ad

1. PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR
ASOSIASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA
BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN, dan WILAYAH
Pasal 1
Organisasi ini bernama Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, disingkat
AFPM Indonesia.
Pasal 2
1) AFPM didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas terhitung sejak tanggal enam
Agustus dua ribu sembilan (06-08-2009);
2) AFPM dideklarasikan di Semarang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009.
Pasal 3
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi, berkedudukan di Semarang Jawa Tengah.
Pasal 4
Wilayah Organisasi meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II
AZAS dan JATI DIRI
Pasal 5
1) Organisasi berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
2) Jati diri organisasi adalah kebangsaan, kerakyatan, pemberdayaan, dan keadilan sosial.
BAB III
TUJUAN dan FUNGSI
Pasal 6
Tujuan
1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar
1945;
2) Mendorong terciptannya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. 3) Mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan
demokrasi, pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang menjunjung tinggi dan menghormati
kebenaran, hukum, dan keadilan;
4) Mendorong terwujudnya keberdayaan masyrakat dalam bidang ekonomi, social, politik
dan budaya.
Pasal 7
Fungsi
1) Sarana perjuangan terwujudnya kemandirian masyarakat;
2) Meningkatkan kapasitas anggota dalam rangka melakukan pendampingan masyarakat;
3) Sarana menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam
rangka melaksanakan program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan.
.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Anggota
1) Anggota AFPM Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan
sukarela mengajukan permintaan menjadi Anggota;
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan AFPM Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 9
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota berkewajiban untuk:
1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan AFPM Indonesia;
2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-
peraturan organisasi AFPM Indonesia;
3. Aktif melaksanakan kebijakan dan program AFPM Indonesia.
Pasal 10
Hak Anggota
1) Setiap Anggota mempunyai hak:
a) Bicara dan memberikan suara;
b) Memilih dan dipilih;

3. c) Membela diri.
2) Pengaturan lebih lanjut hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
ORGANISASI, WEWENANG, dan KEWAJIBAN
Pasal 11
Struktur Ogranisasi AFPM Indonesia terdiri dari tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah, yang
masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Pasal 12
1) Dewan Pimpinan Pusat adalah pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif;
2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/ Kongres Luar Biasa dan Rapat
Pimpinan Nasional serta Peraturan AFPM Indonesia.
b) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah.
c) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.
d) Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional, Rapat
Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi AFPM Indonesia.
b) Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.
Pasal 13
1) Dewan Pimpinan Wilayah adalah pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif
berkedudukan di Wilayah;
2) Dewan Pimpinan Wilayah berwenang;
a) menentukan kebijakan di Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat baik Tingkat Pusat maupun Wilayah serta
Peraturan Organisasi;
b) menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah
3) Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban:
a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat baik Tingkat Pusat
maupun wilayah serta Peraturan Organisasi;
b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah.

4. Pasal 14
1) Dewan Pimpinan Daerah adalah Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di
Tingkat Daerah .
2) Dewan Pimpinan Daerah berwenang menentukan kebijakan di Daerah sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan keputusan
rapat-rapat, baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah serta peraturan organisasi.
3) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:
a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat baik Tingkat Pusat
maupun Daerah serta Peraturan Organisasi;
b) Memberikan pertanggungjawaban pada Musda.
BAB VII
BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 15
1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan
tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB VIII
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16
Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional
1) Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas:
a) Kongres;
b) Kongres Luar Biasa;
c) Rapat PimpinanNasional;
d) Rapat Kerja Nasional.
e) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
2) Kongres:
a) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diadakan sekali
dalam 4 (empat) tahun;
b) Kongres berwenang:
a) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi;
b) Menetapkan Program Umum Organisasi;
c) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
e) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

5. 3) Kongres Luar Biasa:
a) Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan
dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 Dewan Pimpinan Daerah,
disebabkan:
i. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan
yang memaksa;
ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat
Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
b) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
c) Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan
Kongres;
d) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya
Kongres Luar Biasa tersebut.
4) Rapat Pimpinan Nasional:
a) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah
Kongres;
b) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5) Rapat Kerja Nasional:
a) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Kongres;
b) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal periode kepengurusan;
c) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
oleh Dewan Pimpinan Pusat
6) Rapat Pleno Dewan Pimpinanan Pusat :
a) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang diadakan untuk untuk
mengambil keputusan yang sifatnya taktis dan strategis sesuai dengan situtasi
dan kondisi serta perkembangan lingkungan
b) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat diikuti oleh seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Pusat
Pasal 17
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Wilayah
1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Wilayah terdiri atas:
a) Musyawarah Wilayah;
b) Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
c) Rapat Pimpinan Wilayah;
d) Rapat Kerja Wilayah.

