Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membahas tentang perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan serta proses penyusunan dan penetapannya. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkup perencanaan, tahapan perencanaan, penyusunan dan penetapan ren
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
Undang-undang ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) tahun 2005-2025 sebagai pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, yang akan diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) setiap 5 tahun. RPJP Nasional ini menjabarkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah
Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan secara efisien dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas merencanakan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan. BAPPENAS dipimpin oleh Kepala BAPPENAS yang dijabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan terdiri atas sekretariat utama, 9 deputi bidang, serta inspektorat utama. Peratur
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Terdapat informasi tentang nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, kontak, serta materi yang disampaikan meliputi reformasi perencanaan, dokumen perencanaan, dan proses perencanaan dan penganggaran.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat nasional maupun daerah oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Undang-undang ini mengatur tahapan peny
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
RPJP menggambarkan kondisi saat ini di Indonesia yang menunjukkan kemajuan di bidang sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan lainnya. Namun, masih ada tantangan seperti pertumbuhan penduduk, kualitas SDM, kesehatan masyarakat, dan pendidikan yang perlu ditangani ke depan. Pembangunan budaya juga perlu ditingkatkan untuk melestarikan keragaman budaya Indonesia.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membahas tentang perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan serta proses penyusunan dan penetapannya. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkup perencanaan, tahapan perencanaan, penyusunan dan penetapan ren
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
Undang-undang ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) tahun 2005-2025 sebagai pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, yang akan diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) setiap 5 tahun. RPJP Nasional ini menjabarkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah
Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan secara efisien dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas merencanakan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan. BAPPENAS dipimpin oleh Kepala BAPPENAS yang dijabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan terdiri atas sekretariat utama, 9 deputi bidang, serta inspektorat utama. Peratur
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Terdapat informasi tentang nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, kontak, serta materi yang disampaikan meliputi reformasi perencanaan, dokumen perencanaan, dan proses perencanaan dan penganggaran.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat nasional maupun daerah oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Undang-undang ini mengatur tahapan peny
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
RPJP menggambarkan kondisi saat ini di Indonesia yang menunjukkan kemajuan di bidang sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan lainnya. Namun, masih ada tantangan seperti pertumbuhan penduduk, kualitas SDM, kesehatan masyarakat, dan pendidikan yang perlu ditangani ke depan. Pembangunan budaya juga perlu ditingkatkan untuk melestarikan keragaman budaya Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan urusan yang ditangani, yaitu kementerian yang menangani urusan disebutkan dalam UUD 1945, kementerian yang menangani ruang lingkup UUD 1945, dan kementerian yang menangani penajaman program pemerintah. Selain kementerian, terdapat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memb
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKMuhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas tentang kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Ada beberapa jenis kementerian berdasarkan koordinasi tugasnya, seperti kementerian koordinator bidang politik, ekonomi, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman. Dokumen juga menjelaskan beberapa contoh lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di bawah koordinasi kementerian tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang kementerian negara dan lembaga pemerintahan non departemen di Indonesia. Kementerian negara terdiri atas departemen, kementerian negara, dan kementerian koordinator yang bertugas membidangi berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan lembaga pemerintahan non departemen dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari Presiden.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPN mulai dari penyiapan rancangan awal, pelaksanaan musyawarah, penyusunan rancangan a
Makalah ini membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Makalah ini menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan, pembangunan, dan proses pembangunan. Selanjutnya, makalah ini menjelaskan bagaimana perencanaan pembangunan dilaksanakan di tingkat daerah khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHanty hardianti
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan permasalahan perencanaan pembangunan, sasaran utama SPPN, dokumen-dokumen perencanaan, hubungan antar dokumen, mekanisme penyusunan rencana, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016. Panitia ini akan mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti upacara, bakti sosial, seminar dan publikasi untuk memperingati hari penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
BPKP adalah badan pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. BPKP didirikan pada tahun 1983 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas mengawasi keuangan negara dan pembangunan nasional serta mengoordinasikan pengawasan intern di Indonesia.
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
Undang-undang ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sebagai pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai UUD 1945. Rencana ini memuat visi, misi, dan program pembangunan nasional secara garis besar yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana jangka menengah nasional dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan urusan yang ditangani, yaitu kementerian yang menangani urusan disebutkan dalam UUD 1945, kementerian yang menangani ruang lingkup UUD 1945, dan kementerian yang menangani penajaman program pemerintah. Selain kementerian, terdapat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memb
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKMuhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas tentang kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Ada beberapa jenis kementerian berdasarkan koordinasi tugasnya, seperti kementerian koordinator bidang politik, ekonomi, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman. Dokumen juga menjelaskan beberapa contoh lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di bawah koordinasi kementerian tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang kementerian negara dan lembaga pemerintahan non departemen di Indonesia. Kementerian negara terdiri atas departemen, kementerian negara, dan kementerian koordinator yang bertugas membidangi berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan lembaga pemerintahan non departemen dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari Presiden.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPN mulai dari penyiapan rancangan awal, pelaksanaan musyawarah, penyusunan rancangan a
Makalah ini membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. Makalah ini menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan, pembangunan, dan proses pembangunan. Selanjutnya, makalah ini menjelaskan bagaimana perencanaan pembangunan dilaksanakan di tingkat daerah khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHanty hardianti
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan permasalahan perencanaan pembangunan, sasaran utama SPPN, dokumen-dokumen perencanaan, hubungan antar dokumen, mekanisme penyusunan rencana, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016. Panitia ini akan mengkoordinasikan berbagai kegiatan seperti upacara, bakti sosial, seminar dan publikasi untuk memperingati hari penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
BPKP adalah badan pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. BPKP didirikan pada tahun 1983 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas mengawasi keuangan negara dan pembangunan nasional serta mengoordinasikan pengawasan intern di Indonesia.
