Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah termasuk pengertian, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format penyusunannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat PNS yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dan masa kerja. Terdapat dua sistem kenaikan pangkat yaitu reguler untuk PNS tanpa jabatan struktural dan pilihan untuk PNS dengan jabatan struktural. Kenaikan pangkat reguler diberikan setiap 4 tahun sekali sedangkan pilihan diberikan setiap 2 tahun sekali apabila memenuhi kriteria tertentu seperti nilai prest
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah termasuk pengertian, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format penyusunannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat PNS yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dan masa kerja. Terdapat dua sistem kenaikan pangkat yaitu reguler untuk PNS tanpa jabatan struktural dan pilihan untuk PNS dengan jabatan struktural. Kenaikan pangkat reguler diberikan setiap 4 tahun sekali sedangkan pilihan diberikan setiap 2 tahun sekali apabila memenuhi kriteria tertentu seperti nilai prest
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Terdapat dua sistem kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan. Kenaikan pangkat reguler diberikan berdasarkan masa kerja sedangkan pilihan diberikan untuk pejabat struktural dan fungsional tertentu berdasarkan prestasi. Kenaikan pangkat juga diberikan apabila pegawai memperoleh ijazah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi pengaturan periode kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat reguler dan pilihan, batasan kenaikan pangkat berdasarkan ijazah, serta ketentuan kenaikan pangkat bagi pegawai yang mengikuti tugas belajar.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Dokumen ini membahas tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam memimpin suatu organisasi negara. Untuk diangkat dalam jabatan struktural, pegawai harus memenuhi syarat seperti status pegawai negeri sipil, pangkat, kualifikasi, prestasi kerja, kese
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi pengaturan periode kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat reguler dan pilihan, batasan pangkat maksimum, dan ketentuan kenaikan pangkat khusus untuk pegawai yang memperoleh ijazah baru, melaksanakan tugas belajar, atau akan pens
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptxSARJOGJA
Dokumen tersebut membahas persiapan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional prnata keuangan APBN untuk semester II tahun 2022, termasuk konsep umum jabatan fungsional bidang perbendaharaan, mekanisme pengangkatan, kenaikan pangkat dan jenjang, serta pemberhentian.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi pengaturan periode kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat reguler dan pilihan, batasan kenaikan pangkat berdasarkan ijazah, serta ketentuan kenaikan pangkat untuk pegawai yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk beberapa jabatan tertentu di lingkungan PNS, termasuk syarat-syarat umum dan khusus pengangkatan serta tunjangan dan batas usia pensiun.
Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1lilisuryati
Dokumen tersebut membahas tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan jabatan, serta penetapan angka kredit jabatan fungsional guru. Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat seperti ijazah, pengalaman mengajar, usia, dan angka kredit yang ditetapkan. Dokumen juga menjelaskan tentang pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru jika
Berdasarkan dokumen tersebut, peraturan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya telah beberapa kali disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan pendelegasian wewenang penetapan angka kredit. Prosedur pengajuan dan penetapan angka kredit guru melibatkan berbagai instansi terkait untuk menunjang kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja.
1. KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dra. ANJASWARI DEWI
KANREG I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
YOGYAKARTA
2. DASAR HUKUM
– UU 8/1974 Sebagaimana Telah Diubah
Dengan UU 43/1999
– PP 9/2003
– PP 99/2000 Sebagaimana Telah Diubah
Dengan PP 12/2002
– KEP KA BKN 12/2002
TUJUAN
– Sbg dorongan kpd PNS utk lebih
meningkatkan pengabdiannya terhadap
negara
3. PENGERTIAN
PANGKAT: adalah kedudukan yang
menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sbg dasar
penggajian
KENAIKAN PANGKAT: adalah penghargaan
yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap
Negara
4. Sistem Kenaikan Pangkat PNS
Sesuai dengan Pasal 18 (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999,
dinyatakan bahwa kenaikan pangkat dilaksanakan
dengan :
– Sistem Kenaikan Pangkat Reguler
– Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan
Disamping itu, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat
diberikan :
– Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang
tewas
– Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang :
Meninggal dunia;
Mencapai batas usia pensiun;
Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja
lagi dalam semua jabatan negeri.
