Dokumen tersebut membahas tentang tim smelter yang meneliti pembangunan smelter di Indonesia, hambatan dan dampaknya, serta kebijakan pemerintah terkait smelter. Dibahas pula kondisi smelter pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara."

1. Tim Smelter (Subarudi, Rachman E, Lukas R, Fenti S,
Triyono P, Deden J dan Ismatul H)
Pusekjakpi

2.  Kewajiban mendirikan proses pengolahan
untuk mineral logam paling lambat 5 tahun
setelah keluar UU No. 4/2009 tentang Minerba
 Namun tidak terjadi karena ditolak pemilik IUP
dengan berbagai alasan dan berbagai cara
 Kebijakan larangan ekspor mineral mentah
sejak 12 Januari 2014 dan PermenESDM No.
1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah
Mineral melalui smelter di DN
 Menimbulkan pertentangan antara Pemerintah
dan Pengusaha tambang

3.  Pada tahun 1998, nilai ekspor mineral
Indonesia mencapai US $ 1,8 miliar,
meningkat menjadi US $ 11,6 miliar pada
tahun 2009 (Kompas 28/12/2009).
 Ekspor konsentrat dalam 5 tahun terakhir
meningkat 800% untuk bauksit dan nikel
 Ekspor konsentrat 70% ekspor dan 30% diolah
smelter (Konsentrat 30% logam + 70%
lumpur)

5.  Perkembangan (6 Oktober 2014): 253 unit
Komit
Oke
Akhir (15)
GC (15)
UGC (10)
Amdal (16)
Nato
66
6
75
112

7.  Menjelaskan definisi, persyaratan
dan hambatan pembangunan
smelter
 Mengkaji keuntungan vs kerugian
 Menganalis kebijakan smelter
 Melihat kondisi smelter pasca UU
No.23/2014

8. 1. Skala ekonomi?
2. Kapasitas produksi smelter?
3. Harga jual + Nilai Tambah = Investasi
smelter
4. Valuasi ekonomi pencemaran lingkungan
dengan teknologi pyrometalurgy
5. Belajar dari smelter di PT Inalum, PT
Gresik Smelting, dan di PT Tinindo Inter
Nusa

9. Gambar 1. Alur pikir penelitian pembangunan smelter
Kebutuhan
konsentrat dan logam
dalam dan luar negeri
Pasokan konsentrat
dan logam (smelter)
dalam dan luar negeri
Pembangunan
Smelter
Teknologi Tepat Guna
Ramah Lingkungan
Secara Ekonomi
Menguntungkan
Diterima secara Sosial
Budaya
Dukungan Kebijakan
antar Sektor
No
Green
Economy

10.  Definisi dan persyaratan serta pasar
Smelter
 Hambatan dan kendala pembangunan
smelter
 Dampak sosial dan lingkungan
 Keuntungan vs kerugian Smelter
 Kebijakan Pembangunan Smelter
 Kondisi smelter pasca UU No.
22/2013

11.  Mineral yang ditambang dari alam
bercampur dengan kotoran (70%
material bawaan yang tidak
diinginkan)
 Fasilitas pengololah hasil tambang
yang berfungsi meningkatkan
kandungan logam (timah, nikel,
tembaga, emas dan perak) hingga
memenuhi standar sebagai bahan
 baku produk akhir

12.  Lahan
 Teknologi + kontrator
 Biaya (1,2 juta =2 Miliar USD)
tergantung teknologi yang digunakan
 Upah dapat dipenuhi
 Infrastruktur terbatas (jalan dan
energi)
 Persyaratan lingkungan

14.  Pembebasan tanah tidak mudah karena
spekulan tanah shg harga tanah melambung
 Ketersedian listrik yang terbatas sebagai
nafas industri. Saling cari alasan smelter --
- listrik ada (wil pertambang bukan di
kota)
 Perijinan pembangunan smelter yang tidak
mudah sebagaimana IUP sendiri
 Keterbatasan biaya bagi pemilik tambang