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
Undang-undang ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sebagai pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai UUD 1945. Rencana ini memuat visi, misi, dan program pembangunan nasional secara garis besar yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana jangka menengah nasional dan daerah.
This article is in Albanian and discusses Russia's military exercises near Ukraine's border. Russia has amassed over 100,000 troops along with tanks and other military equipment near Ukraine, stoking fears of a potential invasion. World leaders have called for diplomacy and a de-escalation of tensions as the military buildup continues.
This document describes a software product called 4 Elements II Premium Edition AM VERSION 6.70. It is version 1.0 and contains files. The document provides high-level information about a specific version of 4 Elements II Premium Edition software.
El calendario de actividades incluye talleres de teatro, inteligencia emocional y educación sexual durante los meses de febrero, marzo y abril de 2013. Los talleres se llevarán a cabo de lunes a viernes de 18 a 20 horas, con excepción de los días festivos y de vacaciones.
The document lists various rights that children have, including the right to be respected, protected, fed properly, not work before an appropriate age, maintain hygiene, have a name and nationality, smile and be happy, have fun, receive a fair education, and be free people.
Este documento contiene 5 programas en pseudocódigo para resolver diferentes problemas. El primero determina si un estudiante está aprobado o reprobado basado en su calificación. El segundo calcula el descuento aplicable a una compra dependiendo de su precio. El tercero indica si se permite o niega la entrada a un cine basado en la edad. El cuarto identifica al proveedor con el mejor precio por kilo entre 3 opciones. Y el quinto muestra la cantidad de días de un mes dado.
O documento é uma canção religiosa que expressa o desejo do cantor de ser guiado por Deus em toda sua vida através das dificuldades, sentindo a mão de Deus conduzindo-o sempre para Seu reino.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegi
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang menerangkan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan prioritas nasional Indonesia untuk periode 2010-2014."
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh unit organisasi dan kerja di bawah kementerian untuk menyusun laporan kinerja tahunan sesuai ketentuan. Tujuannya agar akuntabilitas kinerja dapat tercipta secara sistematis di lingkup kementerian.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan gambaran umum organisasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
Menggerakkan perekonomian daerah untuk pertumbuhan berkesinambunganSetiono Winardi
OBJECTIVE
1. Mampu melakukan penyerapan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal;
2. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan penggunaan anggaran pembangunan;
3. Menciptakan perubahan pada pertumbuhan perekonomian secara nyata, akibat penyerapan anggaran secara maksimal;
4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan memberikan penghidupan yang layak kepada seluruh masyarakat.
BENEFIT
1. Menyerap anggaran yang disediakan dan/atau diusulkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal;
2. Transformasi ketrampilan dalam menyerap anggaran dan menghadapi berbagai isu yang berkaitan dengan kekhawatiran kesalahan prosedur pada saat melakukan penyerapan anggaran;
3. Dapat menyikapi laporan keuangan atas realisasi belanja anggaran yang disediakan;
4. Dapat membangun rencana penyarapan anggaran pembangunan dan mengimplementasikannya dalam program kerja;
5. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sumber pajak dan non-pajak.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah rumah sakit khusus jiwa yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan umum untuk masyarakat Riau.
2) Laporan kinerja tahun 2015 bertujuan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
3) Rumah sakit ini dipimpin oleh Direktur Utama dan membawahi dua direktorat s
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Muh Saleh
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2018 dan merencanakan program dan kegiatan untuk tahun 2020. Evaluasi dilakukan dengan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan sebelumnya untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Muh Saleh
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2018 dan merencanakan program dan kegiatan untuk tahun 2020. Evaluasi dilakukan dengan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan sebelumnya untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Similar to Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (20)
This short document promotes creating Haiku Deck presentations on SlideShare and getting started making one. It encourages the reader to be inspired to make their own presentation using Haiku Deck on the SlideShare platform. A call to action is given to get started creating a Haiku Deck presentation.
Forum Komunikasi Kepala Tata Usaha SMP, SMA, dan SMK Negeri Kabupaten Bandung didirikan untuk meningkatkan kompetensi para kepala tata usaha melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, seminar, pelatihan. Organisasi ini bertujuan membantu pemerintah dalam penyebaran informasi pendidikan dan meningkatkan kerja sama antar kepala tata usaha.
