Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membentuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser untuk mengelola kawasan konservasi tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dengan lembaga pengelola sebelumnya. Diperlukan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah untuk menyepakati penyerahan kewenangan pengelolaan kawasan secara lestari.

1. Analisa Hukum
Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no 52 tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah
Aceh.
1. Kewenangan atas Kawasan ekosistem Leuser
Peraturan Gubernur ini menyatakan menjalankan mandat UU no 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU no 11 tahun 2006, pengaturan tentang
kawasan ekosistem leuser terdapat pada pasal 150 yang berisi :
(1) Pemerintah
menugaskan
Pemerintah
Aceh
untuk
melakukan
pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk
perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan
pemanfaatan secara lestari1.
(2) Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dilarang
mengeluarkan ijin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem leuser
sebagaiman dimaksud ayat (1)
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten /kota
dan dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lain.
(4) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,
pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana dan prasarana
untuk itu.
Dari Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) terlihat bahwa kawasan ekosistem leuser
diperuntukkan sebagai kawasan konservasi. Ini meneruskan kebijakan pemerintah
terdahulu yang telah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan konservasi, salah
satunya dalam Keputusan Presiden no 33 tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan
Ekosistem Leuser yang menyatakan dalam rangka pelestarian dan pemulihan
sumber daya alam hayati dan ekosistem Leuser, ditetapkan pembentukan Kawasan
Ekosistem Leuser. Disebutkan pula , sesuai dengan fungsi pokoknya, bagian-bagian
wilayah Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan
atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melihat pada aturan mengenai kewenangan atas konservasi, dapat dilihat pada pasal
7 UU no 11 tahun 2006 beserta penjelasannya sebagai berikut :
Pasal 7
(1) Pemerintahan Aceh dan Kabupaten /kota berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sektor publik kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan urusan tertentu dalam
bidang agama.
(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
a. melaksanakan sendiri:
b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada pemerintah
Aceh /kabupaten dan kota;
c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau
instansi pemerintah; dan
1
Istilah pemerintah dalam undang-undang diartikan sebagai pemerintah pusat.

2. Analisa Hukum
d. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah Aceh /kabupaten/
kota dan gampong berdasar asas tugas pembantuan.
Penjelasan Pasal 7 :
(1) cukup jelas
(2) Urusan pemerintahan yang bersifat nasional yang dimaksudkan dalam
ketentuan ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan
di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan,
administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
teknologi tingi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Yang
dimaksud dengan kebijakan
adalah kewenangan Pemerintah untuk
melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang bersifat nasional.
Dari pasal 7 ini terlihat bahwa konservasi masih merupakan kewenangan dari
pemerintah pusat karena merupakan urusan pemerintah yang bersifat nasional.
Namun, pasal ini juga membuka kemungkinan bahwa urusan pemerintah pusat
dapat dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dengan melalui beberapa cara yaitu :
1. melimpahkan sebagian wewenang kepada Gubernur (dekonsentrasi)
2. menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah aceh (desentralisasi)
3. menugaskan sebagian urusan berdasar asas tugas pembantuan
Pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak dapat serta
merta dilakukan, karenanya dilakukan sesuai dengan aturan pelaksana seperti PP no
25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai
daerah otonom, dan PP no 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan
dekonsentrasi.Dengan demikian,
peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam no 52 tahun 2006 tentang pembentukkan badan pengelola kawasan
ekosistem leuser seharusnya terbit dalam kerangka tersebut. Terlebih lagi , selain
menyatakan UU no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh sebagai dasar ,
peraturan gubernur ini juga menunjuk UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah serta PP no 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan
propinsi sebagai daerah otonom. Namun jika melihat pada substansi yang diatur
( konservasi) maka PP no 25 tahun 2000 tidak dapat dijadikan sebagai dasar, karena
kewenangan konservasi menurut PP no 25 tahun 2000 masih berada ditangan
pemerintah pusat. Yang menarik, walupun peraturan gubernur ini mengatur
mengenai kawasan konservasi, namun dalam konsideran tidak ditemukan UU no 5
tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Padahal,
di Indonesia, UU no 5 tahun 1990 menjadi sumber perundangan yang berkaitan
dengan konservasi.
2. Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser
Peraturan Gubernur ini membentuk badan pengelola kawasan ekosistem leuser.
Badan ini berupa badan non struktural yang langsung dibawah gubernur ( berbentuk
otorita) yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Tugas :
a. mempersiapkan rencana pengelolaan terhadap kawasan ekosistem leuser
b. mengelola kawasan ekosistem leuser yang meliputi kegiatan pelestarian, dan
pengamanan/perlindungan kawasan, pemulihan fungsi kawasan, pemantauan
serta pemanfaatan jasa lingkungan /ekologis secara lestari.
c. Melaksanakan sosialisasi tapal batas KEL bersama-sama dengan unsur
masyarakat dan instansi terkait.

