Uts

1. UTS Pendidikan Kewarganegaraan
Nama : Ahmad Said Nursoma
NIM : 2302021
Prodi : Akuntansi
Dosen: Ratna Suryani, S.Psi.,M.Si.,M.M
Soal:
1. Berikanlah satu contoh kasus yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan.
Apakah masalah itu muncul dari perkembangan IPTEKS, tuntutan dan kebutuhan masyarakat,
ataukah tantangan global saat ini?
2. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan
nasional karena budaya tersebut memang telah di senangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia?
Misalnya, budaya makan sambil berdiri ( standing party).
3. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim
oleh negara lain?
4. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan. Apa sajakah
kelima strategi tersebut?
5. Berikanlah satu contoh kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini baik dari media
massa maupun media online. Selanjutnya analisislah berita tersebut berdasarkan aspek-aspek: (a)
judul berita dan sumbernya (b) isi pokok berita (c) faktor penyebab disintegrasi.

2. Jawaban:
1. Contoh kasus yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan adalah penyebaran
berita bohong (hoaks). Hoaks merupakan salah satu tantangan global saat ini yang dapat
mengancam demokrasi dan keamanan nasional. Hoaks dapat menyebar dengan cepat melalui
media digital, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.
Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat untuk memahami bahaya hoaks dan
cara menangkalnya. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan masyarakat untuk:
1. Literasi informasi. Masyarakat perlu memahami cara membedakan informasi yang benar dan
informasi yang salah. Mereka juga perlu memahami sumber informasi yang kredibel.
2. Kritik dan selektif. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi yang mereka terima. Mereka
perlu selektif dalam memilih informasi yang akan mereka percayai.
3. Bertanggung jawab. Masyarakat perlu bertanggung jawab atas informasi yang mereka
sebarkan. Mereka perlu memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan adalah benar dan
akurat.
Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pendidikan kewarganegaraan yang dapat dilakukan
untuk mengantisipasi penyebaran hoaks:
1. Mengajarkan siswa cara membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah.
2. Mengajak siswa untuk kritis terhadap informasi yang mereka terima.
3. Mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan.
Dengan pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dalam menyikapi
informasi yang mereka terima. Hal ini dapat membantu untuk mencegah penyebaran hoaks dan
menjaga demokrasi serta keamanan nasional.

3. 2. Boleh, bangsa Indonesia boleh mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan
nasional jika budaya tersebut memang telah digemari dan dipraktikkan oleh orang Indonesia.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengklaim budaya bangsa lain sebagai
bagian dari kebudayaan nasional.
1. Budaya tersebut harus telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia. Misalnya, budaya makan sambil berdiri telah menjadi hal yang lumrah di kalangan
masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pekerja kantoran dan mahasiswa.
2. Budaya tersebut harus telah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari
kebudayaannya. Misalnya, budaya makan sambil berdiri telah diterima oleh masyarakat
Indonesia sebagai cara yang praktis dan efisien untuk makan di tengah kesibukan.
3. Budaya tersebut harus diakui oleh bangsa asal budaya tersebut. Misalnya, budaya makan
sambil berdiri telah diakui oleh bangsa asal budaya tersebut, yaitu bangsa Barat.
Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka budaya bangsa lain tersebut dapat diklaim sebagai
bagian dari kebudayaan nasional. Klaim ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara, seperti
melalui penelitian, kajian, dan pengakuan dari masyarakat.
3. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional
tidak diklaim oleh negara lain, antara lain:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kebudayaan nasional
Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh
karena itu, masyarakat Indonesia perlu memahami pentingnya kebudayaan nasional. Masyarakat
perlu mengetahui bahwa kebudayaan nasional merupakan kekayaan bangsa yang harus
dibanggakan.
Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya
kebudayaan nasional, antara lain melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan media
massa.

