Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) didirikan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam program pemerintah dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dokumen ini mengatur tentang tujuan, struktur organisasi, dan tata kelola keuangan FK-PKBM.

1. ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA FK-PKBM
ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
( FK – PKBM )
BAB I
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat (FK – PKBM).
Pasal 2
Tempat
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) bertempat di Kabupaten Bekasi,
dengan Korwil-Korwil//atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
Pasal 3
Waktu
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) ini didirikan pada tanggal Dua Puluh
Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas (22 Maret 2014), untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya, kecuali ditentukan oleh peraturan yang menetapkan lain.
BAB II
AZAS
Pasal 4
AZAS
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) ini berazaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

2. BAB III
TUJUAN, PERAN, DAN FUNGSI
Pasal 5
Tujuan
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan, melaksanakan serta bermitra
dengan pelbagai kebijakan pemerintah dalam program peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan
Pemuda di Kabupaten Bekasi.
2. Ikut serta memasyarakatkan (mensosialisasikan)kebijakanprogrampemerintahdalam pemberdayaan
dan peran Masyarakat dan Pemuda Kabupaten Bekasi.
3. Sebagai sentra pendidikan dan pelatihan, pengkajian, penelitian, serta Pemberdayaan Pemuda, guna
menciptakan SDM Masyarakat dan Pemuda Kabupaten Bekasi.
Pasal 6
Peran
Turut serta berperan aktif dengan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Pendididkan Non
Formal Informal (PNFI) untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemuda Kabupaten Bekasi.
Pasal 7
Fungsi
- Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) berfungsi sebagai sarana untuk
saling berkomunikasi, belajar, bertukar fikiran serta mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat terhadap program PNFI untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda
Kabupaten Bekasi.
- Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) menjalin kerjasama dengan
masyarakat baik perorangan mau pun lembaga (organisasi), Pemerintah dan DPRD berkenaan
dengan penyelenggaraan PNFI di Kabupaten Bekasi.

3. BAB IV
HAK dan KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 8
1. Setiap Pengurus mempunyai hak:
a. Mengeluarkan pendapat, baik lisan mau pun tulisan bagi kemajuan organisasi.
b. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (FK-PKBM).
c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-
PKBM).
2. Setiap Pengurus mempunyai kewajiban:
a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
b. Mentaati AD/ART serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi.
c. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program kegiatan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (FK-PKBM).
BAB V
USAHA DAN KEKAYAAN
Pasal 9
Usaha
Untuk mencapai maksud dan tujuan, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM)
akan melakukan berbagai usaha antara lain :
1. Mencari dan menghimpun sumber-sumber pendanaan untuk membiayai peningkatan pemberdayaan
peran masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program PNFIdi Kabupaten Bekasi.
2. Menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti :
a. Pendidikan Kesetaraan, PAUD & Pelatihan
b. Diskusi
c. Workshop
d. Seminar
e. Pertemuan ilmiah
3. Bekerjasamaatau bermitra denganbadanlembagaresmipemerintahmaupun swasta didalam maupun
di luar negeri yang memiliki maksud dan tujuan yang sama
4. Menyelenggarakan penyiaran dan penerbitan berupa :
a. Buletin

