perencanaan dan anggaranya

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DI INDONESIA
Perencanaan pembangunan dan penganggaran di Indonesia merupakan suatu proses yang
kompleks dan sistematis untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya
negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dan
penganggaran di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Perencanaan
pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPPN mengatur tentang proses perencanaan
pembangunan yang meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu, penganggaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penganggaran di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Proses perencanaan
pembangunan dan penganggaran di Indonesia melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah melaksanakan perencanaan pembangunan dan
penganggaran dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara, sementara
masyarakat dan sektor swasta turut serta dalam proses perencanaan pembangunan melalui berbagai
forum konsultasi public
perencanaan pembangunan dan penganggaran di indonesia
Perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlangsung selama lima tahun. RPJMN merinci
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut, serta sasaran
dan target yang ingin dicapai. RPJMN kemudian dibuat menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2. yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung selama
enam tahun. RPJMD kemudian dibuat menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dalam satu tahun anggaran. Penganggaran di Indonesia dilakukan dengan cara mengalokasikan
dana untuk program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMN, RKP, RPJMD,
dan RKPD. Penganggaran dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk pemerintah pusat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
pemerintah daerah.
APBN dibuat berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan belanja negara yang terdiri dari
belanja rutin, belanja modal, serta pembayaran utang dan subsidi. Sedangkan APBD dibuat
berdasarkan kebutuhan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Proses penganggaran dilakukan dengan cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) oleh setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. RKA kemudian diajukan ke
Kementerian Keuangan untuk disusun menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Setelah RAPBN dan RAPBD disusun, selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan
pengesahan oleh DPR dan DPRD. Setelah disetujui, penganggaran dapat dilaksanakan dan
dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi dasar evaluasi terhadap
kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
REFERENSI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tersedia di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/481.pdf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tersedia di
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_23.pdf
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tersedia di
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/419.pdf

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tersedia di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/481.pdf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tersedia di
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_23.pdf
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tersedia di
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/419.pdf
Undang-Undang