15. No. Daftar Hambatan
Yang Dihadapi
Jenis Produk Smelter
Timah (Babel) Tembaga (Jatim) Allumuniun
(Sumut)
Tembaga
(Papua)
1 Luasan areal yang
dibutuhkan
1-1,5 ha untuk
produksi dan 1 ha
untuk fasilitas
pendukung.
70 ha untuk
produksi dan 30
ha untuk fasilitas
pendukung
250 ha untuk
produksi dan 200
ha untuk sarana
penunjang.
Untuk rencana
pembangunan
smelter bauksit
pengadaan lahan
masih menjadi
kendala.
1000 ha untuk
kawasan
industri
terpadu
(smelter,
pabrik semen,
PLTA, dan
pabrik pupuk)
2 Lokasi dan status
lahan
Lokasi di kawasan
industri dengan
status CNC.
Lokasi di
kawasan industri
dengan status
CNC.
Lokasi dekat
pelabuhan dan
statusnya CNC.
Calon lokasi
sudah
tersedia.

16. 3 Sumberenergi Listrik(PLNdan
Genset):6,3
megawattuntuk
kapasitas12.000
ton/tahun
Terpenuhidari
sumberlistrik
sendiriuntuk
memenuhi
kapasitas300.000
ton/tahun
Listrik:604
megawattuntuk
kapasitas225.000
ton/tahun.Jarak
kepabrik120km.
Belum
tersedia.
4 Tenagakerjadan
produktivitas
180orangdengan
produktivitas66
ton/orang/tahun
2.000orang
dengan
produktivitas150
ton/orang/tahun
2.000orang
dengan
produktivitas112
ton/orang/tahun
Tersedia
tenagakerja
lokal.
5 Keterpaduanindustri Tidakada Ada:industri
pupukdansemen
Tidakada Perlu
direncanakan
6 Ketersediaanbahan
baku
Domestikdantidak
mencukupi
Domestikdan
impor
Bauksittersedia
domestikdan
aluminamelalui
impor
Domestikdan
tersedia

17.  Dijelaskan oleh Saleng (2004) dalam Pasaribu
(2010) bahwa kontribusi pengusahaan
pertambangan terhadap pembangunan secara
nasional melalui penerimaan negara sangat besar
 Namun terhadap pembangunan daerah dan
masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan,
baik melalui program pemberdayaan masyarakat
(community development) maupun program
pembangunan lainnya, belum nampak signifikan.
 Selain itu akan ada banyak pendatang yang ikut
menambang sehingga beresiko menimbulkan
konflik (Ahyani, 2011).

18.  Penggunaan teknologi smelter (90%) adalah
Pyrometallurgy daripada Hydrometallugy
 Pyrometallugy menghasilkan polusi timbal
yang dibatas ambang baku mutu.
 Pengamatan polusi tahun 2012-2014 di
Surabaya ada pencemaran logam berat.
Kandungan timbal (Pb) 322 mikrogram/m3
dengan batas ambang baku mutu (2
mikrogram/m3). Jakarta hanya 43,6
mikrogram/m3)

19. SEBARAN TEKNOLOGI SMELTER
SEBELUM UU No.4/2009 dan PERMEN ESDM NO. 7/2012
dan SEBARAN PERIODE 2014-2019
4 Nikel HM, PM
2 Nikel PM
39 Timah, , HM, PM
7 Nikel, PM
12 Nikel
PM
3 Nikel HM
7 Nikel, HM, PM2 Bauksit PM
5 bauksit, PM
5 besi, PM
3 besi, PM
2 mangan, PM
1 mangan, PM1 zirkon, PM
1 zirkon, PM
11 zirkon, PM
1 Pb & Zn, PM
2 Kaolin & Zeolit, PM 1 Kaolin & Zeolit, PM
1 Kaolin & Zeolit, PM
Sebelum 45 Unit
Sesudah 66 Unit
Sumber: diramu dari data ESDM 20

