Dokumen tersebut merupakan Anggaran Rumah Tangga PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) yang mengatur tentang keanggotaan, struktur organisasi, mekanisme rapat, dan ketentuan lainnya dalam mengatur PERMAHI. Dokumen ini terdiri dari 16 bab dan 23 pasal yang mengatur berbagai aspek kepengurusan dan aktivitas PERMAHI.

1. ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERMAHI
(PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA)
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
(1)Anggota Biasa adalah setiap mahasiswa hukum di Indonesia pada
tingkat strata 1 hingga dua tahun setelah menyelesaikan
studinya dan/atau belum mempunyai profesi hukum.
(2)Anggota Luar Biasa adalah :
a. Anggota yang telah dua tahun menyelesaikan pendidikan
hukumnya dan masih menunjukan kesetiaan kepada PERMAHI;
b. Orang yang dipandang berjasa dan dipandang mempunyai
perhatian terhadap cita-cita dan perjuangan PERMAHI;
c. Mahasiswa perguruan tinggi yang berkaitan dengan
disiplin ilmu hukum.
BAB II
TATA CARA KEANGGOTAAN
Pasal 2
(1) Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Biasa kepada
Dewan Pimpinan Cabang
(2) Telah lulus dari MAPERCA (Masa Perkenalan Calon Anggota)
yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang
(3) Keabsahan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Dewan Pimpinan Cabang
(4) Pengaturan tata laksana MAPERCA diatur dalam ketetapan
tersendiri
BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 3
Kewajiban Anggota
Setiap anggota wajib membayar iuran anggota yang ditentukan
berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 4

2. Hak Anggota
(1) Hak pencalonan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan
Ketua kegiatan dan yang berhubungan dengan itu, ditentukan
dengan mekanisme yang diatur dalam ketetapan tersendiri
(2) Penyampaian hak suara dilakukan dalam Konferensi Cabang
(3) Mengikuti kegiatan PERMAHI sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh panitia kegiatan
BAB IV
STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 5
(1) 1 (satu) orang Ketua Umum DPP PERMAHI
(2) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI
(3) Para Wakil Sekretaris Jenderal
(4) 1 (satu) orang Bendahara Umum
(5) Para Wakil Bendahara Umum
(6) Para ketua Departemen terdiri dari :
a. Departemen Organisasi dan Pembinaan
b. Departemen Pendidikan
c. Departemen Penyuluhan dan Penerangan Hukum
d. Departemen Penelitian dan Pengembangan Hukum
e. Departemen Hubungan Masyarakat
f. Departemen Khusus
g. Departemen Luar Negeri
(7) Para anggota Departemen
Pasal 6
Pengurus Harian DPP terdiri dari :
1. Ketua Umum DPP PERMAHI
2. Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI
3. Para Wakil Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI
4. Bendehara Umum DPP PERMAHI
5. Para Wakil Bendahara Umum DPP PERMAHI
6. Para Ketua Departemen
7. Para anggota Departemen
Pasal 7

3. (1) Ketua umum DPP PERMAHI memiliki kewenangan untuk membentuk
kepengurusan DPP PERMAHI.
(2) Mekanisme kerja kepengurusan DPP PERMAHI diatur dalam Rapat
Kerja DPP PERMAHI
BAB V
STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 8
(1) 1 (satu) orang Ketua DPC PERMAHI
(2) 2 (dua) orang Wakil Ketua DPC PERMAHI
(3) 1 (satu) orang Sekretaris DPC PERMAHI
(4) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris DPC PERMAHI
(5) 1 (satu) Bendahara DPC PERMAHI
(6) 1 (satu) orang Wakil Bendahara DPC PERMAHI
(7) 6 (enam) orang Ketua Biro DPC PERMAHI
(8) Para anggota Biro terdiri dari :
a. Biro Organisasi dan Pembinaan
b. Biro Pendidikan
c. Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum
d. Biro Penilitian dan Pengembangan Hukum
e. Biro Hubungan Masyarakat
f. Biro Khusus
Pasal 9
Pengurus Harian DPC PERMAHI terdiri dari :
1. Ketua DPC PERMAHI
2. Para Wakil Ketua DPC PERMAHI
3. Sekretaris DPC PERMAHI
4. Wakil Sekretaris DPC PERMAHI
5. Bendahara DPC PERMAHI
6. Wakil Bendahara DPC PERMAHI
7. Para Ketua Biro DPC PERMAHI
8. Para Anggota Biro DPC PERMAHI
Pasal 10
(1) Ketua DPC PERMAHI memiliki kewenangan untuk membentuk
kepengurusan DPC PERMAHI.
(2) Mekanisme kerja kepengurusan DPC PERMAHI diatur dalam rapat
kerja DPC PERMAHI
BAB VI

4. LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 11
Larangan
(1) Anggota dilarang mengeluarkan pernyataan atas nama PERMAHI
tanpa kewenangan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi
(2) Setiap anggota yang memegang jabatan Ketua Umum DPP PERMAH,
Sekretaris Jenderal DPP PERMAHI, dan Ketua DPC PERMAHI
dilarang merangkap jabatan pada organisasi lain
(3) Anggota dilarang melakukan membawa nilai-nilai yang
bertentangan dengan nilai perjuangan PERMAHI
Pasal 12
Sanksi
(1) Peringatan diberikan kepada :
a. Anggota yang lalai terhadap kewajiban-kewajibannya
b. Anggota yang secara nyata menurut organisasi telah
mencemarkan nama baik organisasi
c. Anggota yang secara nyata telah melanggar aturan
organisasi
(2) Peringatan diberikan secara lisan dan/atau tertulis
(3) Skorsing diberikan kepada anggota yang telah mendapat
peringatan tetapi tidak mentaati
(4) Pemberian skorsing dinyatakan secara tertulis dalam jangka
waktu yang tertentu
(5) Pencabutan keanggotaan dapat dilakukan secara langsung
tanpa peringatan dan / atau skorsing apabila dikategorikan
pelanggaran berat yang ditentukan dalam rapat badan
pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang
(6) Pencabutan keanggotaan dilakukan secara tertulis
(7) Mekanisme pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri
BAB VII
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Pasal 13
(1) Keanggotaan berakhir apabila:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Diberhentikan setelah ada klarifikasi.
d. Telah memiliki profesi hukum yang mengikat

5. e. Telah dua tahun menyelesaikan studi ilmu hukum.
(2) Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat
permohonan pengunduran diri kepada Pimpinan DPC PERMAHI
BAB VIII
BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 14
(1) Berakhirnya kepengurusan DPP PERMAHI karena :
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Diberhentikan setelah ada klarifikasi
d. Telah memiliki profesi hukum yang mengikat
(2) Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat
permohonan pengunduran diri kepada ketua umum DPP PERMAHI
BAB IX
BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 15
1) Berakhirnya kepengurusan DPC PERMAHI karena :
- Meninggal dunia
- Mengundurkan diri
- Diberhentikan setelah ada klarifikasi
- Telah memiliki profesi hukum yang mengikat
2) Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat
permohonan pengunduran diri kepada ketua umum DPC PERMAHI
BAB X
KONGRES
Pasal 16
(1) Peserta kongres terdiri dari :
a. Delegasi, adalah anggota DPC PERMAHI yang memiliki mandat
yang mempunyai hak suara dan hak bicara
b. Peninjau, adalah anggota DPC PERMAHI yang mempunyai hak
bicara

6. c. Undangan adalah orang yang diundang oleh DPP PERMAHI dan
mempunyai hak bicara bila disetujui kongres
(2) Pelaksanaan kongres dilaksanakan oleh DPP PERMAHI melalui
keputusan Ketua Umum DPP PERMAHI.
(3) Mekanisme teknis pelaksanaan kongres nasional diatur dalam
tata tertib yang disepakati peserta kongres
BAB XI
KONFERENSI CABANG
Pasal 17
(1) Peserta Konferensi Cabang terdiri dari:
a. Anggota DPC PERMAHI cabang tersebut yang mempunyai hak
suara dan hak bicara
b. Peninjau, adalah DPP PERMAHI dan DPC PERMAHI lain yang
mempunyai hak bicara.
c. Undangan, adalah orang yang diundang oleh DPC PERMAHI
dan mempunyai hak bicara bila disetujui oleh Konferensi
Cabang
(2) Pelaksanaan konferensi Cabang dilaksanakan melalui
keputusan Ketua DPC PERMAHI
(3) Mekanisme teknis pelaksanaan konferensi cabang diatur dalam
tata tertib yang disepakati peserta konferensi cabang
BAB XII
RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 18
(1) Rapat pengurus harian DPP PERMAHI adalah rapat yang
dihadiri oleh setengah ditambah 1 pengurus harian DPP
PERMAHI
(2) Rapat pleno DPP PERMAHI adalah rapat yang dihadiri oleh
setengah ditambah 1 pengurus DPP PERMAHI

