SlideShare a Scribd company logo
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) adalah perusahaan milik
daerah BUMD yang didirikan atas dasar sikap keprihatian terhadap para pelaku
Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ). Keprihatian untuk mendirikan PPKD
muncul ketika pemerintah mulai sadar bahwa akses UMKM untuk masuk ke
dalam perbankan sangat sulit, hal itu dikarenakan adanyan sikap asymmetric
information atau rasa kekurang percayaan bank terhadap pelaku UMKM. PPKD
didirikan atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Lembaga Penjaminan. Berdasarkan peraturan Presiden tersebut, setiap
Provinsi dianjurkan untuk dapat mendirikan Lembaga Penjamin Kredit yang
sering disebut dengan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
Tujuan pendirian Jamkrida secara umum adalah untuk membantu pelaku
UMKM yang mengalami kekurangan jaminan untuk mengakses pembiayaan di
bank. Diketahui secara umum bahwa untuk mengajukan pembiayaan pada bank
memerlukan prosedur dan persyaratan yang rumit, sehingga salah satu kendala
terbesar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan perbankan adalah
jaminan. Dengan adanya Jamkrida, permasalahan pelaku UMKM dapat
terselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah BAB I Pasal 1
yang bunyinya “tujuan pendirian perusahaan penjamin daerah ialah memberikan
jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK, meningkatkan akses
pembiayaan pada UMKMK, meningkatkan kinerja UMKMK, dan memperluas
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan”.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
Kalimantan Barat BAB IV Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “tujuan pendirian
Jamkrida ialah memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM,
meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah, dan meningkatkan sumber
1
2
Pendapatan Asli Daerah”. Jika dilihat tujuan pendirian penjaminan kredit,
perusahaan penjamin daerah tersebut didirikan untuk meningkatkan akses
pembiayaan bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank
namun tidak memiliki kecukupan jaminan, sehingga dengan adanya penjaminan
daerah tersebut para pelaku UMKM yang tidak memiliki kecukupan jaminan tetap
dapat menikmati fasilitas pembiayaan perbankan dan bank yang pada awalnya
sulit menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dapat lebih membuka ruang dan
kepercayaan sehingga dengan begitu penyaluran pembiayaan bank kepada
UMKM dapat meningkat. Saat ini Provinsi yang memiliki Jamkrida ada 10 Pemda
atau Provinsi, yaitu: PT Jamkrida Jawa Timur, PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat
Bersaing, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Jawa Barat, PT Jamkrida
Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Jamkrida Kalimantan
Tengah, PT Jamkrida Bangka Belitung, PT Jamkrida Riau dan PT Jamkrida
Sumatera Barat.
Jamkrida Riau adalah salah satu Perusahaan Penjamin Kredit Daerah yang
berada di Pulau Sumatera setelah Jamkrida Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan
sedangkan untuk Sumatera Utara Jamkrida masih belum berdiri, dan sejauh ini
masih berupa Peraturan Daerah serta belum terealisasi pendiriannya. Tagline
Jamkrida Riau adalah menjamin tumbuh kembang UMKM. Sehingga dapat ditarik
benang merah bahwa sasaran utama Jamkrida Riau adalah UMKM. Menumbuh
kembangkan UMKM dengan menyelesaikan permasalahan UMKM termasuk
memfasilitasi UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan, baik perbankan
konvensional maupun perbankan syariah dan memfasilitasi perbankan untuk
menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga Jamkrida Riau, UMKM dan
bank saling memiliki keterkaitan. Dalam mewujudkan tumbuh kembang UMKM,
tentu Jamkrida Riau memiliki peran penting dan perlu untuk diketahui lebih
lanjut.
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti
lebih jauh bagaimana peran perusahaan penjamin kredit terkhusus Jaminan Kredit
Daerah Riau dalam meningkatkan pembiayaan perbankan bagi para pelaku
UMKM.
3
Sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan “ Analisis Peran
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Dalam Meningkatkan Pembiayaan
Perbankan Pada Sektor UMKM ( Studi: PT Jamkrida Riau )”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di paparkan dalam
uraian di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan
tersebut adalah:
1. Bagaimanakah peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan
UMKM di Perbankan?
2. Apakah hambatan yang dialami Jamkrida Riau dalam menjamin
pembiayaan UMKM di Perbankan?
3. Apakah solusi Jamkrida Riau dalam mengatasi hambatan dalam
menjamin pembiayaan UMKM di Perbankan?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan
tertentu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan pokok yang
ingin peneliti capai, yaitu:
1. Mengetahui peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan
perbankan pada sektor UMKM.
2. Mengetahui hambatan yang dialami Jamkrida Riau dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM pada perbankan.
3. Mengetahui solusi Jamkrida Riau dalam mengatasi hambatan dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM pada perbankan.
D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini diharapkan:
1. Bagi Peneliti
Dangan penelitian ini penulis dapat mengetahui peran Jamkrida Riau
dalam meningkatkan pembiayaan UMKM.
4
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dalam hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu
pengetahuan dan literatur bagi peneliti yang selanjutnya.
3. Bagi Jamkrida Riau
Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan peran Jamkrida Riau
dalam meningkatkan pembiayaan UMKM dan menjadi acuan
perusahaan agar dapat lebih baik lagi.
4. Bagi pelaku UMKM
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan para pelaku
UMKM mengetahui peran Jamkrida Riau.