6. e) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah
2) Musyawarah Wilayah:
a) Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Wilayah
yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
b) Musyawarah Wilayah berwenang:
i. Menetapkan Program Kerja Wilayah;
ii. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah;
iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah;
iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa:
a) Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah Musyawarah Wilayah yang
diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan atau atas keputusan Dewan
Pimpinan Pusat, disebabkan:
i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan terancam;
ii. Dewan Pimpinan Wilayah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, atau Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat
Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan
fungsinya.
b) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
c) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama
dengan Musyawarah Wilayah;
d) Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya
Musyawarah Wilayah Luar Biasa tersebut.
4) Rapat Pimpinan Wilayah:
a) Rapat Pimpinan Wilayah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah
Musyawarah Wilayah;
b) Rapat Pimpinan Wilayah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain
yang menjadi wewenang Musyawarah Wilayah;
c) Rapat Pimpinan Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
oleh Dewan Pimpinan Wilayah;
5) Rapat Kerja Wilayah:
a) Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Wilayah;
b) Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan pada awal periode kepengurusan.
6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah ;
a) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk untuk
mengambil keputusan yang sifatnya taktis dan strategis sesuai dengan situtasi
dan kondisi serta perkembangan lingkungan

7. b) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah diikuti oleh seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Wilayah.
Pasal 18
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Daerah
1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Daerah terdiri atas:
a) Musyawarah Daerah;
b) Musyawarah Daerah Luar Biasa;
c) Rapat Pimpinan Daerah;
d) Rapat Kerja Daerah.
e) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah
2) Musyawarah Daerah:
a) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Daerah yang
diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
b) Musyawarah Daerah berwenang:
i. Menetapkan Program Kerja Daerah;
ii. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah;
iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah;
iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
3) Musyawarah Daerah Luar Biasa:
a) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang
diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan atau keputusan Dewan
Pimpinan Pusat, disebabkan:
i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam,
ii. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat
Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan
fungsinya.
b) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
c) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang
sama dengan Musyawarah Daerah.
d) Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas
diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
4) Rapat Pimpinan Daerah:
a) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah
Musyawarah Daerah.
b) Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang
menjadi wewenang Musyawarah Daerah.

8. c) Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh
Dewan Pimpinan Daerah.
5) Rapat Kerja Daerah:
a) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah;
b) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal periode kepengurusan.
6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah :
a) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang diadakan untuk untuk
mengambil keputusan yang sifatnya taktis dan strategis sesuai dengan situtasi
dan kondisi serta perkembangan lingkungan
b) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah diikuti oleh seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Daerah
Pasal 19
Peserta Musyawarah dan Rapat Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai
dengan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20
1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan
Pasal 18 adalah sah apabila dihadiri oleh 50% + 1 jumlah peserta yang diundang;
2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan
apabila ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-
kurangnya disetujui oleh 50% + 1 jumlah peserta yang hadir;
4) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:
a) Sekurang-kurangnyadihadiri oleh dua per tiga dari jumlah peserta yang diundang,
sesuai pada pasal 20 ayat (1);
b) Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua
per tiga dari jumlah peserta yang hadir.
BAB X
DEWAN PEMBINA
Pasal 21
1) Dewan Pembina berfungsi memberi saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan/
Pimpinan AFPM Indonesia;
2) Dewan Pembina memberi pertimbangan atas kebijakan strategis, yang akan ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Pusat;

9. 3) Dewan Pembina dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat;
BAB XI
DEWAN ETIK
Pasal 22
1) Dewan Etik berfungsi menegakkan kode etik anggota;
2) Dewan Etik menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik;
3) Dewan Etik melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;
4) Dewan Etik membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada Dewan pimpinan Pusat .
BAB XII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 23
1) AFPM Indonesia dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi
Kemasyarakatan lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan anggota dan masyarakat;
2) AFPM Indonesia dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan/lembaga
pemerintah dan non pemerintah;
3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII
LAMBANG dan BENDERA
Pasal 24
1) Organisasi mempunyai Lambang sebagai berikut;
2) Organisasi mempunyai Bendera yang ditetapkan oleh Kongres;
3) Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang dan Bendera diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.
BAB XIV

10. KEUANGAN
Pasal 25
Sumber keuangan diperoleh dari:
1) Iuran Anggota;
2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
3) Usaha-usaha lain yang sah.
BAB XV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 26
Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti;
mempertahankan eksistensi dan keselamatan organisasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945,
dan NKRI, maka kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, diberikan kewenangan
sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan.
BAB XVI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 27
1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus
diadakan untuk tujuan pembubaran;
2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang pembubaran organisasi, Kongres dinyatakan
sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota dan keputusan kongres dinyatakan sah apabila
disetujui secara aklamasi peserta yang hadir;
3) Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-
badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN dan PERUBAHAN
Pasal 28
1) Masa jabatan kepengurusan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan
Daerah yang baru terbentuk akibat pemekaran wilayah sesudah Kongres, masa jabatan
berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres berikutnya;
2) Dewan Pimpinan Pusat AFPM Indonesia membuat Peraturan Organisasi untuk
pelaksanaan ayat 1 diatas.
Pasal 29

11. 1) Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
untuk pertama kali dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat AFPM Indonesia atau oleh
pihak yang diberi mandat oleh DPP AFPM Indonesia.
2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 30
Ketentuan Penutup
1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan
dengan Anggaran Dasar;
2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat AFPM Indonesia;
3) Perubahan Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Maret 2014
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA
(DPP AFPMI)
MASA BHAKTI 2014-2017
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
MURTODO, SH AGUNG ZULIANTO, SE. MSi