3. Analisa Hukum
d. Bersama-sama
dengan
unsur
masyarakat
melakukan
upaya-upaya
pengamanan dan mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran di
dalam kawasan ekosistem leuser.
e. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Kawasan
ekosistem leuser
f. Mempersiapkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan
kawasan ekosistem leuser
g. Merumuskan berbagai arahan kebijakan dalam bidang pemanfaatan kawasan
yang berkelanjutan
h. Melaksanakan pemanfaatan kawasan ekosistem leuser secara lestari
i. Mengatur dan mengupayakan penjualan carbon credit untuk Propinsi NAD
j. Melakukan kerjasama dengan institusi dan atau pihak terkait lainnya dalam
rangka mendukung pengelolaan kawasan ekosistem leuser
k. Menyusun rencana dan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan
pengelolaan kawasan ekosistem leuser
l. Melakukan program penataan pemukiman penduduk dalam kawasan
ekosistem leuser.
Wewenang :
1. melaksanakan pengelolaan kawasan ekosistem leuser di wilayah aceh dalam
bentuk perlindungan , pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan
dan pemanfaatan secara lestari
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan
pihak lainnya dalam pengelolaan KEL
3. mengatur perizinan untuk pemanfaatan KEL secara lestari
4. mengupayakan pendanaan untuk pengelolaan KEL
5. mengkoordinasikan penanganan penyelesaian masalah atau konflik di
kawasan ekosistem leuser dan memberikan pengarahan serta saran
pemecahannya.
Melihat pada tugas, dan wewenangnya, BPKEL akan menjadi regulator sekaligus
operator dalam kawasan ekosistem leuser. Masalah kemudian muncul, karena
pada saat ini dalam kawasan yang sama telah dikelola oleh badan lain yaitu UPT
Taman Nasional Gunung Leuser dan Yayasan Leuser Internasional sebagai
pelaksana pengelolaan kawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
no 33 tahu 1998 tentang Pengelolaan kawasan ekosistem leuser. Dalam keppres
ini , pemerintah menjalin kerjasama dengan yayasan leuser internasional untuk
melakukan upaya konservasi dan pengembangan yang meliputi ;
a. perlindungan dan pengamanan;
b. pengawetan;
c. pemulihan fungsi kawasan; dan
d. pemanfaatan secara lestari.
untuk jangka waktu 30 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan
Presiden no 33 tahun 1998 dan dapat diperpanjang. Dengan demikian ,
berdasarkan keppres , perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan Yayasan
leuser internasional baru berakhir pada tahun 2028.
3. Konflik antar lembaga negara
Jika melihat pada uraian diatas, terlihat bahwa peraturan gubernur ini memicu
konflik antar lembaga pemerintahan, yaitu :
a. Pemerintah Aceh sebagai lembaga yang mengeluarkan peraturan gubernur

4. Analisa Hukum
b. Departemen Dalam negeri sebagai lembaga yang menangani urusan
pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
c. Departemen kehutanan sebagai lembaga yang menangani
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan dan konservasi ( yang memiliki
kewenangan pengelolaan kawasan ekosistem leuser)
Untuk menyelesaikan konflik ini maka sebagaimana diatur dalam PP no 79 tahun
2005 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, maka pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk
melakukan pembinaan yang meliputi :
a.
koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
b.
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
c.
d.
e.
pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan
pemerintahan;
pendidikan dan pelatihan; dan
perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan.
Disamping itu , menurut pasal 150 ayat (4) UU no 11 tahun 2006 tentang
pemerintah Aceh juga menyatakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan
ekosistem Leuser di wilayah Aceh pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran,
sarana dan prasarana untuk itu. Karenanya, koordinasi merupakan hal yang mutlak
dilakukan, selain untuk menyelesaikan konflik yang muncul saat ini, juga untuk
melaksanakan penyerahan wewenang pengelolaan kawasan ekosistem leuser.
4. Rekomendasi
WWF Indonesia dapat mendorong departemen kehutanan untuk melakukan
koordinasi untuk membahas kewenangan pengelolaan ekosistem leuser di wilayah
aceh dengan departemen dalam negeri, karena kewenangan untuk melakukan
pembinaan secara langsung kepada pemerintah daerah dimiliki oleh departemen
dalam negeri.