4. - Pendidikan formal
Pendidikan formal dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia
akan pentingnya kebudayaan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan, sejarah, dan budaya.
- Pendidikan informal
Pendidikan informal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seni dan budaya, festival
budaya, dan kegiatan sosial.
- Media massa
Media massa dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan
pentingnya kebudayaan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberitaan, program televisi,
dan program radio.
2. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan nasional
Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan nasional diperlukan untuk mengetahui kekayaan dan
keragaman kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian, kajian, dan
pameran.
Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan nasional dapat memberikan manfaat bagi bangsa
Indonesia, antara lain:
- Membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan kebudayaan
- Membantu masyarakat dalam memahami kekayaan dan keragaman kebudayaan Indonesia
- Membantu dalam upaya pelestarian kebudayaan Indonesia
3. Melakukan promosi kebudayaan nasional
Promosi kebudayaan nasional diperlukan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke dunia
internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti festival budaya
internasional, pertukaran budaya, dan media sosial.

5. Promosi kebudayaan nasional dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain:
- Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam.
- Meningkatkan citra bangsa Indonesia di dunia internasional.
- Meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia.
4. Melakukan perlindungan hukum terhadap kebudayaan nasional.
Perlindungan hukum terhadap kebudayaan nasional diperlukan untuk mencegah terjadinya klaim
budaya oleh negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui undang-undang dan peraturan
pemerintah.
Undang-undang dan peraturan pemerintah yang dapat digunakan untuk melindungi kebudayaan
nasional antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Dengan melakukan hal-hal tersebut,
diharapkan kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional dapat terjaga dan dilestarikan.
4. Lima strategi atau pendekatan pengembangan integrasi adalah:
1. Strategi Nasionalisme. Strategi ini menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan
bangsa sebagai dasar untuk membangun integrasi nasional.
2. Strategi Pluralis. Strategi ini menekankan pada pentingnya menghargai dan menghormati
keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa.
3. Strategi Demokratis. Strategi ini menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan persamaan hak dan kesempatan bagi
seluruh warga negara.
4. Strategi Ekonomi. Strategi ini menekankan pada pentingnya pembangunan ekonomi yang
merata sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan

6. masyarakat.
5. Strategi Budaya. Strategi ini menekankan pada pentingnya pelestarian dan pengembangan
kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa.
- Strategi nasionalisme bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai
dasar untuk membangun integrasi nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan,
seperti pendidikan kewarganegaraan, upacara bendera, dan kegiatan sosial.
- Strategi pluralis bertujuan untuk menghargai dan menghormati keragaman budaya sebagai
kekayaan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti festival budaya,
pertukaran budaya, dan pendidikan multikultural.
- Strategi demokratis bertujuan untuk menciptakan persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh
warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan politik,
pemilihan umum, dan pemberdayaan masyarakat.
- Strategi ekonomi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti
pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan sosial.
- Strategi budaya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional
sebagai identitas bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelestarian
cagar budaya, pengembangan seni dan budaya, dan promosi kebudayaan nasional.
Pengembangan integrasi nasional merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen
bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi dari semua pihak untuk mewujudkan
integrasi nasional yang kuat dan kokoh.
5. (a) Judul berita dan sumbernya
Judul berita: Puluhan Warga Papua Demo di Jakarta Tuntut Pemekaran Wilayah
Sumber: Kompas.com

7. (b) Isi pokok berita
Puluhan warga Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/1/2024). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah pusat
untuk segera merealisasikan pemekaran wilayah Papua.
Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan pemekaran wilayah Papua.
Mereka juga menyampaikan orasi yang berisi dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua.
Aksi demonstrasi tersebut sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar Kantor
Kemendagri. Namun, aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan tidak ada insiden yang terjadi.
(c) Faktor penyebab disintegrasi
Berdasarkan isi berita tersebut, faktor penyebab disintegrasi di Papua adalah:
Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Masyarakat Papua
menginginkan pemekaran wilayah Papua, sedangkan pemerintah pusat belum memberikan
kepastian terkait hal tersebut.
Perbedaan pemahaman terhadap ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Papua masih ada
yang belum memahami ideologi dan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Hal ini dapat
menimbulkan perbedaan pandangan dan persepsi antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.
Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di Papua
dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan memicu konflik.
Untuk mengatasi disintegrasi di Papua, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor
penyebabnya. Pemerintah pusat perlu melakukan dialog dan membangun komunikasi yang
intensif dengan masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pembangunan
di Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.