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas latar belakang dan dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). RKS/M dirancang untuk membantu sekolah/madrasah merencanakan program dan kegiatan guna memenuhi standar pelayanan pendidikan minimal. Proses penyusunan RKS/M melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan terdiri atas tahap persiapan, penyusunan, dan pengesahan RKS/M.
Permendiknas no 15 tahun 2010 standar pelayanan minimalNandang Sukmara
[Ringkasan]
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
2. SPM pendidikan dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
3. SPM pendidikan dasar meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota seperti tersedianya satuan
[Ringkasan]
Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 memberikan pedoman bagi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dokumen ini mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan seperti rendahnya akses dan mutu pendidikan formal maupun nonformal, serta ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti fasilitas pendidikan, pengelolaan SDM guru, dan kurikulum
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah provinsi. Standar tersebut meliputi perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di provinsi. Pemerintah provinsi diwajibkan merencanakan program pendidikan berdasarkan data dan pemetaan masalah, serta menetapkan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendid
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Wajib Belajar di Indonesia. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia mulai dari SD hingga SMP. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan, pengelolaan, evaluasi, penjaminan, dan hak serta kewajiban masyarakat terkait Wajib Belajar.
Pp no 66 tahun 2010 pengelolaan pendidikan nasNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan ini terkait pengaturan tata kelola satuan pendidikan dan menambahkan definisi berbagai jenis satuan pendidikan serta prinsip-prinsip pengelolaan satuan pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan di kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang kebijakan, pembiayaan, dan kurikulum pendidikan menengah kejuruan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pendidikan menengah umum di kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan kewenangan kabupaten/kota dalam kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Standar tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini dan bertujuan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan satelit Sumber Daya Alam Indonesia-1 (SDA-1) pada 2023 untuk memantau sumber daya alam di Indonesia. Satelit ini diharapkan dapat memantau lahan, hutan, pertanian, dan bencana alam untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.
1. Inpres 7/1999: AKIP
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui
kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
organisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan
akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode,
mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi
pemerintah;
c. bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan
kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga
Administrasi Negara;
HOP Itjen Dep. Kimpraswil 1/6
2. Inpres 7/1999: AKIP
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada : 1. Para Menteri;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi
Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai
misi dan tujuan organisasi.
KEDUA : Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah
sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik
tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan.
KETIGA : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
mencakup :
1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci
keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
KEEMPAT : Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran
2000/2001, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya
kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas
kinerja.
KELIMA : Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :
1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah paling lambat awal tahun
2000/2001;
2. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
KEENAM : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
melakukan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden melalui
HOP Itjen Dep. Kimpraswil 2/6
3. Inpres 7/1999: AKIP
Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya kepada
Kepala Lembaga Administrasi Negara.
KETUJUH : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan
pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab, serta memperhatikan lampiran Instruksi
Presiden ini.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.
ttd
EDY SUDIBYO
HOP Itjen Dep. Kimpraswil 3/6
4. Inpres 7/1999: AKIP
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 7 TAHUN 1999
TANGGAL : 15 JUNI 1999
PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
I. UMUM
1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan :
a. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban
secara periodik.
b. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi,
misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi
masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
c. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah
harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan oleh instansi pemerintah.
d. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan
pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan
mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan
diperoleh dimasa mendatang.
e. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
f. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk
kuantitatif sehingga dapat diukur.
2. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
HOP Itjen Dep. Kimpraswil 4/6
5. Inpres 7/1999: AKIP
3. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
a. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya;
b. terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
c. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional;
d. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Ruang Lingkup :
a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas
semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi
bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang
menjadi perhatian utama mencakup :
1. Tugas pokok dan fungsi dan instansi pemerintah;
2. Program kerja yang menjadi isu nasional;
3. Aktifitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi
instansi Pemerintah.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang
lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah
sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.
II. PELAKSANAAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
5. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dilakukan dengan :
a. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik;
b. merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan,
sasaran dan strategi instansi Pemerintah;
c. merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan
berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan
vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah;
d. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dengan seksama;
e. mengukur pencapaian kinerja dengan :
1). perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;
2). perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya;
HOP Itjen Dep. Kimpraswil 5/6
6. Inpres 7/1999: AKIP
3). perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara
lain, atau dengan standar internasional.
f. melakukan evaluasi kinerja dengan :
1). menganalisis hasil pengukuran kinerja ;
2). menginterprestasikan data yang diperoleh;
3). membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian
program;
4). membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi
instansi pemerintah.
6. Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :
a. Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat
laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan
kepada atasannya;
b. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/ Pemimpin Lembaga
Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil
Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
c. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan
kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
d. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II disampaikan
kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait dengan tembusan kepada
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt
ttd
EDY SUDIBYO
HOP Itjen Dep. Kimpraswil 6/6