20. TEKNOLOGI SMELTER DI INDONESIA
No
Metode
Proses
Teknologi
Daya
listrik
Keterangan
1. Pyrometallurgy
(PM)
(menggunakan
panas sebagai
media
pengolah)
Blast
Furnace
50-200
MW
o Dipakai Industri smelter kecil-sedang,
o sumber bahan bakar kokas atau
batubara,
o Sangat tidak ramah lingkungan dengan
sumber emisi partikulat tinggi (PM10 &
PM2.5) dan sisa bahan bakar kokas atau
Batubara (limbah B3).
o Konsumsi lahan relatif tidak terlalu luas
o Sumber utama teknologi dari China
o Investasi lebih murah (US$ 2-50
Million)
2. Hydrometallurg
y (HM)
(menggunakan
cairan kimia
sebagai media
pengolah)
Electric arc
furnace
>200 MW o Digunakan industri smelter skala besar,
o sumber bahan bakar umumnya listrik
on grid (power plant),
o lebih ramah lingkungan dengan sumber
pencemar partikulat diudara (PM10 &
PM2.5), dan sedikit sisa bahan kimia
proses (limbah B3)
o Konsumsi lahan membutuhkan lahan
yang luas
o Sumber utama teknologi dari negara
eropa, Korea dan Jepang
o Investasi mahal (US $ 50 million – 1
billion)

21.  Menambah nilai jual mineral
 Meningkatkan investasi dalam dan luar negeri
 Membuka lapangan kerja baru
 Upaya baik pemerintah untuk memperbaiki
perekonomian bangsa
 Meningkatkan taraf hidup masyarakat
 Mengembalikan citra pertambangan yang
terkadang disebut perusak alam

24.  Economic Effects of Indonesa’s Mineral
Processing requirement for Export (Usaid,
2013)
 Sulit untuk smelter karena prospek rendah
hingga tahun 2020
 Kapasitas smelter dunia masih rendah dan
tidak mampu bersaing dengan China dan
Timteng (modal+Op Cost rendah)
 Modal besar dan pinjaman komersial sulit
(500-700 juta US$)

25.  Larangan ekspor mineral mentah kehilangan US$
6,3 miliar/th, pajak dan royalti US$ 300 juta serta
pajak tak langsung US$ 1 juta.
 Penelitian menunjukkan bahwa intervensi
kebijakan untuk mendorong pengolahan hilir
untuk diversifikasi ekspor dan memperbaiki
kinerja perdagangan adalah nasihat yang keliru
(ill-advice).
 Sedikit kebutuhan TK: Alumina refinery butuh
US$ 2 miliar, TK 500 org, US$ 3,5 miliar, TK
1000 org, copper smelter US$ US$ 1,2 miliar, TK
= 800 orang, Nikel US$ 1,7 miliar, TK 450 orang

26.  Prioritas pembangunan ekonomi saat ini
(Juoro, 2015).
 Fenomena industri mineral dan prospek
pendirian smelter (Ishlah, 2010).
 Studi smelter timor (Gulf Manganese Corp,
Ltd, 2015)
 Pengenaan bea keluar dan alasannya
 Pengenaan royalti baru
 Renegosiasi kontrak
 Rencana pembangunan smelter di Mimika

27.  Berdasarkan fenomena industri mineral, terdapat
kecenderungan negara maju sangat keberatan
dengan pembangunan smelter di lokasi
penambangan/di negara penghasil mineral.
 Kajian kelayakan pengolahan bijih nikel dan bauksit,
pelaku usaha pertambangan menghadapi masalah
tenaga listrik sehingga perusahaan mundur
 Pemberlakuan kewajiban smelter, diperlukan
evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan
pertambangan di Indonesia sehingga dalam
pelaksanaanya dapat berjalan untuk kepentingan
kemakmuran rakyat.