More Related Content

What's hot

Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2
Dewi Pramitha
 
Keindahan Danau Toba
Keindahan Danau TobaKeindahan Danau Toba
Keindahan Danau TobaViona Vina
 
New public management
New public managementNew public management
New public management
Muslimin B. Putra
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
supono3
 
Paradigma keenam frederickson
Paradigma keenam fredericksonParadigma keenam frederickson
Paradigma keenam frederickson
Fadila Widi Ayuni
 
Buku Dasar dasar-perbankan-x-2
Buku Dasar dasar-perbankan-x-2Buku Dasar dasar-perbankan-x-2
Buku Dasar dasar-perbankan-x-2
M Rusdi
 
Skala prioritas x iis2 stc1
Skala prioritas x iis2 stc1Skala prioritas x iis2 stc1
Skala prioritas x iis2 stc1
Antonius Suranto
 
Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)
Ryan Satria Wibowo
 
Tugas kelompok budaya organisasi ACHMADAVANDI,SE,MM
Tugas kelompok budaya organisasi  ACHMADAVANDI,SE,MMTugas kelompok budaya organisasi  ACHMADAVANDI,SE,MM
Tugas kelompok budaya organisasi ACHMADAVANDI,SE,MM
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankRuang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
YunitaReykasari
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Desentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bDesentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3b
Frans Dione
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dadang Solihin
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Dadang Solihin
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
Arfan Fahmi
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
IrmaLaurasiregar
 
Pertolongan pertama dan penanganan darurat detik com
Pertolongan pertama dan penanganan darurat   detik comPertolongan pertama dan penanganan darurat   detik com
Pertolongan pertama dan penanganan darurat detik com
dionmike
 
Materi Asas-asas Manajemen
Materi Asas-asas ManajemenMateri Asas-asas Manajemen
Materi Asas-asas Manajemenleli_r
 
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.pptMUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
sdalh1
 

What's hot (20)

Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2
 
Keindahan Danau Toba
Keindahan Danau TobaKeindahan Danau Toba
Keindahan Danau Toba
 
New public management
New public managementNew public management
New public management
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
 
Paradigma keenam frederickson
Paradigma keenam fredericksonParadigma keenam frederickson
Paradigma keenam frederickson
 
Buku Dasar dasar-perbankan-x-2
Buku Dasar dasar-perbankan-x-2Buku Dasar dasar-perbankan-x-2
Buku Dasar dasar-perbankan-x-2
 
Skala prioritas x iis2 stc1
Skala prioritas x iis2 stc1Skala prioritas x iis2 stc1
Skala prioritas x iis2 stc1
 
Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)
 
Tugas kelompok budaya organisasi ACHMADAVANDI,SE,MM
Tugas kelompok budaya organisasi  ACHMADAVANDI,SE,MMTugas kelompok budaya organisasi  ACHMADAVANDI,SE,MM
Tugas kelompok budaya organisasi ACHMADAVANDI,SE,MM
 
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankRuang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
Desentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3bDesentralisasi masa orde lama 3b
Desentralisasi masa orde lama 3b
 
Pt kereta api indonesia
Pt kereta api indonesiaPt kereta api indonesia
Pt kereta api indonesia
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Pertolongan pertama dan penanganan darurat detik com
Pertolongan pertama dan penanganan darurat   detik comPertolongan pertama dan penanganan darurat   detik com
Pertolongan pertama dan penanganan darurat detik com
 
Materi Asas-asas Manajemen
Materi Asas-asas ManajemenMateri Asas-asas Manajemen
Materi Asas-asas Manajemen
 
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.pptMUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
MUSREN RKPD Tahun 2024_edit KOTA SEMARANG.ppt
 

Viewers also liked

Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
sri wahyuni
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
sri wahyuni
 
Proposal Sponsorship Job Fair Depok
Proposal Sponsorship Job Fair DepokProposal Sponsorship Job Fair Depok
Proposal Sponsorship Job Fair Depok
Nizar Bajri
 
