebutuhan
“organisasi
Lingkungan
Strategis Objektif pemerintahan dievaluasi
sekurang-kurangnya
sekali dalam 1 (satu)
tahun”
3. LATAR BELAKANG.. (2)
INPRES No 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan,
Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
PERMENPAN No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Pemerintah
Tujuan Evaluasi Kelembagaan
Tercapainya efisiensi dan Tercapainya kinerja instansi
efektifitas dalam pelaksanaan pemerintah yang semakin meningkat
tugas dan fungsi instansi dari waktu ke waktu sesuai dengan
pemerintah tugas dan fungsi masing-masing
4. 1. Dimensi Kompleksitas
• Tingkat Kesesuaian Struktur Organisasi
• Tingkat Kesesuaian Eselonisasi dan Jumlah jabatan
• Tingkat Kesesuaian Penetapan Jabatan
• Tingkat Kesesuaian Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) / Staff Ahli / Tenaga Ahli
• Tingkat Kesesuaian Nomenklatur Unit Yang Sudah
Ditentukan Dalam SKPD
• Tingkat kesesuaian jabatan fungsional
5. 2. Dimensi Formalisasi
• Tingkat kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan
tugas setiap unit kerja
• Tingkat kejelasan dan ketegasan dalam mekanisme
pelaksanaan kerjasama antar unit kerja
• Tingkat kejelasan dalam standarisasi proses kerja
• Tingkat kejelasan dalam standarisasi pelayanan internal
dan eksternal
• Tingkat kejelasan dalam standarisasi keterampilan kerja
• Tingkat ketegasan dalam prioritas diklat berbasis
kompetensi
6. 3. Dimensi Sentralisasi
• Adanya kebijakan kepala daerah yang mengatur tentang
kewenangan pengambilan keputusan untuk setiap tingkat
eselon dalam SKPD
• Adanya keputusan-keputusan pimpinan instansi yang bersifat
lintas bidang atau sektor
• Adanya keputusan-keputusan pimpinan SKPD yang bersifat
strategis
• Adanya kewenangan pimpinan tingkat menengah (eselon
menengah) dalam SKPD untuk membuat keputusan yang
bersifat mendukung kinerja level pimpinan di atasnya
• Adanya kewenangan pimpinan tingkat rendah (eselon lebih
rendah) dalam SKPD untuk membuat keputusan yang bersifat
mendukung kinerja level pimpinan di atasnya
7. Metode Evaluasi
• Self-organization assessment
Tahapan Evaluasi (jadwal terlampir)
• Pengumpulan Data
• Penetapan Sampel
• Penyebaran dan Pengisian Kuesioner
• Pengumpulan Kuesioner
• Pemeriksaan Kuesioner & Melengkapi Kembali Jika Masih
Kurang / Kosong
• Pengolahan Data & Analisis
• Penyampaian Hasil
8. Metode Pengolahan Data
• Terdapat 17 Butir Pertanyaan
• Pertanyaan no 1 - 6 untuk mengukur dimensi kompleksitas (50 %)
• Pertanyaan no 7 - 12 untuk mengukur dimensi formalisasi (25 %)
• Pertanyaan no 13 - 17 untuk mengukur dimensi sentralisasi (25 %)
Konversi Jawaban
JAWABAN SKOR
STS = Sangat Tidak Setuju 1
TS = Tidak Setuju 2
S = Setuju 3
SS = Sangat Setuju 4
9. Cara Perhitungan
Konversi Pertanyaan Dimensi Kompleksitas
PERTANYAAN STS TS S SS BOBOT
Jawaban No. 1 s/d 6 1 2 3 4 50 % dibagi 6 = 8,34
Nilai Masing-masing
2,085 4,170 6,255 8,340
Pernyataan
Jumlah Nilai Setiap
....... ....... ....... ....... .......
Pernyataan
Konversi Pertanyaan Dimensi Formalisasi
PERTANYAAN STS TS S SS BOBOT
Jawaban No. 7 s/d 12 1 2 3 4 25 % dibagi 6 = 4,17
Nilai Masing-masing
1,0425 2,085 3,1275 4,170
Pernyataan
Jumlah Nilai Setiap
....... ....... ....... ....... .......
Pernyataan
10. Cara Perhitungan
Konversi Pertanyaan Dimensi Sentralisasi
PERTANYAAN STS TS S SS BOBOT
Jawaban No. 13 s/d 17 1 2 3 4 25 % dibagi 5 = 5
Nilai Masing-masing
1,25 2,50 3,75 5,00
Pernyataan
Jumlah Nilai Setiap
....... ....... ....... ....... .......
Pernyataan
Perhitungan Nilai Akhir (Total) dan Interpretasi
Kategori Interpretasi / Penafsiran
Kategori I (Nilai 25-49,99) = Organisasi Kurang Efisien sehingga secara struktural membutuhkan
perbaikan secara intensif.
Kategori II (Nilai 50-74,99) = Organisasi Cukup Efisien, secara struktural membutuhkan penyesuaian
secara bertahap.
Kategori III (Nilai 75-100) = Organisasi Sudah Efisien tetapi secara struktural membutuhkan
penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal.