Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankYunitaReykasari
Lembaga keuangan dikelompokan menjadi dua macam, yakni Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Adapun perbedaan diantara keduannya, yaitu:
Kewajiban keuangan LKB dan LKBB, yakni pada tingkat likuiditas LKB berwujud uang, sementara LKBB tidak bisa disebut dengan uang.
Kemampuan keduanya dalam menciptakan kredit dan uang, yakni:
LKB memiliki kemampuan dalam menciptakan: kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang yang beredar (JUB) lewat efek penggandaan uang.
LKBB menyalurkan dana terhadap masyarakat khusunya lewat penyertaan modal ataupun pembiayaan investasi perusahaan.
1. Lembaga Keuangan Bank
Lembaga keuangan jenis bank terdiri dari tiga jenis. Yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, jenis bank yang ada di Indonesia terdapat dua macam, yatu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
1. DASAR HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
2. KETENTUAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
3. TUJUAN DAN SIFAT DAFTAR PERUSAHAAN
4. CARA,TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN PERUSAHAAN
5.HAL-HAL YABG WAJIB DIDAFTARKAN
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankYunitaReykasari
Lembaga keuangan dikelompokan menjadi dua macam, yakni Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Adapun perbedaan diantara keduannya, yaitu:
Kewajiban keuangan LKB dan LKBB, yakni pada tingkat likuiditas LKB berwujud uang, sementara LKBB tidak bisa disebut dengan uang.
Kemampuan keduanya dalam menciptakan kredit dan uang, yakni:
LKB memiliki kemampuan dalam menciptakan: kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang yang beredar (JUB) lewat efek penggandaan uang.
LKBB menyalurkan dana terhadap masyarakat khusunya lewat penyertaan modal ataupun pembiayaan investasi perusahaan.
1. Lembaga Keuangan Bank
Lembaga keuangan jenis bank terdiri dari tiga jenis. Yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, jenis bank yang ada di Indonesia terdapat dua macam, yatu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
1. DASAR HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
2. KETENTUAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
3. TUJUAN DAN SIFAT DAFTAR PERUSAHAAN
4. CARA,TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN PERUSAHAAN
5.HAL-HAL YABG WAJIB DIDAFTARKAN
Kami dari PT Segitiga Gumilang, selaku event organizer Pemerintah Kota Depok ingin memberikan informasi bahwa kami akan mengadakan acara Job Fair yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 18-19 Mei 2016
Tempat : Main Hall Lt. 1, Depok Town Square
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
Dear Bapak / Ibu Bagian Rekruitmen
Berikut kami informasikan JADWAL JOB FAIR untuk periode SEPTEMBER - DESEMBER 2014
BOGOR JOB FAIR
Tanggal : 16 - 17 SEPTEMBER 2014
Tempat : BOGOR TRADE WORLD MALL Lt. 2
Jl. Veteran No 27, BOGOR
DEPOK JOB FAIR
Tanggal : 14 - 15 OKTOBER 2014
Tempat : DEPOK TOWN SQUARE Lt. 1
Jl. Margonda Raya, DEPOK
BANDUNG JOB FAIR
Tanggal : 11 - 12 NOVEMBER 2014
Tempat : PASTEUR HYPER POINT (GIANT)
Jl. Dr. Djunjunan No 126 - 128 Pasteur, BANDUNG
SURABAYA JOB FAIR
Tanggal : 2 - 3 DESEMBER 2014
Tempat : TAMAN BUDAYA CAK DURASIM
JL. Gentengkali No 86, SURABAYA
Untuk Informasi lebih lanjut dapat langsung mengunduh lampiran dan menghubungi kami
terima kasih
Salam,
AGUS PURYANTO (MARKETING AREA SURABAYA)
Mobile : 0822 4449 2100 / 0821 4072 4011
PIN : 7CB744EA
Email : marketing@surabayajobfair.com
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
Are bloggers thought leaders? Here are some tips on how you can become one. Provide great value, put awesome content out there on a regular basis, and help others.
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islamAn Nisbah
Abstract: The existence of bank (Islamic and conventional) as an intermediary fnancial institution whose existence and operations are regulated by a set of rules and regulations often experiences the uncertainity in taking decisions related to bad loans caused by natural disasters. Like a coin, one hand there are the interests
of the owners of capital and the other side there is a sense of humanity to creditors. It is certain that the settlement efforts should involve the appropriate authorities and require a long time. The taken Decisions often differs from the real cases. It looks not giving the sense of justice for creditors.
Keywords: Bad Loans, Regulations, and Islam.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) adalah perusahaan milik
daerah BUMD yang didirikan atas dasar sikap keprihatian terhadap para pelaku
Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ). Keprihatian untuk mendirikan PPKD
muncul ketika pemerintah mulai sadar bahwa akses UMKM untuk masuk ke
dalam perbankan sangat sulit, hal itu dikarenakan adanyan sikap asymmetric
information atau rasa kekurang percayaan bank terhadap pelaku UMKM. PPKD
didirikan atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Lembaga Penjaminan. Berdasarkan peraturan Presiden tersebut, setiap
Provinsi dianjurkan untuk dapat mendirikan Lembaga Penjamin Kredit yang
sering disebut dengan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Tujuan pendirian Jamkrida secara umum adalah untuk membantu pelaku
UMKM yang mengalami kekurangan jaminan untuk mengakses pembiayaan di
bank. Diketahui secara umum bahwa untuk mengajukan pembiayaan pada bank
memerlukan prosedur dan persyaratan yang rumit, sehingga salah satu kendala
terbesar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan perbankan adalah
jaminan. Dengan adanya Jamkrida, permasalahan pelaku UMKM dapat
terselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah BAB I Pasal 1
yang bunyinya “tujuan pendirian perusahaan penjamin daerah ialah memberikan
jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK, meningkatkan akses
pembiayaan pada UMKMK, meningkatkan kinerja UMKMK, dan memperluas
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan”.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Kalimantan Barat BAB IV Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “tujuan pendirian
Jamkrida ialah memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM,
meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah, dan meningkatkan sumber
1
2. 2
Pendapatan Asli Daerah”. Jika dilihat tujuan pendirian penjaminan kredit,
perusahaan penjamin daerah tersebut didirikan untuk meningkatkan akses
pembiayaan bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank
namun tidak memiliki kecukupan jaminan, sehingga dengan adanya penjaminan
daerah tersebut para pelaku UMKM yang tidak memiliki kecukupan jaminan tetap
dapat menikmati fasilitas pembiayaan perbankan dan bank yang pada awalnya
sulit menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dapat lebih membuka ruang dan
kepercayaan sehingga dengan begitu penyaluran pembiayaan bank kepada
UMKM dapat meningkat. Saat ini Provinsi yang memiliki Jamkrida ada 10 Pemda
atau Provinsi, yaitu: PT Jamkrida Jawa Timur, PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat
Bersaing, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Jawa Barat, PT Jamkrida
Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Jamkrida Kalimantan
Tengah, PT Jamkrida Bangka Belitung, PT Jamkrida Riau dan PT Jamkrida
Sumatera Barat.
Jamkrida Riau adalah salah satu Perusahaan Penjamin Kredit Daerah yang
berada di Pulau Sumatera setelah Jamkrida Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan
sedangkan untuk Sumatera Utara Jamkrida masih belum berdiri, dan sejauh ini
masih berupa Peraturan Daerah serta belum terealisasi pendiriannya. Tagline
Jamkrida Riau adalah menjamin tumbuh kembang UMKM. Sehingga dapat ditarik
benang merah bahwa sasaran utama Jamkrida Riau adalah UMKM. Menumbuh
kembangkan UMKM dengan menyelesaikan permasalahan UMKM termasuk
memfasilitasi UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan, baik perbankan
konvensional maupun perbankan syariah dan memfasilitasi perbankan untuk
menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga Jamkrida Riau, UMKM dan
bank saling memiliki keterkaitan. Dalam mewujudkan tumbuh kembang UMKM,
tentu Jamkrida Riau memiliki peran penting dan perlu untuk diketahui lebih
lanjut.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti
lebih jauh bagaimana peran perusahaan penjamin kredit terkhusus Jaminan Kredit
Daerah Riau dalam meningkatkan pembiayaan perbankan bagi para pelaku
UMKM.
3. 3
Sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan “ Analisis Peran
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Dalam Meningkatkan Pembiayaan
Perbankan Pada Sektor UMKM ( Studi: PT Jamkrida Riau )”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di paparkan dalam
uraian di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan
tersebut adalah:
1. Bagaimanakah peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan
UMKM di Perbankan?
2. Apakah hambatan yang dialami Jamkrida Riau dalam menjamin
pembiayaan UMKM di Perbankan?
3. Apakah solusi Jamkrida Riau dalam mengatasi hambatan dalam
menjamin pembiayaan UMKM di Perbankan?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan
tertentu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan pokok yang
ingin peneliti capai, yaitu:
1. Mengetahui peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan
perbankan pada sektor UMKM.
2. Mengetahui hambatan yang dialami Jamkrida Riau dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM pada perbankan.
3. Mengetahui solusi Jamkrida Riau dalam mengatasi hambatan dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM pada perbankan.
D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini diharapkan:
1. Bagi Peneliti
Dangan penelitian ini penulis dapat mengetahui peran Jamkrida Riau
dalam meningkatkan pembiayaan UMKM.
4. 4
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dalam hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu
pengetahuan dan literatur bagi peneliti yang selanjutnya.
3. Bagi Jamkrida Riau
Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan peran Jamkrida Riau
dalam meningkatkan pembiayaan UMKM dan menjadi acuan
perusahaan agar dapat lebih baik lagi.
4. Bagi pelaku UMKM
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan para pelaku
UMKM mengetahui peran Jamkrida Riau.