5. Masa Kenaikan Pangkat PNS
Masa kenaikan pangkat PNS
ditetapkan tanggal 1 April dan 1
Oktober setiap tahun kecuali
Kenaikan Pangkat Anumerta dan
Kenaikan Pangkat Pengabdian.
Masa kerja untuk kenaikan pangkat
pertama PNS dihitung sejak
pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil.
6. Nama dan Susunan Pangkat serta Golongan Ruang PNS
No Pangkat Gol Ruang
1 Juru Muda I a
2 Juru Muda Tingkat I I b
3 Juru I c
4 Juru Tingkat I I d
5 Pengatur Muda II a
6 Pengatur Muda Tingkat I II b
7 Pengatur II c
8 Pengatur Tingkat I II d
9 Penata Muda III a
10 Penata Muda Tingkat I III b
11 Penata III c
12 Penata Tingkat I III d
13 Pembina IV a
14 Pembina Tingkat I IV b
15 Pembina Utama Muda IV c
16 Pembina Utama Madya IV d
17 Pembina Utama IV e
7. Kenaikan Pangkat Reguler
KP Reguler adalah penghargaan yang diberikan
kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
KP Reguler diberikan kepada PNS yang :
– Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu.
– Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak
menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
– Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar
instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan
yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau
jabatan fungsional tertentu.
8. Syarat-syarat KP Reguler
Berstatus Pegawai Negeri Sipil
Tidak melampaui pangkat atasan langsung
Masih dalam jenjang kepangkatan
Lulus ujian yang dipersyaratkan
Penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun
terakhir
Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat
terakhir
PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan diluar instansi induk
secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi,
negara sahabat, Badan Internasional, atau badan swasta
yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat reguler
sebanyak-banyaknya tiga kali selama penugasan/
perbantuan kecuali yang dipekerjakan/ diperbantukan pada
lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan
jawatan.
9. Jenjang KP berdasar Pendidikan
Golru Golru
NO STTB/Ijazah
Terendah Tertinggi
1 SD I/a II/a
2 SLTP I/c II/c
3 SLTPKejuruan I/c II/d
4 SLTA / SLTA Kejuruan / DI II/a III/b
5 Diploma II II/b III/b
6 SGPLB II/b III/c
7 Sarjana Muda / Diploma III / II/c III/c
Akademi / Bakaloreat
8 Sarjana / Diploma IV III/a III/d
9 S-2 / Dokter / Apoteker III/b IV/a
10 Doktor III/c IV/b
10. Kenaikan Pangkat Pilihan
KP Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
KP Pilihan diberikan kepada PNS yang :
1. Menduduki jabatan struktural/ jabatan fungsional tertentu
2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan
dengan Keppres
3. Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya
4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Memperoleh STTB/Ijazah
7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu.
8. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar
9. Dipekerjakan /diperbantukan secara penuh di luar instansi
induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah
ditetapkan persamaan eselonnya/jabatan fungsional tertentu.
11. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural
PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat
dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
– telah satu tahun dalam pangkat terakhir
– sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan struktural yang
didudukinya, yang dihitung sejak pelantikan.
– setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun
terakhir
PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu
tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki
tetapi telah empat tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki,
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada
periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian
prestasi kerja/ DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun
terakhir
PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai
jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi apabila :
– sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir
– setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam dua tahun terakhir.