7. (3) Rapat pimpinan nasional adalah rapat yang dihadiri oleh
anggota pleno DPP PERMAHI dan pimpinan DPC PERMAHI, yang
dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Periode
kepengurusan
(4) Rapat kerja nasional adalah rapat yang dihadiri oleh
anggota pleno DPP PERMAHI dan pimpinan DPC PERMAHI, yang
dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Periode
kepengurusan
(5) Apabila jumlah quorum rapat tersebut tidak terpenuhi, maka
rapat diundur 2 X 15 menit, dan selanjutnya dinyatakan sah
(6) Mekanisme dan ruang lingkup rapat DPP PERMAHI akan
ditentukan dalam ketetapan tersendiri
BAB XIII
RAPAT DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 18
(1) Rapat pengurus harian DPC PERMAHI adalah rapat yang
dihadiri oleh setengah ditambah satu pengurus harian DPC
PERMAHI
(2) Rapat pleno DPC PERMAHI adalah rapat yang dihadiri oleh
setengah ditambah satu pengurus DPC PERMAHI
(3) Apabila jumlah quorum rapat tersebut tidak terpenuhi, maka
rapat diundur 2 X 15 menit, dan selanjutnya dinyatakan sah
(4) Mekanisme dan ruang lingkup rapat DPC PERMAHI akan
ditentukan dalam ketetapan tersendiri
BAB XIV
BERHALANGAN TETAP KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 19
(1) Ketua Umum DPP PERMAHI dinyatakan berhalangan tetap jika :
a. Meninggal Dunia
b. Mengundurkan diri.
c. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum DPP
PERMAHI karena :

8. 1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik
organisasi
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Umum DPP
PERMAHI
4. Melanggar AD/ART
(2) Keputusan yang menetapkan ketua umum DPP PERMAHI berhalangan
tetap dilakukan dalam rapat pleno DPP PERMAHI
(3) Hasil rapat pleno tentang pengunduran diri Ketua Umum DPP
PERMAHI disampaikan kepada tiap-tiap DPC PERMAHI
BAB XV
BERHALANGAN TETAP KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 20
(1) Ketua DPC PERMAHI dinyatakan berhalangan tetap jika :
a. Meninggal Dunia
b. Mengundurkan diri
c. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Cabang karena:
1. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik
organisasi
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua DPC PERMAHI
4. Melanggar AD/ART
(2) Surat keputusan yang menetapkan ketua DPC PERMAHI
berhalangan tetap dilakukan dalam rapat pleno DPC PERMAHI
(3) Hasil rapat pleno tentang pengunduran diri ketua DPC
PERMAHI disampaikan kepada Ketua Umum DPP PERMAHI.
BAB XV
PEMBINA DAN PENASEHAT
Pasal 21
Pembina
(1) Pembina adalah orang yang dipandang memiliki kemampuan
akademis yang tinggi dan memiliki citra yang baik di
masyarakat
(2) Kriteria untuk seseorang yang dapat menjadi pembina :
a. Memiliki kemampuan akademis di bidang hukum dan atau

9. berpengalaman di dalam organisasi
b. Memiliki citra dan ketokohan yang baik ditengah
masyarakat
Pasal 22
Penasehat
(1) Penasehat adalah orang yang dipandang memiliki kemampuan
akademis dan pengetahuan keorganisasian serta memiliki
citra yang baik ditengah masyarakat
(2) Kriteria untuk seseorang yang dapat menjadi penasehat:
a. memiliki kemampuan akademis dengan tingkat pendidikan
minimal strata 1 (satu) di bidang hukum
b. Memiliki citra dan ketokohan yang baik ditengah
masyarakat
BAB XVI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 23
(1) Keanggotaan PERMAHI di wilayah yang belum memiliki DPC
PERMAHI ditetapkan oleh DPP PERMAHI
(2) Untuk pembentukan cabang baru di daerah yang hanya ada satu
perguruan tinggi hukum, DPP PERMAHI dapat membentuk DPC
PERMAHI berdasarkan pertimbangan khusus
(3) Untuk pertama kalinya pejabat sementara ketua cabang di
cabang yang baru terbentuk, ditunjuk oleh DPP PERMAHI dalam
masa kepengurusan 6 bulan
(4) Pejabat sementara Ketua DPC PERMAHI seperti yang dimaksud
dalam ayat (2) bertugas untuk mempersiapkan dan mengadakan
KONFERCAB di cabang tersebut
BAB XVII
PENUTUP
Pasal 24
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
ini akan direvisi dalam KONGRES selanjutnya
(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

10. Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat
pada tanggal 13 Agustus 2016
PIMPINAN SIDANG TETAP
KONGRES VII PERMAHI
Pimpinan I
( Elridho Calvin Purba)
Pimpinan II Pimpinan III
( Maisya Rahma) (Yosie Manoarfa)