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
Agus Puryanto
 
Analisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkan
Analisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkanAnalisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkan
Analisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkan
sri wahyuni
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel
 

Viewers also liked (6)

Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Proposal Sponsorship Job Fair Depok
Proposal Sponsorship Job Fair DepokProposal Sponsorship Job Fair Depok
Proposal Sponsorship Job Fair Depok
 
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
PROPOSAL INDONESIA JOB FAIR 2014
 
Analisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkan
Analisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkanAnalisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkan
Analisis peran perusahaan_penjaminan_kredit_daerah_dalam_meningkatkan
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 

Similar to skripsi penjaminan kredit daerah

Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islamPenyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam
An Nisbah
 
kredit tanpa agunan
kredit tanpa agunankredit tanpa agunan
kredit tanpa agunan
MamadKapok
 
Potensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa Timur
Potensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa TimurPotensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa Timur
Potensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa Timur
Iwan B.Arta CFP, CMT, CIFE, BBA, MScM, MEng
 
Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat
allusio
 
Kredit Macet
Kredit MacetKredit Macet
Kredit Macet
Ismi Islamia
 
Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...
Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...
Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...iman18
 
File ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptx
File ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptxFile ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptx
File ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptx
Weka3
 
Metpen2
Metpen2Metpen2
Metpen2stiemb
 
Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'
Anitaa Rismi
 
130121 passion bank mandiri [compatibility mode]
130121 passion bank mandiri [compatibility mode]130121 passion bank mandiri [compatibility mode]
130121 passion bank mandiri [compatibility mode]sandy adisutiyono
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
elianilamsari
 
Makalah_Alokasi_Dana.docx
Makalah_Alokasi_Dana.docxMakalah_Alokasi_Dana.docx
Makalah_Alokasi_Dana.docx
MartunisSyarra
 
Kredit Macet
Kredit MacetKredit Macet
Kredit Macet
Wulan Haryaningrum
 
Kredit perbankan
Kredit perbankanKredit perbankan
Kredit perbankan
putri diniyanti
 
Bank dan kebijakan Moneter
Bank dan kebijakan MoneterBank dan kebijakan Moneter
Bank dan kebijakan Moneter
Nabila Arifannisa
 
Bank dan LKBB
Bank dan LKBB Bank dan LKBB
Bank dan LKBB
Nur Lailiya
 
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (stmt trisakti
 
RESIKO KREDIT MACET
RESIKO KREDIT MACETRESIKO KREDIT MACET
RESIKO KREDIT MACET
KhaysaPutriSyawalia
 

Similar to skripsi penjaminan kredit daerah (20)

Words
WordsWords
Words
 
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islamPenyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam
Penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam
 
kredit tanpa agunan
kredit tanpa agunankredit tanpa agunan
kredit tanpa agunan
 
Potensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa Timur
Potensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa TimurPotensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa Timur
Potensi Pasar Kredit untuk UMKM di Jawa Timur
 
Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat
 
Kredit Macet
Kredit MacetKredit Macet
Kredit Macet
 
Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...
Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...
Pengaruh pemberdayaan kredit usaha rakyat pada pt. bank rakyat indonesia unit...
 
File ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptx
File ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptxFile ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptx
File ppt..Ruang lingkup perbankkan_.pptx
 
Metpen2
Metpen2Metpen2
Metpen2
 
Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'
 
130121 passion bank mandiri [compatibility mode]
130121 passion bank mandiri [compatibility mode]130121 passion bank mandiri [compatibility mode]
130121 passion bank mandiri [compatibility mode]
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
 
Makalah_Alokasi_Dana.docx
Makalah_Alokasi_Dana.docxMakalah_Alokasi_Dana.docx
Makalah_Alokasi_Dana.docx
 
Kredit Macet
Kredit MacetKredit Macet
Kredit Macet
 
Kredit perbankan
Kredit perbankanKredit perbankan
Kredit perbankan
 
Bank dan kebijakan Moneter
Bank dan kebijakan MoneterBank dan kebijakan Moneter
Bank dan kebijakan Moneter
 
Bank dan LKBB
Bank dan LKBB Bank dan LKBB
Bank dan LKBB
 
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (Peran  bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
Peran bank perkredittan rakyat dalam sektor mikro (
 
RESIKO KREDIT MACET
RESIKO KREDIT MACETRESIKO KREDIT MACET
RESIKO KREDIT MACET
 
Bank
BankBank
Bank
 

Recently uploaded

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 

Recently uploaded (18)