4. b. Brosur
c. Majalah dan sejenisnya
d. Internet/Media masa
5. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Forum Komunikasi PusatKegiatan
Belajar Masyarakat (FK-PKBM)
Pasal 10
Kekayaan
Kekayaanawal Forum KomunikasiPusatKegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) berupa alattulis kantor,
uang, serta ditambah dengan hasil atau pendapatan dari usaha-usaha Forum Komunikasi Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (FK-PKBM).
BAB VI
PENGURUS
Pasal 11
Pengurus
1. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) dikelola oleh Pengurus yang terdiri
dari :
a. Dewan Penasehat & Pembina
b. Pengurus Harian
c. Pengurus Korwil
2. Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) dipilih berdasarkan
Musyawarah Pengurus Lengkap.
3. Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) dipilih untuk masa bakti
5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
4. Syarat dan tata cara pemilihan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. BAB VII
KEUANGAN, PEMBUKUAN dan TAHUN BUKU
Pasal 12
Keuangan
Keuangan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) diperoleh dari :
a. Iuran Anggota/PenyelenggaraPKBM baik secaraperoranganmaupun lembagayang tidak mengingkat.
b. Bantuan dari Lembaga/Instansi/Pemerintah yang tidak mengikat.
Pasal 13
Pembukuan dan Tahun Buku
1. Pembukuan keuangan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM)
diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan Akuntansi Indonesia yang berlaku.
2. Tahun buku Forum Komunikasi PusatKegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) dimulai sejak tanggal
1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama/berjalan.
BAB VIII
RAPAT-RAPAT dan KEPUTUSAN
Pasal 14
1. Rapat-rapat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) terdiri dari :
a. Musyawarah Pengurus Lengkap
b. Musyawarah Tahunan Pengurus
c. Rapat Pengurus Harian
d. Rapat Pengurus Korwil
e. Rapat Koordinasi
2. Rapat-rapat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) hanya dapat
mengambil keputusan apabila telah memenuhi kuorum.
3. Ketentuan tentang rapat-rapat dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB IX

6. PERUBAHAN dan PEMBUBARAN
Pasal 15
Perubahan
Setiap perubahan dalam Anggaran Dasar ini harus mendapat persetujuan Musyawarah Pengurus
Lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui
oleh 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
Pasal 16
Pembubaran
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) hanya dapat dibubarkan oleh
Musyawarah Pengurus Lengkap yang diselenggarakan khusus untuk itu yang penyelenggaraannya
disetujui oleh Dewan Penasehatdan Pembina.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA FK-PKBM

7. FORUM KOMUNIKASI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(FK-PKBM)
BAB I
PENGURUS
Pasal 1
Susunan Pengurus
1. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, pelatihan diurus oleh pengurus yang susunannya terdiri
dari:
1. Dewan Penasehat & Pembina
2. Pengurus Harian
3. Pengurus Korwil
2. Pengurus Harian terdiri dari:
1. Seorang Ketua
2. Seorang Sekretaris
3. Seorang Bendahara
3. Pengurus Bidang, sekurang-kurangnya seorang Ketua sebagai penanggung jawab kegiatan
Bidang, yaitu:
1. Bidang Perencanaan dan Program
2. Bidang Kajian dan Penelitian
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga.
4. Pengurus Harian dan Pengurus Korwil dipilih dalam Musyawarah Pengurus Lengkap untuk masa
bakti 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapatdipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1
(satu) kali masa bakti berikutnya.
Pasal 2
Tata Cara Pemilihan Pengurus
1. Pemilihan Pengurus dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia.
2. Tata cara pemilihan Pengurus ditetapkan sebagai berikut:
A. Tahap Pencalonan:
1. Setiap Korwil mengajukan 3 (tiga) nama bakal calon Ketua Umum.
2. Tiga nama yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Ketua Umum
setelah sebelumnya menyatakan kesdiaan untuk dipilih.

