Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan di kabupaten/kota. Dokumen ini menjelaskan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang kebijakan, pembiayaan, dan kurikulum pendidikan menengah kejuruan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. SALINAN
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN/KOTA
NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
1. Kebijakan :
1.a. Penetapan Kebijakan 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
operasional pendidikan (sekolah 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas tentang Sistem Pendidikan Nasional.
menengah kejuruan) di sekolah. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
kabupaten/kota sesuai dengan 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan tentang Pemerintahan Daerah.
kebijakan nasional dan provinsi. karakter bangsa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
b. - 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. perencanaan operasional membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
program pendidikan menengah sportif dan wirausaha. 2008 tentang Wajib Belajar.
5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
(sekolah menengah kejuruan)
6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi 2010 tentang Pengelolaan dan
sesuai dengan perencanaan
informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan.
strategis tingkat provinsi dan 7. Penyediaan buku teks murah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Strategis Kementerian Pendidikan Nasional
10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan Tahun 2010–2014.
informal. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
perbatasan, tertinggal, dan bencana. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia Daerah.
usaha dan dunia industri. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
2. a. - - Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
b. Sosialisasi dan pelaksanaan Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
standar nasional pendidikan menengah kejuruan kepada seluruh satuan pendidikan 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
(sekolah menengah kejuruan) di dan stakeholders. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
tingkat kabupaten/kota. Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di
1

2. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan 1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan menengah Lingkungan Departemen Pendidikan
pendidikan menengah (sekolah kejuruan, meliputi: Nasional.
menengah kejuruan). a. perencanaan program; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
b. pelaksanaan rencana kerja; Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
c. pengawasan dan evaluasi; Kesiswaan.
d. kepemimpinan satuan pendidikan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
e. sistim informasi manajemen; Nomor 59 Tahun 2008 tentang
2. Standar pengelolaan meliputi: Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti
a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan
yang Berpenghargaan Sama Dengan
banyaknya rombongan belajar; Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan
b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai Penerbitan Surat Keterangan Pengganti
terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta yang Berpenghargaan Sama dengan
didik per rombongan belajar; Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
1) ruang kelas; Nomor 18 Tahun 2009 tentang
2) ruang perpustakaan; Penyelenggaraan Pendidikan Oleh
3) laboratorium; Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.
4) ruang pimpinan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
5) ruang guru; Nomor 78 Tahun 2009 tentang
6) ruang tata usaha; Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf
7) tempat beribadah; Internasional pada Jenjang Pendidikan
8) ruang konseling; Dasar dan Menengah.
9) ruang UKS; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
10) ruang organisasi kesiswaan; Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan
11) jamban; Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki
12) gudang; Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
13) ruang sirkulasi; dan/atau Bakat Istimewa.
14) tempat olahraga.
4. – -
5.a. Pemberian izin pendirian serta Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat:
pencabutan izin satuan 1. Isi pendidikan;
pendidikan menengah (sekolah 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga
menengah kejuruan). Kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;.
2

3. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.
b. - -
c. - -
d. Pemberian izin pendirian serta Prosedur dan perizinan dibuat oleh masing-masing
pencabutan izin satuan kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap mengacu
pendidikan menengah (sekolah pada standar nasional pendidikan.
menengah kejuruan) berbasis
keunggulan lokal.
e. Penyelenggaraan dan/atau Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dibuat oleh
pengelolaan pendidikan berbasis masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dan
keunggulan lokal pada pendidikan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.
menengah (sekolah menengah
kejuruan).
6. – -
7. – -
8. – -
9. – -
10.a. – -
b. Peremajaan data dalam sistem Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat
informasi manajemen nasional
pendidikan nasional untuk
tingkat kabupaten/kota.
2. Pembiayaan:
1. a. - -
1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
b. Penyediaan bantuan biaya
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan tentang Sistem Pendidikan Nasonal.
penyelenggaraan pendidikan
masyarakat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
menengah sekolah menengah
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
kejuruan sesuai
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
3

4. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
kewenangannya. menyediakan anggaran pendidikan. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
c. Pembiayaan penjaminan mutu 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
satuan pendidikan menengah keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar
(sekolah menengah kejuruan) publik. Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009
sesuai kewenangannya. 4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah
biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan (SD/MI), sekolah menengah
pendidikan, dan biaya peserta didik. pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs),
5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya sekolah menengah atas/madrrasah aliyah
investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan
beasiswa: (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB),
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya sekolah menengah pertama luar (SMPLB),
investasi lahan pendidikan dan biaya investasi dan biasa sekolah menengah atas luar
selain lahan pendidikan. biasa (SMALB).
b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya
nonpersonalia.
c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan
yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua
atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya. Pemberian bantuan biaya
pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan,
kewajaran, keberlanjutan, keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik.
6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan pendidikan
meliputi: biaya investasi dan biaya operasi.
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya
investasi lahan pendidikan dan biaya investasi
selain lahan pendidikan.
b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya
nonpersonalia. Biaya personalia meliputi gaji
pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan
yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia
meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis
pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,
pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
4

5. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana
pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber
lainnya.
3. Kurikulum :
1. a. – -
b. Sosialisasi kerangka dasar dan Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
struktur kurikulum pendidikan semua satuan pendidikan menengah kejuruan dan tentang Sistem Pendidikan Nasional.
menengah (sekolah menengah stakeholders sesuai dengan pedoman yang disusun 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
kejuruan). BSNP tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
c. – - 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2. a. - - Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
b. – - untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
3. – - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan (SKL).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar
Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK).
5

6. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
4. Sarana dan Prasarana:
1.a. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
pemenuhan standar nasional menengah kejuruan dilakukan dengan mengacu tentang Sistem Pendidikan Nasional.
sarana dan prasarana kepada standar yang berlaku. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
pendidikan menengah (sekolah 2. Standar sarana dan prasarana meliputi: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
menengah kejuruan). a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan Sarana dan Prasarana untuk sekolah
banyaknya rombongan belajar. Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
b. Pengawasan pendayagunaan b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
bantuan sarana dan prasarana terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
pendidikan menengah (sekolah peserta didik per rombongan belajar. Menengah Atas/Madrasah Aliyah
menengah kejuruan). c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: (SMA/MA).
1) ruang kelas; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2) ruang perpustakaan; Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar
3) laboratorium; Sarana dan Prasarana SMK/MAK.
4) ruang pimpinan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
5) ruang guru; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.
6) ruang tata usaha; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
7) tempat beribadah; Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan
8) ruang konseling; Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
9) ruang UKS; Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam
10) ruang organisasi kesiswaan; Proses Pembelajaran.
11) jamban; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
12) gudang; Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan
13) ruang sirkulasi; Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam
14) tempat olahraga.
Proses Pembelajaran Dalam Rangka
Pengalihan Hak Cipta.
2.a. – - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
b. Pengawasan penggunaan buku 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan
pelajaran pedidikan menengah pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
(sekolah menengah kejuruan). sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam
perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, Proses Pembelajaran.
dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum
pendidikan, dan/atau masyarakat.
2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau bentuk
lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan
satuan pendidikan, dewan audit pada satuan
pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau
6

7. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
masyarakat melaporkan kepada pejabat yang
berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam
pengawasan.
3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat
dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan
kewenangan memeriksa.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
1.a. Perencanaan kebutuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (pegawai tentang Sistem Pendidikan Nasional.
pendidik dan tenaga negeri sipil) pendidikan menengah kejuruan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
kependidikan pendidikan 2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tentang Guru dan Dosen.
menengah (sekolah menengah dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
kejuruan) sesuai diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
kewenangannya. pendidikan yang bermutu. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru.
1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
b. Pengangkatan dan penempatan
2010 tentang Pengelolaan dan
pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil untuk pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan.
kependidikan Pegawai NegeriS menengah kejuruan harus memenuhi: 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
untuk pendidikan menengah a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentag Standar
(sekolah menengah kejuruan) minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
sesuai kewenangannya. program studi yang sesuai dengan mata pelajaran 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi
studi yang terakreditasi. Guru Dalam Jabatan.
b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kepribadian, sosial, profesional. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi
c. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur
perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidikan.
2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
wajib memenuhi: kualifikasi umum, kualifikasi khusus, tentang Wewenang dan Pengangkatan,
dan komptensi. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, usia, Negeri Sipil.
pengalaman, dan kepangkatan 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Kualifasi Khusus meliputi: berstatus guru, memiliki Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah yang Kepala Sekolah/Madrasah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
ditetapkan oleh pemerintah
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar
Kompetensi meliputi: kepribadian, manajerial,
7

8. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
kewirausahaan, supervisi dan sosial. Pengawas Sekolah/Madrasah.
3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran
yang berlaku secara nasional. Tunjangan Profesi Bagi Guru.
4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kompetensi. Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar
5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
pendidikan dan administratif. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar
kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar
kompetensi sosial. Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2. Pemindahan pendidik dan tenaga 1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar
kependidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
di kabupaten/kota. pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Pendidikan Khusus.
daerah dapat dipindahtugaskan antar kabupaten/kota, 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan Nomor 58 Tahun 2008 tentang
karena alasan kebutuhan satuan pendidikan. Penyelenggaraan Program Sarjana (S1)
2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan
satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan
setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Fungsional Guru.
setempat. 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian
3. Peningkatan kesejahteraan, 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan
penghargaan, dan perlindungan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan
pendidik dan tenaga kependidikan a. Penghasilan dan jaminn kesejahteraan sosial yang Non Formal.
pendidikan menengah (sekolah pantas dan memadai; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
menengah kejuruan). b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan
kerja; Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan Pendidikan.
pengembangan kualitas; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan
dan hak atas hasil kekayaan intelektual; Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme,
dan Peningkatan Kesejahteraan Guru,
8

9. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas
prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.
kelancaran pelaksanaan tugas 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program
berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam
khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, Jabatan.
kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau
bentuk penghargaan lain.
3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas
meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi,
serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
4.a. Pembinaan dan pengembangan 1. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
pendidik dan tenaga kependidkan, meliputi:
kependidikan pendidikan a. pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
menengah (sekolah menengah b. Pembinaan dan pengembangan profesi penididik
kejuruan). dilakukan melalui jabatan fungsional.
c. Pembinaan dan pengembangan karir guru dan
tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan,
kenaikan pangkat, dan promosi.
2. Pemerintah daerah wajib membina dan
mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan kewenangannya serta membantu
pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan menengah
kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b. Pemberhentian pendidik dan Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan
tenaga kependidikan Pegawai dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan
Negeri Sipil pada pendidikan peraturan perundang-undangan.
menengah (sekolah menengah
kejuruan) selain karena alasan
pelanggaran peraturan
perundang-undangan.
5. – -
6. – -
9

10. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
6. Pengendalian Mutu Pendidikan Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas tentang Sistem Pendidikan Nasional.
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
berkepentingan. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
1. Penilaian Hasil Belajar 1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. Penilaian Pendidikan.
2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
secara nasional. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
praktek. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Daerah.
1. - - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi
2. Membantu pelaksanaan ujian 1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan ujian Mata Pelajaran Agama Khonghucu.
nasional pendidikan menengah nasional yang jujur di wilayahnya. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(sekolah menengah kejuruan). 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional tingkat Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar
kabupaten/kota. Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama
3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian Khonghucu.
nasional. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Mendata dan menetapkan pengawas pelaksanaan Nomor 78 Tahun 2009 tentang
ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf
yang ditetapkan BSNP. Internasional pada Jenjang Pendidikan
5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan Dasar dan Menengah.
untuk penyelenggaraan ujian nasional. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
dan dokumen pendukungnya. Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian nasional. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
8. Menjamin keamananan dan kerahasiaan proses Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian
pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban ujian Nasional Sekolah Menengah
nasional yang sudah diisi beserta dokumen Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
pendukungnya yang dilakukan oleh dinas pendidikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
kabupaten/kota dari satuan pendidikan penyelenggara (SMPLB), Sekolah Menengah
ujian nasional. Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah
9. Mengirimkan lembar jawaban tersebut ke Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan
penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
10

11. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
10. Menerima hasil ujian nasional dari penyelenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya ke Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional. Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan
11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian
ditetapkan BSNP. Nasional Sekolah Menengah
12. Melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
Menteri melalui gubernur. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMPLB), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah
3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, 1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan
dan evaluasi pelaksanaan ujian ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
sekolah (sekolah menengah pada mata pelajaran: 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
kejuruan) skala kabupaten/kota. a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian
teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional. Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran
b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2009/2010.
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika;
serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga,
dan kesehatan.
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
ujian sekolah/madrasah.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian
sekolah/madrasah.
4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di
wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui
gubernur.
4. – -
5. Penyediaan biaya Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung
penyelenggaraan ujian sekolah jawab pemerintah kabupaten/kota dan/atau Anggaran
(sekolah menengah kejuruan) Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah.
skala kabupaten/kota.
2. Evaluasi
1. a. – -
b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga,
pengelola, satuan, jalur, dan program pendidikan.
11

12. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
jenjang, dan jenis pendidikan 2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap
pada pendidikan menengah pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan
(sekolah menengah kejuruan) peraturan perundang-undangan.
skala kabupaten/kota. 3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali
dan dilaporkan kepada Menteri.
3. a. – -
b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar
pencapaian standar nasional nasional pendidikan oleh peserta didik, program
pendidikan pada pendidikan dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga
menengah (sekolah evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.
menengah kejuruan) skala 2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan
kabupaten/kota. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.
3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan
kepada Menteri.
4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi
mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan
kepada BSNP.
3. Akreditasi
1. a. - -
b. - -
4. Penjaminan mutu 1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui standar nasional
pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara
bertahap, sistematis, dan terencana.
3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi standar
pelayanan minimum bidang pendidikan sesuai
peraturan perundang-undangan.
4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota menjunjung tinggi prinsip
otonomi satuan pendidikan.
5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan
penjaminan mutu satuan atau program pendidikan
sesuai peraturan perundang-undangan.
12

13. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
1. - -
2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan
pendidikan menengah untuk menyelenggarakan atau mengatur
(sekolah menengah kejuruan) penyelenggaraan dalam melakukan penjaminan mutu
dalam penjaminan mutu bekerjasama dengan LPMP dan instansi terkait lainnya.
untuk memenuhi standar
nasional pendidikan.
b. Supervisi dan fasilitasi satuan 1. Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan
pendidikan bertaraf bertaraf internasional dalam melakukan penjaminan
internasional dalam mutu untuk memenuhi standar internasional berjasama
penjaminan mutu untuk dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi
memenuhi standar terkait lainnya.
internasional. 2. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan
mutu sekolah internasional.
c. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan
pendidikan berbasis berbasis keunggulan lokal dalam melakukan penjaminan
keunggulan lokal dalam mutu.
penjaminan mutu
d. Evaluasi pelaksanaan dan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program
dampak penjaminan mutu penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi
satuan pendidikan skala kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
kabupaten. pendidikan.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi TTD.
Kementerian Pendidikan Nasional,
MOHAMMAD NUH
Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003
13