SlideShare a Scribd company logo
OLEH
ABD. LATIEF HS, S.Sos
SUNGGUMINASA, FEBRUARI 2015
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam
penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah daerah
dalam hal ini merujuk pada otoritas administratif
disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara,
dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara
yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi.
Daerah tersebut dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan
daerah Kota. Setiap provinsi, daerah kabupaten dan
daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur dengan Undang-Undang.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan
Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi
seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun
1945
Dalam penerapan pelaksanaan tugasnya terdapat
konsep manajemen pemerintahan yang dapat
dikolaborasikan untuk memaksimalkan fungsinya
sebagai koordinator di 3 (tiga) bagian. Salahsatunya
adalah penerapan sistem perencanaan strategis.
Menurut Bryson Roering, perencanaan strategis
merupakan suatu sistem dimana
pimpinan/manajer/koordinator membuat,
mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan
penting lintas fungsi dan level dalam sebuah organisasi.
Sistem perencanaan strategis pada level organisasi
menyarankan bahwa pertimbangan manajemen
tradisional berhubunga denga maksud, tujuan dan
sasaran, kebijakan dalam perencanaan prgram,
alokasi sumberdaya dan evaluasi hasil.
Mekanisme perencanaan formal mengantarkan
suatu elemen dari rasionalitas komprehensif yang
melekat pada seorang pejabat pemerintah daerah.
Meskipun dalam kajian peneliti memandang bahwa
pendekatan perencanaan sesuai dengan sektor
publik dan memperhatikan metode perncanaan
formal sebagai kekuatan.
Pada Pemerintah Kabupaten Gowa, Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I membawahi
beberapa Bidang, yaitu :
1. Bag. Adm. Pemerintahan Umum;
2. Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bag. Adm. Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dengan tugas penyelenggaraan tugas pengkoordinasian
kebijakan adm.pemerintahan umum, adm. kesejahteraan
rakyat, adm.kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan
keprotokoleran serta memimpin, merencanakan,
mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan bid. Pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat;
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ;
3. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam ruang
lingkup bidang tugasnya;
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
5. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan perannya, Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
tentunya perlu menjalin komunikasi dan
sering melakukan koordinasi yang baik
dengan para kepala bagian yang dibawahinya
terkait pelaksanaan program kerja dan
kegiatan masing masing bagian . Sebab tanpa
adanya koordinasi tersebut maka peran dan
tugas yang dilakukan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
tidak akan berjalan dengan maksimal.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
noldy HP
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pemdes Seboro Sadang
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Massaputro Delly TP
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
Formasi Org
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
LuqmanSuyanto
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
dpmdbusel
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Formasi Org
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
Dr. Zar Rdj
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Ryadhi EthniCitizen
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
aliyudhi_h
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptx
Kamila129910
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
Ryadhi EthniCitizen
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
Eka Saputra
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Pemdes Seboro Sadang
 
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptxMATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
Neki10
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
sidaltaru
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Ardi Susanto
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
TV Desa
 

What's hot (20)

PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptx
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
 
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptxMATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 

Viewers also liked

problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
MAHMUN SYARIF
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensiPatta Ula
 
Pertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancaraPertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancara
ukimsukiman
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Indra Yu
 
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumSistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Mel Saja
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Achuy Muslih
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuangan
Reddy Prayudie
 
dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015
Arfi Maulana
 
Presentasi makalah
Presentasi makalahPresentasi makalah
Presentasi makalah
Mone Masyhudin
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Syukriy Abdullah
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
WEST NUSA TENGGARA
 

Viewers also liked (11)

problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensi
 
Pertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancaraPertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancara
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
 
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumSistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNS
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuangan
 
dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015
 
Presentasi makalah
Presentasi makalahPresentasi makalah
Presentasi makalah
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
 

Similar to Presentasi asisten pemerintahan

1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf
NurItrayani
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Muhammad Sharip
 
Otonomi Daerah.pdf
Otonomi Daerah.pdfOtonomi Daerah.pdf
Otonomi Daerah.pdf
Zukét Printing
 
Uu perda
Uu perdaUu perda
Uu perda
MettaMetta3
 
Otonomi Daerah.docx
Otonomi Daerah.docxOtonomi Daerah.docx
Otonomi Daerah.docx
Zukét Printing
 
Tj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalTj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasional
Dwi Utama
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
Warnet Raha
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
Operator Warnet Vast Raha
 
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfMAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
AgusDermawan12
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
Septian Muna Barakati
 
Tgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaTgas prof atmadja
Tgas prof atmadja
putulina
 
Jawaban
JawabanJawaban
Jawaban
abbarlah
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
HIA Class.
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
yuwan ditra krahara
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Sanawiyah29
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Lim Othe
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasi
Nda Handara
 
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahPkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahScout Dan
 

Similar to Presentasi asisten pemerintahan (20)

1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
Otonomi Daerah.pdf
Otonomi Daerah.pdfOtonomi Daerah.pdf
Otonomi Daerah.pdf
 
Uu perda
Uu perdaUu perda
Uu perda
 
Otonomi Daerah.docx
Otonomi Daerah.docxOtonomi Daerah.docx
Otonomi Daerah.docx
 
Tj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalTj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasional
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfMAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Tgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaTgas prof atmadja
Tgas prof atmadja
 
Jawaban
JawabanJawaban
Jawaban
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasi
 
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahPkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
 

Recently uploaded

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 

Recently uploaded (11)

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 

Presentasi asisten pemerintahan

  • 1. OLEH ABD. LATIEF HS, S.Sos SUNGGUMINASA, FEBRUARI 2015
  • 2. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah daerah dalam hal ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah tersebut dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
  • 3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945
  • 4. Dalam penerapan pelaksanaan tugasnya terdapat konsep manajemen pemerintahan yang dapat dikolaborasikan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai koordinator di 3 (tiga) bagian. Salahsatunya adalah penerapan sistem perencanaan strategis. Menurut Bryson Roering, perencanaan strategis merupakan suatu sistem dimana pimpinan/manajer/koordinator membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam sebuah organisasi.
  • 5. Sistem perencanaan strategis pada level organisasi menyarankan bahwa pertimbangan manajemen tradisional berhubunga denga maksud, tujuan dan sasaran, kebijakan dalam perencanaan prgram, alokasi sumberdaya dan evaluasi hasil. Mekanisme perencanaan formal mengantarkan suatu elemen dari rasionalitas komprehensif yang melekat pada seorang pejabat pemerintah daerah. Meskipun dalam kajian peneliti memandang bahwa pendekatan perencanaan sesuai dengan sektor publik dan memperhatikan metode perncanaan formal sebagai kekuatan.
  • 6. Pada Pemerintah Kabupaten Gowa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I membawahi beberapa Bidang, yaitu : 1. Bag. Adm. Pemerintahan Umum; 2. Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat; dan 3. Bag. Adm. Hubungan Masyarakat dan Protokol Dengan tugas penyelenggaraan tugas pengkoordinasian kebijakan adm.pemerintahan umum, adm. kesejahteraan rakyat, adm.kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
  • 7. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan bid. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ; 3. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang tugasnya; 4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 5. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • 8. Dalam melaksanakan perannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentunya perlu menjalin komunikasi dan sering melakukan koordinasi yang baik dengan para kepala bagian yang dibawahinya terkait pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing masing bagian . Sebab tanpa adanya koordinasi tersebut maka peran dan tugas yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tidak akan berjalan dengan maksimal.