28.  Saat ekonomi melemah, kebijakan fiskal
semestinya fokus pada stimulasi ekonomi
 Peningkatan penerimaan pajak penting untuk
pembangunan, tetapi memaksakan saat ini akan
melemahkan ekonomi
 Reformasi pajak secara sistematis dan jangka
panjang bukan dengan kebijakan kejutan
 Pengembangan industri manufaktur diarahkan
kepada rantai pasokan global
 Peningkatan kadungan lokal dan produk dalam
negeri disesuaikan dengan tahapan kemampuan,
konsisten dan tidak berubah-ubah dan tidak
kontraproduktif

29. UU 4/2009:
Lingkungan
Hidup (UU
32/2009)
Kehutanan
(UU
41/1999)
Perdagang
an (UU
25/2007)
Tenaga
Kerja (UU
13/2006)
Tata Ruang
(UU
26/2007)
Perhubung
an ( UU
17/2006)
Keuangan
(pajak dan
PNBP)
Dalam
Negeri (UU
23/2014)
Wil
Tambang
(PP
22/2010)
Pengusaha
an (PP
23/2010)
Binwas
(PP
55/2010)
Reklamasi
Tambang
(PP
78/2010)
Kebijakan Pembangunan Smelter

30.  Kebijakan smelter tidak terlepas dari persoalan politik
ekonomi pertambangan dimana hegemoni
perusahaan tambang dan asosiasinya begitu kuat
mempengaruhi kebijakan pemerintah
 PP No. 23/2010: pelaksanaan kegiatan minerba
sudah mewajibkan smelter, tapi 2 tahun keluar
Permen ESDM No. 7/2012
 Hal ini ditandai upaya perlawanan dan keberatan dari
para pemilik IUP dan asosiasi usaha biji mineral
dengan melakukan pengajuan uji materi (yudicial
review) Permen ESDM No. 7/2012 ke Mahkamah
Agung.
 MA mengabulkan dan memerintahkan Menteri ESDM
untuk mencabut dan mereview Permen ESDM No.
7/2012 tersebut.

31.  Dampak hegemoni tersebut adalah Permen ESDM
No. 7/2012 telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali
melalui Permen ESDM No. 11/2012, Permen
ESDM No. 20/2012 dan terakhir Permen ESDM
No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai
Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral Dalam Negeri.
 Jim Brumby, Lead Economist World Bank
kewajiban pemb smelter menimbulkan
ketidakpastian iklim investasi
 Contoh Chile dan Australia (Kota Victoria) tahun
1990 wajib membangun smelter akhirnya gagal

32.  PT Newmont mengajukan gugutan arbitrase
karena adanya larangan ekspor mineral (stok
80.000 ton)
 Selama beroperasi 13 th (2000-2013) dimana
6.7% pendapatan (8,83 milliar USD) dengan 3,1
milliar USD untuk pajak, non pajak dan royalti
ke pemerintah pusat dan daerah
 Permenkeu No. 6/2014 Bea keluar untuk
tembaga > 15%, 25% (2014), 35% (Sem I 2015),
40% (Sem II 2015), 50% (Sem I 2016) dan 60%
(Sem II 2016) untuk meningkatkan investasi
dan hilirisasi sektor industri berbasis produk
pertambangan

33. 1) Pengembangan sistem data dan informasi minerba
(belum terintegrasi dan realtime)
2) 12 aturan pelaksanaan UU No.4/2009 belum
diterbitkan dari 22 aturan
3) Renegosiasi kontrak (34 KK dan 78 P2KB belum
dilaksanakan dari target 12 Januari 2010)
4) Pembangunan smelter (belum jelas sikap
pemerintah, tapi memberikan kelonggaran
(relaksasi) kepada KK dan IUP/IUPK untuk ekspor
konsentrat hasil olahan hingga 12/1/2017)
5) . Penataan KP/IUP (ada 4912 IUP (45%) belum
Clean and clear dari 10.916 IUP)

34. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri (belum ada
upaya sistematis).
7. Pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler
(banyak IUP yang tidak melapor)
8. Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan
pascatambang (sulit menelusuri penggunaan
danjamrek)
9. Pelaksanaan pengawasan (di lapangan tidak
berjalan optimal)
10. Pengoptimalan penerimaan Negara (PNBP 2003-
2011 Rp. 6,7 triliun, kurang bayar royalti
US$24,66 juta untuk mineral dan US$ 1,22 miliar
untuk batubara (2010-2012)

35.  Proses penarikan bandul otonomi
(pertambangan) dari kabupaten/kota
ke provinsi
 Renegosiasi kontrak terus berjalan
 Peningkatan royalti sebuah keharusan
 PT Freeport wajib membangun smelter
di Papua

36.  Penarikan semua kewenangan pengurusan
tambang dari kabupaten/kota ke provinsi
 Pengurusan pengembalian izin ke tingkat
provinsi menjadi alat “pemerasan” terakhir
dari aparatur kab/kota
 Perijinan smelter berada di tangan provinsi
rawan KKN karena yang dipindahkan hanya
personil dan strukturnya tidak berubah
 Peluang Pemda Kab/Kota jadi pengawas yang
handal untuk mewujudkan tata kelola?

37.  Ada 112 unit (37 KK dan 75 PKP2B) dan 25 sudah
menyatakan Oke
 Subyek renegosiasi kontrak:
1. Luas wilayah pertambangan
2. Perpanjangan kontrak
3. Penerimaan negara (royalti)
4. Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam
negeri
5. Kewajiban divestasi saham 51%
6. Kewajiban menggunak tenaga lokal, barang dan
jasa dalam negeri

38. NO
.
Negara Emas Tembaga Perak
1. Indonesia
(2014)
1% 
3,75%
3,5% 
4 %
1% 
3,25%
2. Uzbekistan
(2004)
2,8% 
5%
7,9% 
8,1%
7% 
8%
3. Ghana
(2010)
5%
4. Australia 2,5% 2,7%-
3,5%

39.  Pemerintah Pusat Setuju membangun smelter di
Papua dan sudah di dorong dari awal
 Pemda Papua juga setuju membangun di Mimika dan
bahkan akan mengusir Freeport dari Papua jika
menggunakan smelter di Gresik
 Masyarakat Adat Kamoro dan LSM tidak setuju
dibangun smelter di Mimika karena kompensasi
kehadiran Freeport belum menyejahterahkan mereka
 Pemda Jatim sangat antusias menerima Freeport di
Gresik dengan saham Freeport 25% di PT Smelting
Gresik
 Freeport wajib membangun smelter karena multiplier
effectnya (ada pabrik semen, pupuk, dll).

40.  Peningkatan intensitas dialog dengan semua
stakeholder, khususnya dengan masyarakat suku
Kamoro dan Amungme.
 Perlu disusun Perda penanganan dampak negatif
pembangunan smelter terhadap masyarakat
Kamoro dan Amungme.
 Perlu disusun Perda distribusi dana CSR dan bagi
hasil untuk masyarakat Kamoro dan Amungme,
yang mengatur mekanisme pemerataan dan
transparansi penggunaan dana.
 Pendampingan total perlu dilakukan dengan
menerbitkan Perda yang melibatkan instansi
pemerintah daerah terkait dalam rangka
peningkatan kapasitas masyarakat suku Kamoro
dan Amungme.

41.  Kebijakan selektif diperlukan untuk smelter
untuk mineral khusus dengan profil investasi
yang menguntungkan
 Dampak sosial dan lingkungan perlu juga
menjadi pertimbangan ditengah hegemoni
pertambangan
 Pembangunan smelter pasca UU No. 23/2014
perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan
transformasi korupsi tidak terjadi
 Perubahan royalti suatu keniscayaan dan harus
segera diwujudkan
 PT Freeport harus membangun smelter di Papua
walupun smelter di Gresik telah menerapkan zero
waste (pabrik semen, pupuk dan dll)

42. TERIMA KASIH