8. 3. Apabila diantara calon tersebut ada yang tidak bersedia dipilih menjadi Ketua Umum,
maka calon pada urutan berikutnya dinyatakan sebagai pengganti.
B. Tahap Pemilihan:
1. Setiap Pengurus memilih 1 (satu) nama dari tiga calon yang ada untuk menjadi Ketua
Umum.
2. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum periode
berikutnya sekaligus menjadi Ketua Formatur.
3. Kedua calon yang lainnya langsung menjadi Anggota Formatur.
4. Musyawarah Pengurus Lengkap ditunda sekitar 30 (tiga puluh) menit untuk memberi
kesempatan kepada Tim Formatur untuk menyusun Pengurus Forum Komunikasi Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM).
5. Hasil kerja Tim Formatur disampaikan kepada peserta musyawarah untuk mendapat
persetujuan.
C. Tahap Penyusunan:
Pasal 3
Hak (Wewenang) dan Kewajiban Pengurus
1. Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM)
berhak/berwewenang:
a. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (FK-PKBM) dihadapan dan di luar pengadilan.
b. Melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan atau pemilikan dan penguasaan atas nama
forum komunikasi pusatkegiatan belajar masyarakat (FK-PKBM).
c. Membuat dan menandatangani kerjasama dan/atau mengadakan hubungan hukum dengan
pihak-pihak lain untuk kemajuan organisasi.
d. Memberikan kekuasaan baik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain atau suatu badan
dan untuk itu memberikan kuasa umum atau khusus dengan hak untuk mencabut kembali
kekuasaan itu.
e. Setiap pengurus berhak memperoleh penggantian biaya atau ongkos yang dikeluarkan
sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, yang besarnya ditetapkan melalui
Musyawarah Pengurus Lengkap.

9. f. Mentaati AD/ART dan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus
Lengkap maupun rapat-rapat lainnya.
g. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali menyusun laporan kegiatan organisasi dan
mempertanggungjawabkannya dihadapan Musyawarah Tahunan Pengurus.
2. Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) berkewajiban:
Pasal 4
Pemberhentian Pengurus
1. Pengurus berhenti karena:
a. Meninggal dunia.
b. Berakhir masa bakti kepengurusan.
c. Mengundurkan diri yang disampaikan secara tertulis.
d. Melakukan tindakan/perbuatan yang menyimpang dari tujuan organisasi.
e. Melanggar ketentuan AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku.
f. Tidak menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan organisasi selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut.
2. Apabila terjadi kekosongan dalam susunan personalia pengurus sebelum periode kepengurusan
berakhir, maka Pengurus Harian segera mengundang Musyawarah Khusus Pengurus untuk
memilih orang yang akan mengisi kekosongan tersebut sampai berakhirnya periode
kepengurusan.
BAB II
KEUANGAN
Pasal 5
Sumber Penerimaan dan Pengunaan Dana
1. Dana Forum Komunikasi PusatKegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) diperoleh dari:
a. Sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perorangan mau pun lembaga/instansi
pemerintah/swasta.
b. Iuran Anggota/Penyelenggara PKBM yang tidak mengikat.
2. Setiap perolehan dana digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan organisasi dalam rangka
melaksanakan peran dan fungsi organisasi.
Pasal 6
Pengelolaan Keuangan

10. 1. Pengelolaan administrasi keuangan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-
PKBM) dilaksanakan oleh Bendahara dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan
transparansi.
2. Diupayakan agar dari dana bantuan yang diperolehsebagaiandapatditabung sebagaidanaabadi
untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin organisasi.
3. Setiap pengeluaran keuangan harus terlebih dahulu mendapatpersetujuan Ketua Umum.
4. Setiap akhir bulan, Bendahara menyusun ikhtisar kas berikutbukti-bukti pengeluarannya.
5. Setiap akhir tahun buku, Pengurus menyusun laporan keuangan yang meliputi:
a. Laporan posisi keuangan di akhir tahun.
b. Laporan aktivitas.
c. Laporan arus kas, dan
d. Catatan laporan keuangan.
6. Laporan keuangan tersebut di atas merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pengurus
dihadapan Musyawarah Pengurus Lengkap
BAB III
RAPAT-RAPAT dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 7
Rapat-Rapat
Rapat-rapat Forum Komunikasi PusatKegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) terdiri dari :
1. Musyawarah Pengurus Lengkap
2. Musyawarah Tahunan Pengurus
3. Rapat Pengurus Harian
4. Rapat Pengurus Korwil
5. Rapat Koordinasi
Pasal 8
Musyawarah Pengurus Lengkap
1. Musyawarah Pengurus Lengkap merupakan kekuasaan tertingi organisasi.