12. JENJANG PANGKAT STRUKTURAL
PANGKAT & GOL RUANG
ESE- TERENDAH TERTINGGI KET
LON0 Pangkat Golr Pangkat Golru
u
I.a Pembina Utama IV/d Pembina Utama IV/e
I.b Madya IV/c Pembina Utama IV/e
Pembina Utama
Muda
II.a Pembina Utama IV/c Pembina Utama IV/d
II.b Muda Iv/b Madya IV/c
Pembina Tk I Pembina Utama Muda
III.a Pembina IV/a Pembina Tk I IV/b
III.b Penata Tk I III/d Pembina IV/a
IV.a Penata III/c Penata Tk I III/d
IV.b Penata Muda Tk I III/b Penata III/c
V.a Penata Muda III/a Penata Muda Tk I III/b
13. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang
menduduki jabatan fungsional
tertentu
PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat
lebih tinggi apabila:
– Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam
pangkat terakhir
– Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
– Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir
14. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN KETRAMPILAN
NO NO
JENJANG GOL/RU JENJANG GOL/RU
1 UTAMA IV/d – IV/e 1 PENYELIA III/c – III/d
2 MADYA IV/a – IV/c 2 PELAKSANA
LANJUTAN III/a – III/b
3 MUDA III/c – III/d 3 PELAKSANA II/b – II/d
4 PERTAMA III/a – III/b 4 PELAKSANA II/a
PEMULA
15. Kenaikan pangkat bagi PNS yang
menduduki jabatan tertentu yang
pengangkatannya ditetapkan dengan
KEPPRES
Kenaikan pangkat bagi PNS yang
menduduki jabatan tertentu yang
pengangkatannya ditetapkan dengan
KEPPRES diatur dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri.
16. Kenaikan pangkat bagi PNS yang
menunjukkan prestasi yang luar biasa
baiknya
PNS yang menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya
selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, apabila:
– Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
terakhir
– Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 bernilai amat
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Yang dimaksud prestasi kerja yang luar biasa baiknya adalah
prestasi yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata
diakui dalam lingkungannya, sehingga PNS tersebut menjadi
teladan bagi yang lain.
Prestasi kerja yang luar biasa baiknya tersebut dinyatakan
dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
17. Kenaikan pangkat bagi PNS yang
menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara
PNS yang menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang
pangkat yang diberikan pada saat yang
bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja/DP-
3 dalam satu tahun terakhir rata-rata bernilai
baik, dan tidak ada unsur yang bernilai kurang.
18. Kenaikan pangkat bagi PNS yang
diangkat menjadi Pejabat Negara
PNS yang diangkat menjadi Pejabat
Negara dan diberhentikan dari jabatan
organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya
setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa
terikat jenjang pangkat, apabila:
– Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun
dalam pangkat terakhir
– Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3
dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-
kurangnya bernilai baik.
19. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi
tidak diberhentikan dari jabatan organiknya,
kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan
jabatan organik yang didudukinya, dengan
ketentuan:
– Bagi yang menduduki jabatan struktural /
fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat
pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
– Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural /
fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat
reguler
20. Kenaikan pangkat bagi PNS yang
memperoleh STTB/Ijazah atau Diploma
Bagi PNS yang memperoleh:
1. STTB/Ijazah SLTP atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda
Tingkat I Gol. Ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Juru Gol. Ruang I/c
2. STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat
Juru Tingkat I Gol. Ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Pengatur Muda, Gol Ruang II/a.
3. STTB/Ijazah SGPLB atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur
Muda, Gol. Ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Pengatur Muda Tingkat I, Gol. Ruang II/b.
4. Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat
Pengatur Muda Gol. Ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Pengatur Gol. Ruang II/c
5. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur
Tingkat I Gol. Ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkang pangkatnya menjadi
Penata Muda Gol. Ruang III/a.
6. Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara dan
masih berpangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b
7. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Gol.
Ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol.
Ruang III/c
21. Ijazah tersebut adalah ijazah yang diperoleh
dari sekolah/perguruan tinggi negeri dan atau
ijazah dari yang diperoleh dari sekolah/
perguran tinggi swasta yang terakreditasi dan
atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari
Menteri yang bertanggungjawab dibidang
pendidikan nasional atau pejabat lain
berdasarkan peraturan perundangan.
Untuk Ijazah yang diperoleh dari sekolah/
perguruan tinggi di luar negeri dihargai setelah
diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah
dari sekolah/perguruan tinggi negeri yang
ditetapkan Menteri yang bertanggungjawab
dibidang pendidikan nasional.
22. Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas dapat
dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sbb:
– diangkat dalam jabatan/tugas yang memerlukan
pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah
yang diperoleh
– Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir
– Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
– Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi
yang menduduki jabatan fungsional tertentu
– Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah
Ijazah yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas
termasuk didalamnya ijazah yang diperoleh sebelum
yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
23. Kenaikan pangkat bagi PNS yang melaksanakan
tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan
tertentu
PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan
sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali
setingkat lebih tinggi bila:
– sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam
pangkat terakhir
– setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
Kenaikan pangkat tersebut diberikan dalam jenjang
pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural/
fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.
24. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang telah
selesai mengikuti dan lulus tugas belajar
PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan
memperoleh :
– Ijazah SGPLB atau Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda
Gol. Ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur
Muda Tingkat I Gol. Ruang II/b
– Ijazah sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat
Pengatur Muda Tingkat I, Gol. Ruang II/b ke bawah, dinaikkan
pangkatnya menjadi Pengatur Gol. Ruang II/c
– Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur
Tingkat I Gol. Ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi
Penata Muda Gol. Ruang III/a
– Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara
dan masih berpangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a ke bawah,
dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b
– Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Gol.
Ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol. Ruang
III/c.
25. Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah
selesai mengikuti dan lulus tugas belajar
baru dapat dipertimbangkan apabila :
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu)
tahun dalam pangkat terakhir.
Setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
26. Kenaikan pangkat PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan secara penuh di luar instansi
induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan
yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau
jabatan fungsional tertentu
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar
instansi induknya dan diangkat dalam jabatan
pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya,
dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat
lebih tinggi bila :
– Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam
pangkat terakhir
– Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir
27. Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut diatas
hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau
diperbantukan pada lembaga kependidikan,
sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan.
PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan diluar
instansi induk dan yang menduduki jabatan
fungsional tertentu yang untuk kenaikan
pangkatnya harus memenuhi angka kredit,
disamping syarat-syarat lainnya sebagaimana
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat PNS
yang menduduki jabatan fungsional.
28. Kenaikan Pangkat Anumerta
Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas,
diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat
lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang
bersangkutan tewas.
Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus
diusahakan sebelum PNS yang tewas
dimakamkan dan surat keputusan kenaikan
pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan
pada waktu upacara pemakaman. Untuk
menjamin agar pemberian kenaikan pangkat
anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang
tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan
keputusan sementara.
29. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah
Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk semua
PNS yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/e ke bawah. Apabila kedudukan Pejabat Pembina
Kepegawaian tersebut jauh dari instansi tempat bekerja PNS yang
tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat
anumerta sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, Camat atau
Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat mengeluarkan
keputusan sementara.
Kepala Kantor atau Pimpinan Unit kerjanya membuat laporan tentang
tewasnya PNS sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh
Camat atau Pejabat lainnya. Berdasarkan laporan tersebut Camat
atau Pejabat Pemerintah setempat mempertimbangkan pemberian
kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya
memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka
pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang
pemberian kenaikan pangkat anumerta.
Pejabat yang menetapkan keputusan sementara selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian instansi PNS yang tewas. Berdasarkan bahan-bahan
kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang
menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan
pangkat anumerta.
30. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk
pemberian kenaikan pangkat anumerta
maka :
– Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah menyampaikan usul kepada :
Presiden bagi PNS Pusat dan Daerah yang
diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan
kepada Kepala BKN sebagai bahan pertimbangan
teknis kepada Presiden.
Kepala BKN bagi PNS Pusat dan Daerah yang
diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan
ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b
31. Apabila almarhum/almarhumah PNS yang
dinyatakan tewas oleh Kepala BKN atau Pejabat
lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan
diberikan kenaikan pangkat anumerta dan uang
duka tewas, maka keputusan sementara tentang
pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan
menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang
berwenang, yaitu :
Presiden, bagi PNS Pusat dan Daerah yang
dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN;
Kepala BKN, bagi PNS Pusat dan Daerah yang
dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I
golongan ruang I/b ke atas sampai Pembina Tingkat
I golongan ruang IV/b;
32. Apabila almarhum/almarhumah PNS ternyata
tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas,
maka keputusan sementara tentang pemberian
kenaikan pangkat anumerta tidak dapat
ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh
pejabat yang berwenang, dan keputusan
sementara tersebut tidak berlaku. Dalam hal
yang bersangkutan memenuhi syarat untuk
mendapat kenaikan pangkat pengabdian karena
meninggal dunia, dapat diberikan kenaikan
pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat
yang berwenang.
CPNS yang tewas diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan dinaikkan pangkatnya setingkat
lebih tinggi.
33. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau
akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia
pensiun.
– PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat
diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi
apabila :
Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
– Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus
menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam
pangkat terakhir
– Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus
menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam
pangkat terakhir
– Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus
menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam
pangkat terakhir
Setiap unsur Penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam l (satu) tahun terakhir
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat dalam satu tahun terakhir.
34. – Masa bekerja sebagai PNS secara terus menerus
dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang
dihitung sejak diangkat menjadi CPNS atau PNS sampai
dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau
mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya
sebagai PNS.
– Kenaikan pangkat Pengabdian bagi PNS yang meninggal
dunia atau mencapai BUP tersebut ditetapkan dengan :
Keputusan Presiden, bagi PNS Pusat dan Daerah yang
dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c keatas setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi
PNS Pusat dan Daerah yang dinaikan pangkatnya
menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai
dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
35. Kenaikan pangkat Pengabdian bagi
PNS yang meninggal dunia berlaku
terhitung mulai tanggal PNS yang
bersangkutan meninggal dunia.
Kenaikan pangkat Pengabdian bagi
PNS yang mencapai batas usia
pensiun berlaku terhitung mulai
tanggal l (satu) pada bulan yang
bersangkutan diberhentikan dengan
hormat dengan hak pensiun.
36. Kenaikan Pangkat Pengabdian yang
disebabkan cacat karena dinas
PNS yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,
diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, yang
berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Team Penguji
Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat kerja lagi
dalam jabatan negeri.
Apabila oleh team Penguji Kesehatan PNS tersebut dinyatakan cacat
karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri,
maka :
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan
usul kenaikan pangkat pengabdian kepada :
– Presiden bagi PNS Pusat dan Daerah yang diusulkan menjadi
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas dan tembusan
disampaikan kepada Kepala BKN sebagai pertimbangan teknis
kepada Presiden
– Kepala BKN bagi PNS Pusat dan Daerah yang diusulkan menjadi
Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina
Tingkat I Golongan ruang IV/b.
37. Kenaikan pangkat pengabdian
ditetapkan dengan :
Keputusan Presiden, bagi PNS Pusat
dan Daerah untuk kenaikan pangkat
menjadi Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c ke atas setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala BKN
Keputusan Kepala BKN, bagi PNS Pusat
dan Daerah untuk kenaikan pangkat
menjadi Juru Muda Tingkat I golongan
ruang I/b sampai dengan Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b
38. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang
oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan
cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja
lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat
menjadi PNS, dan diberikan kenaikan
pangkat pengabdian.
Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana
tersebut di atas terhitung mulai tanggal 1
(satu) pada bulan yang bersangkutan
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri.
39. Ujian Dinas
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur
Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I
golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib
lulus ujian dinas.
Ujian dinas dibagi dalam dua tingkat, yaitu :
– Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari
Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi
Penata Muda golongan ruang III/a;
– Ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari
Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi
Pembina golongan ruang IV/a.
40. Ujian dinas diikuti oleh PNS yang memenuhi
syarat sebagai berikut :
1. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I
golongan ruang II/d bagi ujian dinas
Tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I
golongan ruang III/d bagi ujian dinas
Tingkat II
2. Tidak sedang dalam keadaan :
diberhentikan sementara dari jabatan
negeri;
menerima uang tunggu; atau
cuti diluar tanggungan negara
41. Ujian dinas dilaksanakan sebelum PNS
yang bersangkutan dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya ke dalam golongan
yang lebih tinggi. Apabila ternyata PNS
yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian
dinas tersebut, maka kepadanya diberikan
kesempatan untuk ikut serta dalam ujian
dinas berikutnya pada tingkat yang sama.
Kepada PNS yang lulus ujian dinas
diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas, yang
berlaku sepanjang PNS yang
bersangkutan belum naik pangkat.
42. PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila :
Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi
kerja luar biasa baiknya;
Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru
yang bermanfaat bagi negara;
Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
– Meninggal dunia
– Mencapai batas usia pensiun
– Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri
Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
sebagai berikut :
– Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;
– Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II.
Telah memperoleh :
– Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
– Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara
atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat
II.
Menduduki jabatan tertentu.