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 

skripsi penjaminan kredit daerah

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) adalah perusahaan milik daerah BUMD yang didirikan atas dasar sikap keprihatian terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ). Keprihatian untuk mendirikan PPKD muncul ketika pemerintah mulai sadar bahwa akses UMKM untuk masuk ke dalam perbankan sangat sulit, hal itu dikarenakan adanyan sikap asymmetric information atau rasa kekurang percayaan bank terhadap pelaku UMKM. PPKD didirikan atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan. Berdasarkan peraturan Presiden tersebut, setiap Provinsi dianjurkan untuk dapat mendirikan Lembaga Penjamin Kredit yang sering disebut dengan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Tujuan pendirian Jamkrida secara umum adalah untuk membantu pelaku UMKM yang mengalami kekurangan jaminan untuk mengakses pembiayaan di bank. Diketahui secara umum bahwa untuk mengajukan pembiayaan pada bank memerlukan prosedur dan persyaratan yang rumit, sehingga salah satu kendala terbesar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan perbankan adalah jaminan. Dengan adanya Jamkrida, permasalahan pelaku UMKM dapat terselesaikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah BAB I Pasal 1 yang bunyinya “tujuan pendirian perusahaan penjamin daerah ialah memberikan jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKMK, meningkatkan akses pembiayaan pada UMKMK, meningkatkan kinerja UMKMK, dan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan”. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat BAB IV Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “tujuan pendirian Jamkrida ialah memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM, meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah, dan meningkatkan sumber 1
  • 2. 2 Pendapatan Asli Daerah”. Jika dilihat tujuan pendirian penjaminan kredit, perusahaan penjamin daerah tersebut didirikan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank namun tidak memiliki kecukupan jaminan, sehingga dengan adanya penjaminan daerah tersebut para pelaku UMKM yang tidak memiliki kecukupan jaminan tetap dapat menikmati fasilitas pembiayaan perbankan dan bank yang pada awalnya sulit menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dapat lebih membuka ruang dan kepercayaan sehingga dengan begitu penyaluran pembiayaan bank kepada UMKM dapat meningkat. Saat ini Provinsi yang memiliki Jamkrida ada 10 Pemda atau Provinsi, yaitu: PT Jamkrida Jawa Timur, PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Jawa Barat, PT Jamkrida Kalimantan Selatan, PT Jamkrida Sumatera Selatan, PT Jamkrida Kalimantan Tengah, PT Jamkrida Bangka Belitung, PT Jamkrida Riau dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Jamkrida Riau adalah salah satu Perusahaan Penjamin Kredit Daerah yang berada di Pulau Sumatera setelah Jamkrida Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan sedangkan untuk Sumatera Utara Jamkrida masih belum berdiri, dan sejauh ini masih berupa Peraturan Daerah serta belum terealisasi pendiriannya. Tagline Jamkrida Riau adalah menjamin tumbuh kembang UMKM. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa sasaran utama Jamkrida Riau adalah UMKM. Menumbuh kembangkan UMKM dengan menyelesaikan permasalahan UMKM termasuk memfasilitasi UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dan memfasilitasi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga Jamkrida Riau, UMKM dan bank saling memiliki keterkaitan. Dalam mewujudkan tumbuh kembang UMKM, tentu Jamkrida Riau memiliki peran penting dan perlu untuk diketahui lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran perusahaan penjamin kredit terkhusus Jaminan Kredit Daerah Riau dalam meningkatkan pembiayaan perbankan bagi para pelaku UMKM.
  • 3. 3 Sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan “ Analisis Peran Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Perbankan Pada Sektor UMKM ( Studi: PT Jamkrida Riau )”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di paparkan dalam uraian di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut adalah: 1. Bagaimanakah peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan UMKM di Perbankan? 2. Apakah hambatan yang dialami Jamkrida Riau dalam menjamin pembiayaan UMKM di Perbankan? 3. Apakah solusi Jamkrida Riau dalam mengatasi hambatan dalam menjamin pembiayaan UMKM di Perbankan? C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan pokok yang ingin peneliti capai, yaitu: 1. Mengetahui peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan perbankan pada sektor UMKM. 2. Mengetahui hambatan yang dialami Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan UMKM pada perbankan. 3. Mengetahui solusi Jamkrida Riau dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pembiayaan UMKM pada perbankan. D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini diharapkan: 1. Bagi Peneliti Dangan penelitian ini penulis dapat mengetahui peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan UMKM.
  • 4. 4 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Dalam hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi peneliti yang selanjutnya. 3. Bagi Jamkrida Riau Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan peran Jamkrida Riau dalam meningkatkan pembiayaan UMKM dan menjadi acuan perusahaan agar dapat lebih baik lagi. 4. Bagi pelaku UMKM Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan para pelaku UMKM mengetahui peran Jamkrida Riau.