11. 2. Musyawarah Pengurus Lengkap diikuti oleh seluruh anggota pengurus.
3. Musyawarah Pengurus Lengkap diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus, sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. Musyawarah Pengurus Lengkap berwewenang:
a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus.
b. Mengubah dan menetapkan AD/ARTdan ketetapan lainnya.
c. Memilih dan menetapkan pengurus.
5. Musyawarah Pengurus Lengkap dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
Pengurus.
6. Apabila pada waktu musyawarah dibuka kuorum belum terpenuhi, musyawarah ditunda (diskors)
paling lama satu jam, dan setelah itu musyawarah dibuka kembali dan dapatdianggap sah.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Pengurus Lengkap diatur dalam Tata Tertib
Musyawarah Pengurus Lengkap.
Pasal 9
Musyawarah Tahunan Pengurus
1. Musyawarah Tahunan Lengkap diikuti oleh seluruh pengurus.
2. Mengevaluasi atas pelaksanaan program organisasi
3. Merumuskan agenda program berikutnya.
4. Mengantisipasi dan memecahkan hambatan-hambatan yang timbul atas pelaksanaan kegiatan.
Pasal 10
Rapat Pengurus Harian
1. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan tiga bulan satu kali dalam setiap saat apabila dianggap
perlu.
2. Rapat Pengurus Harian berwewenang untuk :
a. Menyusun agenda kerja untuk melaksanakan program organisasi yang telah ditetapkan
oleh Musyawarah Pengurus Lengkap.
b. Menyusun laporan kegiatan pengurus.
c. Menyusun pembagian tugas diantara para anggota pengurus.
d. Menyusun konsep-konsep kegiatan untuk bahan Musyawarah Pengurus Lengkap.
e. Rapat Pengurus Harian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
pengurus yang berhak hadir.

12. Pasal 11
Rapat Pengurus Korwil
1. Rapat Pengurus Korwildiselengarakan tiga bulan satu kali atau setiap saat apabila diangap perlu.
2. Rapat Pengurus Korwil berwewenang untuk menyusun agenda kegiatan sesuai dengan bidang
garapannya.
3. Setiap kegiatan Pengurus Korwil dilaporkan kepada Pengurus Harian
Pasal 13
Rapat Koordinasi
1. Rapat Koordinasiadalahrapat yang diselenggarakanPengurus denganpihak-pihak terkait, antara
lain dengan:
a. Pemerintah Daerah/Bidang PNFI.
b. DPRD
c. LSM atau organisasi lainnya
2. Rapat Koordinasi diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
Pasal 14
Pengambilan Keputusan
1. Setiap keputusan yang diambil dalam Musyawarah Pengurus Lengkap, Musyawarah Tahunan
Pengurus, Musyawarah Khusus Pengurus, RapatPengurus Harian, Rapat Pengurus Divisi, Rapat
Gabungan, Rapat Koordinasi mengikatbagi semua yang ikutterlibat di dalamnya.
2. Setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Gabungan dan Rapat Koordinasi merupakan bahan
rujukan bagi semua yang ikutterlibat didalamnya.
3. Semua keputusan sedapat-dapatnya diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang disetujui oleh
suara terbanyak.
Pasal 15
Hak Suara dan Hak Bicara
1. Setiap Pengurus Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) mempunyai
hak suara dan hak bicara.

13. 2. Untuk pengambilankeputusanyang mengikat,setiap pengurus ForumKomunikasiPusatKegiatan
Belajar Masyarakat (FK-PKBM) masing-masing mempunyai satu suara.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Ketentuan Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan ditetapkan oleh pengurus,
sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan putusan Musyawarah Pengurus Lengkap.
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Pengurus Lengkap pada tanggl 22 Maret
2014, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Kabupaten Bekasi
Pada tanggal : 22 Maret 2014
PIMPINAN MUSYAWARAH PENGURUS LENGKAP
FORUM KOMUNIKASI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(FK-PKBM) KABUPATEN BEKASI
Ketua
WARGANDA, S.Pd.I
Sekretaris
SUROTO, S.Pd,I