Laporan kegiatan on the job learning (OJL) calon kepala sekolah LPPKS Surakarta tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Kajian dilakukan di tiga sekolah dan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia namun perlu pengadaan tambahan terutama media pembelajaran dan laboratorium. Proses pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sudah ber

1. LAPORAN
KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)
PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA
PENGELOLAAN SARANA PRASARANA
A. Rasional
Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah
tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai
pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana
pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam
menunjang proses pembelajarandi sekolah, untuk itu perlu dilakukan
peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang
diharapkan dapat tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana
dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai
bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal
penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan
fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap
sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang
memadai.
Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya
otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah saat ini berbeda
pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk
mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian
sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan,
diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut
memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah
menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi
dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan
perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama
ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang
pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah.
1

2. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah
melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional
Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan
secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1)
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan
pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah,
tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Standar sarana dan prasarana untuk SMP/MTS mencakup kriteria
minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini tertuang dengan jelas
pada permen 24 tahun 2007, dengan standar inilah segala sesuatu yang
berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah seharusnya ada,
berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjang
proses belajar tersebut.
Agar proses pengelolaan sarana prasarana di sekolah dapat berjalan
maksimal dalam menunjang proses pembelajaran, maka diperlukan Kepala
Sekolah yang mampu dan memahami tentang manajemen sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Hal ini sesuai dengan
kebijakan yang telah digariskan oleh Depdikanas tentang standar kompetensi
yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah, salah satu di antaranya adalah
dimensi kompetensi manajerial. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus memiliki
kemampuan mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka
pencapaian tujuan sekolah secara maksimal.
2

3. B. Tujuan
Tujuan kajian pengelolaan sarana prasarana adalah agar Calon Kepala
Sekolah dapat memahami cara-cara pengelolaan sarana dan prasarana
sekolah/madrasah sebagai perwujudan kompetensi manajerial calon kepala
sekolah
C. Kompetensi yang Diharapkan
Kompetensi yang diharapkan dimiliki calon Kepala Sekolah dapat:
1. Perencanaan kebutuhan fasilitas (bangunan, peralatan, perabot, lahan,
infrastruktur) sekolah sesuai dengan Permen 20 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah;
2. Pengelolaan pengadaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pengelolaan pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun
perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah;
4. Pengelolaan kegiatan iventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai
dengan sistem pembukuan yang berlaku; dan
5. Pengelolaan penghapusan barang inventaris sekolah.
D. Langkah-langkah Kegiatan
Langkah-langkahnya:
1. Mempelajari sumber materi/referensi dan panduan sarana prasarana
2. Menyusun instrumen kajian sarana dan prasarana
3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah
untuk menentukan jadwal kajian
4. Meminjam Dokumen profil sekolah tentang penyediaan sarana dan
prasarana
5. Melakukan inventarisasi pengelolaan sarana prasarana di sekolah dengan
instrumen yang telah disusun
6. Melakukan analisis terhadap hasil kajian sarana dan prasarana
7. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah (bagian sarana dan prasarana)
tentang hasil analisis dan menyampaikan temuan-temuan yang perlu
direvisi dan dikembangkan lebih lanjut
3

4. E. Hasil Kajian
Berdasarkan hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa
1. Semua sekolah magang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk
menunjang proses pembelajaran hanya sebagian belum memadai baik
kuallitas maupun kuantitas. Di SMP 25 dan SMP 24 untuk media dan
buku-buku referensi penunjang pembelajaran belum memadai. Sedangkan
di SMP 2 di ruang kelas sudah terpasang LCD.
2. Semua sekolah magang memiliki sarana prasarana yang meliputi lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah
raga, dan tempat beribadah. Tetapi ruang laboratorium di SMP 24 dan SMP
25 juga belum memadai
3. Proses perencanaan sarana dan prasarana untuk masing-masing sekolah
magang berkaitan dengan: perencanaan, prosedur perencanaan dan
pengadaan sudah berjalan dengan baik.
4. Pengadaan (cara-cara pengadaan, prosedur pengadaan, proses
pengadaan dan pengendalian sarana prasarana) juga sudah cukup baik
dan hampir sama di tiga sekolah magang.
5. Terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar SMP 25 dan SMP 24
Surakarta sudah memenuhi kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan untuk SMP Negeri 2
sudah memenuhi tahapan Standar Nasional Pendidikan.
6. Pemeliharaan fasilitas dan bangunan sudah dilaksanakan secara rutin dan
berkala sesuai prosedur yang berlaku.
7. Inventarisasi sarana dan prasarana meliputi pengadministrasian barang
inventaris, klasifikasi dan kode barang inventaris, dan pelaporan juga
sudah baik tetapi belum tertib administrasinya
8. Penghapusan sarana dan prasarana di SMP 25 dan SMP 2 belum pernah,
sedangkan di SMP 24 yang sudah melakukan penghapusan sesuai
prosedur yang berlaku yaitu melalui pemusnahan barang-barang yang
sudah rusak dan pelelangan. Untuk proses pelelangan dilakukan SMP 24
untuk buku-buku bekas Sekolah Teknik (ST) yang sudah tidak terpakai).
4

5. F. Refleksi
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa peralatan penunjang
pembelajaran sebagian besar belum memadai khususnya media pembelajaran
dan laboratorium. Sedangkan prosedur pengelolaan sarana prasarana di
masing-masing sekolah sudah berjalan baik.
G. Penutup
Berdasarkan hasil kajian dan refleksi maka dapat diberikan saran tindak
lanjut berkaitan pengelolaan sarana prasarana sekolah sebagai berikut:
1. Sekolah magang (khususnya SMP 25 dan SMP 24) perlu membuat
perencanaan dan usulan ke pemerintah atau penggalian dana secara
mandiri untuk pengadaan sarana pendidikan khususnya media
pembelajaran dan buku-buku referensi untuk menunjang pelaksanaan
pembelajaran.
2. Sekolah magang (khususnya SMP 25 dan SMP 24) perlu membuat usulan
untuk pembangunan ruang lab (moving class) ke pemerintah atau
penggalian dana secara mandiri agar proses belajar mengajar dapat
optimal.
3. Kepala sekolah perlu menertibkan proses inventarisasi dan
pengadministrasian barang di sekolah masing-masing agar pengelolaan
sarana prasarana dapat terkendali dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
BSNP, 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/kota. Biro Hukum dan Organisasi Departemen
Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
BSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
5

6. Depdiknas, 2007. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persekolahan Berbasis Sekolah. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala
Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan
Nasional.
Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen
Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah.
Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta.
6